Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international.

Abstrak :
The main problem with the slurry process is the difficulty in recovering the photocatalyst nanoparticle from water following purification. An alternative solution proposed the photocatalyst be immobilized on magnetic carriers, which would allow them to be recollected from the water suspension following treatment using an external magnetic field. Magnetically photocatalyst composites were prepared using simple heteroagglomeration by applying attractive electrostatic forces between the nanoparticles with an opposite surface charge. The Fe3O4/SiO2/TiO2 photocatalysts were synthesized in an aqueous slurry solution containing Fe3O4/SiO2 and TiO2 nanoparticles under pH 5 conditions. Meanwhile, Fe3O4/SiO2 was prepared by a simple procedure via a coprecipitation of iron(II) and iron(III) ion mixtures in ammonium hydroxide and was leached by sodium silicate. The synthesized samples were investigated to determine the phase structure, the magnetic properties, and the morphology of the composites by X-ray diffraction (XRD), vibrating sample magnetometer (VSM), and transmission electron microscopy (TEM), respectively. The results indicated that the composites contained anatase and rutile phases and exhibited a superparamagnetic behavior. Fe3O4/SiO2 particles, which were of the aggregation spherical form at 20 nm in size, were successfully attached onto the TiO2 surface. The catalytic activity of Fe3O4/SiO2/TiO2 composites was evaluated for the degradation of methylene blue under ultraviolet (UV) irradiation. The presence of SiO2 as a barrier between Fe3O4 and TiO2 is not only improves the photocatalytic properties but also provides the ability to adsorb the properties on the composite. The Fe3O4/SiO2/TiO2 (50% containing TiO2 in composite) were able to eliminate 87.3% of methylene blue in water through the adsorption and photocatalytic processes. This result is slightly below pure TiO2, which is able to degrade 96% of methylene blue. The resulting Fe3O4/SiO2/TiO2 composite exhibited an excellent ability to remove dye from water and it is easily recollected using a magnetic bar from the water. Therefore, they have high potency as an efficient and simple implementation for the dye effluent decolorization of textile waste in slurry reactor processes.

Abstrak :

Ketentuan dalam Pasal 1175 KUH Perdata telah membatasi objek jaminan hipotek, yakni hanya diperuntukkan atas benda-benda yang sudah ada sehingga menjadi permasalahan apabila debitur memberikan jaminan berupa kapal sedang dibangun. Kreditur selaku penerima hipotek merupakan pihak yang semestinya memperoleh perlindungan hukum jika sewaktu-waktu debitur cidera janji, terlebih jaminan hipotek atas kapal yang diberikan sedang dibangun. Oleh karena penelitian ini membutuhkan bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, maka Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilengkapi dengan wawancara kepada pihak terkait. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh Penulis, diperoleh hasil bahwa dalam hukum positif telah memperbolehkan pembebanan hipotek atas kapal yang sedang dibangun, mengacu pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang yang merupakan konsideran dari Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017. Kapal yang sedang dibangun dikatergorikan sebagai benda yang sudah ada apabila kapal tersebut sudah terdaftar dan pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas. Meskipun telah diatur dalam hukum positif, dalam prakteknya kurang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur jika mengharuskan eksekusi benda jaminan mengingat kapal bukan merupakan benda yang likuid sehingga tidak mudah untuk dicairkan. Rendahnya nilai jaminan berupa kapal yang sedang dibangun dan adanya hak retensi yang dimiliki oleh galangan kapal juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan kreditur ketika akan memberikan fasilitas kredit kepada debitur. 

---

Article 1175 of the Civil Code limits the object of collateral mortgage, that is only for existing objects therefore it becomes a problem if the debtor provides collateral in the form of an under-construction vessel. The creditor as the recipient of the mortgage is the party that should get legal protection if at any time the debtor breaches the contract, especially when the collateral mortgage is on an under-construction vessel. Because this research requires written legal materials that refer to legal norms in legislation, the author uses normative juridical research method equipped with interviews with related parties. Based on the research method used by the author, the results show that positive laws have allowed the imposition of mortgages on under-construction vessel, referring to Article 314 paragraph (3) of the Commercial Code which is a consideration of Article 14 of the Regulation of The Minister of Transportation Number 39 of 2017. Under-construction vessel is categorized as an existing object if the ship has been registered and construction of the ship has at least physically reached the completion stage of the hull, main deck, and the entire upper structure. Although it has been regulated in positive law, in practice it doesn’t provide enough legal protection to creditors if it requires the execution of collateral objects considering the ship is not a liquid object so it’s not easy to be disbursed. The low value of collateral in the form of an under-construction vessel and the existence of retention rights owned by shipyards is also a matter that must be considered by creditors when providing credit facilities to debtors.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji upaya pemanfaatan data dan informasi arkeologi melalui penerapan teknologi hypertext terhadap dokumen-dokumen yang menghimpun informasi tentang proses pemugaran dan perawatan Candi Borobudur. Proses ini merupakan salah satu wujud dari upaya arkeologi dalam memberi sumbangan kepada pembangunan bidang kebudayaan. Selama ini, penelitian arkeologi sudah mengkaji 358 situs di Indonesia, untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat di masa lalu. Hasil penelitiannya memberikan sumbangan berupa data tentang kesatuan sosial budaya Indonesia. Dengan data itu, dapat dilakukan upaya mengenal jatidiri bangsa. Selain itu, sebagai ciri utamanya, disiplin arkeologi mengupayakan pelestarian temuan-temuannya (Mundardjito, 1994: 2). Pelestarian ini memungkinkan sebuah sites dikaji secara mendalam, kontekstual, tahap demi tahap dan terus menerus. Situs, dengan demikian, menjadi sumber data abadi bagi upaya mengenal jatidiri bangsa. Dari masa ke masa, temuan arkeologi akan terus bertambah. Benda-benda cagar budaya akan bertambah; situs akan semakin banyak ditemukan. Data arkeologi yang terus bertambah ini harus difungsikan secara maksimal sebagai pemberi sumbangan kepada pembangunan nasional. Moratto dan Kelly (dalam Schiffer, 1978: 25) menyatakan bahwa "arkeologi harus dapat berpartisipasi dalam upaya mempertemukan ilmu dan masyarakat demi kebaikan bersama". Untuk ini, data dan informasi arkeologi harus dapat dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan yang sekaligus mempertimbangkan nilai penting (significance) dari sebuah situs dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan lain. Data dan informasi arkeologi mempunyai posisi sentral dalam upaya mempertemukan kepentingan ilmiah dengan kepentingan lain, seperti kepentingan pembangunan prasarana, pengembangan industri, pemukiman penduduk, dan sebagainya. Dengan kata lain, kepentingan membangun untuk masa depan dapat dilaksanakan tanpa melupakan upaya memahami jati diri lewat tinggalan-tinggalan peradaban masa lalu, kalau kita memiliki cukup data untuk menetapkan perlakuan apa yang akan dikenakan kepada sebuah situs. Dari sinilah timbul upaya untuk ini menghimpun data tersebut ke dalam suatu wadah yang lazim disebut pangkalan data (database). Pangkalan data ini menjadi bagian dari sistem yang menyimpan data arkeologi dan memungkinkan seseorang memakai data itu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Sistem ini disebut sistem temu-kembali informasi (information retrieval system). Jika sites adalah sumber data, maka sistem ini adalah upaya lebih lanjut untuk "mengawetkan" data yang didapat dari situs. Penelitian ini beranggapan bahwa upaya ini tidak harus hanya berhenti pada penghimpunan data dan penemuannya kembali. Jika himpunan data arkeologi ini terus bertambah, maka diperlukan satu langkah lagi agar himpunan tersebut berfungsi maksimal. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi hypertext. Sistem kemudian perlu diuji untuk melihat apakah data dan informasi tentang proses pemugaran dan perawatan Candi Borobudur dapat ditampilkan melalui teknologi ini. Dalam penelitian ini, hypertext diterapkan pada dokumen pemugaran dan pelestarian Candi Borobudur. Dokumen ini merupakan hasil kegiatan bidang khusus (arkeologi), sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengkaji persoalan-persoalan yang muncul akibat faktor dokumen, isi dokumen, piranti lunak (software) dan pemakai akhir (end users). Dengan demikian, penelitian ini dapat memberi sumbangan pengetahuan tentang pembuatan dan pembacaan hypertext di bidang arkeologi khususnya dan di bidang informasi umumnya.