Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan manusia dan pembangunan yang selalu didambakan, sering mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, yang disebut telah terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran sebagai hasil suatu perbuatan yang merugikan orang/pihak lain, secara hukum (perdata) harus dipertanggung jawabkan dengan sejumlah ganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Pembahasan mengenai masalah tanggung jawab ganti kerugian pencemaran lingkungan hidup ini meliputi baik segi sistemnya, segi pembuktiannya, segi tujuan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan, segi proses penentuan besarnya ganti kerugian dan besarnya yang mungkin diberikan kepada penderita pada masing-masing system tanggung jawab ganti kerugian tersebut.

---

"

"ABSTRAKpemerintah sekarang ini, maka peranari Perusahaan UmumListrik Negara (Perum Listrik Negara) sangat penting oleh karenapembangunan kelistrikan ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat pedesaan maupun kota serta mendorong da.nmerangsang kegiatan ekonomi.Perusahaan Listrik Negara didirikan denganPemerintah No : 19 tahun 1965 bersambung dengan PP No :1969 dan PP No : 30 tahun 1970 yang kemudian ditegaskanmenjadi Perusahaan Umum Listrik Negara.Peraturan11 tahunstatusnyaBertitik tolak dari Peraturan Mentri PUTL No : 024/PRT/1978 tentang syarat-syarat Penyambungan Listrik terlihatkedudukan . hukum pelanggan sangat lemah sekali karena tidakmemperlihatkan hak-haknya kalau seandainya pihak pelanggantersebut dirugikan, umpamanya pembebanan rekening yang terlalubesar, terlalu sering listrik mati atau votasenya turun naik,sehingga listrik yang seharusnya sebagai penunjang pembangunanmalah sebaliknya membuat kegelisahan dalam masyarakat, akibatnyaterjadi penuntutan-penuntutan hak kepada pihak Perum ListrikNegara. Terjadinya penuntutan hak-hak yang sering menimbulkankegelisahan dalam masyarakat, memaksa kita untuk mengkaji apahakekat dari bentuk persetujuan antara pelanggan listrik denganpihak Perum Listrik Negara. Jika kita menelitinya maka menurutSistimatika Burgerlijk Wet Boek (BW) bentuk dari persetujuanadalah persetujuan campuran antara persetujuan sewa-menyewa danjual beli serta pemberian jasa dimana persetujuan jual beli lebihmenonjol. Essentialia ·dari persetujuan jual beli adalah harga danpemaka ian kwh meter.Jadi masalahnya adalah bagaimana usaha-usaha peningkatanpelayanan listrik oleh pihak Perum Listrik Negara dapat mencapaisuatu tara£ dimana sebagian besar masyarakat Indonesia khususnyaJakarta dapat menjadi pelanggan listrik yang patuh akanketentuan-ketentuan dari pihak Perum Listrik Negara disatu pihakdan dilain pihak Perum Listrik Negara dapat melayani paralangganannya dengan sebaik mungkin.

---

"

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka semua hak penguasaan atas tanah yang berasal dari konsepsi hukum Barat telah hapus dan diganti dengan hak-hak penguasaan yang baru. Salah satu diantara hak penguasaan yang dihapuskan itu adalah bezit atas tanah. Namun dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lain, baik yang terdapat dalam UUPA maupun dalam Buku II KUH Per data, bezit atas tanah ini mempunyai beberapa keistimewaan: a. Bezit atas tanah bukanlah suatu hak yuridis yang pemegangnya memiliki surat bukti hak, melainkan suatu keadaan yang tampak keluar dirnama si pemegang berperan seolah-olah sebagai pemilik yang sah. b. Dari segi lain, pemilik yang sah atas sebidang tanah bisa jadi adalah bezitter itu sendiri dan ia dapat menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai bezit untuk melindungi haknya dari gangguan orang lain. Dengan demikian, sebagian dari keten tuan-ketentuan mengenai bezit merupakan "isi” dari suatu hak atas tanah. UUPA memperkenalkan hak milik baru atas tanah sebagai penggaBti hak milik (eigendom) yang terdapat dalam KUH Perdata. Namun sampai sekarang mengenai hak milik baru ini belum ada pengaturan selanjutnya dalam bentuk Undang-undang hak milik yang menentukan seberapa luas dan dalamnya hak milik tersebut. Oleh sebab itu, dengan mendasarkan diri pada Pasal 56 UUPA, bisa saja ketentuan-ketentuan yang menyangkut eigendom sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal KUH Perdata diberlakukan kembali dan sebagian diantaranya adalah ketentuan-ketentuan mengenai bezit atas tanah ini, khususnya yang menyangkut perlindungan hukum baik terhadap pemilik yang sah maupun terhadap bezitter yang jujur. Di dalam skripsi ini, penulis menooba melihat kemungkinan pemberlakuan ini, khususnya dalam sengketa- sengketa pemilikan tanah yang bersifat perdata. Untuk itu di dalam skripsi ini penulis turut melampirkan sebuah Putusan Mahkamah Agung Pepublik Indonesia atas sebuah perkara sengketa pemilikan tanah. Dalam putusan tersebut tampak jelas perlindungan terhadap bezitter tanpa mempersoalkan hak milik yang sebenarnya ada pada siapa. Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa ketentuan mengenai bezit atas tanah (tetapi tidak semuanya) yang masih perlu dipertahankan. Penulis juga menyarankan agar ketentuan-ketentuan yang dianggap masih dapat dipertahankan itu sebaiknya turut dipertimbangkan dalam penyusunan Undang-undang hak milik yang akan datang. "

"ABSTRAKLembaga Leasing khususnya. Financial Leasing baru dikenal di Indonesiapada awal tahun 1974 yang berasal dari Negara AmerikaSerikat yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Perkembangan lembaga ini di Indonesia demikian cepat, hal inimudah dipahami karena dev/asa ini tidak sedikit perusahaanyang mendapat kesulitan di dalam memperoleh sumber keuanganuntuk capital equipment,Sebagai lembaga baru sudah barang tentu landasan hukum tidak dapat diketemukan di dalam'Hukum Perdata Positipdi Indonesia. Namun demikian mengingat peranan lembaga leasing ini cukup besar didalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, maka Pemerintah pada tanggal 7 Pebruari197k menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan ,Perdagangan dan Industri Nomor Kep. 122/MK/IV/2/197^> No -mor 32/MK/SK/2/197A-> Nomor 30/KPB/I/197^ ten tang PerizinanUsaha Leasing, disusul kemudian dengan Peraturan-peraturan.pelaksanaan. Dari pasal 1 Surat Keputusan Bersama tersebutdiperoleb pengertian mengenai leasing, yang dapat disimpulkan sebagai salah satu metode pembiayaan barang modal yangdipergunakan perusahaan lessee ( pemakai barang modal ) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala kepadapihak lessor ( penyedia dana ) disertai hak pilih ( optie))untuk membeli barang modal atau memperpanjang waktu leasing setelah kontrak berakhir.Bagi lessor dalam suatu Financial Leasing,tujuan utamanyaadalah memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan-untuk pembiayaan penyediaan barang yang di lease dengankeuntungan, Sedangkan bagi pihak lessee adalah mendapatkanpembiayaan untuk penambahan peralatan tanpa adanyakeinginan untuk memiliki sendiri barang modal tersebut kecualiapabila lessee melaksanakan hak opsi membeli barangmodal setelah berakhirnya perjanjian leasing. Pemilikan barang yuridis atas barang modal tetap berada ditangan pihaklessor, sedangkan pemilikan ekonomis sepenuhnya berada ditangan pihak lessee.Didalam Financial Leasing ini, pihak lessor mempu -nyai resiko yang lebih besar bertalian dengan barang modalyang dilease jika dibandingkan dengan pihak lessee,Hal inimudah dipahami karena penguasaan fisik atas barang , modalyang dilease berada sepenuhnya ditangan pihak lessee.Yang menjadi permasalahan bagi pihak lessor . adalahbila pada v/aktu pelaksanaan kontrak leasing, pihak ; lesseemelakukan v/anprestasi, terjadi kepailitan, penangguhan pembayaran, kerusakan atau hilangnya atas barang modal yangdi lease, penyitaan ataupun penyerahan barang kepada pihakketiga.Untuk mencegah kerugian-kerugian yang akan -timbuldi pihak lessor maka menurut penulis perlu diterapkannya -lembaga jaminan didalam perjanjian Financial Leasing inisama halnya dengan jaminan-jaminan untuk kredit perbankan,yakni berupa jaminan kebendaan, jaminani perorangan/perseroan mengingat kepemilikan yuridis atas objek barang leasingbelum cukup kuat.

---

"

"Menurut Teori lembaga somasi pasal 1238 KUHPerdata merupakan teguran atau peringatan kepada pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan prestasi itu harus dipenuhi. Dalam praktek ternyata tidak hanya itu saja akan tetapi juga dalam hal dimana penentuan prestasi telah dikukuhkan sebelumnya. Oleh seruan No. 3/1963, lembaga somasi ini telah dihapus namun dalam praktek pengadilan masih banyak dipergunakan. Menjelang pembentukan hukum Nasional yang akan datang disarankan lembaga somasi oleh penulis agar tetap dipakai oleh karena somasi ini merupakan peringatan lalai dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dinyatakan lalai."