Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 menggunakan sistem proporsional, kemudian diganti menjadi sistem paket pada DPR RI periode 2014-2019. Ketika DPR RI periode 2014-2019 masih berjalan, muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme pengisian tersebut kepada sistem proporsional. Namun wacana tersebut urung direalisasikan. Hal ini menunjukkan DPR RI masih belum bisa menentukan mana mekanisme yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan mekanisme pengisian DPR RI pada periode 2009-2014 dengan DPR RI periode 2014-2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati: mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 lebih mencerminkan prinsip demokrasi, mekanisme pengisian DPR RI periode 2009-2014 menggunakan mekanisme penetapan sementara DPR RI periode 2014-2019 menggunakan mekanisme pemilihan, mekanisme pengisian pimpinan DPR periode 2014-2019 memberikan kesamaan kesempatan kepada seluruh anggota DPR RI dari semua fraksi partai politik untuk mengisi posisi pimpinan DPR RI serta terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan, mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 memberikan hak penuh kepada sebuah fraksi partai politik untuk mengisi posisi pimpinan sementara yang lainnya tidak, dan hasil dari kedua mekanisme pengisian tersebut akan bersifat tetap. Penelitian ini kemudian memberikan saran kepada DPR RI agar menentukan mekanisme pengisian pimpinan yang bersifat tetap atau dalam kata lain tidak berganti-ganti yang membuat masyarakat mencitrakan DPR RI sebagai lembaga yang sangat politis.

---

The mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia on 2009-2014 period used proportional system, then that mechanism replaced by package system on 2014-2019 period. When The house of representatives of republic of indonesia is still running, a plan to turn back that system into proportional system again. However, that plan wasn't happen. It shows that the house of representatives of Republic of Indonesia is still can't decide which mechanism is most appropriate. Therefore, this research will discuss about a comparison between the mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia on 2009-2014 period and 2014-2019 period. Research Method that use on this research is normative juridical that use a secondary reference, with comparative approach.

The results of this research is the mechanism on 2009-2014 period is more reflect the democracy principle than the others, the mechanism on 2009-2014 used an appointment mechanism meanwhile the mechanism on 2014-2019 period used an election mechanism, the mechanism on 2014-2019 period gave a same opportunity to all member from all fraction to be elected as the leadership and participated on decision making about the elected of the leadership candidate, the mechanism on 2009-2014 period gave a right to political party fraction to elect their representatives as the leadership by themselves meanwhile the others wasnt, and the results of each mechanism would be fixed.

This research recommend to the house of representatives of Republic of Indonesia to decide the fixed mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia or in other words not changing constantly that make people looks the house of representatives of republic of Indonesia as very political institution."

"Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu dan hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti apa yang menjadi dasar ditetapkannya Perppu No. 1 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Meskipun penilaian terhadap ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan subjektivitas Presiden, tetap harus sejalan juga dengan syarat kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 adalah karena adanya kebutuhan mendesak untuk segera membuat peraturan sesuai dengan standar pelaksanaan AEOI, sedangkan ketentuan dimaksud belum ada pengaturannya dalam undang-undang di Indonesia, peraturan dimaksud juga harus berlaku sebelum tanggal 30 Juni 2017 agar Indonesia dapat ikut serta dalam pelaksanaan AEOI. Syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 sebaiknya dimuat ke dalam peraturan perundang-undangan dan disusun secara lebih lengkap dan komprehensif.

---

The authority of the President in establishing the Perppu can only be carried out in the relevance and urgency. The relevance and urgency as the basis for establishing the Perppu is determined on the basis of the President 39 s subjectivity, of which every time the President establishes the Perppu there is often a debate about the relevance and urgency itself. This thesis discusses the authority of the President in establishing the Perppu and the relevance and urgency of what is the basis for the stipulation of Perppu No. 1 of 2017. The research method used is normative juridical, that is research using secondary data. Although the assessment of the relevance and urgency were based on the subjectivity of the President, it must also be in line with the requirement of relevance and urgency as referred to in the Decision of the Constitutional Court No. 138 PUU VII 2009. The establishment of Perppu No. 1 of 2017 is due to the urgent need to immediately establish regulations in accordance with AEOI implementation standards, whereas those provisions have not yet been regulated in law in Indonesia, they shall also apply before 30 June 2017 so that Indonesia may participate in the implementation of AEOI. The requirement of relevance and urgency as referred to in Decision of the Constitutional Court No. 138 PUU VII 2009 should be incorporated into legislation and prepared more fully and comprehensively. "

"Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni dalam rangka membantu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembedaan antara lembaga Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah bentuk kekeliruan dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang tidak mengenal pembedaan ataupun pemisahan antara Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan sehingga melalui penelitian ini akan disampaikan gagasan mengenai permasalahan tersebut melalui tinjauan historis, yuridis, bahkan terhadap aspek perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain. Gagasan unifikasi lembaga kepresidenan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih ideal dan optimal untuk ke depannya.

---

This research discusses about the structure of institution of The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia as its standing on Indonesias presidential institution besides The Cabinet Secretariat and The Office of President Staff. Until today, the differentiation amongs the three organization still held despite performing the same duty, which is doing the service for the President as the head of state and the head of government in presidential system adopted in Indonesia. The differentiation is clearly a misconception in presidential system which does not separate the function of President as head of state or as the head of government. This thesis explains about the problem based on historical, juridicial, even comparatical studies about the standing of State Secretariat institution in other nations. Idea about presidential institution unification which is discussed in this thesis is expected to make the governmental system in Indonesia could be more optimal and ideal."

"Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum, pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang ada. Namun yang menjadi masalah adalah sampai saat ini tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di internal DPD. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan berdasarkan norma hukum yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan membandingkannya dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian adalah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan etika anggota lembaga perwakilan. Oleh karena itu yang berwenang menyelesaikannya yaitu internal DPD sendiri melalui Badan Kehormatan DPD. Namun karena belum diatur secara rinci mengenai mekanisme evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD, akhirnya proses penyempurnaan dikembalikan kepada mekanisme politis yang sulit untuk tercapainya keadilan. Adapun alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memperkuat peraturan DPD dan membentuk standar etika penyelenggara negara. Dengan demikian, DPD disarankan untuk memperbaiki peraturan tentang tata beracara badan kehormatan DPD. Dan disarankan kepada DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang tentang etika penyelenggara negara.

---

The related polemic whether or not holding the leadership of the DPD for the period 2017 - 2019 continues to be a hot issue to be discussed, even to the end of the management of the DPD. According to some legal experts, the replacement of the leadership of the DPD conducted in 2017 is not a legitimate change of leadership, because the change is considered to break the existing legal rules. But the problem is that there are currently no parties who can solve this problem. Therefore, the author conducted a study to find out how to resolve disputes in the internal DPD. Research carried out by juridical-normative method is by examining problems based on laws related to the laws and regulations that apply in Indonesia and comparing them with various countries. The results of this study are the problems that occur are ethical issues of members of representative institutions. Therefore, what was agreed to solve was the internal DPD itself through the Honorary Board of DPD. DPD, finally the refinement process is related to a difficult political evaluation to achieve justice. As an alternative to resolve this problem by completing the regulations of the DPD and establishing ethical standards for state administration. Thus, DPD agreed to regulate the rules regarding the procedure for the proceedings of  DPD. And agreed to DPR RI to draft a law on the ethics of state administrators."

"Presiden pada sistem negara Presidensial memiliki kedudukan yang kuat karena tidak mudah untuk diberhentikan. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden tetap diperlukan demi terciptanya checks and balances antar kekuasaan, untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi cabang kekuasaan lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk memberhentikan Presiden, dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Perumus amendemen UUD NRI 1945 menghendaki proses pemberhentian Presiden jauh dari alasan politis, dan harus berlandaskan alasan hukum, maka dari seluruh alasan pemberhentian Presiden merupakan perbuatan hukum yang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi pada frasa 'perbuatan tercela' batasannya hanyalah 'merendahkan martabat Presiden,' sehingga sangat berpotensi membuka alasan politis untuk memberhentikan Presiden. Berdasarkan hasil penelitian, frasa 'perbuatan tercela' diambil dari frasa misdemeanor, frasa ini awalnya digagas di Inggris sebagai salah satu alasan impeachment, kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat dan diadopsi di Indonesia. Walaupun di kalangan ahli hukum masih terjadi perdebatan mengenai batasan perbuatan tercela, perumus amendemen menganggap penting frasa 'perbuatan tercela' sebagai penjaga moral Presiden, karena Presiden adalah panutan rakyatnya. Dari hasil penelitian, diajukan saran untuk frasa 'perbuatan tercela' diperjelas dengan ditambah maknanya yang terdiri dari: penyalahgunaan kekuasaan, mengabaikan tugas, mengganggu hak prerogatif parlemen, pengkhianatan terhadap kepercayaan, dan melanggar moral. Atau apabila proses pembentukan UU tidak berhasil memberikan batasan yang jelas terhadap makna perbuatan tercela, maka demi terwujudnya tujuan proses pemberhentian Presiden yang beralasan hukum dan bukan beralasan politik, untuk itu frasa perbuatan tercela dihapus dari rumusan Pasal 7A UUD NRI 1945 apabila terjadi proses amendemen kelima.

---

The president in the presidential state system has a strong position because President is not easy to impeach. However, the mechanism of impeachment of the President is still needed for the sake of checks and balances between powers, for this reason the Indonesian constitutional system provides chance for other branches of power, the People's Consultative Assembly (MPR), to impeach the President with reasons stated in Article 7A State Law of the Republic of Indonesia 1945 (UUD NRI 1945): betrayal of the state, corruption, bribery, other serious crimes, or misdemeanors or if it is proven that it no longer fulfills the requirements as President. The formulator of the 1945 Indonesian Constitution amendment requires the process of dismissing the President away from political reasons, and must be based on legal reasons, so that all reasons for dismissal of the President are legal actions based on regulation and explanation in Law Number 24 of 2004 concerning the Constitutional Court. However, in the phrase 'misdemeanor' the limits are only 'degrading the President', so it has the potential to open up political reasons for dismissing the President. Based on the results of the study, the phrase 'misdemeanor' was taken from the phrase misdemeanor, this phrase was originally conceived in England as one of the reasons for impeachment, later adopted by the United States and adopted in Indonesia. Although there are still debates among legal experts regarding the limits of despicable acts, the amendment formulator consider it important that the phrase 'misdemeanor' be the guardian of the President's morality, because the President is a role model for his people. From the results of the study, researcher suggest for the phrase 'misdemeanor' must be clarified by adding their meaning consisting of: abuse of power, neglecting duties, disrupting parliamentary prerogatives, betrayal of trust, and violating morals. Or if the process of forming a law does not succeed in giving a clear boundary to the meaning of a misdemeanor act, then for the purpose of the termination of the President's legal grounds and not political reasons, for this reason the phrase misdemeanor is removed from the formulation of Article 7A 1945 Constitution in the event of the fifth amendment process."

"

Perkembangan lembaga negara mengalami dinamika sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kekuasaan negara. Salah satu kebutuhan yang diangap penting oleh pengambil keputusan adalah pentingnya pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang berujung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lahirnya lembaga ini menjadi perdebatan mulai dari hal yang paling mendasar: ada tidaknya urgensi pembinaan ideologi di Indonesia. Pro kontra juga lahir terkait kedudukan, tugas, dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perbedaan pandangan mengenai hubungannya dengan lembaga negara lain pun menjadi perbincangan hangat dalam kajian Hukum Tata Negara. Dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penulis juga mengkaji potensi tumpang tindih dengan lembaga negara lain berkaitan tugas dan fungsinya. Sebagai pengayaan penulis membawa contoh pandangan konstitusi beberapa negara terkait ideologi.

---

The development of state institutions experiences dynamics in accordance with the need to exercise state power. One of the needs that is considered important by decision makers is the importance of fostering the ideology of Pancasila to all state administrators which ended in the creation of new state institutions called Pancasila Ideology Guidance Agency (BPIP). The existence of this institution became something debatable s from the most basic: the urgency of fostering ideology in Indonesia. Pros and cons were also born related to the position, duties, and functions as written in Presidential Regulation Number 7 Year 2018 about the Pancasila Ideology Guidance Agency. Differences views regarding its relationship with other state institutions also became an issue in the study of Constitutional Law. With normative juridical research, this study aims to explain the position and authority of the Pancasila Ideology Guidance Agency in the constitutional system in Indonesia. The author also examines the potential for overlapping with other state institutions regarding their duties and functions. As an enrichment the author brings an example of the views of the constitutions of several countries related to ideology.

"

"Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap negara yang menerapkan hukum Islam yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan dan disandingkan dengan Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara demokrasi dan mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di masyarakat. Negara-negara tersebut merupakan negara yang melaksanakan syariat Islam dan sangat beragam. Skripsi ini hadir dengan membahas peranan lembaga yudisial dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi di negara Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di negara yang menerapkan hukum Islam memiliki cara penyelesaian dengan metode serta penerapannya yang berbeda.

---

Disputes over authority between state institutions are differences of opinion between state institutions and the existence of demands from one state institution against another state institution. In this case, the authority dispute between state institutions which is the object of the dispute is a constitutional authority. Islamic law provides guidance that the state is built to uphold justice as stated in Q.S. Al-Hujurat (49) verse 10. The problem in this study is how to resolve disputes over authority between state institutions against countries that adhere to Islamic law, namely Afghanistan, Indonesia, Iran and Pakistan and juxtaposed with Indonesia which in this case is a democratic country and recognizes Islamic law as one of the living legal systems in society. These countries are Muslim countries that implement Islamic law and have their own diversity. This thesis presents by discussing the role of the judiciary in resolving authority disputes between state institutions in countries that adhere to Islamic law and resolving authority disputes between institutions as stipulated in the constitution. This paper uses a normative method in a qualitative form, which then concludes that the settlement of disputes between the authorities of state institutions in countries that adhere to Islamic law has a way of solving them with their respective methods and applications."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan norma hukum yang mengatur verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan adalah norma hukum verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu bersifat dinamis sepanjang penyelenggaraan pemilu pada masa Reformasi. Selain itu, tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai keadilan dalam proses verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu mengalami perubahan. Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 menafsirkan keadilan dalam proses verifikasi partai politik dengan menempatkan seluruh partai politik dalam posisi yang sama tanpa perlakuan yang berbeda. Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 menggantikan tafsir tersebut dengan mendasarkan pada keadilan yang “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan beda terhadap sesuatu yang berbeda,” sehingga terjadi pembedaan perlakuan antara suatu partai politik dengan partai politik lainnya berdasarkan patokan tertentu. Berdasarkan kesimpulan tersebut, harapan dari Penulis adalah publik berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu demi terwujudnya prinsip-prinsip demokratis dalam pemilu, terutama mengenai verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu, terlepas dari kepentingan politik dari pembuat undang-undang dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.

---

This thesis discusses the development of legal norms governing the verification of political parties to become participants in general elections after Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XVIII/2020. The research method used is the juridical-normative method with literature study. The conclusion of this research based on the facts found is that the legal norms of verification of political parties to become election participants are dynamic throughout the implementation of elections during the Reformation period. In addition, the Constitutional Court's interpretation of justice in the verification process of political parties to become election participants has changed. Constitutional Court Decision No. 52/PUU-X/2012 and Constitutional Court Decision No. 53/PUU-XV/2017 interpret justice in the political party verification process by placing all political parties in the same position without different treatment. Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020 replaces this interpretation by basing it on the maxim that "treats the same to something that is the same and treats differently to something different," so that there is differential treatment between one political party and another political party based on certain benchmarks. Based on these conclusions, the author hopes that the public will try to supervise the legislators and election organizers for the realization of democratic principles in elections, especially regarding the verification of political parties to become election participants, regardless of the political interests of the legislators in drafting election laws and regulations."

"Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau proses impeachment Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam proses impeachment Presiden ada beberapa lembaga yang berperan, yakni lembaga politik DPR dan MPR serta lembaga peradilan yaitu MK. Adapun yang menjadi masalah proses yang dilaksanakan DPR ini adalah bersifat politis walaupun atas dasar dugaan pelanggaran hukum. Berbeda dengan lembaga politik, tentu lembaga peradilan mengambil keputusan berdasarkan fakta material. Sehingga, timbul persoalan jika MK memutuskan Presiden bersalah dan MPR kemudian membatalkan putusan tersebut dengan tidak memberhentikan Presiden. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam penelitian ini dengan menganalisis prinsip hukum dan sumber hukum tertulis terkait dengan impeachment di Indonesia dan membandingkannya dengan mekanisme impeachment di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan MK melalui putusannya memiliki peran yang strategis sebab putusan tersebut final dan mengikat bagi DPR sebagai pihak yang melakukan permohonan ke MK. Selain itu, putusan MK disini bukan sebagai vonis tetapi lebih kepada suatu pertimbangan hukum bagi DPR dan MPR. Maka dari itu, perlu untuk melakukan amendemen UUD 1945 dengan menjelaskan secara tegas mengenai sifat final dan mengikat putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.

---

Montesquieu divided government power into three branches, namely legislative, executive, and judicial powers. After the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia has a judicial institution, namely the Constitutional Court (MK). The formation of the Constitutional Court is intended to interpret and guard the constitution through its decisions. One of the powers of the Constitutional Court is to give decisions related to the dismissal of the President and/or Vice President or the impeachment process of Article 24C paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. MK. The problem with the process carried out by the DPR is that it is political in nature even though it is based on alleged violations of the law. In contrast to political institutions, of course the judiciary makes decisions based on material facts. Thus, a problem arises if the MK decides the President is guilty and the MPR then cancels the decision by not dismissing the President. The author uses the juridical-normative method in this study by analyzing legal principles and written legal sources related to impeachment in Indonesia and comparing them with impeachment mechanisms in other countries. The results of the study show that the role of the MK through its decisions has a strategic role because the decisions are final and binding for the DPR as the party making the application to the MK. In addition, the MK decision here is not a verdict but rather a legal consideration for the DPR and MPR. Therefore, it is necessary to amend the 1945 Constitution by clearly explaining the final and binding nature of the Constitutional Court's decision in the process of dismissing the President or Vice President."

"Pemanggilan paksa merupakan mekanisme untuk memanggil seseorang dalam rangka meminta keterangannya terkait suatu permasalahan tertentu, ketentuan terkait pemanggilan paksa umumnya digunakan dalam ranah penegakan hukum. Ketentuan mengenai penggunaan pemanggilan paksa dalam meminta keterangan selain dalam ranah penegakan hukum juga digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diatur dalam UU MD3. Pada tahun 2018, yang merupakan perubahan kedua UU MD3 terdapat beberapa pasal kontroversial, salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan seseorang sebelumnya pernah dipanggil DPR namun  tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, sebelum akhirnya pasal kontroversial tersebut diputuskan inskontitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018. Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan hak subpoena oleh Lembaga Negara di Indonesia dan analisis mengenai pemanggilan paksa oleh DPR dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menemukan bahwa DPR RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa, yakni dalam menjalankan fungsi pengawasan, akan tetapi kewenangan dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut dikatikan dengan adanya upaya penghinaan terhadap parlemen/contempt of parliamentsehinggan terdapat alasan yang jelas terkait dilakukannya pemanggilan paksa terhadap seseorang.

---

Forced summons is a mechanism to summon someone in order to ask for information regarding a particular problem, provisions related to forced summons are generally used in the realm of law enforcement. Provisions regarding the use of forced summons when requesting information other than in the realm of law enforcement are also used by the Republic of Indonesia's House of Representatives (DPR) which are regulated in the MD3 Law. In 2018, which was the second amendment to the MD3 Law, there were several controversial articles, one of which was giving the authority to the DPR RI to carry out forced summons using the assistance of the Indonesian National Police to present someone who had previously been summoned by the DPR but was absent 3 (three) times successively without proper and valid reasons, before finally the controversial article was decided unconstitutional by the Constitutional Court through Decision Number 16/PUU-XVI/2018. This research was conducted to discuss and answer problems, namely how to regulate and apply subpoena rights by State Institutions in Indonesia and an analysis of forced summons by the DPR in the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018. To answer these problems, the author uses research methods with a normative-juridical approach and uses data obtained based on the results of literature studies and examines the provisions in the applicable laws and regulations. The results of the analysis found that the DPR RI has the authority to carry out forced summons, namely in carrying out the results of the analysis found that the DPR RI has the authority to carry out forced summons, namely in carrying out its supervisory function, but the authority to carry out forced summons is tied to attempts to insult parliament/contempt of parliament so that there are clear reasons related to carrying out forced summons against someone."