Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tinjauan prinsip netralitas atas penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF. Pola kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan rasa adil di kalangan pengusaha dengan cara membedakan skala cukai berdasarkan tingkat produksi dan jenis hasil tembakau. Pola kebijakan ini ternyata memberikan insentif bagi pengusaha kecil untuk menghindari cukai baik secara legal ataupun ilegal.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dokumen, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebijakan ini adalah untuk menekan peredaran rokok ilegal, membina industri kecil, dan kebijakan yang mengarah pada fungsi regulerend. Ditinjau dari prinsip netralita, kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF tidak netral, karena mempengaruhi keinginan seseorang untuk berproduksi dan pilihan seseorang untuk mengkonsumsi.Hasil penelitian ini menyarankan penetap kebijakan agar meninjau kembali PMK No.134/PMK.04/2007, karena apabila sifat distortifnya memang menjadi suatu tujuan dalam rangka membatasi konsumsi, maka tarif cukai tertinggi seharusnya dikenakan pada produk SKM, SPM, dan SKT sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai.

---

This minithesis analyzes neutrality principle toward excise rate and local tobaco retail price type SKTF. The policy applied by the government is one that is to emerge fairness amongst entreprenuer by distinguishing excise rate base on the the production and the type of tobacco itself.

This research uses quantitative descriptive interpretative, as benefit is pure in: documents, observations, and intervews. This research result comes to a conclusion that basic considerations of its emplementation are to press illegal cigarettes more distributed, to develope small industries, and to aim the policy to regulerend function. Viewed from its neutrality principle, this policy affect the desire produce, to consume, and to encourage the others work.

This result suggest policy maker consider PMK No.134/PMK.04/2007, if it distortive objective is to bound the consumption of tobacco, then the highest excise rate shuld be put upon SKM, SPM, and SKT for giving this country most income from excise sector."

"Penelitian ini membahas mengenai perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian transaksi yang dilakukan oleh freoght forwarding. Di dalam PER-178/PJ/2006, disebutkan bahwa jasa freight forwarding merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, sedangkan menurut peraturan terbaru yaitu PER-70/PJ/2007, jasa freight forwarding tidak tedapat di dalam positive list objek PPh pasal 23, maka dari itu jasa freight forwarding bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jasa freight forwarding itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengiriman barang sampai diterimanya barang tersebut, dan didalamnya terdapat beberapa jenis jasa. Termasuk di dalam rangkaian jasa freight forwarding tersebut, ada beberapa jasa yang merupakan positive list objek PPh pasal 23 mengacu pada PER-70/PJ/2007 yaitu seperti : jasa penyimpanan, jasa perantara, jasa pengepakan, jasa pembasmian hama yang banyak dilakukan oleh freight forwarding. Hal ini menimbulkan multitafsir bagi pelaksana maupun pengguna jasa freight forwarding atas beberapa rangkaian jasa freight forwarding karena adanya dispute diantara kedua peraturan tersebut.Dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa perlakuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya atas bidang usaha yang bergerak di sektor jasa freight forwarding menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang selama ini berlaku tidak selaras dengan asas-asas pemungutan pajak, khususnya asas kepastian hukum.

---

This research is tells about withhol treatment on Income Tax Article Art. 23 for transaction by the freight forwarding. In PER-178/PJ/2006, mentioned that freight forwarding sector is one of object from tax income article 23, but according to the newest regulation PER-70/PJ/2007, freight forwarding is not one of the positive list of the object tax income article 23.

In this research, author use the quantitative descriptive approach. The definition of freight forwarding services is a chain of activities and services starting from delivering goods until it reaches its destination. In freight forwarding services series also include several services that has become the positive list object from tax income article 23 according to PER-70/PJ/2007 such as storage, agent services, packaging and pest termination. The definition from two regulations mentioned above, cause so many interpretaion on the field on several services of freight forwarding, either by the executor or by the service-user of freight forwarding, they do not certain which regulation they should use.

From the research that author/writer do, discovered that witholding tax income article 23 shows that tax regulations that are valid nowadays are not liable enough with the certainty of law."

"Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan, upaya pemerintah dan potensi penerimaan dari ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi didasarkan pada pemenuhan sifat atau karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 terhadap minuman ringan berkarbonasi, yaitu barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu revisi Undang-Undang Cukai, melakukan kajian mendalam, sosialisasi internal dan menciptakan sumber daya manusia yang handal. Ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat meningkatkan penerimaan negara dan peningkatan program kesehatan masyarakat.

---

This moment, Government wants to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, to realize it by expanding excise goods on carbonated soft drinks. This research was carried out to learn consideration base, government's efforts and revenue potential from extensification of excise goods on carbonated soft drinks. In this research then discovered that extensification excise goods on carbonated soft drinks is based on fulfillment of characteristic excise goods that arranged inside UU No 39 Tahun 2007 toward carbonated soft drinks that says consumption on goods have to be bordered, circulation have to be controlled, used on goods which gives negative effect to community's health and surrounding along with goods whose use needs tax levied for the sake of justice and balance. Efforts which have been done by the government are revision of excise tax law, profound studies, internal socialization and creation of sophisticated human resource. Extensification excise goods on carbonated soft drinks can increase country's revenue and escalation of public health program."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penurunan bea masuk impor gula periode Oktober 2009 s/d Desember 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu dasar pertimbangan kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula yang digunakan sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik, implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik dan Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya kebijakan tarif bea masuk harus didukung oleh distribusi yang baik dan badan pengendali harga, Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat menjaga kestabilan persediaan gula di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis research explain the decline of import duty on sugar imports in October 2009 the period till December 2009. The principal problem in this research specified in the three main sub problems, namely How basic policy considerations decrease the sugar import tariff which is used as an instrument of stability in inventories (stocks), domestic sugar, How is the implementation of tariff reduction policy of importation of sugar as one of the instruments stability of inventories (stocks) and domestic sugar The problems of what is arising in the implementation of tariff reduction policy of sugar import as an instrument of stability inventories (stocks), domestic sugar. This study is a descriptive qualitative research design.The results suggest that tariff policy should be support by good distribution and price stabilization. This is so the interests of all parties are met so as to maintain stability in the domestic sugar supply."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

---

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."