Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan fisik di kawasan ITC Kuningan -- Mal Ambasador dengan fokus penelitian terhadap koordinasi pengamanan fisik yang dilakukan oleh satuan pengamanan. Ruang lingkup penelitian adalah : (a) Prosedur operasional tindakan pengamanan fisik yang dilakukan oleh sekuriti ITC Kuningan - Mal Ambasador, dan (b) Koordinasi pengamanan fisik yang dilakukan oleh satuan pengamanan ITC Kuningan - Mal Ambasador. Penelitian ini akan mempunyai tujuan sebagai berikut : (a) Mengetahui pola hubungan manajemen pengamanan fisik di ITC Kuningan - Mal Ambasador, dan (b) Mengetahui pola yang khusus menghasilkan hubungan antar individu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mend alam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Kebijakan pengamanan pengelola gedung adalah membentuk kepala seksi pengamanan yang berada dibawah Departemen HRD dan GA. Operasionalisasi pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan melalui outsourcing dan internal pengelola gedung dengan berpedoman pada standar prosedur operasional yang sama. Koordinasi pengamanan gedung dilakukan oleh Kepala Sekuriti (Chief Security) masing-masing dan melakukan koordinasi bersama dibawah koordinator Kawasan ITC Kuningan - Mal Ambasador. 2. Koordinasi yang dilakukan antar personil satuan pengamanan menggunakan mekanisme koordinasi penyesuaian timbal balik karena hubungan antar individu/unit satuan pengamanan memiliki kesalingtergantungan timbal balik (reciprocal); sedangkan antara satuan pengamanan dengan kepolisian memiliki hubungan kesalingtergantungan berurutan (sequential) sehingga mekanisme koordinasi berdasarkann perencanaan. Adapun hubungan antara satuan pengamanan dengan karyawan merniliki kesalingtergantungan terpisah (polled) sehingga jenis koordinasi dilakukan berdasarkan suatu standar tertentu. 3. Hubungan antara satuan pengamanan dan manajemen bersifat vertikal dan formal, sedangkan hubungan dengan karyawan bersifat horisontal dan formal. Hubungan satpam dengan penyewa dan pengunjung bersifat horisontal dan informal. Kedua hubungan tersebut mendukung upaya penciptaan rasa aman dan nyaman. Sebaliknya, hubungan harrnonis antara satpam dengan supir angkot yang bersifat horisontal dan informal mengandung potensi konflik antar keduanya karena perbedaan tujuan. 4. Dilihat dan tingkat pengamanan fisik, pengamanan yang dilakukan oleh manajemen termasuk dalam "menuju" katagori High Level Security. Salah satu aspek yang belum mencukupi katagori sesungguhnya High Level Security karena belum tersedianya formal contingecy plans. Dari segi teknologi pengamanan masih belum memiliki kelengkapan yang sama. ITC Kuningan memiliki alat kontrol digital terhadap kegiatan pengamanan, sedangkan Mal Ambasador memiliki jaringan otomatis ke dinas pemadam kebakaran. 5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan, dilaksanakan pengawasan pendahuluan dan pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan. Hal ini dinilai relevan karena sifat pengamanan yang Iebih menekankan pada tindakan preventif dan aktif.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi karena kinerja pelayanan publik khususnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintah sering terjadi tindakan exortion, yaitu menyalahgunakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Praktek exortion itulah yang paling mengganggu masyarakat karena dalam praktek tersebut petugas sering meminta imbalan. Sering tanpa malu atas tugas dan tanggung jawab si pejabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya termasuk dalam pemberian SIM. Kini masyarakat tidak suka dengan proses pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu, berisiko, apalagi minim atensi dan empati. Mereka menginginkan pelayanan yang instan tetapi memuaskan. Bahkan, mereka menghendaki semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi dalam waktu singkat, tanpa perlu merasa khawatir dan cemas. Salah satu instansi yang pelayanannya kerap mendapat sorotan dari masyarakat adalah Satpas Polda Metro Jaya yang memiliki tugas pelayanan atas surat izin mengemudi (SIM). Proses pengurusan SIM di Polda Metro Jaya sering dikeluhkan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan yang tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, biaya yang tidak seragam, praktek percaloan, dan ternpat pelayanan yang tidak nyaman. Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk menganalisa kualitas kinerja pelayanan SIM pada SATPAS Polda Metro Jaya dengan menggunakan metode Servqual. Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 500 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang sebelumnya teiah teruji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas melibatkan 30 sampel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12. Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Kualitas pelayanan SATPAS SIM Polda Metro Jaya secara umum sudah baik dengan tingkat pemenuhan harapan pelayanan sebesar 89,3%. Meskipun semua harapan pemohon SIM belum dapat dipenuhi namun petugas sebenarnya sudah menunjukkan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Dimensi pelayanan yang pemenuhannya paling tinggi adalah empati, diikuti jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan keandalan. Dimensi pelayanan yang paling dianggap penting oleh pemohon SIM adalah dimensi keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap. Ada ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan pemohon SIM terhadap dimensi pelayanan dengan kinerja yang diberikan. Pemohon SIM mengutamakan keandalan pelayanan namun kenyataannya dimensi keandalan justru menunjukkan gap yang paling besar.

Abstrak :
Tesis ini mengenai sistem pengamanan Pusat Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy yang berada di kawasan Puspiptek Serpong Tangerang. Instalasi nuklir Pusat Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy merupakan suatu objek vital nasional yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagai instalasi nuklir sektor keamanan merupakan hal yang sangat menjadi prioritas dan penting, didalamnya terdapat fasilitas reaktor nuklir dan menyimpan bahan berbahaya mengandung radiasi dan bahan radioaktif. Kawasan instalasi nuklir sangatlah rentan terhadap timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan keselamatan, bahaya kerawanan dan ancaman keamanan, baik yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar. Saat ini ancaman terorisme juga semakin sering terjadi, tidak menutup kemungkinan tempat seperti Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) Serpong menjadi salah satu target sasaran teroris. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengamanan yang dapat menjawab segala ancaman yang datang. Sasaran dari suatu kegiatan pengamanan meliputi pengamanan personil, pengamanan fisik, dan pengamanan informasi. Dalam penelitian ini pembahasan lebih difokuskan kepada Manajemen Pengamanan Fisik (Physical Security Management} berupa sistem pengamanan instalasi dan material nuklir, sedangkan mengenai pengamanan personil dan informasi dalam penelitian ini penulis hanya membatasi secara garis besarnya saja. Pengamanan suatu kawasan objek vital nasional mengacu kepada Keppres RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, dimana tugas dan tanggung jawab pengamanan berada di tangan Polri. Sebagai penjabaran Keppres tersebut Kapolri telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital sesuai Skep Kapolri No.Pol Skep738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005. Pengamanan Pusat Reaktor dilaksanakan oleh Satuan Unit Pengamanan Nuklir Pusat Reaktor BATAN Serpong berpedoman pada ketentuan seperti Standar Penyelenggaraan Sistem Proteksi Fisik Bahan dan Fasilitas Nuklir serta peraturan regulasi instalasi nuklir dari BATAN dan IAEA (International Atomic Energy Agency) yang merupakan standar pengamanan internasional untuk pengamanan objek vital fasilitas nuklir di dunia. Namun sebagai suatu Objek Vital Nasional maka pengeloia keamanan Pusat Reaktor Serba Guna GA Siwabessy juga harus berpedoman kepada ketentuan Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional yang telah dikeluarkan Mabes Polri. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang dijadikan masalah penelitian dalam kajian tesis ini adalah bagaimana sistem pengamanan di Pusat Reaktor tersebut dilaksanakan. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengamanan fisik suatu instalasi nuklir dilaksanakan. Apakah penerapan sistem pengamanan yang ada sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Dan apakah Polri telah menjalankan tugasnya dalam mengamankan suatu kawasan objek vital sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Path dan Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional. Kondisi yang ada saat ini pihak pengelola keamanan Pusat Reaktor Serba Guna GA Siwabessy baru berpedoman kepada ketentuan secara internal dari BATAN dan IAEA raja, dan belum mengacu kepada Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional sehingga membuat penyelenggaraan pengamanan di kawasan tersebut belum terselanggara dengan baik. Unit Pengamanan Nuklir PRSG-GAS sebagai pelaksana pengamanan di Pusat Reaktor bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Reaktor tentunya harus melakukan koordinasi kepada Polri sebagai pengemban fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Ruang lingkup masalah penelitian ini meliputi struktur organisasi dan penjabaran tugas dari satuan pengamanan yang ada, pola pengamanan dan cars bertindak petugas satuan pengamanan jika timbul suatu kerawanan dan bahaya serta ancaman keamanan, kegiatan dari satuan pengamanan, bentuk kerawanan dan bahaya serta ancaman keamanan yang terjadi, faktor-faktor yg mempengaruhi terjadinya kerawanan dan bahaya serta ancaman keamanan di Pusat Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy, sarana dan prasarana keamanan yang sesuai dengan fasilitas instalasi nuklir, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem pengamanan di Pusat Reaktor Serba Guna GA Siwabessy (PRSG-GAS) dilaksanakan rnelalui sistem pengamanan yang kurang baik karena hanya berpedoman kepada Pedoman Pengamanan Instalasi Nuklir yang dikeluarkan oleh BATAN dan IAEA saja, tidak berpedoman dengan Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional yang dikeluarkan Polri sebagai penjabaran Keputusan Presiders RI nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Selain itu penyelenggaraan pengamanan masih bersifat parsial sendiri-sendiri dan fungsi koordinasi antar satuan pengamanan yang ada tidak berjalan dengan baik.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”. ...... The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berangkat dari sebuah penelitian kualitatif tentang Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif di Ciputat. Keadilan restoratif merupakan praktik atau program yang telah berjalan di banyak negara. Tanpa kita sadari pun sebenarnya praktek ini sudah lama berjalan di masyarakat kita baik dengan atau tanpa pelibatan aparat kepolisian. Selaku aparat yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepolisian, maka mau tidak mau Bhabinkamtibmas harus menguasai prinsip-prinsip Pembinaan Kamtibmas yang diadopsi dari konsep Pemolisian Komunitas dengan pilar utama yakni kemitraan dan pemecahan masalah.

Penyelesaian masalah-masalah sosial yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ciputat memiliki corak yang sama dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang bercorak keadilan restoratif mensyaratkan adanya pelibatan semua pihak, mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, adanya pengakuan bersalah serta meminta maaf dari pelaku kepada korban. Peran Bhabinkamtibmas sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses praktik keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Polsek Ciputat dilakukan dalam beberapa bentuk yang mengacu kepada asas legalitas, asas opportunitas, dan asas plighmatigheid. Penyelesaian secara restoratif sendiri belum diatur atau dituangkan secara eksplisit ke dalam suatu substansi hukum atau peraturan. Kapasitas petugas kepolisian untuk memilih diantara sejumlah tindakan dalam menunaikan tugas diwadahi oleh diskresi kepolisian.

---

ABSTRACT
This thesis departs from a qualitative study on the Role of the Police Bhabinkamtibmas In Applying Restorative Justice in Ciputat. Restorative justice is a practice or program that has been running in many countries. Without us knowing it was actually a long-running practice in our society either with or without the involvement of the police. Apparatus as a leader in providing police services, then inevitably Bhabinkamtibmas must master the principles adopted Kamtibmas Development of the concept of community policing with the main pillars of the partnership and problem solving.

Settlement of social problems by Ciputat Sector Police Bhabinkamtibmas has a style similar to the restorative justice approach. Problem resolution patterned restorative justice requires the involvement of all parties, to restore social damage, eliminate stigmatization, the admission of guilt and apology from the perpetrator to the victim. Applied Bhabinkamtibmas own role as a mediator or facilitator in the process of restorative justice practices. Problem solving is done by Ciputat Sector Police carried out in some form, which refers to the principle of legality, opportunitas principle, and the principle plighmatigheid. Restorative settlement itself has not been explicitly set or poured into a substance laws or regulations. Capacity of police officers to choose among a number of measures contained in the discharge of duties by the police discretion

Abstrak :
[ABSTRAK
Kejahatan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia, seperti saat ini dimana manusia sudah beranjak pada penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Kejahatanpun semakin berkembang, mulai dari kejahatan tradisional hingga kejahatan yang menggunakan teknologi canggih dan modern. Kejahatan dapat mengganggu stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri sebagaimana tercantum dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan kejahatan dapat membuat ketakutan (Fear of crime) pada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan. Polresta Tangerang yang membawahi wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu meliputi wilayah Tangerang Kabupaten, dimana wilayah ini terdiri dari wilayah pemukiman dan wilayah perindustrian. Wilayah Polresta Tangerang memiliki tingkat crime total yang cukup tinggi diantara Polres yang lain dijajaran Polda Metro Jaya. Terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Polri memiliki salah satu strategi dalam mencegah kejahatan curas, curat dan curanmor Kejahatan sebagai salah satu fokus dari teori kriminologi menghendaki upaya pencegahan yang bersifat komprehensif serta bukan hanya berorientasi pada penindakan pelaku kejahatan saja. Pencegahan Kejahatan bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian semata, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan dirasa lebih baik daripada upaya represif. Upaya Represif belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku, selain itu juga sudah menimbulkan korban baik materiil maupun imateriil. Oleh karena kejahatan curas, curat dan curanmor menyebabkan ketakutan pada masyarakat, maka perlu adanya strategi guna menanggulangi kejahatan.

---

ABSTRACT
Crime is always evolving along with human civilization, like today where people have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to be growing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated and modern technology. Crime can disturb national stability, where the national stability and security in the country is the responsibility of the police as stated in Law No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crime can create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortable in carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area of DKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas. Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others in Metro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motor vehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime. Police Operational Management needs to be implemented properly so that every stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses of criminological theory requires that prevention efforts are comprehensive and action-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only the responsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of society and government. Prevention is considered better than the repressive efforts. Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but it also has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fear in society, hence the need for a strategy for tackling crime., Crime is always evolving along with human civilization, like today where people have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to be growing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated and modern technology. Crime can disturb national stability, where the national stability and security in the country is the responsibility of the police as stated in Law No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crime can create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortable in carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area of DKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas. Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others in Metro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motor vehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime. Police Operational Management needs to be implemented properly so that every stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses of criminological theory requires that prevention efforts are comprehensive and action-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only the responsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of society and government. Prevention is considered better than the repressive efforts. Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but it also has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fear in society, hence the need for a strategy for tackling crime.]

Abstrak :
Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri, merupakan upaya Polri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja para personel Polri. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon sebagai upaya peningkatan kinerja personel Polres Cilegon. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah meliputi bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai sistem penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon, apakah penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut berdampak pada peningkatan kinerja personel Polres Cilegon, serta apa saja evaluasi terhadap penerapan sistem penilaian kinerja personel Polres Cilegon dengan metode Sistem Manajemen Kinerja Polri. Penelitian tentang penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dan snowball sampling yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode yaitu : observasi terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon dan Jajarannya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan - tahapan pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Pelaksanaan penilaian kinerja masih bersifat hanya mengejar formalitas dan menggugurkan kewajiban saja. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari personel terhadap Perkap Nomor 16 tahun 2011 membuat pelaksanaan penilaian kinerja menjadi tidak maksimal. Belum berpengaruhnya penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja terhadap gaji dan tunjangan kinerja turut memperngaruhi pelaksanaan penilaian kinerja. Dan kesimpulan akhirnya adalah penerapan penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum berpengaruh terhadap kinerja personel pada Polres Cilegon. ...... INP Regulation (Perkap) number 16 year 2011 concerning INP's government officer performance assessment system using INP Performance Management System, is an effort to manage and increase INP personal performance. This research studies the implementation of performance personal assessment using INP Performance Management System in Resort Police of Cilegon as an effort to incease personal performance in Cilegon Resort Police. The issues of the research are including how the implementation of INP Performance Management System as a personal performance assessment system in Cilegon Resort Police, does it effect the personal performance improvement, and what are the evaluations due to personal performance assessment application in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System. This research uses descriptive qualitative approach. Data source is selected by using purposive method and snowball sampling which adjusting based on information necessity trend in field. Data collecting uses three methods including observation, interview and document study. Data analysis uses three steps method including data reduction, data presentation dan data verification. The conclusion of the research is that the implementation of Perkap number 16 year 2011 concerning personal performance assessment system in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System, has not been applied based on holding regulation. Each stage of application has not been performed as it should be. The implementation of performance assesment is only a formality. The lack of personal knowledgement and consciousness against Perkap number 16 year 2011 causes the lack of performance assessment implementation. Final conclusion of the research is that the performance assessment implementation using INP Performance Management System has not influence personal performance in Cilegon Resort Police.

Abstrak :
Tesis ini berfokus untuk menganalisis sistem manajemen pengamanan yangditerapkan di unit Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif deskriptif. Pembahasan permasalahan pengamananmenggunakan teori tentang manajemen risiko, teori tentang pencegahan kejahatandan bentuk-bentuk pendekatan pencegahan kejahatan lainnya. Penelitian tentangpenerapan sistem manajemen pengamanan dan sekuriti fisik menunjukkan bahwakompetensi dan kualifikasi satuan pengamanan masih rendah, peralatan danperlengkapan pengamanan serta jumlah satuan pengamanan masih tidak memadai. Dengan demikian perusahaan perlu melakukan langkah-langkah perbaikan sepertimengadakan pelatihan mengenai sistem manajemen pengamanan, pelatihanmengenai teknik pengamanan fisik bagi petugas satuan pengamanan, sertamenambah peralatan dan perlengkapan pengamanan. ...... This thesis focuses on the analysis of the security management system that applied at the unit of Kebun Rambutan Serdang Bedagai regency, under PT Perkebunan Nusantara III. The research method used by the author is the descriptive qualitative research method. Discussion on security issues using a theory about risk management, theory of crime prevention and the forms of other crime prevention approaches. Research on the application of security management systems and physical security shows that the competence and qualifications of security force is still unqualified, security tools and security equipments as well as the number of security force isstill inadequate. Thus, companies need to perform corrective measures such astraining of the security management system, training on techniques of physical security for security guards, as well as add equipment and safety equipment.