Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."

"Penelitian ini menggunakan data tahunan antara 2010-2014. Data dianalisis dengan menggunakan DEA. Variabel input yang digunakan adalah jumlah mahasiswa, jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah tenaga administrasi, jumlah tenaga penunjang akademik, jumlah tenaga perpustakaan, dan jumlah ruang kuliah, sementara variabel outputnya adalah jumlah pengabdian masyarakat, banyaknya karya tulis, dan jumlah mahasiswa lulus. Hasil studi menunjukkan jumlah perguruan tinggi inefisien fluktuatif selama rentang waktu 5 tahun, namun ada 5 perguruan tinggi yang terus inefisien pada jangka waktu tersebut. Ketika perguruan tinggi pariwisata swasta dikelompokkan berdasarkan provinsi, perguruan tinggi pariwisata negeri berada di peringkat 4 terbawah dari 14, sedangkan saat dikelompokkan berdasarkan kopertisnya, perguruan tinggi negeri berada di peringkat 9 dari 11. Sehingga peneliti menyarankan perlu diperbaiki pengawasan perguruan tinggi pariwisata agar menghasilkan output sesuai dengan hasil yang disarankan oleh perhitungan DEA.

---

This study use yearly data for period 2010-2014. The data analyzed by using DEA. Input variable used are number of students, number of programme, number of teachers, number of administration staff, number of academic support staff, number of librarian, and number of classroom, ouput variable use are number of people service, number of research, and number of graduates. The result show that public tourism higher education and private are fluctuatively changing in relative efficient through the years, but when private touris higher education were classified by province, public tourism higher education ranks 10 0f 14, when private touris higher education were classified by kopertis, public tourism higher education ranks 9 0f 11. therefore the author suggests the ministry of tourism to increase their supervision on public tourism higher education according to DEA result."