Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa insider trading yang dilakukan oleh orang dalam (Direktur, Komisaris, Pegawai, Profesional yang terikat kontrak dengan perusahaan). Sementara investor yang tidak dapat mengakses informasi non publik mengalami keragian karena ia harus membeli saham dengan harga yang lebih tinggi. Orang dalam karena selfinterest yang berlebihan menggunakan informasi non publik yang dikuasainya. Saat itu, investor dihadapkan pada informasi asimetri di pasar modal yang lemon. Orang dalam telah merusak efisiensi pasar modal. Pembatasan yang sesungguhnya dari insider trading adalcih pembatasan selfinterest yang berlebihan. Sementara aturan insider trading dalam civil law dan common law system, apabila dilihat dari legal positivism, yang memisahkan hukum dan moral/etika, tidak dapat membatasi self-interest. Kemgian investor atau orang ketiga yang diakibatkannya ini termasuk dalam ekstemalitas. Sudut pandang economic analysis of law dapat menggunakan ekonomi normatif sebagai alat analisanya. Kaldor-Hicks Efficiency sebagai teori dalam ekonomi normatif dapat memberikan emalisa penyelesaian ekstemalitas. Orang dalam yang diuntungkan memberikan kompensasi kepada investor yang dimgikan. Pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan pro efisiensi pasar modal. Pengembalian pasar modal ke keadaan semula akan memperbaiki efisiensi pasar modal. Oleh karenanya, OJK melakukan perhitungan kompensasi secara tepat ynng dituangkan dalam bentuk sanksi denda berdasarkan pelanggaran administrasi.

---

This dissertation aims at analyzing an event of insider trading committed by the insiders (Director, Commissioner, Employee, Profession's relating to company*s contract). Investor who cannot access non-public information undergoes a loss due to share purchase based on the public information. He/she lias to purchase share in a higher price. Such investors loss includes externality. The insider because of an excessive self-interest uses non-public information controlled. By that time, the investor underwent asymmetric information at a lemon capital market. Such act has ruineci capital market efficiency. Scope of a real rule from the msider trading is limitation to tiie excessive self-interest. Meanwhile, the rule on the insider trading in the civil law and common law system, if seen from a legal positivism, which separates law and moral/ethic, cannot restrict the self-interest. Point of view on the economic analysis of law c:an use a positive and normative eccjnomy as its analysis tool. Kaldor-Hicks Efficiency as a theory in the normative economy nan give an analysis on externality settlement. The msider who obtains benefit hereof, gives a compensation to the investor inflicting loss, fe implementation is Otoritas Jasa Keuangan (OJIQ (Financial Service Authority) makes a policy on pro-capital market efficiency. The OJK performs a proper compensation c^alculation as contained in the form of fine sanction in the administrative violation.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh kreditor, kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan PKPU dalam UU Kepailitan 2004 lebih cenderung melindungi kreditor daripada debitor. Berdasarkan penelitian ini dan perbandingan dengan hukum kepailitan Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Kepailitan 2004 atas hal-hal sebagai berikut: (i) penambahan syarat bagi kreditor yang hendak mengajukan PKPU; (ii) pengaturan cramdown, (iii) hak suara kreditor preferen terhadap rencana perdamaian; dan (iv) pengaturan tentang pembatalan perdamaian perlu disesuaikan agar kelalaian pelaksanaan perdamaian tidak harus berujung pada kepailitan serta memberi kesempatan agar perdamaian dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tetap di bawah pengawasan pengadilan niaga. ......This research aims at identifying matters needed to be reformed in the suspension of debt payment obligations (“PKPU”) in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("Bankruptcy Law 2004") so creditors and debtors have equal protection. Specifically, this research focused on the problem of PKPU's petition by creditors, the position of separatist creditors and preferred creditors in the plan, and the termination of a confirmed plan. This research was conducted using a normative juridical research method with a comparative approach. Results of this study indicated that the regulation of PKPU in Bankruptcy Law 2004 tends to protect creditors than debtors. Based on this research and the comparison with bankruptcy law in the Netherlands, Singapore, and the United States of America, Bankruptcy Law 2004 needs to be reformed on the following matters: (i)  the requirement of creditors who can submit PKPU petition; (ii) the regulation of cramdown; (ii) the voting rights of preferred creditors to composition plan; and (iv) the regulation of plan termination need to be reformed so that the failure of plan implementation doesn't have to end with bankruptcy, and also a chance to modify a confirmed plan based on the agreement of all parties under the supervision of a commercial court.

Abstrak :
Disertasi ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia. Disertasi ini juga membahas ketidakjelasan dan ketidakcukupan perundang-undangan Indonesia .yang rnengatur nama domain, dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengkem nama domain di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif; komparatif dan kualitatif Hasil penelitian menyarankan tiga hal. Pertama, pengaturan nama domain yang jelas dan lengkap dari segi hukum sudah mutlak disediakan di Indonesia. Kedua, nama domain di Indonesia scbaiknya diatur dalam suatu undang-undang yang khusus didesain untuk mama domain. Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain sudah sepatutnya tersedia di Indonesia, Penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase atau melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa melalui fonun menyempai-arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang timhul alcibat kelemahan penyelcsaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang sernacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya. Kebijakan ini sebaiknya mempakan modifnkasi dari Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) tersebut. Forum yang diberi Wewenang untuk penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berdisi sendiri. sebagai Badan Arbitrase Sengketa Nama Domain. Penyelesaian sengketa- nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain dipandang merupakan penyelesaian sengketa nama domain yang paling cocok saat ini, dengan sejumlah pertimbangan, antara Iain, Rancangan Peraturan Pemerintah (RFP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat ditafsirkan mengatur hal ini dalam Pasal 66. Penyelesaian sengketa ini dapat lebih efisien dan efektif karena badan ini akan bekerja sama secara Iangsung dengan pengelola nama domain sehingga putusan dari badan ini akan dapat dengan cepat dilaksanakan oleh pengelola nama domain. Badan khusus penyelesaian sengketa mama domain ini sebaiknya berposisi secara berdampingan dengan pengelola nama domain.

---

This dissertation discusses factors that are able to cause a dispute about Internet domain names between owners of Internet domain names and other parties in Indonesia. The dissertation also discusses unclearness and insufficiency of the current law regulating Internet domain names in Indonesia. In addition, it discusses an effective dispute settlement for Internet domain names disputes in Indonesia. This dissertation is built from a normative, comparative and qualitative research. Results of the research suggest three points. First, a comprehensive regulation of Internet domain names in Indonesia should be prepared' in Indonesia. Second, Internet domain names should be regulated on a law designing specially for Intemet domain names. Third, a settlement of Intemet domain name disputes should be available in Indonesia. The settlement should be a settlement through a likev -arbitration forum or-through a special body of lntemet domain name dispute settlement. The settlement through a like; -arbitration forum is an altemative dispute resolution caused by the weakness of dispute settlement though a court. Such settlement usually uses an Internet domain name dispute resolution policy as a legal basis. The policy should be a modification of the Unybrm Dispute Resolution Policy (UDRP). A forum having an authority to settle an Intemet domain name dispute should be an independent forum as an Intemet domain name board of arbitration. The settlement through a special body of Intemet domain name dispute settlement is considered to be the most suitable settlement of Internet domain name dispute in Indonesia, based on a number of considerations, such as Section 66 of the Draft of Government Regulation on Management of Information and Electronic Transactions. The settlement could be an efficient and effective one because the body handling the cases could work together directly with the Internet domain name registry. In this situation, a decision of the body could be enforced quickly by the registry.

Abstrak :
Indonesia sangat rawan terhadap risiko bencana alam tektonik dan vulkanik gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi , karena: 1 terletak di antara tiga lempeng tektonik: Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, 2 berada di jalur cincin api 'Asia Pacific Ring of Fire' dengan 127 gunung berapi aktif terbanyak di dunia, dan 3 negara kepulauan terbesar dunia dengan 13.466 pulau. Sudah banyak terjadi bencana alam dari masa lalu hingga sekarang, dan masih akan terjadi lagi di masa depan, hanya waktunya yang tidak pasti. Korban meninggal dunia, cidera dan kerusakan, kehancuran rumah tinggal penduduk sudah jutaan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Timbul permasalahan dalam aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam untuk rumah tinggal yang telah rusak dan hancur, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Korban bencana tidak mempunyai uang yang cukup, banyak yang kehilangan sumber penghasilan, sementara anggaran dana pemerintah sangat tidak mencukupi untuk memberikan bantuan dan ganti kerugian, jika terjadi suatu bencana alam katastrofe. Hal itu mengakibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tinggal penduduk tidak bisa dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga memperpanjang penderitaan korban bencana alam. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini melakukan studi pada 7 negara paling rawan bencana alam yang telah menerapkan skema asuransi bencana alam untuk mengkaji dan mengganalisis: 1 skema asuransi bencana alam yang tepat diterapkan di Indonesia; 2 peranan reasuransi dan catastrophic bond dalam mendukung skema asuransi bencana alam di Indonesia; dan 3 pembaruan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan skema asuransi bencana alam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan analisis data secara juridis kualitatif. Penelitian ini menjawab: 1 skema asuransi bencana alam yang dapat dan tepat diterapkan di Indonesia adalah skema asuransi bencana alam yang bersifat wajib tolong-menolong untuk menjamin setiap rumah tinggal terhadap risiko bencana alam, 2 reasuransi dapat memberikan dukungan terhadap skema asuransi bencana alam di Indonesia dengan jaminan reasuransi dari pasar reasuransi tradisional dan catastrophic bond dapat memberikan jaminan reasuransi innovatif yang lebih besar melalui investor korporasi di pasar modal global; 3 diperlukan pembaruan hukum perasuransian dan hukum penanggulangan bencana untuk mewujudkan skema asuransi bencana di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan Indonesia penting menyelenggarakan skema asuransi bencana alam rumah tinggal yang sifatnya wajib tolong-menolong untuk risiko gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi, sehingga penduduk korban bencana alam akan mendapatkan ganti kerugian yang lebih besar dan lebih cepat untuk dapat membangun kembali rumah tinggal mereka yang rusak dan hancur sesuai princip 'build back better' dari deklarasi dan kerangka kerja Sendai 2015-2030.

---

Indonesia is very prone to tectonic and vulcanic natural disaster earthquakes, tsunami and volcanic eruptions due to 1 it located between three tentonic plates Indo Australia, Eurasia and Pacific, 2 within the Asia Ring of Fire with 127 active volcanoes, the largest number of active volcanoes in the world, and 3 the largest archipelago country in the world with total number of islands 13,466. A large number of natural disasters calamities have occurred in the past and that will occur again in the future with unknown times and places. Those have caused million fatalities deaths, bodily injuries, damage, destruction to residential buildings houses with huge economic losses. There is always a serious problem in the rehabilitation and reconstruction of damaged residential buildings houses which needs a lot of fund whilst the victims did not have sufficient fund and they were suffering from loosing sources of income caused by the natural disasters.The government rsquo s annual budget for natural disasters rsquo relief and compensation is very limited, not sufficient, when a catastrophic calamity natural disaster occur. That situation caused rehabilitation and reconstruction program for residential buildings houses cannot be performed well, properly and fast, it prolongs the suffering of the victims. Based on the above description, this research did a study in seven countries prone to natural disasters which have natural disaster insurance schemes for houses. The objective of this study is to answer the research questions 1 what is the type of natural disaster insurance can and most suitably be implemented in Indonesia, 2 how reinsurace and catastrophic bond can support the natural disaster insurance scheme, and 3 is law amendment necessary for the implementation of natural disaster insurance scheme. This study use legal normative method research with statute, conceptual and comparative approaches. This study answers 1 a mandatory compulsory natural disaster insurance scheme covering residential buildings houses for earthquake, tsunami and volcanic eruption risks is suitably implemented in Indonesia 2 reinsurance can provide reinsurance coverage from the traditional reinsurance market and catastrophic bond can provide larger innovative reinsurance coverage from corporate investors of the global capital market 3 amendment or change to the current insurance law and disaster mitigation law is necessary for the establishment and implementation of natural disaster insurance scheme in Indonesia. The result of this study suggests it is necessary for Indonesia to establish and implement a natural disaster insurance scheme for residential buildings houses covering earthquake, tsunami and volcanic eruption risks. With that scheme, homeowners will get larger and faster compensation from the insurers for rebuilding their damaged houses with the principle of ldquo build back better rdquo in accordance with Sendai Declaration and Framework 2015 2030.

Abstrak :
Latar Belakang Pembahasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja dari segi yuridis menjadi penting, mengingat hal tersebut merupakan masalah yang kontroversial. Di satu sisi terdapat perjanjian kerja yang didasarkan pada kebebasan berkontrak melalui proses tawar menawar (negosiasi) antara pekerja dan pengusaha. Di sisi Iain, terdapat perjanjian kerja yang sudah ditentukan pengusaha (Take it or ieave it) atau tanpa melalui proses tawar menawar (negosiasi). Perundingan tawar menawar terhadap jasa pekerjaan yang dihasiikan oleh pekerja dan pihak pengusaha/pemberi kerja, terlihat sangat menitik-beratkan pada free choice.