Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this study we estimated empirically the impact of U.S.D.A funded school feeding program on household food expenditures and food behavior in the case of Indonesia. The focus was on children associated food expenditures an aspect of food behavior which is particularly relevant for households' day-to-day decisions affecting their food expenses and consumption. The basic data indicated a positive correlation (p=.65) between household whose children receiving milk at school and household food expenditure: participating households have higher child-related food expenditures, more milk consumption at home, and more percentage of food expenditures to income.We used a reduced-form model of household pattern of expenditure, which controls for relevant household and location characteristics, to estimate the impact of program components to household food expenditure and food behavior. The underlying structural equations treat school feeding program's outputs (milk ration and advocacy) as an input, together with relevant household characteristics, in the household's decision-making process of food consumption. The effects of milk consumption by the children operate through (at least) three mechanisms: sharing of information in peer group, influencing household meals provider with their preference, and broadened household food preference. The magnitude of the children food preference effect was found to be similar to that of program directed to the parents.Differences between two groups of sample are found for most household expenditures, but to be quite the same for most nominal characteristics such as education, location of living, and magnitude of information. With few exceptions, there is no difference in non-food expenditure between these groups.The increasing demand for milk, both in experimental group and control group, suggest the potential of a large Indonesian market for dairy products in the future. But it may leave behind domestic supplier (dairy farmers) in the competition because of free market policy, intensive and integrated marketing efforts by foreign supplier whose efforts are integrated in the program. Consistent and integrated policies on agricultural products are the conditions needed.The differences in consumption patterns between these two groups, and among areas groups imply that development in aggregate consumption patterns in Indonesia will be affected not only by aggregate income growth but also by changes in the distribution and channeling system of information. Using children as channel of promoting behavior change in food pattern is promising."

"Perkembangan suatu daerah dan desa menjadi kota merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dimana adanya perubahan fisik dan budaya, adanya perbedaan pelayanan yang dilakukan pemerintah antara penduduk Desa dan Kota. Di lain pihak adanya anggapan sebagai kejelian Pemda untuk menciptakan peluang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan. Faktor lain adanya keterbatasan Pemerintah untuk pembinaan dan terlepas dari ekonomis atau tidaknya pelayanan kebersihan, kesehatan lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat.Disamping faktor tersebut diatas adanya fluktuasi penerimaan retribusi kebersihan dan kemungkinan lain adanya pengaruh perubahan ekonomi Nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi kebersihan terhadap pelayanan kebersihan terutama tentang faktor sosial masyarakat serta Budaya masyarakat (dalam hal ini Faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan) Metode yang digunakan dengan kuantitatif, dengan populasi penelitian adalah masyarakat Kota Bangko, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh positif antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,443 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara faktor sosial masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolakAnalisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,424, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti faktor sosial sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,424) > Z tabel (1,96), Sementara faktor Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan sebesar 0,470 dengan tingkat signifikansi 0,000, dapat disimpulkan bahwa Ha yang menyatakan ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan bisa diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh antara Pelayanan Pemerintah akan kebersihan masyarakat terhadap penerimaan retribusi kebersihan ditolakAnalisis korelasi ini kemudian dilanjutkan dengan mencari Z hitung kemudian dibandingkan z tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% dengan uji dua sisi sebesar Z = 5,754, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 47,5%. Dan tabel Z didapat Z tabel 1,96 yang berarti Pelayanan Pemerintah akan kebersihan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi kebersihan, karena harga Z hitung (5,754) Z tabel (1,96), Mengacu hasil penelitian beberapa kebijakan pokok yang harus ditempuh oleh para. perencana dan pelaksana program adalah sebagai berikut :Pertama menekankan kepada segenap pihak eksekutif yang terlibat dengan dinas kebersihan dan penerimaan retribusi kabupaten merangin mengenai sangat pentingnya pemenuhan kebutuhan fasilitas sosial atau umum seperti air bersih, pembuangan sampah, penataan ruang dan penataan lingkungan serta fasilitas umum lainnya.Kedua, pihak-pihak eksekutif yang terlibat di lapangan secara teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hendaknya seorang yang profesional, inovatif dan memiliki seperangkat kecakapan. Untuk itu diperlukan Pendidikan dan Latihan. Ketiga, meningkatkan fungsi kontrol, baik dari lembaga maupun kontrol dan masyarakat.Keempat, menggali nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang melingkupi seluruh dimensi kehidupan. Ada yang menyangkut budaya hidup sehat, budaya hidup bersih, budaya hidup aman, bahkan tentang keadilan, hak dan kewajiban, dan ketertiban. Masih banyak nilai-nilai budaya lainnya, yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat."

"Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sampai saat ini masih mengundang banyak perhatian banyak pihak. Banyak konsep-konsep kemiskinan yang telah ada tetapi hanya menunjukkan kemiskinan dalam konteks kuantitatif (berapa jumlah orang miskin). Sementara kemiskinan dalam konteks kualitatif tidak tercermin/tersentral. Berbagai studi dan proyek-proyek telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.Berbagai studi dan proyek-proyek penanggulangan dan pengentasan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat dikuranginya kemiskinan secara kuantitatif. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama di daerah perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini dilaksanakan untuk menguatkan ketahanan ekonomi rakyat dengan cara pemberdayaan, dengan tujuan untuk keluar dari kemiskinan akibat dari krisis ekonomi.Adapun kegiatan program P2KP meliputi kegiatan ekonomi berupa suntikan modal usaha dan pembangunan sarana dan prasarana fisik yaitu dengan membentuk kelompok yang dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakal (KSM). Pendekatan yang dilaksanakan dalam P2KP adalah penguatan kelembagaan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok (KSM) agar dapat membangun inisiatif dalam menyadari potensi yang ada pada masing-masing individu dalam upaya untuk dapat mandiri. Untuk mengetahui keefektifan dari pemberdayaan ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sampai pada tahap mana proses pemberdayaan serta hasil pemberdayaan yang dicapai dalam pelaksanaan P2KP.Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi menggunakan analisis kuantitatif melalui pengumpulan data dengan menyebar kuesioner, wawacancara mendalam dan observasi. Populasi pada penelitian ini adalah pada kelurahan penerima manfaat P2KP yaitu pada Kelurahan Pondok Labu dan Cipete Selatan. Adapun sampelnya para anggota KSM yaitu 10 KSM berhasil dan 10 KSM tidak berhasil pada Kelurahan Pondok Labu dan 10 KSM berhasil dan 10 KSM tidak berhasil pada Kelurahan Cipete Selatan (kriteria berhasil atau tidak berhasil adalah menurut penilaian BKM). Teknik analisa data menggunakan uji statistik asosiasi dengan menggunakan coefisien contingensi. Berbagai teori yang menjelaskan kemiskinan digunakan untuk memahami kondisi kemiskinan yang terjadi dan untuk memperkaya wawasan pemahaman terhadap gejala dan kenyataan yang diamati.Hasil evaluasi ketepatan pelaksanaan P2KP diketahui bahwa kelompok sasaran menunjukan 100 % anggota KSM yang dievaluasi bukanlah kelompok orang miskin melainkan masyarakat bukan miskin yang memiliki usaha. Akibatnya evaluasi atas proses pemberdayaan komunitas yang diteliti ini pun rnenjadi terbatas yaitu "KSM" yang memiliki usaha. Dan untuk hasil evaluasi mengenai proses pemberdayaan hanya pada tahap partisipasi belum sampai pada tahap inisiatif kemandirian. Keberhasilan hasil pemberdayaan anggota KSM adalah anggota KSM yang tepat memandang pentingnya kegiatan pendampingan. Dan teridentifikasi pula bahwa pemahaman terhadap proses pemberdayaan anggota KSM menghasilkan pemberdayaan pada tahap partispasi. Di samping itu juga terdapat beberapa permasalahan program seperti sosialisasi program pendampingan dan hasil pemberdayaan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan di lokasi studi tidak tepat sasaran karena penerima program bukanlah kelompok masyarakat miskin yang dituju oleh program melainkan orang yang bukan kategori miskin, yaitu orang yang secara ekonomi berada jauh di atas standar ambang batas kemiskinan. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini ternvata hasil pemberdayaan masyarakat hanya sampai level partisipasi belum pada tahap inisiatif kemandirian.Namun demikian jika upaya perbaikan tidak dilakukan maka akan terjadi permasalahan yang lebih serius. Untuk itu diperlukan langkah-langkah perbaikan program kedepan yaitu dengan lebih mendalami arti, makna dan dimensi kemiskinan dalam penentuan sasaran penerima manfaat sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan target sasaran serta strategi sosialisasi program yang harus dilakukan hingga ke lapisan paling bawah dari strata sosial masyarakat kita dan penempatan pendamping yang berlatar belakang memiliki pengalaman sebagai community worker regent sebagai pendamping masyarakat penerima program."