Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada bulan Mei 1998, India melakukan uji coba nuklirnya yang kemudian diikuti dengan uji coba yang sama oleh Pakistan pada Juni 1998. Terjadinya uji coba nuklir tersebut, tidak terlepas dan konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan, sejak pembagian kedua negara tersebut sehingga menjadi dua negara merdeka pada tahun 1947. Uji coba nuklir ini merupakan suatu perwujudan penggentaran dari masing-masing pihak terhadap lawan, dalam upayanya untuk menghindari serangan nuklir lawan. Dalam pembahasan tesis ini, akan dikemukakan tiga faktor utama yang dianggap mempengaruhi terjadinya uji coba nuklir tersebut. Pertama, adanya konflik primordial yang merupakan latar belakang atau akar konflik antara India dan Pakistan. Kedua, adanya rasa keterancaman Pakistan dari India, karena kepemilikan nuklirnya, yang sebenamya hal tersebut ditujukan untuk menangkal nuklir Cina. Rasa keterancaman tersebut, memotivasi Pakistan untuk mengembangkan nuklirnya juga. Ketiga, adanya persaingan India dan Cina dalam kepemilikan nuklir yang timbul karena adanya rasa keterancaman India dari Cina terutama dalam kemampuan nuklirnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana konflik primordial antara India dan Pakistan memotivasi kedua negara untuk mengembangkan nuklir, hingga terjadinya uji coba nuklir taun 1998?; Kedua, bagaimana konflik yang belum terselesaikan antara India dan Pakistan, mempengaruhi ketegangan baru antara kedua negara yang diwujudkan dalam uji coba nuklir?; Ketiga, bagaimanakah persaingan antara India dan Cina dalam kepemilikan nuklir mengakibatkan terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan di tahun 1998? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sampai terjadinya uji coba nuklir India - Pakistan pada tahun 1998, terutama menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan uji coba tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah tersebut, adalah pemikiran Thomas Donaldson dan Thomas Schelling mengenai penggentaran nuklir, serta pemikiran dari Clifford Geertz mengenai primordial.Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pada bagian akhir penulisan diuraikan kesimpulan yang dihasilkan, yang memperlihatkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis-analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

Abstrak :
Pergeseran strategi keamanan Tiongkok ke arah maritim merupakan kasus yang unik mengingat Tiongkok asalnya merupakan negara kontinen dan bukan negara maritim. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai intensi Tiongkok dalam melakukan pembangunan kekuatan maritim yang agresif. Untuk dapat memahami perdebatan tersebut, penulis melakukan klasifikasi terhadap literatur-literatur pergeseran strategi keamanan Tiongkok berdasarkan temuan empiris yang didapatkan dari hasil kajian literatur, yaitu klasifikasi berdasarkan faktor pendorong pergeseran strategi keamanan maritim Tiongkok. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi yang berkaitan dengan keamanan energi dan perdagangan laut; politik yang berkaitan dengan penyebaran soft power; keamanan yang berkaitan dengan perubahan persepsi ancaman; geopolitik yang berkaitan dengan usaha untuk mengimbangi Amerika Serikat dan mengejar hegemoni; dan geostrategi yang berkaitan dengan rantai pulau pertama dan kedua. Dari hasil analisis faktor-faktor tersebut, tulisan ini berkesimpulan bahwa pergeseran strategi keamanan maritim Tiongkok merupakan bagian dari usaha Tiongkok untuk mencapai hegemoni. ...... The shift in China's security strategy towards maritime is a unique case since China wass originally a continental country and not a maritime country. This raises debates over China's intentions in building aggressive maritime power. In order to understand the debate, the author classifies literatures on Chinese security strategy based on the empirical findings generated from the results of the literature review, ie the driving factors behind China's shifting maritime strategy. These factors are economic factors that are related to energy security and marine trade politics factors that are related to soft power dissemination security factors that are associated with perception change geopolitics factors that are associated with efforts to challenge the United States and pursue hegemony and geostrategy factors that are associated with first and second island chains. This paper concludes that the shift of China's maritime security strategy is part of China's efforts to pursue hegemony.

Abstrak :
ABSTRAK Terbentuknya FPDA sebagai kerjasama pertahanan keamanan di kawasan Asia Tenggara yang sudah berlangsung lama, dilatarbelakangi dengan adanya konfrontasi pada Malaysia oleh Indonesia. Sejak dibentuk tahun 1971, FPDA yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru terus menerus meningkatkan kapabilitas militer kolektif dalam skema IADS atau Integrated Area Defence System. Berkembangnya hubungan antar aktor menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang agresif sebagaimana sebelum FPDA dibentuk. Namun demikian eksistensi FPDA terus ada dan semakin berkembang. Tulisan ini membahas perubahan persepsi ancaman Indonesia terhadap eksistensi FPDA pada konteks persepsi ancaman. Temuan menunjukkan bahwa budaya dialog di Asia Tenggara lewat ASEAN dan upaya menjaga kestabilan kawasan lewat skema kerjasama bilateral maupun trilateral menjadikan persepsi ancaman menjadi nihil. Selain itu, Indonesia tidak lagi melihat FPDA sebagai ancaman karena Indonesia tidak lagi melakukan kebijakan ofensif melainkan melakukan kebijakan yang mengutamakan kestabilan kawasan dan perdamaian.

---

ABSTRACT Establishment of FPDA as an agreement of defence and security among United Kingdom, Malaysia, Singapore, Australia, and New Zealand since 1971. The confrontation from Indonesia to Malaysia under Soekarno's governance show the offensiveness and aggresitivity, thus created the FPDA's establishment. FPDA after years of its establishment shows the expansion of its capabilities through the development of its military activities also military instruments. This writing explores the changing threat perception from Indonesia's persceptive toward existence of FPDA. The writing explores the approach of threat perception context to see the dynamics of threat perception among the entities. the findings of analysis stated that FPDA can not be seen as a threat for Indonesia. Indonesia in the other side, build its peace and stabilization effort towards its region and to other entities as well. The changing of threat perception also followed by the fact that through billateral and trilateralism, Indonesia has created several cooperation than focus on insecurity.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACT
Name Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama patroli maritim trilateral (trilateral maritime patrol) di Laut Sulu dan Sulawesi dengan menggunakan kelima variabel rezim keamanan yakni norma dan prinsip, aturan main, kepentingan nasional, kekuatan politik, dan pengetahuan yang didasari oleh ancaman yang ada di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa ketiga negara kesulitan melakukan kerja sama dikarenakan beberapa hambatan berikut: prinsip kedaulatan dalam ASEAN Way yang dianut ketiga negara justru menghambat pelaksanaan patroli, aturan main dalam TCA tidak mengikat secara hukum dan tidak mengatur perluasan hak pengejaran seketika, adanya kepentingan nasional yang tumpang-tindih membuat negara-negara lalai akan tujuan utama kerja sama, dan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam kekuatan politik ketiga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan insentif kerja sama terbesar perlu untuk terus mendorong kedua negara lainnya untuk segera merealisasikan kerja sama. Selain itu ketiga negara perlu menunjuk keketuaan atau koordinator secara bergiliran untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dan merumuskan aturan main yang lebih mengikat secara hukum.Ketiga negara juga perlu untuk bekerja sama dalam capacity building untuk membantu negara yang lebih lemah menyetarakan (jenis dan teknologi) kapal-kapal yang akan digunakan untuk patroli agar memudahkan dalam komando dan pengendaliannya. ......This thesis examines the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines in the cooperation of trilateral maritime patrols in the Sulu Sea and Sulawesi. In analyzing these obstacles, this thesis uses the five variables of the security regime: norms and principles, rules of conduct, national interests, political power, and knowledge based on the threats that exist in the Sulu and Sulawesi. The purpose of this exercise to identify the constraints that exist in the joint trilateral joint patrol cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines. This thesis finds that the three countries embrace the norms and principles of the ASEAN Way which embraces the principle of sovereignty, and as such erodes the effectiveness of cooperation. In addition, the TCA principles result in the absence of legally-binding, and the regulation of the extention of the right of hot pursuit. The over-emphasis on non-intervention in the pursuit of national interests leads tothe neglect of the main purpose of cooperation, and there is considerable imbalance in the political power of the three countries. Therefore, referring to the concept of the security regime, this cooperation will not work effectively if the variables in the regime are not met. Indonesia as a country with the largest cooperation incentives needs to continue to encourage the other two countries to immediately realize the critical significan of the cooperation. In addition, the three countries also need to appoint a coordinator to ensure the accountability of the implementation of cooperation.There is also a need to formulate more legally binding rules. Finally, the states in the region need cooperate in the capacity building that helps weaker states to equalize the type and technology of vessels to be used for patrols to facilitate command and control.