Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah pokok yang mendasari penelitian ini adalah perbedaan paham keagamaan dua komunitas Islam; NU(tradisionalis) dan Muhammadiyah(modernis), yang terproyeksikan ke dalam pemilihan sistem pendidikan yang dianut, baik dari segi substansi maupun kelembagaannya. Dalam perkembangan awal, NU memnakai sistem pendidikan pesantren salaf, sedangkan Muhammadiyah memakai sistem pendidikan modern. Namun dalam proses selanjutnya ada semacam "sintesa" di antara keduanya, di mana NU mengadopsi sistem pendidikan modern ke dalam pesantrennya, sedangkan Muhammadiyah mengadopsi sistem pendidikan tradisional, dengan mendirikan pesantren. Namun demikian, melalui lembaga pendidikan yang mereka kelola. kedua komunitas itu sama-sama memperkuat identitasnya secara tegas dan sama-sama mempunyai watak ambiguity. Di satu sisi sama-sama ingin meningkatkan mobilitas umat, sedangkan di sisi lain justru membangun ikatan-ikatan strukturalnya yang khas untuk kelestarian paham keagamaannya dan pengembangan organisasinya. Sehingga pendidikan yang mereka kelola masih bersifat populis dan tak ubahnya sebagai cagar yang menjamin terselamatkannya struktur dan identitasnya dart generasi ke generasi. Berdasar pada persoalan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai modal sosial(social capital) dan jangkauannya di pesantren Alhamidiyah(NU) dan Pesantren Darul Argom(Muhammadiyah). Peneliti menggunakan konsep keterlekatan sosial(social embededness) dalam tingkat mikro menurut Michael woollcock dan empat komponen social capital menurut Alex Inkeles. Tesis yang diajukan adalah social capital pesantren yang dikembangkan dengan baik akan akan meningkatkan kualitas output pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa social capital di kedua pesantren yang diteliti tidak berkembang baik. Kendatipun hubungan pesantren Alhamidiyah dengan komunitasnya dan pemerintah(Depag-Diknas) cukup baik, partisipasi wali santri juga cukup signifikan, serta peran pemerintah juga bask, namun di pesantren ini terjadi hubungan konfliktual dan tidak harmonis di antara para aktor-aktor internal pesantren. sering terjadi di pesantren Alhamidiyah. Sementara itu, keadaan di pesantren Darul Arqom Iebih parah lagi. Karena aktor-aktor kunci seperti PWM(Pengurus Wilayah Muhanunadiyah) DKI dan direktur pesantren justru tidak melakukan perannya yang signifikan dalam mengembangkan pesantren ini. Akibatnya masalah yang dihadapi pesantren terus bertambah dan dan bisa dikatakan tidak ada masalah yang terselesaikan. Disamping itu, hubungan dengan komunitasnya terputus, karena mereka tidak percaya kepada pesantren ini yang telah mengajarkan paham NII(Negara Islam Indonesia) dan kasus tanah yang tidak selesai. Sementara partisipasi wali santri juga kurang baik, sedangkan peran pemerintah(Depag-Dikanas) terhadap pesantren ini nihil. Penelitian ini dengan demikian melahirkan sebuah rumusan modal sosial, sebagai sebuah hubungan hubungan antar aktor-aktor dalam sebuah institus-institusi sosial yang mengarah kepada tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan oleh anggotaanggota komunitasnya. Akhirnya, penelitian ini melahirkan rekomendasi untuk pengembangan kedua pesantren tersebut. Kedua pesantren itu perlu membangun social capital dengan memperbaiki manajemen pesantren terlebih dahulu. Dalam rangka membangun social capital ini kedua pesantren juga perlu menyusun strategi perencanaan pesantren kembali secara lebih akurat dengan meninjau kembali visi, misi, dan tujuan serta input, proses, output dan outcomes kedua pesantren sebelumnya. Karena perencanaan merupakan fungsi manajemen yang hares dilaksanakan terlebih dahulu sebelum fungsi-fungsi yang lain.

Abstrak :
Dalam masyarakat Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamma, terdapat beberapa organisasi lokal yang hidup dan berkembang bersama-sama masyarakat. Pengembangan masyarakat desa tentu tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi lokal karena organisasi lokal memiliki peran sebagai saran yang efektif mengatur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Bilamana keberadaan organisasi lokal ini terus berjalan dan keberadaannya diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka besar kecenderungannya bahwa organisasi lokal ini memiliki modal sosial yang tinggi. Guna meneliti modal sosial dalam aspek pertanian maka akan diketengahkan organisasi lokal (kelompok tani) dan institusi lokal (kelompok Tudang Sipulung). Modal sosial terkait erat dengan hubungan antara individu, norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan. Bagi masyarakat desa Sumbeijo dengan struktur masyarakatnya yang heterogen, merupakan hal yang tidak mudah dalam menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. Pengembangan modal sosial merupakan salah satu alternatif dalam menyiasati pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sejauh mana peran dan bentuk modal sosial dalam pengembangan masyarakat dalam aspek petanian. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan modal sosial dalam pengembangan masyarakat petani. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan penelitian interpretatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis mengenai modal sosial dalam masyarakat petani di Desa Sumberjo. Guna mendukung penelitian ini, maka diperlukan beberapa data. Sumber data yang digunakan adalah (1) Data primer yang berasal dari informan melalui wawancara mendalam (in-defth interview). (2) Data sekunder yang berasal dari dokumen, tulisan ilmiah, data statistik, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Modal sosial yang ada dalam masyarakat dapat dijumpai pada lembaga-lembaga lokal, institusi informal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat petani. Pada masyarakat mandani, nstitusi informal yang menjiwai kehidupan masyarakat tergambar pada kegiatan Tudang Sipulung. Tudang Sipulung merupakan wahana bagi petani untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Keberadaannya dianggap efektif dalam menanggulangi berbagai masalah dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditengah-tengah masyarakat Desa Sumberjo, interaksi antar sesamanya, ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik, tolong menolong, tidak menutup diri, ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma pengembangan masyarakat. Dan kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut terlihat dalam kegiatan Tudang Sipulung yang sedikit banyak telah memberi warna jalannya kehidupan masyarakat secara umum. Pada akhirnya, studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan pengembangan masyarakat petani di sisi lain. Kalau dalam realitanya ada ketimpangan, harapannya mampu manawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat, kebijakan, perlu dialog secara jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat, dan kemampuan lainnya. Sebagai kesimpulan bahwa modal sosial sebagai sarana pengembangan masyarakat pada aspek pertanian yang tergambar pada institusi lokal dalam Tudang Sipulung yang berlaku dalam masyarakat petani di desa Sumberjo dan merupakan bagian paling penting dalam membangun masyarakat desa yang semakin kompetitif dewasa ini dan yang akan datang. Kendatipun demikian, harus diakui bahwa pemanfaatan fungsi modal sosial masih bersifat karikatif, bukan merupakan solusi yang substansial untuk mengatasi berbagai kesulitan pembangunan sosial dan ekonomi.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kebangkitan Islam yang terjadi di seluruh dunia muslim, termasuk di dalamnya Indonesia. Salah satu fenomena kebangkitan Islam itu adalah semaraknya gerakan dakwah yang dilakukan kaum muda muslim. Pada tingkat sekolah menengah terdapat organisasi Rohani Islam yang merupakan organisasi otonom dari OSIS sekaligus termasuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Aktivitas Rohis lebih cenderung tertuju kepada aktivitas dakwah yang dilakukan oleh pelajar muslim kepada pelajar muslim yang lain. Tudingan eksklusivisme sering diarahkan kepada Rohis sebab anggota Rohis sering menonjolkan identitas kerohisannya sehingga muncul kesan berbeda dengan individu lainnya. Pembiasaan diri yang dilakukan anggota Rohis terhadap identitas kelompoknya senantiasa dijaga melalui mekanisme internal mereka. Pada sisi lainnya, anggota Rohis pun merupakan bagian dari anggota masyarakat lainnya. Karena itu, penelitian ini mendasarkan kepada permasalahan apakah kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat mempengaruhi pembiasaan diri mereka dalam kelompok.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok. Jika ada hubungan, seberapa erat hubungan itu terjadi.

Penelitian ini mendasarkan pada teori kelompok, identitas kelompok, dan interaksi sosial. Berdasarkan teori tersebut dan pengalaman empirik, disusun dua hipotesis penelitian. Kedua hipotesis penelitian ini adalah: (1)Ho: Tidak ada hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok; dan (2) Ha: Ada hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok.

Untuk tujuan penelitian ini, dengan menggunakan teknik multistage random sampling ditarik sampel sebanyak 45 anggota Rohis dari tiga SMUN, yaitu SMUN 30, SMUN 68, dan SMUN 27. Pengumpulan data dan pengukuran skor variabel penelitian memakai kuesioner penelitian. Adapun pengolahan dan analisis data menggunakan program komputer SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan hasil korelasi secara keseluruhan terbukti bahwa tidak ada hubungan antara kecenderungan sikap berinteraksi anggota Rohis SMUN di Jakarta Pusat dengan pembiasaan diri mereka dalam kelompok; dan (2) demikian juga hasil korelasi berdasarkan pada tiap-tiap sekolah, jenis kelamin, kerangkapan organisasi, dan ada tidaknya keluarga/kerabat yang aktif dalam organisasi Islam ternyata terbukti kedua variabel tidak ada hubungan.

Abstrak :
Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya.

Abstrak :
Sejak reformasi 1998 sebagaimana dinyatakan Faultier (2001) tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil. Dalam penelitian ini penulis melihat terjadinya peningkatan fungsi masyarakat sipil sampai ke tingkat lokal seperti yang terjadi di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi sebagian aktifis masyarakat sipil hal itu dianggap penting karena ujung tombak kedaulatan rakyat sebenarnya ada di tingkat masyarakat desa. Tanpa perubahan di tingkat masyarakat akar rumput maka perubahan yang terjadi di tingkat nasional tidak akan memberi pengaruh. Sebagai ide yang diambil dari proses sejarah masyarakat Eropa, ide masyarakat sipil dalam kehidupan di masyarakat lokal nampak dalam organisasi-organisasi keagamaan yang fungsinya masih sangat terbatas. Penulis menggunakan definisi masyarakat sipil yang menurut Hikam (1999: 3) terwujud dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Dengan definisi tersebut masyarakat sipil terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok kepentingan di Cipari. Organisasi masyarakat sipil di lokasi penelitian yang mendapat tempat di masyarakat, seperti NU, masih lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dalam arti sempit (transendental} semata. Program dan kegiatannya tidak diorientasikan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata bagi anggotanya. Melainkan hanya berfungsi untuk menjaga tradisi yang telah mapan. Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh PP Lakpesdam NU. Program ini bertujuan agar organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat lokal bisa memiliki fungsi sebagai organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya. Pelaksanaannya dimulai dengan lokakarya desa di lima desa. Masing-masing lokakarya menghasilkan program desa dan forum warga. Forum warga sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi organisasi melainkan forum yang sifatnya informal sebagai wahana diskusi, sharing gagasan dan lain-lain, Dengan demikian Forum warga ini kemudian menjadi forum bagi organisasi masyarakat sipil di Cipari. Karena program masih dalam tahap awaI sehingga mereka masih perlu didampingi oleh fasilitator. Untuk memudahkan kerja fasilitator dibentuk forum warga kecamatan. Adapun program utama dari Forum Warga adalah sosialisasi tentang wacana perubahan kepada masyarakat melalui beberapa cara. Pertama, dialog publik dan dialog mengenai masalah-masalah yang ada di desa dan kecamatan Cipari. Kedua, dengar pendapat (public hearing) dengan lembaga pemerintah (Bupati, DPRD, Camat, Desa dan BPD) dan lembaga penyedia jasa (public service) seperti PLN, KUA. Ketiga, mengadakan dialog dan seminar tentang otonomi desa dalam kebijakan otonomi daerah, tugas dan wewenang BPD. Keempat, menerbitkan bulletin Eling. Forum warga juga sedang merencanakan melaksanakan polling tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah telah menciptakan ruang-ruang diskusi bagi kelompok-kelompok yang berbeda di wilayah kecamatan Cipari. Misalnya antara NU, Muhammadiyah, Katolik, dan lain-lain. Hubungan antara NU dan Muhammadiyah; hubungan Muslim dan Non Muslim yang selama ini agak tegang, diharapkan akan bisa mencair. Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah, juga telah memberi kontribusi mengubah orientasi berorganisasi sebagai ritualitas menjaga tradisi, menjadi berorganisasi sebagai wahana pemecahan alternatif masalah-masalah bersama. Termasuk di dalamnya membawa masalah kehidupan masyarakat agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik melalui partisipasi dalam pembentukan kepemerintahan yang baik (good governance). Karena perubahan paradigma pemerintahan di tingkat lokal (Cipari) selama ini, baru dimaknai sebagai sebuah keharusan karena datang dari instruksi pemerintah pusat.

Abstrak :
Lebih dari 5,000 kepala keluarga pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas di Kalbar ditempatkan di daerah baru dalam program relokasi. Rancangan dan implementasi program pembangunan didaerah ini perlu hati-hati agar tidak mengulang kegagalan umum pembangunan selama ini, yakni meningkatnya kemiskinan, merusak lingkungan hidup, dan menimbulkan kekerasan sosial baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan intervensi program bantuan dan pemulihan bagi pengungsi Madura di Kalimantan Barat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah tentang capaian program pembangunan di kawasan relokasi pengungsi Madura. Metode penelitian ini bersifat riset evaluatif dengan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Informasi yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif dipakai sebagai informasi awal untuk penggalian lebih mendalain dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan ditiga satuan relokasi, yakni Parit Bhakti Suci, Tebang Kacang SP II, dan Parit Haji AIi. Kesemuanya berlokasi di Kecamatan Sungai Raya. Konsep yang dirujuk dalam penelitian ini adalah model pembangunan transiormatif berkelanjutan yang diajukan terutama oleh Korten, D (2002, terjemahan) dan Jan Nederveen Pieterse, J.N (2001). Konsep tersebut dipakai untuk memeriksa apakah kebijakan Pemerintah dan implementasinya untuk membangun kembali para pengungsi di relokasi sesuai dengan model pembangunan tersebut. Hal ini perlu diamati agar pembangunan tidak mengarah kepada timbulnya kemiskinan baru dan berpotensi kearah munculnya kerusuhan baru. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih sangat terbatas (jalan, lahan, rumah) dan dengan kualitas kurang baik atau sudah rusak. Sebagian pengungsi yang meninggalkan rumah di relokasi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya (tanah pertanian terbatas, gambut, tanah dalam sengketa, status belum jelas). Sebaliknya pertambahan penghuni di kawasan relokasi dicirikan oleh tinginya akses terhadap sumber daya. Dalam jangka pendek, para pengungsi di kawasan relokasi cenderung terhindar dari kemungkinan munculnya kerusuhan baru karena rendahnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, tetapi keterbatasan prasarana pembangunan juga membuat kapasitas mereka sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya upaya rekonsiliasi telah banyak diupayakan baik oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga non Pemerintah. Namun, para pengungsi di relokasi sementara ini tidak berminat untuk kembali ke tempat asal mereka, melainkan menghendaki bantuan Pemerintah agar mereka dapat menjual asset fisik yang mereka tinggalkan. Perlu adanya intervensi lebih lanjut untuk issue tersebut. Selain Pemerintah, banyak lembaga internasional dan sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) ambil bagian dalam pembangunan kembali pengungsi di relokasi sejak awa] penempatan. Program pembinaan pengungsi dari Pemerintah selesai tahun 2002, sedangkan program lembaga internasional umumnya selesai pada tahun 2004, kecuali CRS yang bekerja sama dengan LSM lokal melanjutkan dengan program pertanian berkelanjutan dan peace building. Indikasi pembangunan transformative-berkelanjutan sejauh ini belum muncul. Partisipasi masyarakat baru muncul sebagai akibat intervensi program sebatas "respons" terhadap intervensi. Program belum mampu mendorong munculnya inisiatif masyarakat untuk turut mengendalikan kebijakan dan intervensi program yang terkait dengan upaya perbaikan kehidupan mereka (transformasi sosial). Ini dapat dimaklumi karena kapasitas mereka masih sangat terbatas, perlu ada pemberdayaan dengan membangun prasarana dan ruang inisiatif lebih luas, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pengungsi. Direkomendasikan bahwa dalam jangka pendek, Pemerintah dan pihak lain tidak mendorong terjadinya pemulangan kembali pengungsi ke tempat asal, melainkan terus melanjutkan untuk membangun prasarana dan sarana (transportasi, perbaikan rumah), legalitas tanah, dan membangun kapasitas (kemampuan) para pengungsi dalam konteks peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta ruang untuk berinisiatif dan ambil bagian dalam pembangunan. Untuk jangka waktu menengah Pemerintah dan agen pembangunan lain direkomendasikan untuk mendorong upaya rekonsiliasi dikalangan tokoh masyarakat terkait, serta dalam jangka panjang perlu diupayakan repatriasi para pengungsi Madura.

Abstrak :
Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perjalanannya banyak tersendat dan banyak kalangan akademis memandang bahwa lembaga ekonomi ini kurang mampu dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat banyak. Studi-studi yang pernah dilakukan oleh para ahli lebih banyak menunjuk pada lemahnya permodalan (economic capital) dan sumbernya manusia (human capital) sebagai faktor penghambat perkembangan lembaga ekonomi ini. Pandangan ini telah menjadi "conventional wisdom" kalangan perencana dan pengambilan keputusan dalam membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Namun hingga kini koperasi tetap menjadi aktor pinggiran di arena ekonomi nasional. Studi ini mencoba menggunakan konsep modal sosial (social capital) dalam mempelajari perkembangan lembaga ekonomi ini. Modal sosial semakin banyak diperbincangkan, khususnya oleh para ahli ilmu sosial. Modal sosial dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga, keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain. Dengan kaitan tersebut masalah yang mendasar yang diteliti adalah bagaimana keberadaan modal sosial di masyarakat Banyuresmi bisa diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Banyuresmi. Kemudian, bagaimana peran anggota dalam roda perjalanan organisasi. Selain itu, bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong perkembangan KUD sehingga kemandirian dan nilai-nilai otonomi dari sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ekonomi menjadi tidak nampak. Penulisan tesis ini didahului dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang berlangsung baik di KUD Banyuresmi maupun lingkungannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka acuan sosial ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan pada modal sosial. Hasil tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pimpinan/lembaga yang bersangkutan dan terkait, orang-orang atau informan dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian membuktikan bahwa di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Banyuresmi, interaksi antar sesamanya ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik tolong menolong, tidak menutup diri dan ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma koperasi. Sayangnya, sosialisasi kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut tidak bisa memberi warna dalam jalannya kehidupan KUD Banyuresmi. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terutama yang berkait dengan ketidakberdayaan para pengurus KUD dalam menciptakan lingkungan kondusif yang mengundang modal sosial sebagai wahana yang menjembatani kemunduran organisasi. Pada tataran empirik di Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terjadi suatu krisis, dimana masyarakat, khususnya para tokoh masyarakatnya kurang tertarik untuk turut serta membina dan membangun KUD sebagai jalan dalam penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Walaupun dalam batas-batas tertentu para tokoh-tokoh tersebut masih juga memberikan kritik dan saran-sarannya. Sementara pada tingkat anggota keikutsertaan dalam menentukan kebijaksanaan dan program operasional masih menampakkan sikap yang lebih mementingkan dirinya masing-masing. Pada akhirnya studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan jalannya KUD Kecamatan Banyuresmi di sisi lain. Kalau dalam realitasnya ada ketimpangan, harapannya mampu menawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat kebijaksanaan, perlu dialog jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat dan kemampuan-kemampuan lainnya.

Abstrak :
Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy".

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perkumpulan sosial dalam kaitannya dengan negara. Dengan pendekatan keterlekatan (emededdness), kedua elemen tersebut dilihat memiliki hubungan resiprokal dan tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks itu, perkumpulan sosial memiliki modal sosial dalam tiga bentuk; ikatan (bonding), hubungan (bridging), dan pengkait (linking). Ketiga entitas tersebut berkembang sesuai dengan latar belakang sejarah masyarakatnya, sehingga di dalam setiap masyarakat akan ditemuan proporsi modal sosial yang berbeda. Dengan menggunakan penekatan kualitatif, pengambilan data didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Mengambil tempat di Anambas, dikerenakan wilayah ini baru saja memiliki pemerintahan lokal baru dengan beberapa karakteristik khas. Karakteristik khas tersebut antara lain; (1) berada di perbatasan Indonesia, (2) wilayahnya kepulauan, (3) pemerintah lokal memiliki APBD yang besar. Ditengah upaya demokratisasi, pemerintah baik dalam tingkat nasional maupun lokal berupaya untuk menciptakan masyarakat yang aktif, yang termanifestasi dalam berbagai perkumpulan sosial. Desa Rintis memperlihatkan bagaimana peran aktif pemerintah lokal, mampu memicu bermunculannya perkumpulan sosial di tingkat desa. Hal ini dipahami karena pemerintah lokal memiliki kekuatan struktural lewat regulasi yang dimilikinya untuk mempengaruhi masyarakat. Selain itu pemerintah lokal juga menyediakan modal ekonomi sekaligus modal kultural yang disertakan didalam proses relasional antara negara dengan perkumpulan sosial. Kondisi ini menyebabkan, adanya inisiatif dari beberapa anggota masyarakat untuk membentuk serta terlibat dalam aktifitas perkumpulan sosial. Ditinjau dari konsep modal sosial, perkumpulan sosial di Desa Rintis memiliki modal sosial yang tidak seimbang antara bonding, bridging, dan linking. Perkumpulan sosial kuat pada sisi linking, namun lemah pada sisi bonding dan bridging. Oleh karenanya, perkumpulan sosial di Desa Rintis eksitensinya hanya menggantung ke atas (negara). Dikatakan menggantung karena adanya upaya aktif dari para pemimpin perkumpulan sosial yang ada untuk mengakaitkan diri dengan negara. Kondisi ini merupakan umpan balik dari pola top-down yang dikembangkan sebelumnya oleh negara.

---

ABSTRACT
This study discusses the social community in relation to the state. By using approach embededdness, these two elements have seen a reciprocal relationship and cannot be separated. In that context, social association has social capital in Three forms: bonding, bridging, and linking. The Third entities are developed in accordance with the historical background of the people, so that in every society will be found the different proportion social capital. By using qualitative approach, data collection obtained through interviews, observation and document study. Took place in Anambas, because this region has just had a new local government with some distinctive characteristics. Typical characteristics include: (1) located on the border of Indonesia, (2) Island territory, (3) the local government has a huge budget. In the democratization efforts, the government both in the national and local level strive to create an active community, which is manifested in a variety of social associations. Desa Rintis shows how the active role of local government, capable of triggering the emergence of social associations at the village level. This is understandable because the local government has the structural strength through its regulations to influence society. Besides, local governments also provide cultural capitalas well as Economic capital that is included in the relasional process between the state and social associations. This condition causes, the initiative of some members of the Community to form associations and engage in social activities. Judging from the concept of social capital, social associations in the Desa Rintis have social capital that is not balanced between bonding, bridging, and linking. Strong social associations on the linking side and weak the bonding and bridging side. Therefore, the existence of social associations in the village Rintis just hang up (to the state). Said to hang because of the active efforts from the leaders of the social associations to involve themselves with the state. This condition is the feedback from the top-down pattern that developed earlier by the state.