Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasar Modal merupakan sarana bagi suatu perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat dalam rangka memperoleh dana jangka panjang untuk keperluan perluasan usahanya maupun untuk restrukturisasi modalnya. Pasar Modal di Indonesia juga ditinjau dari aspek sosial politik, dan perannya adalah untuk meratakan tugas dan hasilhasil pembangunan guna mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka menjual sahamnya kepada masyarakat, suatu perusahaan memerlukan bantuan dari lembaga-lembaga penunjang Pasar Modal, dalam hal ini adalah Penjamin Emisi Efek (Underwriter) . Penjamin Emisi Efek (Underwriter) memegang peranan yang sangat penting dalam proses emisi efek suatu perusahaan. Peranan yang penting ini terlihat dari kesanggupan Penjamin Emisi Efek untuk menjamin terjualnya seluruh saham yang akan diemislkan oleh Perusahaan (Emiten) dan membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada waktu pasar perdana. Penjamin Emisi Efek jenis ini disebut kesanggupan penuh (full firm commitment) di mana Penjamin Emisi Efek mengambil resiko penuh dalam rangka emisi efek. Hubungan antara perusahaan yang hendak memasyarakatkan sahamnya dan Penjamin. Emisi Efek dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement). Dalam rangka melakukan penjaminan suatu emisi efek, Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kerjasama dengan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan membentuk Sindikat Penjamin Emisi Efek. Hubungan antar Penjamin Emisi Efek ini tertuang dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek (Agreement Among Underwriter). Jika dalam proses Penjualan efek dibutuhkan jasa Agen Penjual, maka.antara Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual (Broker) harus dibuat suatu Perjanjian agen Penjual (Selling Agent Agreement). Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Agen Penjual, ketiganya tidak diatur secara tegas dalam buku III KUHPer. Ketiga perjanjian ini dapat dibuat karena Buku III KUHPer menganut azas konsesualitas yang dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer dan adanya azas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPer. Akan tetapi isi daripada perjanjian-perjanjian tersebut harus berpedoman pada lampiran I surat Edaran Ketua BAPEPAM No. SE.24/PM/1987 tentan Pedoman Penyusunan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek di Pasar Modal.

Abstrak :
Kredit sebagai salah satui usaha pokok bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Kredit yang selektif dan terarah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sesuatu negara sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menbahas segi-segi hukum yang ada hubungannya dengan perkreditan dimana yang menjadi masalah pokok adalah miengenai perjanjian kredit dalam prakteknya pada Bank BNI. Oleh karena kredit erat kaitannya dengan hukum, maka segi-segi yuridis dibidang perkreditan harus mendapat perhatian yang lebih serius. Karena itu bagi bank jika ingin mengamankan kredit yang diberikannya, maka dalam pemberian kredit tersebut harus disertai dengan jaminan, setiap perjanjian kredit harus dibuat perjanjian kreditnya. Juga tujuan jaminan tersebut penting untuk menjaga keselamatan uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabahnya. Dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diharapkan dapat membantu melancarkan pengembalian kredit yang diterima oleh seorang nasabah. Juga penting bagi nasabah untuk mengetahui akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian baginya jika ia lalai mamenuhi kewajibannya.

Abstrak :
Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara. ...... Legal protection should be implemented properly and have a certainty. Legal protection for head of local government who discharge of law proceedings arising from the temporary termination to remove the status and rights as head of the region during the proceeding. Study is intended to be an overview of the suspension mechanism and legal issues on compensation and rehabilitation efforts of regional heads with normative method. The results of this study suggest that conducted the renewal and affirmation related regulations by creating legal certainty regarding compensation and rehabilitation, so as to ensure legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings and aggrieved over the suspension.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep dan pelaksanaan alat bukti tambahan berupa sumpah pelengkap (Suppletoir) yang digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Penulisan ini dilatar belakangi oleh penemuan penulis dalam beberapa putusan yang memperlihatkan kesulitan bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti selama proses pembuktian terutama dalam perkara perceraian. Penulisan ini mengkaji dua putusan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sifat penulisan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan adanya pemahaman keliru oleh Majelis Hakim mengenai konsep dan pelaksanaan sumpah tambahan tersebut di Pengadilan Agama. Perbedaan konsep dan pelaksanaan sumpah tambahan / suppletoir dengan sumpah pemutus haruslah dipahami baik oleh hakim agar dapat menghasilkan putusan yang tidak menimbulkan tendensi kerugian bagi para pihak.

---

This thesis discusses the concept and implementation of additional evidence, specifically additional oath (Suppletoir), which is used in the verification or evidence process in the Religious Court.The writing is motivated by the discovery of the author in several court verdicts that show the difficulties for the parties to submit evidence during the verification process, especially in divorce cases.This writing examines two court decisions by using normative juridical approach and descriptive analysis method. Based on the results of the study, the author found an erroneous understanding by the judges of the concept and implementation of the additional oath in the Religious Court. The difference concept and implementation of supplemental oath / suppletoir should be understood well by the judges in order to decide a decision which is not cause a loss tendency for the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini pun menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai eksekusi atas putusan sengketa informasi publik diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Selain itu menurut hasil penelitian ini penetapan eksekusi tersebut telah memenuhi asas-asas eksekusi sehingga dengan demikian penetapan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna. Pada prakteknya pun banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan sengketa informasi publik.

---

ABSTRACT
This thesis is aimed to explain about execution of Public Information. Dispute’s Decision. This research is a literature normative method and juridical approach method is explanatoris. The results of this research also concluded that the arrangements regarding the execution of Public Information Dispute’s Decision is regulated in Article 12 of Peraturan Mahkamah Agung Number 2 Year 2011 and Article 60 of Commission of Information’s regulation Number 1 Year 2013. In addition, according to the results of this research have complied all the principle of execution and thus have perfect executorial power. However in practice has been found many obstacles in the implementation of the execution of Public Information Dispute’s Decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, maka akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

---

ABSTRACT
Authentic deed is deed that made in the form specified by law or before a public officer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdata and Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means of verification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties and the heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf the deed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of the matters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regarded as correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authentic deed as authentic evidence and most have fullest an important role in every relationship in the legal community life. In a variety of business relationships, the activities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for a written verification of authentic deed is increasing in line with the growing demands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both at the national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearly define the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of a dispute can be avoided.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa. ......The focus of the study is the analysis on absolute competence of Indonesian District Court in a condition where there is an arbitration clause within the agreement from which the disputes arises. This study uses a normative approach with descriptive qualitative data analysis method. The results suggest that the court through the judges should give more consideration to Law No. 30 year 1999 concerrning Arbitration and Alternative Dispute Resolutions, related to the existence of alternative dispute resolutions clause.