Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perilaku seksual remaja cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab terjadinya perilaku seksual adalah ketidaktepatan informasi yang diperoleh oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keterpaparan informasi dari orang tua, sekolah, media elektronik dan cetak dan teman sebaya dan hubungannya dengan perilaku seksual remaja. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross sectional) dengan menggunakan data survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2007 dan 2012. Sampel penelitian ini adalah remaja pria dan wanita yang berusia 15-24 tahun yang belum menikah. Regresi Poisson digunakan untuk mengetahui nilai rasio prevalensi perilaku seksual beradasarkan keterpaparan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi remaja yang terpapar informasi dari media massa dan teman sebaya yang melakukan hubungan seksual lebih tinggi dibandingkan yang terpapar informasi dari orang tua dan sekolah, baik pada remaja pria maupun wanita. Namun informasi dari orang tua dan sekolah belum mampu "berkompetisi" dengan informasi dari media massa dan teman sebaya dalam memproteksi remaja dari perilaku seksual. Orang tua dan sekolah perlu bekerjasama dalam memberikan pendidikan seksual kepada remaja agar mampu mengimbangi informasi yang diperoleh remaja dari media massa dan teman sebaya dan melindungi remaja dari melakukan hubungan seksual.

---

Sexual intercourse among adolescents in Indonesia tend to increase over years. One of the reasons this risk behaviours happened is because the imprecision of informations that adolescents obtained. This study aims to assess the exposure of informations from parents, school, mass media, and peers and the relation between adolescents sexual behaviours. This study uses cross sectional design with data from Indonesia Young Adult Reproductive Health Survey (IYARHS) year 2007 and 2012. The sample of this research is young men and women age 15-24 years who have not married. Poisson regression is used to get the prevalence ratio of behaviour risks based on the exposure of informations. This study shows that prevalence of adolescents who are exposed to informations from mass media and peers that perform sexual intercouse is higher than those who are exposed to informations from parents and school, both in young men and women. However, informations from parents and school still can?t compete to informations from mass media and peers in protecting adolescents from sexual behaviours. Peers and school need to cooperate in giving sexual education to adolescents in order to be able to counterbalance the informations obtained from mass media and peers, and may protect the adolescents from sexual risk behaviours.

Abstrak :
Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau Ruang ASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif yang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur dengan Permenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurut kemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyak tempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal ini menunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting, formulasi dan adopsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi, adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan content kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkes ditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkes belum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerja dan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI. ...... The provision of special facilities for breastfeeding and/ or breastmilk pumping is one of some efforts made to increase the declining number of exclusive breastfeeding coverage. Procedures for providing breastfeeding rooms are regulated by Permenkes (Ministerial Regulation) No. 15 of 2013, an amendment to Peraturan Pemerintah (Government Regulation) No. 3 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. Permenkes No. 15 of 2013 requires every work place and public place to provide breastfeeding rooms according to proper standards or as good as the management?s capacity. Nonetheless, at the moment, one year after the bill was passed, many work and public places have not provided breastfeeding rooms. This indicates that the implementation of the regulation has not been well achieved. The implementation of such policy is influenced by the preceding policies, namely: agenda settings, formulation, and adoption. This study aims at analyzing these agenda settings, formulation, adoption, as well as the implementation of this Permenkes concerning the procedures for providing breastfeeding facilities and/ or breast milk pumping through its context, policy actors, and content. Results show that the government has initiated Permenkes together with several other parties. The formulation process was in accordance with the health legislation procedures. The content of Permenkes reviewed by Undang-Undang (Act) No. 5 of 2011 concerning Legislation Procedures, needs revision. The implementation of Permenkes is quantitatively immeasurable, however, the fact that not all work places and public places provide breastfeeding facilities is identifiable.