Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan dokumentasi yang ada, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976,1996, 2002 dan terakhir di tahun 2007 ini. Banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002 dan 2007 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional dan perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun.Mencermati persoalan banjir di DKI Jakarta, paling tidak harus meliputi aspek teknis dan non teknis seperti, aspek kelembagaan, pendanaan penegakan hukum dan sosial (kesadaran masyarakat) yang harus dirumuskan bersama-sama stakeholders. Terjadinya banjir yang disertai dengan peningkatan dampak secara berulang kali mengisyaratkan pengelolaan lingkungan hidup di DKi Jakarta belum berjaian secara baik. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan kelembagaan yang terkait dengan pengendalian banjir belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah menjadi rutinitas di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep koordinasi antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir melalui pemahaman tentang: (1) Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta; (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKi Jakarta; (3) Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKl Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelltian ini, yaitu: (1) pengamatan melalui visualisasi; (2) pencocokan data dan wawancara; dan (3) telaah pustaka. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan arialisis interaktif dan strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT).Dari hasil penelitian ini ditarik suatu kesimpulan:1. Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi 2 (duo), yaitu: pertama, peran yang bersifat struktural (teknis), dengan menekankan pada pendekatan pembangunan secara fisik dan berkenaan langsung dengan sistem tata air seperti: mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul; merendahkan elevasi muka air banjir dengan normalisasi, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi; memperkecil debit banjir dengan waduk, waduk retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi; mengurangi genangan dengan polder, pampa dan sistem drainase. Kedua, pengendalian banjir yang bersifat non struktural (non teknis), seperti peringatan banjir lebih dini; resettlement penduduk di dataran banjir dan sempadan sungai; restorasi (penataan ruang), reboisasi dan penghijauan kawasan penyangga; penyuluhan anti pentingnya potensi sumberdaya air (situ, sungai, dan mata air); pengentasan kemiskinan; manajemen pengendalian limbah (domestiklindustri); dan penegakkan hukum. Kedua bentuk peran tersebut saling terkait dan mendukung, namun kenyataanya peran yang bersifat struktural lebih dominan. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta yang masih bersifat struktural (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (structural approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal.2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta belum efektif, karena berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, selain itu juga disebabkan karena sifat koordinasinya interrelated, artinya koordinasi antar lembaga yang tingkatannya sama, tetapi secara fungsional berbeda namun satu dengan yang lain bergantungan atau mempunyai kaitan baik ekstem maupun ekstem.3. Unsur-unsur yang berpengaruh secara internal, adalah (a) eksistensi organisasi perangkat daerah DKI Jakarta; (b) adanya kegiatan pengendalian banjir; (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; (d) dukungan sarana dan prasarana pengendalian banjir; (e) anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta; (f) tidak adanya forum yang menjembatani koordinasi antar lembaga yang terkait; (g) koordinasi antar lembaga belum berjaian efektif; (h) peran kepemimpinan tidak berjalan dengan baik; (i) lemahnya penegakan hukum; (j) budaya kerja aparatur. Secara eksternal, yaitu (a) berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (b) keterlibatan sektor publiklswasta; (c) adanya program tahunan kali bersih (Prokasih); (d) terjadinya siklus tahunan banjir; (e) perubahan tata guna lahan dan tata ruang; (f) meningkatnya populasi penduduk DKI Jakarta; (g) minimnya kesadaran masyarakat; (i) permasalah banjir di DKI Jakarta bersifat lintas wilayah.Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya kesamaan persepsi antar stakeholder, terutama mengenai defenisi banjir; periode ulang banjir; dataran banjir; babas banjir; bantaran sungai; dan sempadan sungai; (2) lmplementasi kebijakan tata ruang secara konsisten dan pemberlakuan peraturan secara ketat; (3) perlunya pengendalian banjir secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (restorasi ekologi); (4) pengendalian banjir yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum, dan aspek sosial perlu dirumuskan secara bersama-sama; (5) mengefektifkan situ-situ, sumur resapan dan drainase kota; (6) mengefektifkan program kali bersih (Prokasih); (7) resetllernent penduduk pengokupasi bantaran sungai; (8) koordinasi antar lembaga perlu diwadahi dalam suatu forum; dan (9) hasil penelitian ini perlu ditindak-lanjuti melalui penelitian secara komprehensif.

---

Based on the existing documents, Jakarta have had several floods in 1621, 1654 and 1918, and then in 1976, 1996, 2002 and the last of 2007. Floods in Jakarta occurred in 1996, 2002 and 2007 were not only stroke the city entirely; they were also national tragedy catching the eyes of the world. The big flood is believed to be relapsed once every five years.Studying the problems of flood in Jakarta, shall also includes technical and non-technical aspects, as well as institutional aspect, law enforcement funding, and social aspect (the community awareness) which shall collectively formulate by stakeholders. The flood occurrence which concurrent with the increase of impact indicates so many times that life environmental management in DKi Jakarta has not performed well yet. One of the indications is shown by flood management-related institutions that have not been able yet to settle the flood problem which has already been routine occurrence in Jakarta. Therefore, the aim of this research is to arrange the concept of coordination between flood management-related institutions by comprehending on: (1) The role of institutions associated with flood control in Jakarta; (2) The implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta (3) The elements which is effecting the implementation of institutions coordination associated with flood control in JakartaThis research is using analytical descriptive method. There are three instruments used in this research; i.e.: (1) Observation through visualization; (2) The matching of data and interview; and (3) Library Research. The data obtained then was analyzed using interactive and strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis.There is conclusion withdrawn from the research.first, the role of institutions associated with flood control in Jakarta can be differentiated into 2 (two), i.e.: first, structural (technical) role, by emphasizing on physical development approach and is directly concerned to water management system as well as: avoiding flood up to certain .height to the embankment, lowering the elevation of flood water surface by normalization, waterway diversions, flood channeling and interconnection; decreasing water dimension with dam, flood retention dam, channel flood and interconnection; decreasing inundation with polder, pump, and drainage system. Second, non-structural (non-technical) flood management, as well as flood early warning system; resettlement of the inhabitant dwelling on flood area and riverbank, restoration (spatial arrangement); reforestation of sustaining area; counseling on the importance of water resources (lake, river, and water spring); poverty annihilation; domestic/industrial waste management; and law enforcement. The both roles are inter-connected and inter-sustained, however the fact is that the structural role is dominating. various structural approaches of KI Jakarta Government are still not entirely able to overcome re-occurring flood problem. Therefore, the flood management which usually conducted solely by physical development (structural approach) shall be synergized by non-physical development (non-structural approach) which is providing wider space for community participation to reach more optimum results.Second, the implementation of coordination among institutions associated with flood control in Jakarta has not been effective yet, since it come from the main duty and different function, in addition, it is also caused by interrelated coordination, which means that coordination of inter-institutions in the same level, but functionally different with interdependent nature or having both intern and extern relation.Third, the elements which internally affected, i.e. (a) the existence of DKI Jakarta regional apparatus organization; (b) the presence of-flood-management activities; (c) availability of quality human resources; (d) support of flood management facilities and infrastructure; (e) DKI Jakarta regional budget and expense; (f) the absence of forum relating inter-related institution coordination; (g) ineffectiveness of inter-institutional coordination; (h) leadership role which is not funning well; (i) the weakness of law enforcement; (j) apparatus work behavior. Externally, i.e. (a) the effective of Act Number 32 of 2004 regarding Regional Government and Act Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between Central and Regional Government; (b) involvement of private/public sector, (c) existence of annual clean river program (Prokasih); (d) occurrence of annual flood cycle; (e) alteration of land use and spatial arrangement; (f) increase of DKI Jakarta inhabitant; (g) low level of community awareness; (i) the flood problems in DKI Jakarta which still have cross-area in nature.The suggestions proposed in this research are: (1) the needs of similar perception between stakeholders, especially on flood definition, flood periodic occurrence, flood area; flood free area, riverbanks, and riverside; (2) implementation of spatial arrangement policy consistently and effecting tight regulation; (3) the needs of integrated flood management in a unity of river stream area (ecologic restoration); (4) flood management covering technical, institutional, funding, law enforcement aspects, and social aspect shall be collectively formulated; (5) make effective of lakes, absorbent wells and urban drainage; (6) make effective of clean river program (Prokasih); (7) resettlement of inhabitant occupying riverbanks; (8) inter-institutional coordination shall be accommodated in a forum; and (9) the result of this research shall be followed up through comprehensive research."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk dan perkotaan Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan akan air juga menjadi tinggi. Mayoritas masyarakat merasakan pengurangan debit air akibat tingginya ketergantungan pada air tanah permukaan dan baru 5-9% masyarakat yang mendapat akses air bersih dari PDAM/SPAM. Ancaman defisit air akan terus meningkat, mengingat keberadaan air tanah sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, tutupan lahan, dan aktivitas manusia. Riset ini menganalisis tingkat risiko ketersediaan air di Tangerang Selatan. Riset ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan survei di masyarakat. Hasil riset menunjukkan terjadi peningkatan defisit air sejak tahun baseline 1981-2014 dan meningkat pada tahun proyeksi 2015-2045 diikuti dengan peningkatan tingkat bahaya di sebagian wilayah Tangerang Selatan. 3,7% kelurahan diproyeksi mengalami risiko defisit air esktrim tinggi. Sejumlah rencana aksi adaptasi dan mitigasi diusulkan untuk menghadapi dan mengantisipasi ancaman risiko defisit air yang lebih parah di masa mendatang.

---

ABSTRACTThe high population and urban growth in South Tangerang City has caused the high demand for water. The majority of inhabitants have felt the decrease of water flow due to high dependency on surface groundwater as only 5-9% of the inhabitants have access to water supplied by PDAM/SPAM. The threat of water deficit will continue to increase considering that the groundwater supply is highly influenced by climate variability, land cover change and human activities. This research aims to analyse the risk level of water supply in South Tangerang. The research uses quantitative and qualitative methods carried out through observation, interviews and community survey. Research results show that an increase in water deficit has been in place since baseline years 1981-2014 and increasing at the projection years 2015-2045, which will be followed by increasing hazard level in several areas of South Tangerang. As many as 3,7% of wards are projected to be exposed to extremely high risk of water deficit in the future. A number of adaptation and mitigation actions are put forward facing and anticipating the worsened water deficit threat in the future."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung menuntut perkembangan dibidang pendidikan. Pengaruh Iangsung perkembangan tersebut adalah menuntut kesesuaian isi dan materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pendidikan. Pengaruh tidak langsung telah menyebabkan perkembangan pola kehidupan masyarakat yang selanjutnya menimbulkan problema baru yang menuntut pemecahan dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan baru yang akan dikembangkan melalui pendidikan.Salah satu program pendidikan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) adalah Program Warintek (Warung Informasi Teknologi) yang bertujuan agar peserta didik yang terdiri atas siswa SMU/SMK mempunyai pengetahuan, sikap, dan kesadaran tentang lingkungan hidup akan menjadi generasi yang tangguh dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai itu mereka perlu dibina dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup agar dapat berperliaku selaras dengan alam lingkungannya.Penelitian ini dilakukan di SMU AL Bayan Sukabumi yang termasuk kategori SMU/ Pesantren unggulan binaan BPPT, SMK I Jenderal Soedirman yang merupakan binaan Warintek -Ristek dan SMK/ STM Bekasi yang bukan merupakan binaan. Pengajuan Warintek dari kalangan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari tahun 2000-2006 hanya ketiga sekolah yaitu I SMA (SMU A1-Bayan) dan 2 SMK (SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo). Diharapkan dengan masuknya Warintek ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas membuat keterkaitan dari siswa-siswa dari sekolah lain untuk mengajukan Warintek. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan: Menganalisis respon siswa terhadap informasi yang terkandung dalam basis data Warintek oleh siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dan mengevaluasi faktor- faktor yang mempengaruhi respon siswa terhadap basis data Warintek.Penelitian ini berguna untuk terciptanya beberapa siswa Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan yang sadar dan menghargai informasi iptek dengan jalan terbentuknya layanan informasi terpadu, tersedianya basis data Warintek yang bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan, bahan penyusunan Kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam kegiatan Warintek.Berdasarkan hasil penelitian dengan skoring terhadap kusesioner yang telah dibeaikan terhadap 30 siswa AL Bayan, dapat dijelaskan sebagai berikut: respon siswa terhadap Sosialisasi CD, TTG Kemudahan Akses Program Menarik Sikap Proaktif Ketersediaan Hadware Manfaat CD TTG Bahasa CD TTG, adalah cukup. Berdasarkan hasil skoring terhadap kusesioner yang telah diberikan terhadap 30 siswa PB Soedirman, dapat dijelaskan sebagai berikut: respon siswa terhadap Sosialisasi CD, TTG Kemudahan Akses Program Menarik Sikap Proaktif Ketersediaan Hadware Manfaat CD TTG Bahasa CD TTG adalah cukup. Hasil skoring terhadap kusesioner yang telah diberikan terhadap 30 siswa Walisongo, dapat dijelaskan sebagai berikut: respon siswa terhadap sosialisasi CD, TTG Kemudahan Akses Program Menarik Sikap Proaktif Ketersediaan Hadware Manfaat CD TTG Bahasa CD TTG adalah cukup. Hasil skoring terhadap kusesioner yang telah diberikan terhadap 90 siswa SMA dan SMK, dapat dijelaskan sebagai berikut: respon siswa terhadap Sosialisasi CD, TTG Kemudahan Akses Program Menarik Sikap Proaktif Ketersediaan Hadware Manfaat CD TTG Bahasa CD TTG adalah cukup.Respon siswa Al Bayan terhadap sosialisasi penggunaan Basis Data Warintek dinilai cukup, artinya siswa dapat memahami informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam Basis Data Warintek. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaann sumber daya waktu yang memadai dengan sistem pendidikan yang menuntut siswa tinggal di asrama. Respon siswa SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi terhadap sosialisasi, dinilai kurang, artinya siswa tidak banyak memahami memahami informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam basis data Warintek. Hal ini dipengaruhi keterbatasan sumber daya waktu yang tersedia. Siswa berada di sekolah dengan waktu terbatas, hanya pada jam sekolah. Respon siswa Al Bayan terhadap kemudahan akses penggunaan Basis Data Warintek dinilai cukup, artinya setiap siswa dapat mudah akses memahami informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam Basis Data Warintek. Hal ini dipengaruhi ketersedian fasilitas teknologi komputer yang memadai (20 PC pada 1 lab komputer) dan jumlah siswa perkelas yang dibatasi hanya 24 orang. Ratio fasilitas komputer terhadap siswa 20/24 = 0, 83. Respon siswa SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi terhadap kemudahan akses penggunaan Basis Data Warintek dinilai kurang, siswa harus bergantian menunggu penggunaan komputer (kurang dari 5 PC) dan jumlah siswa perkelas 30 orang. Ratio fasilitas komputer terhadap siswa 5130 = 0,16 terhadap komputer. Respon siswa AI Bayan terhadap program Basis Data Warintek, menyatakan informatif , artinya siswa menilai informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam Basis Data Warintek, bersifat pengetahuan semata. artinya siswa menilai informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam Basis Data Warintek, bersifat pengetahuan semata. Hal ini dipengaruhi latar belakang sistem kurikulum pendidikan SMA Al Bayan yang lebih menekankan pada pemahaman lima. Respon siswa SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi terhadap basis Data Warintek, menyatakan aplikatif, artinya siswa menilai informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam Basis Data Warintek, tidak hanya informasi pengetahuan semata, tetapi juga memberikan inspirasi bagi siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi latar belakang sistem kuriklum pendidikan SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi yang menekankan pada praktek suatu ilmu.Respon siswa Al Bayan terhadap CD TTG cukup baik, ini terlihat waktu mengakses basis data lebih banyak, dikarenakan siswa AI Bayan tinggal di asrama sehingga tidak mempunyai kendala dalam mengakses CD TTG tersebut. Respon SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi cukup baik meskipun waktu dalam mengakses memiliki keterbatasan tetapi respon dari kedua siswa SMK tersebut dalam mengakses CD TTG intensitasnya cukup baik. Respon siswa Al Bayan terhadap hadware bagi penggunaan Basis Data Warintek dinilai cukup, artinya siswa termotivasi mengeksplorasl menjajal penggunaan fasilitas hardware yang tersedia pada komputer, guna mempelajari berbagai perkembangan teknologi informasi.. Hal ini dipengaruhi ketersedian teknologi hardware yang cukup up to date (PC menggunakan teknologi Pentium IV, terdapat CD/DVD Rom, kapasitas memori 128 MB). Respon siswa SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi terhadap hardware bagi pengunnan Basis Data Warintek kurang, artinya siswa tidak banyak mengeksplorasi/ menjajal penggunaan fasilitas hardware yang tersedia pada komputer, guna mempelajari berbagai perkembangan teknologi informasi. Hal ini dipengaruhi teknologi hardware yang kurang up to date (Pentium II, tidak ada CD-Rom, Kapasitas memori 32 MB).Respon siswa Al Bayan terhadap Manfaat CD TTG, menyatakan bermanfaat bagi pengetahuan, artinya siswa menilai informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam Basis Data Warintek, bermanfaat bagi penambahasan wawasan pengetahuan semata, artinya siswa menilai informasi teknologi terapan yang terdapat di dalarn Basis Data Warintek, bersifat pengetahuan semata. Hal ini dipengaruhi latar belakang sistem kuriklum pendidikan SMA Al- Bayan yang lebih menekankan pada pemahaman ilmu. Respon siswa SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi terhadap basis data Warintek, menyatakan aplikatif, artinya siswa menilai informasi teknologi terapan yang terdapat di dalam basis data Warintek, dapat dgunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi inspirasi dalam menciptakan peluang pekerjaan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi latar belakang sistem kuriklum pendidikan SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi yang menekankan pada praktek suatu ilmu. Respon siswa AI Bayan, siswa SMK PB Soedirman dan SMK Walisongo Bekasi terhadap bahasa yang digunakan, menyatakan cukup dipahami. Hal ini karena bahasa yang digunakan bahasa Indonesia.Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: respon siswa terhadap informasi yang terkandung dalam basis data Warintek oleh siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejur uan adalah cukup, faktor- faktor yang mempengaruhi respon siswa terhadap basis data Warintek adalah sosialisasi CD TTG, kemudahan akses, program yang menarik, sikap proaktif, ketersediaan hardware, manfaat dan bahasa CD TTG. Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang ada maka saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:aspek sosialisasi CD TTG dirasakan kurang oleh siswa, dikarenakan waktu yang kurang disebabkan keterbatasan sumber daya waktu yang tersedia. Siswa berada di sekolah dengan waktu terbatas, hanya pada jam sekolah. Namun demikian. kelanjutan program ini tidak harus memperhatikan kategori sekolah penerima. Baik sekolah ungguan maupun sekolah reguler terbukti memperoleh manfaat dari program Warintek, meskipun sajian CD Teknologi Tepat Gana dirasakan telah dapat dipahami dengan baik oleh responden namun bentuk sajian yang lebih menarik perlu ditingkatkan misalnya dalam bentuk interaktif Hal tersebut sesuai dengan bebarapa maksud dan tujuan Warintek yaitu 1) Mendekatkan informasi iptek sampai ke semua lapisan masyarakat yang ada di kota maupun di daerah (termasuk siswa); 2) Mempersiapkan masyarakat sadar akan pentingnya informasi iptek untuk mendukung berbagai kegiatan dalam aspek kehidupan, khususnya mendukung belajar dan mengajar dan inovasi dalam penelitian; 3) Mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat dengan informasi iptek, antara lain: informasi publik untuk meningkatkan bidang iptek dan produk Litbang ke daerah terutama kalangan perguruan tinggi, sehingga kualitas karya ilmiah di daerah meningkat; 4) Membuka pandangan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, memperkuat dan menyelamatkan peninggalan budaya.

---

ABSTRACT

The development of science and technology requires progressive education, both directly and indirectly. The direct impact of the development is the need for appropriate teaching and learning materials and subjects while the indirect influences include changing lifestyle. Such change creates new problems that require scientific solutions as well as new capacities and skills which are possible through education.

One of many environmental education programs run by the State Ministry of Research and Technology (KNRT) is Warintek (technological information center), It aims at providing senior high school students with environmental knowledge and awareness, and imparting the right attitude to make them a tough young generation that respects and cares about the environment.

The research took place at SMU Al Bayan Sukabumi (a BPPT-supported elite school), SMK I Jenderal Soedirman (a school under the auspices of Warintek-Ristek) and SMKISTM Walisongo Bekasi. Proposals requesting Warintek program came only from 1 senior high school (SMU Al-Bayan) and 2 vocational schools (SMK PB Soedirman and SMK Walisongo). It is expected that current participation by these schools would eventually Iead other schools to accept and implement the program.

Based on the above issues, the research: analyzed senior high/vocational students' responses to information contained in the Warintek database and evaluated factors affecting these students' responses. It would help educate a number of students to value and be aware of the significance of scientific and technological information. Following the research, integrated information service centers could be established to provide useful Warintek database that senior high/vocational students would easily understand and that the State Ministry of Research and Technology would use to make related policies.

Scoring of questionnaires completed by 30 students _ of Al-Bayan came up with the following results: students' response to socialization of CD on effective technologies, ease of access, program's attractiveness, student proactive attitude, hardware availability, CD benefits and the language used were quite good. Scoring of questionnaires completed by 30 students of PB Soedirman came up with the following results: students' response to socialization of CD on effective technologies, ease of access, program's attractiveness, student proactive attitude, hardware availability, CD benefits and the language used were quite good. Scoring of questionnaires completed by 30 students of Walisongo came up with the following results: students' response to socialization of CD on effective technologies, ease of access, program's attractiveness, student proactive attitude, hardware availability, CD benefits and the language used were quite good. Consequently, scoring of questionnaires completed by 30 students of Walisongo came up with the following results: students' response to socialization of CD on effective technologies,. ease of access, program's attractiveness, student proactive attitude, hardware availability, CD benefits and the language used were quite good.

The score of quite good for Al-Bayan students' response to socialization of Warintek database showed that they understood the information on applied technologies found on the database. The time available to these students due to the fact that they were required by the school to live in boarding houses was responsible for the score. Students of SMK PB Soedirman and SMK Walisongo Bekasi gave poor responses to the database socialization, meaning that they knew little about the information on applied technologies found on the database. This was mainly due to limited time available to them. Students were at school only during school hours.

Al-Bayan students' response to ease of access to Warintek database gained a score of quite good. We can see from the score that each student could easily access the information on applied technologies in the Warintek database. Influencing factors include adequate facilities (there were 20 PCs in 1 computer lab) and limited per-class number of students (24). The student-computer ratio was 20/24 = 0.83. Students of SMK PB Soedirman and SMK Walisongo Bekasi had poor scores with respect to ease of access to Warintek database because a class of 30 students had to take turns to use the available (5) PCs. The student-computer ratio in each school was 5/30 = 0.16.

Students of Al-Bayan said that the Warintek database program was informative. They saw the information on applied technologies as purely science. The reason for this was that the school curriculum focused more on understanding science. Students of SMK PB Soedirman and SMK Walisongo Bekasi said that the Warintek database program was applicable. The information also inspired these students to use the technologies in daily lives. The reason for this was that their systems emphasized application of science.

Al-Bayan students' response to the Effective Technologies CD was quite good, as seen from a great deal of time used by them for accessing the database. More time was available to them because they lived in boarding houses, and they had no difficulties with regard to access. Responses given by students of SMK PB Soedirman and SMK Walisongo Bekasi were also quite good despite limited access time.

AI-Sayan students' response to hardware availability was quite good, meaning that they were motivated to explore/try the computer facilities to learn various information on technologies. Factors influencing the favorable score included up-to-date hardware (PCs with Pentium IV technology, CD/DVD-ROM, 128MB memory). Responses given by students of the other two schools were poor because they had only limited opportunities to explore/try the computer facilities and learn various information on technologies. These schools provided computers which were not up-to-date (Pentium II, no CD-ROM, 32MB memory).

Al-Bayan students' saw CD on Effective Technologies as beneficial. They thought that the information on applied technologies in the Warintek database was purely scientific and useful to broaden scientific knowledge only. The reason for this was that the school curriculum focused more on understanding science. Students of SMK PB Soedirman and SMK Walisongo Bekasi said that the Warintek database infomnation was applicable. It can be applied in daily lives and it inspired these students to create livelihoods. The reason for this was that their systems emphasized application of science.

Students of SMU Al-Bayan, SMK PB Soedirman and SMK Walisongo Bekasi said that the language used, which was Indonesian, for making the CD was understandable.

The following conclusions were drawn after research data analysis: senior high/vocational school students' responses to information in the Warintek database were quite good, and factors influencing these responses included socialization of CD on effective technologies, ease of access, program's attractiveness, student proactive attitude, hardware availability, CD benefits and the language used.

Based on the data analyses and conclusions, recommendations had been made as follows: students felt that the socialization of effective technologies CD was inadequate due to limited available time. Students were at school only during school hours. However, the Warintek program can proceed, and implementation of the future program should not be based the category of recipient schools - the current program serves both special and regular schools. Respondents could properly understand the CD on Effective Technologies, but improvements can be made - e.g. by using interactive presentation - to meet Warintek program's aim and objectives: I) bring information on science and technology closer to all community levels (including students), both in urban and rural areas; 2) make people aware of the. significance of information on science and technology to help them carry out various activities in all aspects of life, particularly to support teaching and learning process and research innovation; 3) promote information on science and technology and familiarize the public with such information including that capable of promoting science and technology as well as research and development products to tertiary educational institutions in small cities or rural areas to improve their scientific works; 4) make people aware that information technology is vital in the promotion of people's socio-economic well-being and save national and local cultural heritage."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pascabencana Erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari orang-orang yang terkena dampak bencana, pejabat pemerintah pusat dan daerah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian kemudian diproses berdasarkan prosedur untuk analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terus terjadi, relokasi  serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan  content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi. Pendekatan implementasi kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja, namun melalui pendekatan yang tidak biasa atau perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.Analisis menggunakan konsep Grindle, factor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan  yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.. Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah  dan pusat.Dalam model Grindle butir yang berkaitan dengan kualitas isi (content) kebijakan belum terakomodasi. Selain itu Model Grindle menganalisis hanya untuk satu siklus program yang direncanakan (cycling arrangement),belum mengakomodir siklus program yang berulang. Sedangkan dari aspek context of policy adalah institution and regime characteristic mempengaruhi implementasi karena terjadi dualism dalam penanganan berkaitan dengan birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

The aims of this study is to identify the variables that influence the implementation of the Sinabung Eruption post-disaster policy and analyze its implementation using the Grindle model. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster victims, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster-affected individuals, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data is then analyzed on the basis of qualitative research procedures.

The results of this study are that post-disaster policy implementation has been delayed due to ongoing eruptions, relocation and funding and mechanisms. The implementation problem is due to unclear and detailed policy content regarding the start of the recovery process and also the policy content regarding the relocation policy.

The approach to implementing a recovery policy must be seen not as a regular administrative event, but through an unusual approach or a political approach so that there are exceptions to the content of policies from several existing regulations. The analysis uses the concept of Grindle, the factor which has the most influence from the aspect of content of policy is the variable affected interest, the different interests in relocation between the disaster victims, the government and the community. Adequacy of funds and mechanisms that cannot be met by the regional and central government.

In the Grindle model the items relating to the quality of the content have not been accommodated. In addition, the Grindle Model analyzes only for one planned program cycle (cycling arrangement). Not to accommodate the repetitive program cycle. While from the context of policy aspect, institution and regime characteristics influence implementation because there is a dualism in handling related to bureaucracy between the central government and regional governments."

"ABSTRAKDisertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACTThis dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."

"Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia.

---

This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia."