Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001.Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri.Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses transformasi politik militer Indonesia khususnya pada pasca Orde Baru (1998-2002) dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan respon TNI dalam menentukan posisi politik yang diambil pasca Orde Baru (1998-2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan analisis data menggunakan metode deskripsi kualitatif."

"Kebijakan luar negeri (foreign policy) suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya (national interest). Sedangkan diplomasi merupakan instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional (national interest) tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 1992-1995 menunjukkan adanya efektivitas, ditandai dengan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, seperti adanya peningkatan nilai persetujuan investasi asing di Indonesia. Sementara pada periode 1996-1999 nilai persetujuan investasi asing di Indonesia mengalami penurunan yang cukup dramatis. Pada tahun 1998 nilai persetujuan investasi hanya tercatat sebesar 13.563,1 juta dolar Amerika, yang berarti terjadi penurunan sebesar 60% dibanding dengan tahun 1997 sebesar 33.832,5 juta dolar Amerika. Permasalahan yang muncul adalah mengapa diplomasi ekonomi dalam upaya menarik foreign direct investment periode 1996-1999 tidak efektif dan sejauh mana keterkaitan antara efektivitas diplomasi ekonomi tersebut dengan domestic instability serta dampak dari domestic instability terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. Penelitian berupaya menjelaskan seberapa besar pengaruh domestic instability terhadap kepercayaan dan sikap investor asing serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan efektivitas diplomasi dalam upaya menarik investasi asing dimaksud. Pembahasan permasalahan ini didasarkan pada teori keterkaitan (linkage theory) antara domestik dan ekternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh James N Rosenau, Sprout, K.J. Holsti, dan Richard Snyder. Secara garis besar para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa perubahan kondisi domestik suatu negara akan mempengaruhi persepsi lingkungan eksternal, sebagaimana domestic instability yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1999 sangat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini bersifat explanatory reseach yang didukung oleh berbagai sumber data sekunder, primer, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa tidak efektifnya diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya menarik foreign direct investment terkait dengan domestic instability, baik di bidang ekonomi maupun dalam bidang politik yang terjadi di Indonesia selama periode 1992-1999. Persepsi investor asing terhadap domestic instability demikian telah mempengaruhi minat investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengembalikan citra (image) yang baik di mata investor asing, Indonesia perlu terus melaksanakan agenda reformasi di segala bidang. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia perlu diselesaikan secara bersama-sama melalui kompromi dari berbagai elit politik dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis merupakan starting point untuk menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi rakyat dan memulihkan kepercayaan investor asing."