Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penurunan bea masuk impor gula periode Oktober 2009 s/d Desember 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu dasar pertimbangan kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula yang digunakan sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik, implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik dan Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya kebijakan tarif bea masuk harus didukung oleh distribusi yang baik dan badan pengendali harga, Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat menjaga kestabilan persediaan gula di dalam negeri.

---

ABSTRACT
This research explain the decline of import duty on sugar imports in October 2009 the period till December 2009. The principal problem in this research specified in the three main sub problems, namely How basic policy considerations decrease the sugar import tariff which is used as an instrument of stability in inventories (stocks), domestic sugar, How is the implementation of tariff reduction policy of importation of sugar as one of the instruments stability of inventories (stocks) and domestic sugar The problems of what is arising in the implementation of tariff reduction policy of sugar import as an instrument of stability inventories (stocks), domestic sugar. This study is a descriptive qualitative research design. The results suggest that tariff policy should be support by good distribution and price stabilization. This is so the interests of all parties are met so as to maintain stability in the domestic sugar supply.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tentang keputusan pembetulan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengandung pengertian secara tersirat apabila aparat pajak menerbitkan keputusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kesalahan dalam penetapan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan dapat mengoreksi sendiri keputusan pajak yang tidak tepat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa keputusan pembetulan secara jabatan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik sementara keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

---

This research explain on implementation of decisions and the reduction or elimination of revision administrative penalties at Kanwil DJP Jakarta Selatan. There are provisions in Article 16 paragraph (1) and Article 36 Paragraph (1) about the decision and the elimination or reduction of revision administrative sanctions can be done in office by the Directorate General of Taxation. This implicitly implies if the tax authorities issued a decision that is not exactly giving rise to errors in the determination based on general principles of administration to correct their own tax decisions are not appropriate. The research method used is a qualitative approach. From the research, the researcher, it is known that the revision of an office's decision on Kanwil DJP Jakarta Selatan has been satisfactory temporary reduction or elimination decisions in office administrative sanctions on Kanwil DJP Jakarta Selatan can not be executed properly.