Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, diikuti dengan keputusan-keputusan membentuk 3 (tiga) wadah perjuangan (PNI, KNI dan BKR) membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan di Sumatera. Bahkan BKR tidak sempat terbentuk di wilayah ini. Mr. M. Hasan sebagai gubernur dan dr. Amir sebagai wakil gubernur bersikap ragu-ragu untuk menjalankan keputusan-keputusan pemerintah pusat itu.

Faktor mendasar membuat mereka ragu-ragu adalah kenyataan bahwa ada polarisasi yang tajam/tinggi menjelang akhir pemerintah Belanda, antara kerajaan (Swapraja atau Ze1f-Bestuur: Melayu, Simalungun dan raja-raja karo). di satu pihak dan kaum nasionalis di pihak lain. Pendudukan Jepang tetap menghidupkan konflik

M. Hasan dan dr. Amir ragu apakah masyarakat yang selama ini diperintah sultan dan raja secara ketat apakah akan mendukung atau tidak segala kebijaksanaan yang akan diambil. Di samping itu, ketidakjelian Hasan dan Amir dalam mencari dukuagan di kalangan nasionalis yang dapat diajak bekerjasama, juga merupakan faktor penghambat.

Perjuangan kemerdekaan di Sumatera timur secara dominan dijalankan oleh badan-badan perjuangan atau laskar rakyat. Masing-masing partai politik yang berdiri sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 mempunyai badan perjuangan atau laskar rakyatnya tersendiri. Partai Nasio_nalis Indonesia (PNI) adalah partai yang paling aktif membina laskar rakyat. Mereka membentuk Nasional Pelopor Indonesia (NAPINDO).

Dalam NAPINDO, kepemimpinannya sebagian besar dipegang oleh para kaum nasionalis dari masa pemerintah kolonial Belanda, para nasionalis yang telah memanfaatkan badan-badan bentukan militer Jepang dan para pemuda nasionalis yang bergerak di bawah tanah.

Di dalam perjuangannya, di samping melakukan perlawanan bersenjata, NAPINDO juga mendirikan pusat-pusat perekonomian rakyat--seperti PUSERA --yang telah terbentuk sejak jaman pendudukan Jepang. Tujuan utama pendirian PUSERA adalah untuk menghidupkan perekonomian rakyat dan memperlemah pere_konomian Jepang.

Dua strategi--perlawanan bersenjata dan mendidikan pusat-pusat ekonomi--yang secara konsisten dijalankan oleh lasykar NAPINDO, yang menjadi faktor yang menentukan berdiri dan tegaknya proklamasi kemerdekaan di Sumatera Timur.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Suasana revolusi kemerdekaan 1945-1949 cukup efektif dalam proses pembentukan suatu etos pejuang di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada saat itu. Dalam suasana kepejuangan tersebut, relatif tidak memungkinkan bagi tumbuhnya suatu dikhotomi yang secara tegas membagi fungsi militer dan nonmiliter. Yang ada justru kekaburan fungsi di antara keduanya, sehingga TNI sejak lahirnya sudah terbiasa dengan kancah kehidupan di mana fungsi hankam dan fungsi kekuatan sosial-politik berpadu sekaligus.

Tetapi selepas perang kemerdekaan itu selesai, pengalaman berharga kalangan TNI selama perang kemerdekaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber legitimasi baginya untuk terjun dalam bidang politik seterusnya. Keinginan dari para politisi sipil untuk menegakkan secara tegas sistem demokrasi liberal bagi negara Indonesia (sejak RIS pada 1949) membawa akibat terhadap kebijaksa_naan ketentaraan yang ada. Hal ini berarti hilangnya kesempatan bagi TNI untuk terjun dalam kancah politik, sebab sistem Liberal menghendaki adanya suatu supremasi sipil atas militer, di mana kedudukan militer tidak lebih hanyalah sebagai alat negara. Kondisi demikian meskipun menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian kalangan TNI, tetapi banyak pula didukung oleh sebagian para perwiranya, terutama yang berasal dari unsur KNIL.

Dalam realisasinya, sistem tersebut di atas tidak berjalan seacara mulus. Konflik antar perwira militer dengan kalangan politisi sipil (partai-partai politik) sering muncul ke permukaan. Rasa kecurigaan di antara keduanya sering menjadi penyebab konflik-konflik tersebut, di mana manuver-manuver politik yang sering dilakukan oleh kalangan politisi sipil dianggap sebagai intervensi yang melewati batas hak istimewa dan wewenang intern militer. Tekanan-tekanan yang dianggap merugikan TNI tersebut ternyata semakin menumbuhkan semangat korps di antara mereka, termasuk para perwira yang sebelumnya menerima sistem supremasi sipil. Keberanian dari kalangan TNI untuk mulai mengutarakan kepentingan dan keinginan politiknya mulai muncul perlahan ke permukaan.

Sementara itu di kalangan intern politisi sipil sendiri justru semakin terjebak dalam polarisasi yang tajam. Dengan membawa ideologi partainya masing-masing, mereka bersaing keras dan saling bertikai dalam upayanya menancapkan pengaruh dalam kehidupan kenegaraan. Pemerin_tahan tidak pernah bertahan lama dan terus berganti-ganti, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan tidak berjalan efektif dan menuju kepada krisis. Dampak akhirnya adalah timbulnya krisis legitimasi bagi pemerintahan partai_-partai itu sendiri. Hal ini mengakibatkan di beberapa daerah wilayah Indonesia, muncul ungkapan-ungkapan ketidakpuasan yang menjurus kepada regionalisme untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat.

Dalam suasana yang semakin khaos, dimana eksistensi negara Republik Indonesia sedang dipertaruhkan inilah akhirnya muncul kebijakan untuk mempermaklumkan keadaan darurat perang bagi seluruh wilayah RI pada tahun 1957. Momentum inilah yang menjadi peluang bagi militer untuk mulai menancapkan diri terjun dalam bidang politik. Undang-undang Keadaan Darurat (Bahaya) telah menjadi semacam charta politik yang memberikan legitimasi bagi TNI untuk terjun mengemban fungsi kekuatan hankam dan sosial politik sekaligus. Selama berlangsungnya rasa keadaan darurat perang tersebut (1957-1563), TNI telah berhasil memanfaatkan kesempatan sehingga tercipta basis-basis yang kuat, yang nemungkinkan kesinambungannya untuk tetap berdwifungsi dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia hingga saat ini.

---