Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin experimental use, yang merupakan sebuah pengecualian dari pelanggaran paten terhadap pelaksanaan paten oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, dengan memberikan gambaran konsep melalui kasus-kasus tertentu yang menimbulkan suatu penafsiran hukum terhadap keberadaan doktrin experimental use. Doktrin experimental use dalam hukum paten melindungi pelaksana paten yang diduga melanggar hak-hak dari Pemegang Paten karena melaksanakannya tanpa adanya izin, dimana pelaksana paten tersebut menggunakan invensi yang dipatenkan untuk murni kegiatan eksperimen.Tujuan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian yang dikecualikan dari pelanggaran paten dan sejauh mana kepentingan komersial yang dimaksud dalam Undang-Undang Paten Indonesia, yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

---

This thesis elaborates the experimental use exception to patent infringement. The experimental use doctrine in patent law protects alleged infringers who use patented inventions solely for experimental purposes, such as testing whether a device functions as claimed or re-creating a process to observe its effects from scientific perspective.

The purpose of this thesis are analyzing in which research activities are exempt from patent infringement and as well analyzing the state regulation regarding the experimental use exception to patent infringement under patented subject matters can be used without a license for research purposes. Experimental use exemption was born from Case Law in the United States Patent Law. In Indonesian Patent Law, the experimental use concept should be interpreted according to the article 16 (3) Law No. 14 of 2001 regarding to Patent Law."

"Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan mengenai tanggung jawab pemegang saham portofolio investasi yang dikaitkan dengan kasus prinsip piercing the corporate veil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengsdilan.sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan beberapa nara sumber dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder melalui alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. Data dalam penelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk data berupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asasasas hukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam kegiatan investasi, pemegang saham turut ikut berperan dalam kegiatan baik dalam perusahaan maupun pasar modal. Kegiatan investasi yang semakin besar dan semakin mudah untuk memasukiya, tidak sedikit pemegang saham memilki saham dalam perusahaan dan terdapat kemungkinan pemegang saham mempunyai portofolio investasi. Hal tersebut dibentuk agar dapat mengetahui kumpulan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Namun hal ini dapat timbul permasalah ketika pemegang saham dalam perseroan dikenakan prinsip piercing the corporate veil yang mana prinsip tersebut membuat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Walaupun dalam prinsipnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas dalam suatu perseroan, salah satu tindakannya yaitu pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum . Dengan menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini, dapat dipertanyakan mengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim mengenai penetapan prinsip piercing the corporate veil, serta keterikaitan.

---

This study emphasizes on regulation regarding shareholders’ investment portfolio liability that related to the case of piercing the corporate veil principle. This study is a normative juridical research that refer to legal norms which can be found on legislation and court decision. Meanwhile, the method of research being used is a research interview with purpose to gain primary data using data collection tool which is interview with couple of sources, and literature research with purpose to gain secondary data using data collection tool which is studies document. The data in this study being processed qualitatively which later on resulting in the form of descriptive-analytical data that useful to give data as accurately as possible regarding the situation and phenomenon that exist, and analytical useful to get legal principles which contained in positive law that applicable in Indonesia. In investment activities, shareholder also played a role both in corporate activities and the capital market activities. Investment activities that increasing and easier to enter it, not a little shareholder have shares in corporation and there’s a possibility shareholder have an investment portfolio. It is formed in order to determine shares collection owned by shareholder. But, this thing can cause a problem when shareholder in a company charged with piercing the corporate veil principle which makes shareholder held responsible personally. Although in principle, shareholder only have limited responsibility in a company, one of the action is shareholder doing act against the law. With using study case method in this study, it can be questionable regarding judges’ consideration and judges decision about the establishment piercing the corporate veil principle, also that relevance cases if shareholder have investment portfolio."

"Kreativitas manusia yang tidak mengenal batas telah melahirkan fenomena baru yang merambah dunia musik, yaitu cover version terhadap lagu. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekslusif atas suatu lagu ciptaan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak-pihak yang ingin mengkomersialisasikan lagu tersebut dengan membuat cover version, pihak tersebut membutuhkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan metode studi pustaka, skripsi ini membahas mengenai lisensi apa saja yang dibutuhkan agar suatu cover version terhadap lagu yang dikomersialisasikan tidak menjadi pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cover version terhadap lagu yang dikomersialisasikan tidak akan melanggar hak cipta apabila terdapat lisensi atas hak mekanikal, hak mengumumkan, atau hak sinkronisasi, dimana pemenuhan lisensi tersebut tergantung dari bentuk cover version yang dilakukan.

---

Human unlimited creativity has lead to a new phenomenon that comes into music industry, namely the cover version of songs. The author or copyright owner has the exclusive right over his work. Therefore, if there is anyone who wants to commercialize a song by making a cover version of it, that party needs the permission or license from the author of the work or from the copyright owner. Using the method of literature study, this thesis discusses about which licenses are needed so that commercialized cover version of songs will not be a copyright infringement. The research concluded that a commercialized cover version of song would not be a copyright infringement if there were a mechanical license, a performing license, or a synchronization license, in which the fulfillment of the license depends on the form of the cover version made by the party concerned."

"Perkembangan konsep merek pada taraf internasional telah memperkenalkan beragam jenis objek yang dikategorikan sebagai merek non-konvensional salah satunya warna tunggal. Warna tunggal tidak memiliki daya pembeda secara inheren, akan tetapi warna tunggal dapat memperoleh daya pembeda melalui persyaratan tertentu. Warna tunggal dapat memperoleh daya pembeda dengan adanya makna sekunder atas merek tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya mengenai perkembangan perlindungan merek warna tunggal dalam taraf internasional yang ditinjau dari pengaturan merek warna tunggal pada beberapa negara, tantangan yang berkemungkinan untuk timbul dalam pendaftaran merek warna tunggal ditinjau dari kasus yang berkaitan dengan merek warna tunggal dalam taraf internasional dan urgensi perlindungan merek warna tunggal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti permasalahan mengenai topik terkait. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah terdapat sejumlah tantangan dalam pendaftaran merek warna tunggal dalam taraf internasional dan terdapat urgensi perlindungan merek warna tunggal di Indonesia dengan persyaratan yang ketat.

---

The development of trademark concept in international level has introduced various types of objects that are categorized as non-conventional trademark, one of them is single color. Single color is not inherently distinctive, but single color can acquired distinctiveness with certain conditions. Single color can acquired distinctiveness through secondary meaning. The problem analyzed in this thesis is development of single color trademark in international level by observing several laws regarding single color trademark protection, challenges that are likely to arise in the registration of single color trademarks based on single color trademark cases in international level, and the urgency of color trademark protection in Indonesia. This research will use normative legal method to seek answers based on presented research questions. The result of research questions is that there are number of challenges in registering single color trademark in international level and there is an urgency for protection of single color trademark in Indonesia with strict requirements."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan mengenai larangan pendaftaran merek yang menyerupai atau tiruan lambang negara. Penggunaan lambang negara dilindungi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 6 ayat (3) huruf b. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larang pendaftaran merek tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang adalah untuk menghindari kekeliruan di dalam masyarakat bahwa adanya keterkaitan antara merek dengan negara yang menggunakan lambang negara yang didaftarkan sebagai merek.

---

This mini-thesis discusses the rules concerning the prohibition of registration of trademark which similar or imitation of State emblem. The use of the state emblem in Indonesia are protected by the government of Indonesia under Law Number 15 of 2001 brands in particular Article 6 paragraph (3) letter (b). This mini-thesis is prepared using the method of normative legal writing to generate descriptive data analysis. The research concludes that prohibit registration of trademark without the written permission of the authorities is to avoid confusion in the community that there is a correlation between countries that use the brand with the state emblem is registered as a trademark."

"Skripsi ini secara umum menjelaskan sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus hukum Paten yang dimiliki oleh setiap negara adalah untuk memberikan perlindungkan hukum oleh negara kepada pemilik paten yakni dengan adanya jaminan kepastian dan rasa keadilan bagi pemilik paten atau pihak lanjut yang diserahkan untuk jangka waktu tertentu melaksanakan hak ekonominya. Berdasarkan besarnya hak ekonomi dan dampaknya yang dimiliki oleh pemilik hak paten tersebut, maka sudah seharusnya negara melakukan tugas dan menjalankan kewenangan dalam memberikan atau untuk menolak paten yang diajukan oleh pemohon secara du diligent dan mengikuti asas prudensia dengan perkataan lain negara tidak boleh memberikan paten kepada penohon secara tidak patut (fraud). Karena berdasarkan studi kasus yang ada tentang gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri terhadap Paten granted dengan nomor ID 0 012 899, dimana Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa paten dengan nomor ID 0 012 899 tersebut seharusnya tidak layak mendapat paten karena alasan substantif dan juga dinyatakan bahwa paten tersebut diperoleh secara tidak patut (fraud), karena invensi tersebut bukanlah suatu invensi yang dapat dipatenkan dengan perkataan lain invensi tersebut tidak memenuhi Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (3) c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

---

In general this mini thesis describe about intellectual property rights legal protection system and particularly about Paten Law which is each countries gave legal protection by state to patent owner with there is a guarante namly certanty and justice for the patent owner for certain periode to carry out of economic rights. Base on the huge economic rights and impact which has that patent owner, therefore the state should has does to do his task and to run his authority to grant or to reject paten application in du diligent and to obey the prudentia in other word the state could not grant paten application in fraud.

Based on the case study about patent revocation charge which apply by third party to the commerce court within district court for patent granted number ID 0 012 899, whereas the plaintiff file his charge with reason that the patent granted number ID 0 012 899 should not be granted because substantive reason and also declare that patent granted obtain in fraud way, because that invention is not patentable in other words that invention not fullfil of the Article 2, Article 6, Article 7, and General Explanation point 1. a. ii. (3) c. of Patent Law number 14 Year 2001."

"Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang cukup tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; tingkat tabungan (saving) masayarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala ini umumnya oleh negara-negara berkembang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang sedang dikerahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dengan dikeluarkannya UU PMA, yakni dengan UU Nomor 1 Tahun 1967, maka mulailah pemerintah melakukan penetapan prioritas agar penanaman modal khususnya penanaman modal asing dapat menanamkan modalnya dalam bidang usaha pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dalam arahan investasi telah ditetapkan arah dan kebijaksanaan bidang usaha pertambangan yang diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan tambang bagi pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya program pengembangan pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, peningkatan ekspor serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Selain itu, pembangunan bidang usaha pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengolahan hasil pertambangan secara efisien. Untuk itu, pemerintah tetap berupaya mendorong peningkatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam bidang usaha pertambangan ini terutama yang berorientasi pengembangan ekspor. "