Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis secara rinci mengenai inkonsistensi dalam aspek hukum sebagai salah satu bentuk risiko dalam PMA pada proyek pembangunan IKN Nusantara beserta konsekuensi yang dapat terjadi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pendanaan proyek IKN, khususnya yang bersumber dari investor asing. Hingga saat ini belum terdapat bukti konkrit PMA di proyek IKN Nusantara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia sempat mengklaim bahwa terdapat banyak investor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN. Namun, baru-baru ini justru Pemerintah menyatakan pernyataan yang berkontradiksi dengan klaim pemerintah sebelumnya. Bahwa saat ini belum ada PMA di proyek IKN. Terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut karena pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di proyek IKN. Pemerintah juga pada dasarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya UU IKN dan PP 12/2023. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat suatu inkonsistensi hukum yang dapat mendasari keputusan investor asing untuk tidak atau belum melakukan PMA di proyek IKN. UU IKN dan PP 12/2023 yang penyusunannya dinilai problematik telah menciptakan suatu ketidakpastian tersendiri bagi para investor. Penulis juga memberikan contoh perbandingan kegagalan negara-negara lain dalam memindahkan ibu kotanya dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran konkrit terkait permasalahan dalam proyek IKN.

---

This paper analyzes regarding the legal inconsistency as a form of risk in Foreign Investment in the Nusantara National Capital development project and the consequences that could occur related to that matter. This research was completed by using doctrinal research method. From the research, it is known that there are problems related to the funding of the Nusantara National Capital project, especially those originated from foreign investors. To date there has been no concrete evidence of Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. Previously, the Government of Indonesia had claimed that there were many foreign investors who expressed their interest in investing in the Nusantara National Capital project. However, recently the government has made a statement that contradicts the previous claim. That there is currently no Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. There is an inconsistency in this matter since the government itself has provided many incentives for foreign investors who invest in the Nusantara New Capital City project. The government has also tried to provide legal certainty for investors with the existence of Capital City Law and GR 12/2023. Based on that, it is known that there is a legal uncertainty that underlies the decision of foreign investors who decide not to conduct Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. The Capital City Law and GR 12/2023, whose formulation is considered problematic, have created uncertainty for investors. The author also provides comparative examples of other countries' failures in moving their capital cities in this writing to provide a concrete overview of the problems in the Nusantara National Capital project."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Penelitian ini mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam hal memperhitungkan kuasa asing yang tidak disertai legalisasi Pejabat setempat dalam kuorum kehadiran RUPS. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Dari penelitian disimpulkan bahwa Peran dan tanggung jawab notaris mempunyai akibat terhadap akta. Surat kuasa asing dalam RUPS harus disertai legalisasi Pejabat setempat dan KBRI setempat.

---

As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. It is a responsibility which is contained in the Capital Market regulations, Law on Notary Profession and the Code of Ethics of Notary Profession. In addition, a notary is also responsible for the issuers? compliance with and observance of regulations on capital market and for providing directions so that issuers comply with the regulations. This research seeks to identify serious problems in connection with the role of notary as a profession which supports capital market in carrying out the rights issue and notary's responsibility for each notarial deed a notary draws up for that purpose. It seeks to see possible legal impacts on the deed he draws up in case he has made a mistake during the drafting. The research method is the normative research conducted on the underlying laws and regulations and the research also uses field data from companies to support it. The research was about violation which has done by notary on contemplating foreign deeds which has not authorized by local public officer in general meeting of share holders. From this research can be concluded that foreign deeds in general meeting of shareholders must be authorized by local public officer and Indonesian Embassy."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai penerapan tindakan pengamanan perdagangan terhadap Impor Ubin Keramik yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami akibat adanya lonjakan impor produk ubin keramik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum lain. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kepatuhan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan terhadap lonjakan impor ubin keramik terhadap GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards, dan PP No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan TIndakan Pengamanan Perdagangan serta preseden-preseden yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan tindakan pengaman pedagangan terhadap Impor ubin keramik belum memenuhi semua batasan yang telah diberikan oleh GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards dan juga putusan yang telah dikeluarkan oleh WTO-DSB dan memerlukan pembaharuan dalam metode penyelidikan serta pemberian pengamanan perdagangan.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing regarding the application of safeguards measures on the import of ceramic tiles which was conducted by the Indonesian Committee of Safeguards Measure as a protection to minimize of serious injury or threat of serious injury which was caused by the surge of import on ceramic tiles product. The method that is used in this research is prescriptive, which are to study about the purposes of the law, the value of justice, the validity of the law, the concept and the other principlas of law. Main issue in this thesis is to understand the compliance of application of safeguard measure that has been done by the Indonesian Committee of Safeguards Measure on conducting the investigation the surge of imports of ceramic tiles to the GATT 1946, WTO Agreement Safeguards, and Government Regulation No. 34/2011 regarding Antidumping Measure, Cumpolsory Measure, and Trade Safeguard Measure as well as the precedent of WTO-DSB. Based on the writers research, the application of the safeguard measures on import of the ceramic tiles did not comply to all the factors that has been made by GATT 1947, WTO Agreement on Safeguards and WTO-DSB decisions. It needs modifications concerning the methods of investigation and the application of the safeguards measures."

"Penelitian ini menganalisis kecukupan peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal yang berlaku saat ini dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal melalui praktik transaksi saham oleh beneficial owner dari perusahaan terbuka dengan melakukan analisis kasus transaksi saham PT SIAP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis ketentuan hukum pasar modal di Indonesia pada saat terjadinya transaksi saham PT SIAP dan ketentuan hukum saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal telah cukup dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal atas transaksi saham oleh beneficial owner. Akan tetapi, diperlukan adanya ketegasan dalam penyidikan pidana pasar modal dan diperlukan adanya pengaturan yang mampu mengakomodasi pelanggaran atas suatu rangkaian transaksi saham oleh beneficial owner perusahaan terbuka di pasar modal.

---

This thesis analyzes the adequacy of current regulations and supervision in the capital market sector in identifying capital market violations through stock transaction practices by the beneficial owner of a listed company, focusing on the stock transactions case of PT SIAP. This thesis is prepared using a doctrinal method to analyze the provisions of capital market law in Indonesia, at the time of PT SIAP's stock transactions and current legal provisions. The results of the research show that regulations and supervision in the capital market sector have been sufficient in identifying capital market violations related to stock transactions by beneficial owners. However, there is a need for firmness in the investigation of capital market crimes and the establishment of regulations capable of accommodating violations involving a series of stock transactions by the beneficial owners of listed companies in the capital market."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penjamin emisi efek dalam penawaran umum yang oversubscribed dan akibatnya terhadap rencana penawaran umum. Dalam suatu initial public offering diperlukan perusahaan efek yang akan bertindak sebagai penjamin emisi efek untuk menjamin efek yang dikeluarkan kepada investor terjual habis, atau jika efek tersebut tidak terjual habis maka penjamin emisi efeklah yang akan membelinya berdasarkan sistem penjaminan emisi yang digunakan. Namun ada kalanya penjamin emisi efek melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Minna Padi Investama yang bertindak sebagai penjamin emisi efek dalam IPO PT. Krakatau Steel Tbk yang mengalami kelebihan permintaan beli (oversubscribed), dapat dimintai tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukannya, dimana PT. Minna Padi Investama membeli saham yang ditawarkan dalam IPO tersebut untuk rekeningnya sendiri, selain itu atas pelanggaran tersebut, Bapepam-LK telah mengehentikan proses IPO PT. Minna Padi Investama.

---

ABSTRACTThis thesis is the legal research with a normative juridical approach is descriptive and perspective analytical. In this thesis discussed the violations by securities company that act as underwriters in initial public offering is oversubscribed and consequently bought against the company plans an initial public offering. In an initial public offering is required securities company that will act as an underwriter to guarantee securities issued to investors were sold out, or if the securities are not sold out then the underwriter will buy it based underwriting system that is used. But there are times when underwriter perform acts that are prohibited by Law No.8 of 1995 about Capital Market. Based on the results of research in writing this thesis can be concluded that PT. Minna Padi Investama that acts as an underwriter in an initial public offering of PT. Krakatau Steel Tbk which have oversubscribed can be held legal responsibility for the offense, where PT. Minna Padi Investama purchase the shares offered in the IPO for its own account, other than that of offense, Bapepam-LK has suspended the IPO process of PT. Minna Padi Investama."

"Dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk ikut berperan dalam pembangunan nasional, pemerintah telah menciptakan suatu pola kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar yang disebut kemitraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu pola kemitraan adalah waralaba. Dalam pelaksanaan waralaba, disyaratkan adanya suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum diperlukan dalam pelaksanaan waralaba agar dalam pelaksanaannya, kedudukan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba setara dan seimbang. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah apa saja hak-hak dan kewajiban pemberi waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba dan apa saja perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam kemitraan dengan pola waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam waralaba berkaitan dengan pembinaan yang diberikan pemberi waralaba dan pembayaran royalti yang diberikan penerima waralaba. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan perlindungan hukum tersebut mengakibatkan kesetaraan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang juga merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

---

In order to empower the Micro, Small and Medium Enterprises to participate in national development, the government has created a pattern of business cooperation between entrepreneurs of micro, small and medium enterprises with large employers who called the partnership as stipulated in Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises. An example of the cooperation in the form of franchise partnership. In the exercise of the franchise, it is required the existence of a franchise agreement shall contain the rights and obligations of the parties. Legal protection is required in the implementation of the franchise, in its implementation the position between franchisor and franchisee would be equal and balanced. In this study, the issue raised is what are the rights and liabilities of the franchisor in partnership with the franchisee and what are the patterns of legal protection for franchisees in a franchise partnership. The method used is the method of juridical normative legal research that uses secondary data that begins with an analysis of legal issues both derived from the literature and legislation. Based on the results of research it can be known that the rights and obligations of the parties in a franchise associated with a donor coaching given by the franchisor and royalty payments by the franchisees. In addition, Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise provides legal protection conditions for franchisees and the protection of the law resulted in equality between both the franchisor and the franchisee that is also the purpose of Law Number 20 Year 2008 about the Micro, Small and Medium Enterprises."

"Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya baik untuk untuk mengembangkan bisinisnya, maupun menjadi eksistensinya dalam perkonomian yang semakin terbuka sejak pertumbuhan perdagangan pasar bebas. Kesempatan inilah yang dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi secara timbal balik, yaitu antara masyarakat dan Perusahaan Perusahaan yang melakukan Penawaran Perdana (IPO) atau sudah Terbuka (Tbk), dimana pihak yang satu mengharapkan keuntungan dengan memasukan modal dan pihak yang lain mendapatkan sumber modal segar untuk menjalankan bisnisnya, yang dapat secara berangkai menciptakan efek pasar keuangan yang bertumbuh secara positf. Untuk melakukan kerjasama antara pelaku-pelaku ekomoni tersebut secara sinergis, maka diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan para profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalalah Notaris. Dalam perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin pesat, seorang Notaris pasar modal yang cukup ahli di bidangnya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal tersebut, sehingga dalam prakteknya munculah Notaris Pengganti pasar modal. Peraturan mengenai Notaris pengganti cukup tertera jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidaklah demikian dengan Notaris Pengganti pasar modal, oleh sebab itu dalam menentukan peran dan kewenangan Notaris Pengganti pasar modal diperlukan pendekatan yang cukup mendalam baik secara normatif maupun praktek. Peran Notaris Pengganti pasar modal saat ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hal itu juga harus menjadi bahan telaah secara kritis guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang profesional dan sah secara hukum.

---

Entering the 21st century, especially after the recession, Indonesia entered a transitional era in the economy sector especially in the monetary aspect, where the financial markets became the main foundation to rejuvenate the national economy. One of the major financial markets is capital market transaction that have functions as a medium to distribute capital for the economic stakeholder that need of funds to run the business or developing, and keep its existence in an increasingly interconnected economy is open since the growth of free market trade. The opportunity is used by economic stakeholder are reciprocal, between the community and the Companies that perform Initial Public Offering (IPO) or is already Public (Tbk), where one party want gain profit by entering the capital and the other to get a capital to run the businesses, that hopefully can be sequential create the effect of the financial markets to grow. To make synergy between economy stakeholders, its necessary to support the institutions and the professions as the capital market, and one of the most important is Notary profession. In the development of capital market activity is rapidly increasing, a Notary Public of capital markets that expert in the field often fail to meet market demand to make the necessary agreements in capital market activities, so in practice right now appears Substitute Notary of capital markets. Regulation on Notaries replacement fairly stated clearly in the Law Notary, but not so with the role Substitute Notary in the capital markets, and therefore determining the role and authority of Substitute Notary in capital market approach is clearly needed that is quite profound, both normative and practical. The role of Substitute Notary of capital markets at this time is unavoidable, but it must also be critically examine task in order to make a capital market activities that legal and professional."

"Tesis ini membahas status garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut undang-undang kepailitan dan cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit; mendorong Pengadilan Niaga untuk lebih memperhatikan mengenai garansi barang apabila termohon pailit adalah suatu pelaku saha yang memberikan garansi yang memproduksi atau memperdagangkan barang; mendorong pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memasukkan klausula mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit dalam perjanjian transaksi barang.

---

The focus of this study discusses about status of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt under the bankruptcy laws and how can a consumer claim their right of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt. This research is a qualitative research with a descriptive analytic design.

The results of this study suggest that the government to create more clear and specific regulations regarding product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt; implore the Trade Court to consider the status of product guaranty if the party filed for bankruptcy is a business actor who is producing or trading goods; implore the government to create a regulation obligating business actors to insert a clause regarding the product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt in the sales agreement."