Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan dan Keputusan yang mendasari penggunaan senjata api pada proses penangkapan oleh anggota reserse Polri, disini penulis mendeskripsikan pertimbanganpertimbangan yang mendasari penggunaan senjata api anggota reserse dalam proses penangkapan dan bentukbentuk keputusan yang mendasarinya. Peneliti berusaha mencari tahu pertimbanganpertimbangan apa saja yang mendasari anggota Reserse pada proses penangkapan menggunakan senjata api dan bagaimana bentukbentuk keputusan yang kemudian akan diambil berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut.Hasil penelitian menggambarkan adanya 3 faktor yang menjadi dasar pertimbangan dan keputusan anggota reserse menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Pertama, Situasional di lapangan. Pertimbangan situasional di lapangan meliputi 6 faktor pendorong yaitu Keadaan terdesak, Respon Pelaku, Situasi Ramai/Sepi, Kerugian yang akan ditimbulkan, Kondisi Geografis Lokasi dan Primavasi. Kedua, Karakter Pelaku merupakan informasi atau data yang diperoleh anggota reserse mengenai pelaku kejahatan yang akan ditangkap, meliputi recidivist, Status sosial pelaku di masyarakat, Jumlah pelaku dan Kasus kejahatan. Ketiga, Aturan. Beberapa anggota reserse umumnya menggunakan aturan formal sebagai pertimbangan dan keputusan untuk menggunakan senpi, hanya dilakukan pada kondisi tertentu yang cukup ideal sesuai dengan protap yang berlaku. Selebihnya anggota menggunakan aturan informal dalam mempermudah pelaksaanan tugasnya di lapangan.Bentuk-bentuk keputusan yang didasari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang dapat dikelompokkan kedalam 2 keputusan utama adalah Pertama, melawan pelaku tanpa mengunakan senpi yaitu melawan pelaku kejahatan dengan menggunakan ilmu bela diri dan memancing pelaku keluar dari keramaian/rumah/kampungya. Kedua, menggunakan senpi saat melakukan penangkapan. Yaitu melakukan unsur dadakan (tidak perlu tembakan peringatan, tidak perlu adanya pengumuman polisi), melakukan tembakan melumpuhkan, memberikan shock terapi, melakukan tembakan mematikan, memberikan "bintang" pada pelaku kejahatan/ "dibolongin", melakukan 810 dan melakukan tembakan peringatan keatas.

---

The focus of this research is consideration and decision that underlie the police officers to use they weapon once upon arrest process, Right here the writer describe the considerations of the police officers to use they weapon once upon arrest process and the decisions that underlie to do. Researcher try to find the considerations that underlie the police officers to use they weapon once upon arrest process and how is the types of decision that enforceable by virtue of considerations.The Result of this research describe 3 factors that underlie the considerations and the decisions of police officer to use they weapon once upon arrest process. First, Situational arrest process as consideration comprises 6 booster factors that is Reccesive condition, Response of the criminals, The Situation was Crowded or desolate, The advantage that will be obtained as consequence, Geographic located Condition and Primavasi. Second, Criminals character is information or data that hardearned of the police officers about criminals that will be arrested, comprises recidivist, Social status of the criminals in society, Criminals total and Crime cases. Third, Rules. Generally, some of police officers use the formal rules as consideration and decision to use they weapon, but it will be enforceable when the arrest process is ideal condition. Elsewhere, the police officers when do arrested they use the informal rules to make it easier.Decisions that underlie the considerations of police officer devided into two (2) main decision that is First, agin the offender without use they weapon that is agin the offender with karate (selfdefence) and lure the offender exit from the crowded situation or his/her house/hideaway. Second, use they weapon when do arrested. Suddenly, must not doing take a shoot; have no need gave announcement from the police officer; doing 810 and take a spaceshot."

"Pencemaran udara di DKI Jakarta telah menjadi isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta. Tingginya konsentrasi partikel PM2.5 dan polutan lainnya telah menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan menurunkan kualitas hidup warga Jakarta. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan masih belum berhasil dalam mengatasi masalah pencemaran udara secara menyeluruh. Tulisan ini ini bertujuan untuk menganalisis peran gugatan warga sebagai bentuk partisipasi publik dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Jakarta. Penelitian ini berfokus pada kasus gugatan Koalisi Ibukota terhadap pemerintah yang gagal menangani polusi udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis dokumen. Analisis digunakan untuk mengekstraksi informasi relevan dari berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen hukum, laporan pemerintah, dan artikel akademik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa gugatan warga memainkan peran penting dalam memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap polusi udara. Putusan pengadilan yang memenangkan Koalisi Ibukota telah mengarah pada standar emisi yang lebih ketat dan peningkatan pemantauan sumber polusi. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tulisan ini menjelasksan bahwa partisipasi publik melalui mekanisme gugatan warga dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, koordinasi antar lembaga, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

---

Air pollution in DKI Jakarta has become a critical issue affecting the lives of Jakarta's residents. The high concentration of PM2.5 particles and other pollutants has led to various respiratory diseases and diminished the quality of life for Jakarta's inhabitants. Although various policies and regulations have been implemented by the government, environmental law enforcement has yet to successfully address the air pollution problem comprehensively. This paper aims to analyze the role of citizen lawsuits as a form of public participation in strengthening environmental law enforcement in Jakarta. The study focuses on the case of the IBUKOTA Coalition's lawsuit against the government for failing to handle air pollution. This research employs a qualitative approach, conducting literature reviews and document analysis. The analysis is used to extract relevant information from various written sources, including legal documents, government reports, and academic articles. The findings reveal that citizen lawsuits play a crucial role in compelling the government to take more serious action against air pollution. The court's ruling in favor of the IBUKOTA Coalition has led to stricter emission standards and enhanced monitoring of pollution sources. However, challenges remain in the implementation of these policies. This paper explains that public participation through the mechanism of citizen lawsuits can be an effective tool in environmental law enforcement. The government needs to enhance transparency, inter-agency coordination, and actively involve the community in efforts to control air pollution."

"Perumahan susun sederhana sebagai salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal di daerah perkotaan, perlu untuk diperhatikan permasalahan keamanan bagi para penghuninya. Salah satunya adalah keamanan kendaraan bermotor milik para penghuni yang lebih rentan karena area parkir berada di luar rumah atau hunian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan yang dilakukan oleh para penghuni rumah susun sederhana blok A Tanah Abang dalam melakukan pencegahan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu dilakukan untuk mendeskripsikan kekurangan dari pencegahan yang telah dilakukan oleh para penghuni.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencegahan kejahatan sebagian besar dilakukan secara bersama oleh para penghuni di bawah naungan Pengurus Rukun Warga dengan berbagai kelebihan yang mampu menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Upaya pencegahan yang telah dilakukan berdasarkan teknik pencegahan situational crime prevention antara lain, target hardening, access control, deflecting offender, formal surveillance, normal surveillance dan stimulating conscience. Akhir kata, peneliti memberi saran kepada Pengurus Rukun Warga untuk dapat meningkatkan upaya pengamanan yang telah ada.

---

Simple flat housing as one way to fulfill the residence demand in urban areas is necessary to consider the security problems for the occupants. One of the problems is the safety of vehicles owned by the residents, who are more vulnerable because the parking areas are outside the building. This research aims to describe vehicle theft prevention efforts by flat residents of blok A Tanah Abang Jakarta Pusat. Besides, this research also describes the disadvantages of the prevention effort that has been done.

The research concludes that the majority of crime preventions are done simultaneously by the residents under the auspices of the Board Pillars of Citizens with many advantages that can cover the lack of one another. Prevention efforts that have been done based on situational crime prevention techniques such as, target hardening, access control, deflecting Offender, formal surveillance, surveillance and stimulating normal conscience. Finally, researcher gave suggestions to the Board Pillars of Citizens to increase security measures already in place."

"Pelaksanaan program deradikalisasi diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan program tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang terdiri dari terorisme, deradikalisasi dan counter-radicalization. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif-eksplanatif. Teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan antara konsep deradikalisasi dengan pelaksanaan program deradikalisasi di lapangan BNPT juga mengalami kendala dalam pelaksanaan program deradikalisasinya. Program deradikalisasi BNPT pun memunculkan pro dan kontra yang berindikasi terhadap efektivitas program dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

The implementation of De-radicalization Program by National Counter Terrorism Agency (NCTA) is expected to be able to overcome terrorism in Indonesia. This research will talk about of De-radicalization Program which is already implemented by National Counter Terrorism Agency in Indonesia but with a lot of pros and cons upon its implementation.

This research uses several conceptual frameworks such as terrorism, de-radicalization, and counter-radicalization. This is a qualitative study using descriptive-explanative analysis. The information used in this research was collected through deep interview from the informant.

The research finds that there is a gap between de-radicalization concept and the implementation of de-radicalization program in the field. NCTA also had a lot of obstacles during its implementation. A lot of pros and cons upon De-radicalization program of NCTA was indicated to its effectiveness to counter terrorism in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk gangguan keamanan serta upaya-upaya pengamanan yang dilakukan pada tiga kawasan taman nasional, yaitu Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat, Taman Nasional Royal Chitwan di Nepal, dan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur terhadap ketiga kawasan taman nasional. Bentuk-bentuk gangguan keamanan yang terjadi pada ketiga kawasan taman nasional antara lain: perambahan, pemukiman liar, perburuan liar, pencurian hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, serta pembakaran hutan. Adapun upaya pengamanan pada ketiga taman nasional tersebut terbagi atas upaya pre-emtif, preventif, represif, dan partisipatif. Upaya-upaya pengamanan yang diterapkan pada ketiga kawasan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pendekatan pengelolaan dari masing-masing kawasan taman nasional.

---

The objectives of the current research are to describe disruption types of security and the pacification efforts that applied in three national parks; Yellowstone National Park in United States, Royal Chitwan National Park in Nepal, and Mount Gede-Pangrango National Park in Indonesia. This research is a qualitative one, carried out using study of literature towards the three national parks. It is found that the types of security disruption that happened in these three areas generally consisted of illegal logging, illegal hunting, illegal housing, timber and non-timber looting, and The pacification efforts in those three national park areas are divided into three categories; pre-emptive, preventive, repressive, and participative. The efforts applied in the three areas have differences and similarities that surely related to management approach in each national park area."