Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis mengenai Pembinaan kelompok sadar kamtibmas oleh Babinkamtibmas di Kelurahan Kelapa Gading Barat bertujuan untuk menunjukan peran dari Babinkamtibmas untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan dengan fokus pada kegiatan Babinkamtibmas dalam pembinaan kelompok sadar kamtibmas di Kelurahan Kelapa Gading Barat. Untuk memperoleh data di lapangan, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, serta data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen. Seiring dengan adanya fenomena kehidupan masyarakat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi, maka tuntutan masyarakat terhadap polisi dalam memberikan pelayanan keamanan lingkungan semakin tinggi. Mencermati tuntutan masyarakat yang demikian, maka tugas polisi dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan warga masyarakat untuk mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang mantap di masa yang akan datang tidaklah semakin ringan. Polisi harus memberdayakan dirinya bersama masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab kepedulian masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan ini sangat signifikan untuk mencegah agar tidak berkembang menjadi suatu tindak kejahatan. Implementasi diwujudkan dengan dibentuk kelompok sadar kamtibmas, dengan kegiatan yang telah dilakukan sangat membantu tugas-tugas kepolisian. Dan dalam pembinaan terhadap kelompok sadar Kamtibmas dilakukan oleh seorang Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Dalam pelaksanaan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas, telah terjadi interaksi sosial antara Babinkamtibmas dengan anggota kelompok sadar Kamtibmas yang ditandai adanya hubungan sosial. Dan berlangsungnya suatu proses interaksi sosial antara Babinkamtibmas dengan anggota kelompok sadar Kamtibmas ditentukan oleh faktor kontak sosial dan faktor komunikasi. Efektivitas tugas yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas telah meningkatkan peran serta anggota kelompok sadar kamtibmas dalam berpartisipasi untuk mencegah kejahatan di Iingkungannya. Kesadaran untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan kejahatan secara signifikan akan membantu operasional petugas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat. Sebab adanya kendala dan keterbatasan sumber daya yang terdapat dalam organisasi kepolisian dapat teratasi oleh warga melalui kepedulian terhadap situasi keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Abstrak :
Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima. Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi. Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan. Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan).

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kegiatan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya. Permasalahan tesis ini adalah mengenai kegiatan di dalam melakukan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas. Adapun fokus dari pernasalahannya adalah perilaku petugas Unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian tesis ini perilaku petugas dilihat dan sudut pandang rangkaian tindakan birokrasi yang dilakukan, serta peran dari petugas kepolisian yang sesuai dengan posisinya dalam menjalankan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan, sejauh mana para anggota dari Unit Laka Lantas Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengapa penyimpangan perilaku bisa terjadi di dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data didapat dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pedoman serta melakukan pengamatan terlibat. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk pekerjaan ada kemungkinan terbuka kesernpatan untuk dilakukannya penyimpangan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan polisi memberikan sejumlah besar kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam melaksanakan tugas. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Unit Laka Lantas Sat Idik Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan kesatuan tersebut. Karena sistem kontrol dan kendali pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan lemah. Akibatnya, terjadilah perilaku menyimpang dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak ada standarisasi dan batasan yang jelas dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana guna melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan, apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, bukan seratus persen disebabkan kemauan atau kehendaknya sendiri, tetapi bisa karena keadaan yang membuatnya harus melakukan tindakan tersebut. Daftar Kepustakaan : 31 buku + 4 dokumen.

Abstrak :
Tesis ini tentang hubungan kerja manajemen TV-7, perusahaan Satpam dan Polsek Tanah Abang dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di gedung kantor TV-7 Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada pola kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di gedung kantor TV-7, dengan fokus pada pola hubungan yang terjalin antara petugas satpam dan petugas Polsek Tanah Abang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data, dengan tehnik pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan kerja yang terjadi. Saat ini pertumbuhan perusahaan jasa pengamanan di Indonesia meningkat tajam seiring dengan diterbitkannya Skep Kapolri No. Pol.: Skep/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999, dengan harapan dapat membantu aparat kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian terbatas dilingkungan kerjanya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi pada penyelenggaraan pengamanan oleh suatu badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan (BUJPP) di PT. Duta Visual Mandiri (TV-7) Jakarta. Badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan yang menyelenggarakan jasa pengamanan tersebut adalah PT. Bravo Humanika Perkasa. Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja perusahaan satpam dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di TV-7 Jakarta. Daftar Kepustakaan : 19 buku + 8 dokumen

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan. Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri.

Abstrak :
Tinjauan studi ini adalah untuk menginformasikan tentang efektivitas Pengawasan Masyarakat/WASMAS dalam kaitannya dengan WASKAT dan WASNAL sebagai komponen yang terkait dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan, sesuai dengan TAP Nomor II/MPR/1993. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama dengan menggunakan data persepsi responden yang dipergunakan untuk mendukung data sekunder yang ada. Penelitian Penjelasan (Explanatory Research) tentang WASMAS dengan menguji kedelapan variabelnya menggambarkan kinerja WASMAS dalam konteks perspektif yang komprehensif terpadu. Tingkat perencanaan dan tujuan secara tepat dan pelaksanaan pengawasan yang cukup ketat, dapat membuktikan dengan jelas bahwa organisasi WASMAS cukup efektif. Hasil uji efektivitas WASMAS ini menggunakan tabel silang (Singarimbun). Analisis inipun dapat membuktikan keefektifitasan organisasi WASMAS dalam merealisasikan tujuan-tujuannya secara optimal. Hasil analisis data memperlihatkan secara keseluruhan menunjukkan 6 (enam) dari 8 (delapan) kriteria yang ditetapkan mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Disamping itu diketahui pula bahwa sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Disamping itu kelemahan tentang manajemen informasi/koordinasi membuktikan perlu adanya pedoman yang baku bagi pelaksanaan WASMAS baik pada Tromol Pos 5000 maupun pada Bagian ADWASMAS pada setiap Departemen/LPND.

Abstrak :
Penelitian tentang penggunaan jasa preman oleh perusahaan dalam konflik antarperusahaan dengan mengungkap motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Peneliti mengamati penggunaan jasa preman oleh kedua perusahaan dalam konflik antarperusahaan, yang terjadi pada akhir bulan Juli?Desember 2001. Metode pengumpulan data mempergunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Hasil penelitian menunjukkan motivasi perusahaan menggunakan jasa preman dalam konflik antarperusahaan agar tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan mengingat beaya mahal, waktunya lama dan bertele-tele serta tidak mungkin memperkarakan perusahaannya sendiri. Penyelesaian masalah konflik antarperusahaan dilakukan dengan cara menfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak dengan cara mediasi, baik oleh kepolisian maupun seorang pengusaha yang dianggap netral oleh kedua perusahaan, yang dapat menyelesaikan masalah antarperusahaan. Kesimpulan penelitian adalah perusahaan menyewa preman dengan motivasi untuk menyelesaikan masalah di luar jalur pengadilan, akantetapi penggunaan jasa preman dalam konflik antarperusahaan tidak menyelesaikan masalah dan cenderung membuka potensi konflik yang baru, pihak ketiga sebagai mediator, baik yang ditunjuk atau diminta oleh kedua belah pihak harus arif, bijak, netral, tepat guna dan berhasil guna serta adil dan benar. Konflik antarperusahaan dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dan mediasi. Daftar Kepustakaan; 29 buku (1986?2002)

Abstrak :
ABSTRAK
Keberhasilan suatu kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan ditetapkan cleh pemerintah sangat ditentu-kan oleh implementasinya. Suatu kebijaksanaan, walaupun bagaimana baiknya tidak akan mencapai sasaran sebagai-mana yang diinginkan bila tidak diimplementasikan atau dapat juga dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan belum mempunyai arti apabila bslum di implementasikan.

Salah satu kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu kebijaksanaan perlindungan hutan bakau yang bertujuan untuk melindugi atau raencegah kerusakan hutan bakau dan hasilnya serta mempertahankan hak-hak negara atas hutan bakau, hal ini dimaksudkan agar hutan bakau tetap lestari.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Teluk Kolono Kecamatan Lainea (Kelurahan Kolono dan Desa Awunio) dan Kecamatan Koramo (Desa Moramo dan Desa Lalowaru) Kabu-paten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggu-nakan analiais data secara kualitatif.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui : (1) Bagaimana implementasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi imple-mentasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau, dan (3) Masalah-masalah apa yang dihadapi dalaro implementasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau. Tahap pertama, dilakukan studi literatur terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hutan bakau, teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, yakni meliputi: teori kebijaksanaan, teori implamentasi dan teori pendekatan terhadap implementasi kebijaksanaan. Tahap keciuaf dilakukan studi kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989), yakni terhadap kebijaksanaan perlindungan hutan bakau mulai pada tingkat Policy level sampai pada Operational level, dan juga menganalisis pendekatan implementasi kebijaksanaan (George Edward III, 1980 dan Hoogerwerf, 1983), yakni terhadap impleeentasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau.

Tahap ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi kebijaksanaan perlindungan hutan bakau. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Tahap keempat, melakukan analisis implementasi kebijak-sanaan perlindungan hutan bakau, dengan menggunakan teori yang dikeinukakan oleh George Edward III, 1980 dan Hoogerwerf 1983) dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara mendalam terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor di Kabupaten Kendari belum dapat mengimp lamentasi-kan kebij aksanaan perlindungan hutan bakau sebagaimana mestinya. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; ( 1) faktor isi kebijaksanaan (2) faktor komunikasi, (3) faktor sumber daya, dan (4) faktor disposisi atau sikap para pelaksana (implementor).

Dengan adanya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut diatas, mengakibatkan masih tetap berlangsung-nys. pengslolaan kayu bakau secara liar dan adanya pembuatan tambak udang yang tidak memperhatikan kelestarian hutan bakau. Bahkan telah tarjadi kolusi antara pengelola kayu bakau dan pihak kehutanan, abrasi laut sekitar 20 meter, rusaknya tambak udang penduduk sekitar 400 meter karena terkikis oleh hantaman ombak dan kurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan.

Abstrak :
Tesis ini mengenai Kebijakan Penempatan Bintara Polri dan Pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Kebijakan penempatan yang dikeluarkan oteh Kapotwittabes Semarang, hanya dipahami untuk menempatkan Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan Bintara polri di Polwiltabes Semarang tidak hanya ditujukan kepada Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan, tetapi ditujukan kepada semua Bintara polri, baik Bintara Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan maupun yang belum mengikuti pendidikan kejuruan. Masalah penelitian tesis ini adalah kebijakan penempatan Bintara Polri dan pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Dengan tidak adanya peraturan tertulis yang jelas dari komando atas (centralize policy) tentang penempatan Bintara polri menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang hanya berdasarkan pada perintah secara langsung (wisdom), baik berupa perintah lisan maupun berupa perintah tertulis, Peraturan tertulis yang tidak jelas menimbulkan lemahnya konsistensi pejabat yang mengeluarkan kebijakan, karena setiap ganti pejabat sudah pasti ganti kebijakan. Akibatnya Bintara Polri dalam melaksanakan tugas menjadi tidak efektif dan efisien. Hasil penelitian tesis ini menemukan fakta bahwa adanya kebijakan penempatan yang dikeluarkan Markas Besar Pairi dijadikan kebijakan umum untuk melakukan mutasi personal di Polwiltabes Semarang. Sedangkan kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapoiwiltabes dijadikan kebijakan khusus untuk memberikan reward atau punishment kepada Bintara polri. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang tidak sesuai dengan prinsip the right man on the right place berdasarkan minat, bakat dan kemampuan. Penelitian tesis ini juga menemukan fakta bahwa adanya hubungan otoriter, hubungan personal, rendahnya gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak, terbatasnya sarana perumahan dan kendaraan dinas serta adanya perbedaan tempat basah dan tempat kering dalam pelaksanaan tugas, menimbulkan dampak kepada Bintara polri, sehingga tidak termotivasi untuk bekeija secara maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka implikasi dari tesis ini adalah perlunya kebijakan penempatan yang jelas dari Markas Besar Polri untuk memberikan perhatian kepada Bintara Polri dalam pola pembinaan karier, terutama di bidang penempatan. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh kepala kepolisian dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan daerah hukum dan kewenangan masing-masing. Perlu adanya konselling di Polwiltabes Semarang untuk membantu Kapolwiltabes dalam melihat minat, bakat dan kemampuan Bintara Polri, agar dalam penempatan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian periunya menghitung kembali standar kehidupan yang layak, karena kebutuhan fisik manusia tidak cukup hanya makan, tetapi ada kebutuhan primer Iainnya seperti, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi sebagai pendukung terpeliharanya unsur kejiwaan petugas polisi yang sangat rentan dan beresiko timbulnya stress.

Abstrak :
ABSTRAK


Penggabungan dua hispunan terurut {merging) merupakan salah satu bahan pembahasan dalam bidang ilmu komputer, khususnya berkenaan dengan analisa dan konpleksitas algoritma serta kecepatan komputasi.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kecepatan komputasi masalah penggabungan ialah dengan menggunakan proses paralel.

Oleh karena itu penulis meinbahas algoritma paralel penggabungan dari dua buah hispunan terurut pada model komputasi paralel SM CREW {SMred-Memory Concurrent Read, Exclusive Write) dari kelas koaputer SIMD ( Single Instruction Stream, Multiple Data Stream) dan SM EREW (Shared-Memory Exlusive Read, Exclusive Write) dari kelas komputer SIMD (Shared-Memory Single Instruction Stream, Multiple Data Stream), serta analisa algorima - algoritma tersebut. Untuk implementasinya dipakai metcda simulasi dengan bahasa pemrograman ADA, karena bahasa pemrograman ini mendukung dalam simulasi pemrosesan secara paralel.

Dengan membuat simulasi ini dapat diperoleh hasil yang bisa dipakai untuk memperkirakan kemungkinan jika diimplementasikan pada kondisi yang sesungguhnya.