Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang prinsip itikad paling baik utmost good faith yang sangat diperlukan dalam kasus yang diteliti yaitu Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapitdal dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Pertimbangan hukum dari hakim sudah sesuai atau belum dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung pada kasus Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapital dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Prinsip itikad paling baik utmost good faith sangat diperlukan dalam asuransi pengangkutan laut karena merupakan salah satu prinsip dasar dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut. Pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum sesuai dengan dengan prinsip itikad paling baik sedangkan Putusan mahkamah agung sudah sesuai dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith. Saran dari penelitian : 1 Bagi penanggung dalam penyelesaian klaim tidak memperlambat atau mempersulit tertanggung dalam memperoleh haknya dan memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme perjanjian asuransi 2 Bagi tertanggung supaya memberitahukan informasi atau fakta material yang benar terkait objek pertanggungan dan jika dikemudian hari baru didapatkan fakta atau informasi lain maka harus segera diberitahukan kepada penanggung 3 Hakim-hakim yang akan memeriksa memutus perkara adalah hakim-hakim yang sudah memahami hukum asuransi.

---

The thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the marine cargo insurance claimcase between Zainundin Anshori against PT. Recapital Insurance and PT. Cahaya Kalimantan Raya to find out whether the legal consideration of the district,high and supreme courts is in accordance with principle of utmost good faith. The research method used is the judicial normative. Principle of utmost good faith is absolutely in marine cargo insurance. The legal consideration of the district and haigh court not compliance with the principle of utmost good faith. The legal consideration of the supreme court is in compliance with the principle of utmost good faith. This thesis suggest is 1 For the insurer in action claims did not slow or complicate the insured to obtain their rights and provide clear information related mechanisms of insurance agreement 2 For insured in order to notify the information or material facts that are true object related coverage and if in the future new obtained facts or other information then it should be immediately notified to the insurer 3 The magistrates will examine the disconnect things are judges who already understand the law of insurance."

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"