Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia menurut laporan worldometers pada Desember 2020. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pokok manusia berupa rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Dikutip dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tahun 2021, backlog perumahan mencapai 8,2 juta dengan kenaikan backlog sekitar 500 ribu/tahun. Selain itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020, dikatakan bahwa Backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan program yaitu “Proyek 1000 Menara” dengan membangun hunian vertikal berupa rumah susun jenis rusunawa atau rusunami. Dalam pelaksanaan pembangunannya, ditemukan beberapa kecelakaan konstruksi salah satunya pada proyek Rumah Susun Pasar Rumput. Salah satu pekerjaan yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup banyak yaitu pekerjaan arsitektur sehingga diperlukan analisis lebih lanjut guna memitigasi kecelakaan konstruksi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat 258 uraian aktivitas pekerjaan arsitektur proyek Rusunawa/Rusunami, serta 17 potensi bahaya faktor risiko sehingga dapat tersusun 70 sasaran dan program. Mengacu pada faktor risiko, terdapat 30 sub komponen sumber daya K2 yang secara umum digunakan untuk memitigasi kecelakaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan arsitektur. Oleh karena itu, dapat juga tersusun perhitungan estimasi biaya K2 berdasarkan kuantitas/jumlah kebutuhan masing-masing sub komponen sumber daya K2.

---

Indonesia is ranked fourth with the largest population in the world according to the worldometers report in December 2020. As the population in Indonesia increases, the basic human needs in the form of housing also increase. Quoted from the Association of Indonesian Housing and Settlement Developers (Apersi) in 2021, the housing backlog reaches 8.2 million with an increase in the backlog of around 500 thousand / year. In addition, according to the Ministry of Public Works and Public Housing at the end of 2020, it is said that the housing backlog reached 7.64 million units as of early 2020. Therefore, the government is working with the Ministry of PUPR to implement the program, namely the "1000 Tower Project" by building vertical housing in the form of rental apartment of the type of Rusunawa or Rusunami. In the implementation of its construction, several construction accidents were found, one of which was in the Proyek Rumah Susun Pasar Rumput. One of the jobs that has quite a lot of work activities is architectural work so that further analysis is needed to mitigate construction accidents. Based on the results of data collection and analysis, it was found that there are 258 descriptions of architectural work activities for the Rusunawa/Rusunami project, as well as 17 potential hazard risk factors so that 70 targets and programs can be arranged. Referring to the risk factors, there are 30 sub-components of construction safety resources that are generally used to mitigate construction accidents, especially in architectural work. Therefore, it can also be arranged to calculate the estimated safety cost based on the quantity/number of needs of each sub-component of construction safety resources."

"Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional, hal ini diimbangi dengan pernyataan Kementerian PUPR bahwa setiap tahunnya pertumbuhan bisa mencapai 6-7%. Pertumbuhan ini harus sebanding dengan efektivitas dari SMKK yang semakin penting. Di sisi lain, laporan dari JKK BPJS Ketenagakerjaan bahwa di sepanjang tahun 2019-2021 terdapat lebih dari 400 ribu pekerja mengalami kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK). Hal-hal ini dapat dihindari, salah satunya dengan mematuhi rambu keselamatan yang tersedia di area kerja konstruksi. Sampai saat ini belum terdapat kepastian detail dalam merencanakan pengadaan jumlah rambu keselamatan di proyek konstruksi, meskipun sebelumnya pemerintah sudah merilis Permen PUPR No. 8 Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk mengatasi keresahan tersebut penelitian ini dilakukan. yaitu untuk menyusun metode perhitungan jumlah kebutuhan rambu-rambu keselamatan pada proyek konstruksi dengan mempertimbangkan fungsi tiap-tiap rambu keselamatan dan faktor yang memengaruhi jumlah kebutuhan rambu keselamatan di proyek konstruksi.

---

The construction sector is one of the sectors that contributes greatly to the national GDP, this is matched by the statement of the Ministry of PUPR that every year the growth can reach 6-7%. This growth must be proportional to the effectiveness of SMKK which is increasingly important. On the other hand, a report from JKK BPJS Employment that throughout 2019-2021 there were more than 400 thousand workers experiencing work accidents (KK) and occupational diseases (PAK). These things can be avoided, one of which is by complying with the safety signs available in the construction work area. Until now, there is no detailed certainty in planning the procurement of the number of safety signs in construction projects, even though the government has previously released PUPR Regulation No. 8 of 2023. Therefore, to overcome this unrest, this research was conducted. namely to develop a method for calculating the number of safety signs needed in construction projects by considering the function of each safety sign and factors that affect the number of safety signs needed in construction projects."

"Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang strategis dan krusial dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerapan SMKK dalam proyek sangatlah penting, dimana rendahnya penerapan SMKK dapat berdampak pada peningkatan angka kecelakaan kerja di sektor kosntruksi. Rendahnya penerapan SMKK dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan proyek, penambahan biaya proyek, rusaknya reputasi Perusahaan, dan berkurangnya produktivitas kerja. Pada penerapan SMKK, alat pelindung diri merupakan salah satu komponen krusial. Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023, pemerintah memerintahkan perhitungan biaya SMKK untuk setiap jenis pekerjaan pada proyek konstruksi. Namun, tidak tersedia metode perhitungan APD yang merupakan salah satu komponen biaya SMKK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan merumuskan metode perhitungan jumlah kebutuhan APD pada proyek konstruksi. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan perumusan metode perhitungan jumlah kebutuhan APD pada APD jenis full body protection yang mencakup perlengkapan selam, rubber safety shoes, toe cap shoes, penunjang seluruh tubuh, jaket pelampung, ban pelampung, rompi keselamatan, sabuk pengaman, celemek, dan pelindung jatuh.

---

The construction sector is one of the strategic and crucial sectors in the development of the economy and infrastructure in Indonesia. In its implementation, the application of Occupational Health and Safety Management (SMKK) in projects is extremely important, where the low implementation of SMKK can impact the increase in workplace accidents in the construction sector. The low application of SMKK can result in project delays, increased project costs, damage to the company's reputation, and reduced work productivity. In the application of SMKK, personal protective equipment (PPE) is one of the crucial components. In Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 8 of 2023, the government mandated the calculation of SMKK costs for each type of work in construction projects. However, there is no available method for calculating PPE, which is one of the components of SMKK costs. Therefore, this research aims to formulate a method for calculating the required quantity of PPE in construction projects. In this study, the author focuses on formulating a method for calculating the quantity of PPE needed for full-body protection, including diving equipment, rubber safety shoes, toe cap shoes, full-body harness, life jackets, floaters, safety vests, safety belts, aprons, and fall protection."

"

Pertumbuhan kegiatan konstruksi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sektor konstruksi menjadi penyumbang terbanyak dari total kasus kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya, yaitu sebesar 32 persen. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan satu hal yang sangat penting untuk meminimalisasikan permasalahan tersebut. Hingga saat ini, sering terjadi ketidakpastian dalam perencanaan dan pengadaan APD pada proyek konstruksi terutama dalam menghitung jumlah kebutuhan APD yang diperlukan pada setiap proyek. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menyusun metode perhitungan jumlah kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tubuh bagian atas pada proyek konstruksi. Dalam penyusunannya, dipertimbangkan fungsi penggunaan dari masing-masing APD beserta faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kebutuhannya pada proyek konstruksi.

---

The growth of construction activities in Indonesia continues to increase every year. The construction sector contributes the most to the total number of work accidents in Indonesia each year, at 32 percent. The use of Personal Protective Equipment (PPE) is crucial to minimize these issues. However, there is often uncertainty in planning and procuring PPE for construction projects, especially in calculating the required quantity for each project. Therefore, this research aims to develop a method for calculating the quantity of upper body PPE needed for construction projects, taking into account the usage functions of each PPE and the factors that influence their quantity requirements on construction projects.

"

"Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai sektor termasuk sektor jasa konstruksi, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya saing bangsa global. Hal ini meningkatkan kecelakaan kerja konstruksi karena kurangnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Salah satu aspek penting pendukung SMKK yaitu pengadaan Alat Pelindung Kerja (APK). Pemerintah telah mengeluarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 yang di dalamnya telah mengatur tentang biaya penerapan SMKK, tetapi masih terbilang kurang terhadap pendetailan perhitungan jumlah dari setiap APK yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu metode perhitungan efektif yang akan dijadikan pedoman untuk menentukan jumlah kebutuhan APK pada proyek konstruksi. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner dan teknik Delphi untuk memperoleh pandangan para ahli di bidang keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini berupa susunan tabel pedoman dalam menghitung kebutuhan APK pada proyek konstruksi yang tersusun dari jenis, komponen, fungsi, indikator memengaruhi, dan metode perhitungan jumlah kebutuhan APK pada proyek konstruksi. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi para profesional dan praktisi proyek dalam mengestimasi kebutuhan APK dengan presisi, sehingga dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

The Indonesian government continues to carry out development in various sectors, including construction sector, in order to improve people's welfare and encourage economic growth and global national competitiveness. This causes an increase in construction work accidents due to the lack of implementation of the Construction Safety Management System (SMKK). One important aspect supporting SMKK is the procurement of Work Protective Equipment (WPE). The government has issued PUPR Ministerial Regulation No. 8 of 2023 which regulates the costs of implementing SMKK, but is still lacking in detailed calculations of quantity of each WPE required. This research aims to develop an effective calculation method that will be used as a guideline for determining the amount of WPE required on construction projects. This approach was carried out with questionnaires and Delphi technique to obtain views from experts in the field of construction safety. The result of this research is a guideline table for calculating WPE required on construction projects which consists of types, components, functions, indicators that affects, and methods for calculating the quantitiy of WPE required on construction projects. These results are expected to provide a solid foundation for project professionals and practitioners in estimating WPE needs with more precision, so as to improve construction safety performance."

"Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga diwarnai oleh risiko tinggi kecelakaan kerja. Kurang diperhatikannya aspek-aspek Keselamatan Konstruksi (K2) dalam proyek konstruksi dapat memberikan dampak yang buruk bagi sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan kerja terbesar di dunia. Menurut International Labour Organization (ILO), sektor konstruksi melaporkan sedikitnya 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Kemudian, di Amerika Serikat dilaporkan bahwa industri konstruksi hanya menyumbang 5% dari tenaga kerja di Amerika Serikat, namun secara tidak proporsional menyumbang 20,2% dari kematian di antara semua industri dari tahun 2003 hingga 2012 (BLS, 2023). Di Indonesia sendiri menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 123.040 kasus dan pada tahun 2022 angka kecelakaan kerja meningkat drastis menjadi 265.334 kasus kecelakaan kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan K2 adalah dengan pemasangan rambu-rambu dan perlengkapan lalu lintas pada proyek konstruksi. Perlengkapan lalu lintas merupakan salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran biaya SMKK berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.Perlengkapan lalu lintas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap aturan keselamatan kerja, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Namun, kurangnya penerapan perlengkapan lalu lintas dapat meningkatkan risiko kecelakaan, mengakibatkan ketidaknyamanan, kebingungan, dan potensi kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  mempermudah penentuan jumlah kebutuhan perlengkapan lalu lintas pada proyek konstruksi dengan Menyusun sebuah metode perhitungan yang akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode delphi atau validasi pakar dan melakukan analisa arsip.  Hasil dari penelitian ini akan disusun menjadi sebuah pedoman perhitungan  kebutuhan peralatan lalu lintas pada proyek konstruksi.

---

The construction sector in Indonesia has an important role in the development of national infrastructure, but it is also characterized by a high risk of work accidents. The lack of attention to Construction Safety ("K2") aspects in construction projects can have a devastating impact on the construction sector. The construction sector is the largest contributor to the number of work accidents in the world. According to the International Labor Organization (ILO), the construction sector reports at least 60,000 fatal accidents occur in the construction sector each year. Then, in the United States it is reported that the construction industry accounts for only 5% of the workforce in the United States, but disproportionately accounts for 20.2% of fatalities among all industries from 2003 to 2012 (BLS, 2023). In Indonesia itself, according to data from BPJS Ketenagakerjaan, the number of work accidents in Indonesia in 2017 reached 123,040 cases and in 2022 the number of work accidents increased dramatically to 265,334 cases of work accidents. One of the efforts to improve K2 is by installing signs and traffic equipment on construction projects.Traffic equipment is one of the components that must be taken into account in the preparation of the SMKK cost budget based on the Minister of PUPR Regulation Number 10 of 2021. This traffic equipment aims to increase workers' awareness and compliance with work safety rules, thereby reducing the risk of work accidents. However, the lack of implementation of traffic equipment can increase the risk of accidents, resulting in inconvenience, confusion, and potential errors. Therefore, this research aims to simplify the determination of the number of traffic equipment needs in construction projects by developing an accurate calculation method. The research method used in this research is the delphi method or expert validation and archival analysis.  The results of this research will be compiled into a guideline for calculating traffic equipment needs in construction projects."

"Angka kecelakaan konstruksi di Indonesia tergolong tinggi, termasuk pada konstruksi Jalan Tol. Kecelakaan pada proyek konstruksi di Indonesia menunjukkan bahwa selain penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Indonesia masih terabaikan, kecelakaan konstruksi juga disebabkan oleh kurangnya biaya dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Proyek konstruksi jalan tol telah menetapkan anggaran biaya SMKK sebesar 0,5-1,5 % dan dinilai cukup rendah karena berada dibawah 3 % dari biaya proyek. Metode statistik dengan SPSS versi 26 digunakan untuk meneliti hubungan dari komponen Biaya SMKK, komponen AHSP, dan Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Proyek Jalan Tol. Hasil dari penelitian akan menunjukkan komponen yang paling berpengaruh pada kesadaran keselamatan adalah papan jalur evakuasi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), program inspeksi dan audit internal. Komponen yang paling berpengaruh pada manajemen disiplin diri adalah induksi keselamatan konstruksi, tali keselamatan (lifeline), dan biaya alat. Komponen yang paling berpengaruh pada pengendalian kecelakaan adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), program inspeksi dan audit internal, serta biaya material.

---

The number of construction accidents in Indonesia is quite high, including the construction of toll roads. Accidents on construction projects in Indonesia show that in addition to the neglect of the implementation of the Construction Safety Management System in Indonesia, construction accidents are also caused by a lack of cost in the Construction Safety Management System. The toll road construction project has set an SMKK cost budget of 0.5-1.5% and is considered quite low because it is below 3% of the project cost. Statistical methods were used to examine the relationship of Cost Components of SMKK, Components of AHSP, and Construction Safety Performance on Toll Road Projects. The results of the study show that the components that have the most influence on safety awareness are evacuation route boards, fire extinguishers, inspection programs and internal audits. The components that have the most influence on self-discipline management are construction safety induction, lifeline, and tool costs. The components that have the most influence on accident control are fire extinguishers, inspection and internal audit programs, and material costs."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"Pembangunan Infrastruktur jalan tol sedang meningkat saat ini. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, pemerintah melakukan alternatif kontrak konstruksi berupa kontrak konstruksi rancang bangun (design build). Kontrak design build digunakan karena memiliki efektivitas dari segi waktu dan biaya. kontrak design build dihadapi oleh banyak masalah ketidakpastian dan risiko yang mungkin terjadi. Dampak tersebut berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya proyek. Untuk menangani berbagai risiko tersebut diperlukan manajemen risiko yang baik dan benar. Yang dilakukan dari tahap identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu dalam penelitian ini melakukan analisis risiko pada proyek design build khusunya jalan tol. Dari hasil penelitian didapat 7 variabel berupa tahap pelaksanaan, tahap persiapan tender, tahap tender, tahap evaluasi tender, tahap desain, tahap konstruksi, tahap monitoring dan controling serta tahap penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya didapatkan 29 indikator dan 60 faktor risiko proyek design build jalan tol dan dari analisis kualitatif risiko hingga didapat 30 faktor risiko dengan kategori ekstrem sebagai faktor risiko dominan penelitian. selanjutnya dianalisis rekomendasi solusi berupa tindakan preventif dan korektif terhadap faktor risiko dominan. Metode yang digunakan dalam penelitian berupa metode bow tie, untuk memberikan gambaran yang ringkas dan jelas mengenai penyebab, dampak, tindakan preventif dan korektif terhadap faktor risiko dominan.

---

The construction of toll road infrastructure is increasing. With massive infrastructure development, especially toll roads, the government is undertaking an alternative construction contract in the form of a design build contract. The design build contract is used because it has effectiveness in terms of time and cost. Design build contracts are faced with many problems of uncertainty and possible risks. These impacts affect the time and cost performance of the project. To handle these various risks, good and correct risk management is needed. Which is carried out from the stages of risk identification, risk analysis, and risk control. Therefore, in this study, we conduct a risk analysis on design build projects, especially toll roads. From the research results obtained 7 variables in the form of implementation stage, tender preparation stage, tender stage, tender evaluation stage, design stage, construction stage, monitoring and controlling stage and work completion stage. Furthermore, 29 indicators and 60 risk factors for the toll road design build project were obtained and from a qualitative risk analysis, 30 risk factors were obtained with the extreme category as the dominant risk factor for the study. then analyzed the recommended solutions in the form of preventive and corrective actions against the dominant risk factors. The method used in this research is the bow tie method, to provide a concise and clear description of the causes, impacts, preventive and corrective actions against dominant risk factors."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Menterei PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Instrukai Menteri PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada proyek pembangunan rumah susun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. SMKK merupakan istilah baru yang diperkenalkan oleh Permen PUPR No 10 Tahun 2021 di mana ini merupakan istilah baru pengganti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di mana SMK3 sendiri sudah berada di dalam SMKK. Kemudian akibat terjadinya pandemi COVID-19, disusunlah Protokol Pencgahan COVID-19 yang mengacu pada Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 yang dimasukkan menjadi bagian dari SMKK sehingga pada penelitian ini keduanya dievaluasi secara bersmaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan SMKK pada proyek pembangunan rumah susun (rusun), mengevaluasi penerapan SMKK pada proyek pembangunan rusun berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 dan Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut jika tingkat pemenuhan SMKK terhadap peraturan yang ada masih rendah. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di mana pada umumnya penelitian kualitatif ini didesain secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemenuhan SMKK berdasarkan peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

This study discusses the Evaluation of the Construction Safety Management System (CSMS) based on The Ministry of Public Works and Housing (Kemen PUPR) Regulation No 10 of 2021 concerning Guidelines for CSMS and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 regarding the Protocol to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the Implementation of Construction Services on apartment construction projects to improve construction safety performance. CSMS is a new term introduced by Kemen PUPR Regulation No 10 of 2021 which is a new term to replace the Occupational Health and Safety (OHS) Management System where OHS Management System itself is already included in CSMS. Then due to the COVID-19 pandemic, a COVID-19 Prevention Protocol was compiled which refers to Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 which was included as part of the CSMS so that in this study both were evaluated simultaneously. The purpose of this study was to find out how the process of implementing and evaluating the implementation of CSMS in apartment construction projects based on Instructions of Kemen PUPR 10 of 2021 and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 and provide recommendations for improvement and follow-up if the level of compliance in CSMS against existing regulations is still low. This research was conducted qualitatively that was designed descriptively. The results of this study are the level of compliance in CSMS based on existing regulations and provide recommendations for improvement and follow-up to improve construction safety performance."