Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah terjunnya tentara dalam bidang politik, khususnya di Indonesia, adalah suatu masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Yang paling sering dibica_rakan adalah pertanyaan sejak kapan tentara di Indonesia terlibat atau terjun ke dalam bidang politik. Jawaban atas pertanyaan itu berbeda-beda. Tetapi yang jelas, terjunnya tentara ke dalam bidang politik dalam wujud suatu organisasi politik terjadi pada tahun 1950-an tepatnya dengan berdirinya IP-KI pada tanggal 20 Mei 1954 di Jakarta. Berdirinya IP-KI ini didorong oleh situasi politik pada awal 1950-an, dimana terjadi krisis kenegaraan dimana tidak pernah tercapainya kehidupan kenegaraan yang stabil. Seringnya terjadi pergantian kabinet adalah akibat persaingan antara partai-partai politik yang ada. Golongan tentara menilai segala krisis yang muncul pada saat itu adalah karena diterapkannya sistem demokrasi liberal, yang memungkinkan partai-partai politik mendominasi percaturan politik dalam negeri. Namun karena sistem tersebut, yang berdasarkan UUDS 1950, tidak sesuai dengan kondisi RI, maka ia menimbulkan ketidak_stabilan dalam negeri. Dengan berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi ketidakstabilan itu adalah dengan mengganti sistemnya, maka tentara, melalui IP-KI menitikberatkan perjuangan_nya untuk mengembalikan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan negara RI. Agar aspirasinya dapat diwujudkan maka IP-KI ikut serta dalam pemilu 1955, walaupun usia IP-Kl baru 1 tahun. Perjuangan IP-KI ini akhirnya membuahkan hasil dengan diumumkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang antara lain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indone_sia.Melalui IP-KI ini dapat dilihat sikap tentara dalam politik, dalam rangka memajukan negara. Dengan melihat peranan tentara melalui IP-KI, dapat diambil kesimpulan bahwa tentara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik, dimana hal ini terlihat dari keikutsertaan IP_KI dalam lembaga Parlemen dan Konstituante pada tahun I950-an.

Abstrak :
Sarana angkutan udara merupakan salah satu sarana transportasi yang panting di Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan adanya sarana transportasi melalui udara, hubungan antar pulau dapat dilakukan lebih cepat dan lebih effisien dibandingkan dengan sarana transportasi melalui darat dan laut. Usaha untuk mengadakan sarana transportasi melalui udara diawali pada masa Hindia Belanda, dimana orang-orang Belanda yang mengusahakan perkebunan di Indonesia merasa membutuhkan sebuah sarana angkutan yang cepat dan effisien, sekaligus pula untuk menjaga keamanan mereka. Keinginan para pengusaha tersebut didukung oleh pemerintah Hindia Belanda yang membutuhkan sebuah sarana yang cepat guna mengawasi daerah-daerah kekuasaan mereka yang jauh dengan pusat pemerintahan, maka pada tahun1928 didirikan Koninklike Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij ( KNILM ). Kemudian pada tahun 1949 para anggota AURI di Burma mendirikan sarana transportasi udara dengan nama Indonesian Airways, akibat terjadinya agresi miiiter Belanda ke II,19 Desember 1948. Didirikannya Indonesian Airways di Burma menjadi ide untuk didirikannya sebuah perusahaan penerbangan nasional milik Indonesia, maka tahun 1950 dengan bermodal gabungan antara pemerintah RI dengan KoninkIike Lztchtvaart Naatschappij (KLM), secara resmi didirikan Garuda Indonesian Airways (GIA). Pada awal berdirinya, GIA dipegang oleh direksi KLM di Belanda, dan baru pada tahun 1954 GIA. secara bertahap mulai dinasionalisasi, dengan puncaknya pada tahun 1958, ketika mulai terjadi sengketa Irian Barat. Dan pada tahun 1958 inilah GIA seluruhnya menjadi milik Indonesia.

Abstrak :
Setelah tentara Jepang dapat menguasai Indonesia, maka Pemerintah Pendudukan segera membuat beberapa kebija_kan yaitu menata segala aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang social, politik, ekonomi maupun kebudayaan, yang bertujuan agar masyarakat tidak bergejolak untuk melawan Pemerintah Pendudukan bahkan sebaliknya mereka diarahkan agar turut serta berperang melawan pasukan sekutu. Kebijakan dalam bidang kebudayaan adalah dibentuk_nya Departemen Propaganda (Sandenbu) yang salah satunya adalah Lembaga Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho) yang didirikan tanggal 1 April 1943. Tujuannya untuk menghapus Kebudayaan Barat serta faham Kesenian untuk Kesenian, membantu Kebudayaan Timor dan menghimpun para seniman agar mau membantu dalam Perang Asia Timur Raya. Pembentukan Lembaga Pusat Kebudayaan mendapat sambutan dari para Seniman dan Sastrawan Indonesia. Mereka tidak saja diperkanankan untuk berkarya tetapi diberi kesempatan untuk memimpin didalamnya. Meskipun beberapa dari karya mereka mendapat sensor yang ketat, namun tidak dipungkiri bahwa dari hasil karya para Seniman dan Sastrawan Indonesia, semangat Nasionalisme yang telah tumbuh sebelumnya menjadi semakin kokoh yang ternyata kemudian berguna pada masa Revolusi Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Pembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang.

Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan.

Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT.

Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tahun 1988-1989 berlangsung penelitian mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan. Tujuannya untuk mengetahui peranan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi, tempat di mana peristiwa berlangsung.

Melalui penelitian, tergambar dukungan seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta terhadap tegaknya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan daerah dan rakyat bekerja sama melawan Belanda, yang bermaksud mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Meskipun Belanda berhasil menawan para pemimpin Republik dan menduduki Ibukota Yog_yakarta, tetapi rakyat tidak mengakui kekuasaannya. Rakyat memilih berjuang dengan cara gerilya daripada beker_ja sama dengan Belanda.

Dengan dukungan Sri Sultan dan tokoh-tokoh Republik yang berhasil meloloskan diri, perjuangan gerilya rakyat Yogyakarta yang mencapai puncaknya pada serangan umum Maret 1949 berhasil menarik simpati rakyat negara-nega_ra bagian (Pasundan dan Negara Indonesia Timur), dan du_nia internasional (AS, Australia, India, negara - negara Arab), yang kemudian melalui PBB, memaksa Belanda untuk mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta.

---

Abstrak :
Penelitian mengenai Priangan dimasa revolusi dari masa proklamasi sampai hiirah (1945-1948), dilakukan dari tahun 1987-1988 bertempat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Tujuannva adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan rakyat Priangan selama periode revolusi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlawanan yang terjadi di daerah Priangan memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerjasama antara pihak angkatan bersenjata, badan-badan perjuangan dan lascar-laskar, serta dukungan rakyat berusaha untuk mengadakan perlawanan melawan tentara Belanda. Walaupun pasukan Republik Indonesia terdesak ke luar kota, namun dengan sikap yang enggan untuk dijajah kembali, mereka melakukan perlawanan gerilya. Dengan perlawanan gerilva tersebut mengakibatkan Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menandatangani Persetujuan Renville, yang mengakibatkan dihijrahkannya pasukan TNI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda setelah agresinya yang pertama ke daerah Republik Indonesia termasuk TNI yang berada di karesidenan Priangan. Dengan hijrahnya TNI mengakibatkan munculnya beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Priangan yang menginginkan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seperti munculnva Negara Pasundan, namun kekuatan gerilya dari rakyat Pedesaan yang didukung oleh pasukan TNI yang tidak ikut hijrah, tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan pasukan pendudukan Belanda.