Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jessica Aulia
Strategi transnational advocacy network dalam advokasi terhadap qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat = Transnational advocacy network strategy in the case of advocacy against qanun Aceh no. 6 year 2014 on islamic criminal law / Jessica Aulia
"ABSTRAK
Tulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran hakasasi manusia terkait penerapan Qanun Jinayat hukum pidana di Aceh yang telahberlangsung sejak tahun 2012 dan telah diformalkan sejak tahun 2014. Tesis inimenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan jejaring advokasitransnasional yang dilakukan oleh NGO lokal, nasional dan internasional untukmenghapus praktik Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara dan observasilangsung di Banda Aceh dan Sabang. Analisis kajian tesis ini menggunakan konsepTAN; pola bumerang oleh Keck dan Sikkink 1998 . Berdasarkan kerangkaanalisis TAN, ada empat strategi yang diterapkan dalam kasus ini, yaitu strategipolitik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategipolitik akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategistrategitersebut tidak efektif dalam kasus ini karena terhambat oleh berbagai faktorseperti kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemenelemenTAN, serta ketiadaan tokoh representatif yang menjadi ikon pada isu ini.Akibatnya, meskipun pola advokasi transnasional telah nampak di Aceh,keberadaan jejaring transnasional tersebut tidak berhasil mengadvokasikan prinsipHAM universal untuk menghapuskan praktik Qanun Jinayat. Jadi kesimpulan tesisini telah memberi kontribusi pada debat universalisme dan partikularisme bahwakekuatan faktor lokal mempengaruhi hasil akhir dari sebuah advokasi
ABSTRACT
This thesis explores the allegation of human rights violation regarding theimplementation of Islamic Criminal Law Qanun Jinayat in Aceh which has beenstarted in 2004 and formalized in 2014. This thesis analyzes the factors behind thefailure of transnational advocacy network done by local, national, and internationalNGOs in order to abolish the practices of Qanun Jinayat in Aceh. This qualitativeresearch combines literature research and field observation in Banda Aceh andSabang. Analysis in this research thesis is based on the concept of TAN boomerang pattern by Keck and Sikkink 1998 . According to the framework ofanalysis, there are four strategies in an advocacy, namely information politics,symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. It is found that suchstrategies are ineffective due to multiple problems such as complexity ofIndonesian law, difference in final objective of the elements of TAN, and lack oficonic representative figure as the front of the advocacy. In all, it can be concludedthat although the pattern of transnational advocacy has emerged in Aceh, presenceof such transnational network has not successfully advocated against thelegalization of Qanun Jinayat. In conclusion, this thesis has contributed to thedebate between universalism and particlularism that local factors may affect thefinal outcome of an advocacy."
Lengkap +
2018
T51615
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brianna Ruth Audrey
Properti Budaya dalam Konflik Bersenjata = Cultural Property in Armed Conflicts
"Konflik bersenjata adalah salah satu titik perubahan terpenting yang dapat ditemukan sepanjang sejarah umat manusia. Berbeda dengan konflik bersenjata di masa lalu yang bersifat simetris antar-negara, konflik bersenjata modern kini memiliki karakter yang lebih asimetris, mengikutsertakan aktor internasional non-negara, dan condong terhadap isu identitas. Terlepas dari transisi bentuk konflik tersebut, properti budaya selalu hadir dalam perang besar sehingga menandakan bahwa benda-benda bersejarah ini memiliki peran penting dalam konflik. Publikasi Konvensi Den Haag UNESCO 1954 juga mengkatalisasi rezim perlindungan properti budaya internasional yang kini terus menjadi bagian dari wacana perang modern. Dengan menganalisis 77 dokumen yang diakui Scopus menggunakan software VosViewer, paparan ini mengelompokkan empat tema inti yang ditemukan dalam perkembangan kajian Properti Budaya dalam Konflik Bersenjata menggunakan metode taksonomi. Tema-tema inti tersebut adalah (1) definisi properti budaya lintas budaya; (2) peran dan makna properti budaya dalam konflik bersenjata; (3) norma properti budaya dan etika perang lintas zaman, dan (4) tanggapan aktor internasional. Studi ini menunjukkan bahwa properti budaya sungguh memiliki nilai dan peran berlapis dalam konflik bersenjata, dan bahwa perlindungannya sangat penting di hadapan hak asasi manusia. Sayangnya, perbincangan tentang properti budaya dari masa kolonial, serta tulisan-tulisan dari negara jajahan dan source countries, masih tertutup oleh akademisi Barat. Terlepas dari semua terobosan signifikan dalam hukum properti budaya internasional, masih terdapat banyak hal yang dapat dikembangkan oleh rezim ini dalam menanggapi konflik bersenjata modern dan aktor-aktornya yang relevan. Penting bagi wacana ini untuk berkembang secara mandiri di luar kasus-kasus konflik bersenjata empiris.
Armed conflicts are one of society’s most defining points that can be found throughout history. Different with conflicts in the past that were more symmetric in nature and fought between nations, modern armed conflicts are now more asymmetric manner with the addition of non-state international actors and issues regarding identity. Despite this change, cultural property seems to always be present in big wars, hence signalling that these historical objects play an essential role in conflicts. The publication of UNESCO's 1954 Convention of Den Haag also catalysed the international cultural property protection regime that is now constantly part of the modern warfare discourse. By analysing 77 documents acknowledged by Scopus using a software called VosViewer, this exposé taxonomically identifies the four core themes found in the development of the Cultural Property in Armed Conflict study, namely: (1) the definition of cultural property crossculture; (2) the role and value of cultural property in armed conflicts; (3) cultural property norms and warfare ethics cross-periods, and (4) responses from international actors. This study shows that cultural property truly has multi-layered values and roles in armed conflicts, and that its protection is essential in the eyes of human rights. Unfortunately, conversations regarding cultural properties from the colonial eras, as well as writings from colonies and source countries, are still overshadowed by Western academicians. Despite all the significant breakthroughs in international cultural property law, there are still many ways that this regime can be further developed in responding to modern armed conflicts and their relevant actors. It is vital for this discourse to develop independently outside of the empirical armed conflict cases."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Brillianty Kartika Putri
Aktivisme BTS dan BTS ARMY yang Menggunakan Nilai Civic dalam Perjuangan Mewujudkan Inklusivitas: Sebuah Analisis dalam Konteks Tekno-Orientalisme = BTS and BTS ARMY's Fan Activism Based On Civic Values In the Struggle to Perform Inclusivity: An Analysis in the Context of Techno-Orientalism
"Aktivisme fans merupakan sarana yang dipakai fans untuk menyampaikan perhatiannya terhadap korporasi dan agensi pengelola produk budaya populer yang digemari fans tersebut. Namun, Jenkins (1992) melihat bagaimana media dan akademisi masih mencitrakan fans dari segi obsesi fans terhadap teks populer. Akan tetapi, penelitian Jenkins dan penelitian fan studies masih bias terhadap karya budaya populer Barat sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut terhadap pola aktivisme fans dari budaya populer non-Barat. Dalam mendalami kajian budaya populer non-Barat, tulisan ini mengkaji bagaimana aktivisme BTS dan BTS ARMY yang mampu membangun solidaritas global sebagai fokus kajian penelitian aktivisme fans dari karya budaya populer non-Barat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan ini menggunakan teori aktivisme fans oleh Henry Jenkins. Jenkins memaparkan bagaimana fans dapat dilihat sumbangsihnya dalam demokrasi dialog publik yang perlahan telah berkurang interaksinya di masyarakat. Dengan dialog yang diciptakan dalam komunitas fans, fans berusaha mengajukan komunitas sosial alternatif dimulai dari proses interpretatif fans terhadap suatu isu hingga diskusi atas nilai-nilai sosial yang tercermin dalam teks budaya populer. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat difokuskan pada isu transnasional yang terdiri atas White Paper Project dalam mengedukasi publik mengenai sejarah hubungan Korea dan Jepang, dukungan BTS dan BTS ARMY terhadap Black Lives Matter, serta dinamika BTS ARMY dalam mencari jalan keluar dalam problematika politik bisnis musik di Amerika Serikat. Penulis menemukan konteks tekno-orientalisme yang memproyeksikan citra masyarakat Asia dan budayanya sebagai objek dari ketakutan Barat dalam melihat kebangkitan kekuatan non-Barat. Penulis juga menggunakan tekno-orientalisme dalam mengisi celah riset terhadap fans yang memiliki bentuk yang beragam akibat dari berkembangnya teknologi.
Fan activism is a means used by fans to convey their concern for corporations and agencies that manage popular cultural products that fans like. However, Jenkins (1992) sees how the media and academics still view and perceive fans in terms of fans' obsession with popular texts. However, Jenkins' research and fan studies is still biased towards works of Western popular culture, so it is necessary to conduct further studies on the activism patterns of fans from non-Western popular culture. In exploring the study of non-Western popular culture, this paper examines how the activism of BTS and BTS ARMY is able to build global solidarity as the focus of research on fan activism from works of non-Western popular culture. To answer the research question, this paper uses the theory of fan activism by Henry Jenkins. Jenkins explained how fans can be seen for their contribution in a democratic public dialogue which has slowly reduced its interaction in society. With the dialogue created in the fan community, fans try to propose alternative social communities starting from the fan's interpretive process of an issue to discussion of social values ​​reflected in popular culture texts. In this research, the cases raised are focused on transnational issues consisting of the White Paper Project in educating the public about the history of Korean and Japanese relations, BTS and BTS ARMY's support for Black Lives Matter, as well as the dynamics of BTS ARMY in finding solutions to the political problems of the music business in the United States. The author finds the context of techno-orientalism which projects the image of Asian society and its culture as objects of Western fear in seeing the rise of non-Western forces. The author also uses techno-orientalism in filling the gap in research on fans who have various forms as a result of technological developments."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Elfa Safitri
Legitimasi Hacktivism sebagai Bentuk Aktivisme Digital dalam Melawan Invasi Rusia Terhadap Ukraina pada Tahun 2022 = Legitimacy of Hacktivism as a Form of Digital Activism Against Russian Invasion of Ukraine in 2022
"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hacktivism sebagai bentuk aktivisme digital yang dilakukan oleh IT Army dalam melawan invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong legitimasi dari hacktivism yang dilakukan oleh IT Army tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja etis untuk operasi peretasan sebagai kerangka analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hacktivism yang dilakukan oleh IT Army dalam melawan invasi Rusia terhadap Ukraina dapat dibenarkan karena adanya ancaman terhadap hak hidup masyarakat Ukraina yang dilakukan oleh Rusia. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh penyerangan jaringan digital yang dilakukan oleh IT Army kepada Rusia juga sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Namun, terdapat implikasi negatif yang tidak dapat dihindari dari hacktivism yang dilakukan oleh IT Army di mana pihak-pihak yang tidak terlibat dalam invasi yang dilancarkan oleh Rusia turut merasakan kerugian dari bentuk aktivisme digital tersebut, khususnya kerugian atas pelanggaran hak privasi yang menjadi bagian dari HAM.
This research discusses the implementation of hacktivism as a form of digital activism conducted by the IT Army against the Russian invasion of Ukraine in 2022. The purpose of this research is to analyze the factors that can encourage the legitimacy of hacktivism conducted by the IT Army. This research uses an ethical framework for hacking operations as its analytical framework. The results of this research indicate that the hacktivism conducted by the IT Army can be justified because of the threat against the right to life of the Ukrainian people conducted by Russia. The losses caused by the digital network attack conducted by the IT Army against Russia are also comparable to what Russia did to Ukraine. However, there are unavoidable negative implications of hacktivism carried out by the IT Army where parties who were not involved in the Russian invasion also feel the loss from this form of digital activism, especially the loss for violations of privacy rights which are part of human rights."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabilla Prita Fiandini
Agensi Manusia Heri Dono: Analisis Praktik Representasi Indonesia dalam Venice Biennale = Heri Dono's Human Agency: Practical Analysis of Indonesian Representation in the Venice Biennale
"Diskursus mengenai peranan struktur dan agensi menjadi salah satu perdebatan utama dalam Hubungan Internasional. Dua hal yang menyulitkan penemuan konsensus dalam perdebatan peran agensi dan struktur adalah konseptualisasi agensi yang semakin cair dan dalam waktu yang sama, dikritiknya status ontologis negara yang sering dianggap tidak problematis. Menanggapi itu, skripsi ini memperlihatkan interaksi agensi-struktur yang kompleks antara individu-negara: bahwa individu dapat menjadi agensi yang independen melalui praktik mereka, namun praktik tersebut tidak terpisah dari okupasi struktur internasional dan domestik. Skripsi ini megambil fokus kepada praktik representasi seniman Heri Dono. Heri Dono merupakan salah satu seniman Indonesia yang aktif melakukan pameran dan merepresentasikan Indonesia di kancah internasional. Heri Dono dalam masa berkaryanya terkenal sebagai salah satu seniman yang kritis terhadap fenomena sosial politik dan terkenal di dunia Internasional. Heri memupuk agensinya sampai ia akhirnya diundang ke Venice Biennale, salah satu ajang kesenian paling prestisius di dunia, secara independen di tahun 2003. Namun Internasionalisasi Heri Dono juga di satu sisi merupakan implikasi dari dinamika dunia seni rupa Internasional dan kebijakan kebudayaan Indonesia yang ambivalen pada tahun 1990an. Pada tahun 2015, Indonesia dan Heri Dono melakukan kolaborasi dalam membentuk representasi Indonesia di Venice Biennale melalui paviliun nasional Indonesia. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk menelusuri pemaknaan praktik representasi Heri Dono sebagai seniman Indonesia yang bergerak antara ruang domestik dan transnasional. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun agensi dapat bergerak secara independen namun aktualisasi agensi mereka tidak terlepas dari transformasi dan tuntutan dari struktur. Skripsi ini memakai konsep agensi Manusia dari Roland Bleiker yang melihat agensi manusia memiliki sifat taktis, temporal, dan diskursif. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah etnografi historis dengan tujuan untuk melihat bagiamana wacana kesenian internasional dan lokal berkontribusi kepada praktik dan pemaknaan representasi seniman terhadap negaranya.
Discourses on the role of structures and agency is one of the main debates in International Relations. Two things muddle the search for consensus in the debate regarding the role of agency and structure: the conceptualization of agency that are increasingly fluid and at the same time, the consideration of the problematic nature of state's ontological status. In this regard, this thesis aims to show a complex interaction between agency and structure in the case of individual-state relations: that individuals can become independent agencies through their practice, but the practice is not entirely separated from the inducement of international and domestic structures. This thesis takes a focus on the practice of the representation of artist Heri Dono. Heri Dono is one of the Indonesian artists who is active in exhibiting and representing Indonesia on the international art scene. Heri Dono in his tenure is well-known as one of the artists who is critical of the social-political phenomena and has established an international reputation. Dono fostered his agency until he was finally invited to participat in the Venice Biennale, one of the most prestigious arts events in the world, independently in 2003. But Heri Dono's internationalization on the one hand was an implication of the dynamics manifested by structural transformation of international art world and the ambivalence stance of Indonesian cultural policies in 1990s. In 2015, Indonesia and Heri Dono collaborated in shaping Indonesia's representation at the Venice Biennale through Indonesia's national pavilion. Thus, this reasearch developed an interest in exploring the meaning of the representational practice of Heri Dono as an Indonesian artist who moves inbetween domestic and transnational structure. This thesis then finds that although agencies can move independently but the actualization of their potentiality is inseparable from the transformation and demand of the structure. This thesis uses the concept of human agency by Roland Bleiker who sees human agency characterized by its tacticality, temporality, and discursivity. The method used in this thesis is historical ethnography, aimed to see how both structural discourses contested, overlapped, and serve voids to the practice and meaning of the artist's representation of his country."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Demas Rizky Laswanda
Kebijakan Luar Negeri Kanada = Canadian Foreign Policy
"Kanada adalah negara yang secara historis memegang peranan kunci dalam berbagai isu dan organisasi internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian, kebijakan perubahan iklim global, hingga pembentukan PBB dan G20. Akan tetapi, kajian mengenai kebijakan luar negeri Kanada masih sangat minim di luar Kanada, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan perkembangan akademik dari literatur-literatur akademik yang membahas kebijakan luar negeri Kanada sejak tahun 1939. Tulisan ini menggunakan 66 literatur akademik yang meliputi artikel jurnal, monograf, dan bab dalam buku edited volume. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode taksonomi. Analisis tulisan-tulisan tersebut dilakukan dalam tiga tema besar, yaitu (1) dasar-dasar kebijakan luar negeri Kanada, (2) dimensi kawasan dalam kebijakan luar negeri Kanada, dan (3) isu-isu dalam kebijakan luar negeri Kanada. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasari oleh dua ide, yaitu internationalism dan peace, order, and good government berdasarkan konstitusinya. Ide realisme juga digunakan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga merupakan negara yang sangat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya akibat fluktuasi komitmen dalam berbagai isu dan kawasan yang dialaminya hingga saat ini.
Canada is a country that historically holds a key role in various issues and international organizations, such as peacekeeping operations, climate change policy, and also the creation of the United Nations and the G20. That being said, research on Canadian foreign policy (CFP) outside of Canada—especially Indonesia—is minimal. Therefore, this paper is written with the aim to map out the development of academic literature on Canadian foreign policy since 1939. This paper analyses 66 academic literatures which consists of journal articles, monographs, and chapters in edited volumes. The methodology used in this paper is taxonomy. The analysis of these literatures are done through three main themes (1) foundations of Canadian foreign policy, (2) regional dimensions in Canadian foreign policy, and (3) issues in Canadian foreign policy. The findings of this paper is that Canadian foreign policy is influenced by two ideas, which are (1) internationalism through Canada’s miltilateral relations and (2) peace, order, and good government which are based on Canada’s constitution. Realism is also used in Canada’s relation with the USA. Other than that, Canada also has a highly inconsistent foreign policy due to the fluctuation of commitments seen in various issues and regions until now."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sitti Dafika Naricantya
Signifikansi seni visual 2 dimensi (2D) motionless dalam hubungan Internasional = The significance of motionless 2 dimensional (2D) visual arts in international relations
"Seni bukanlah merupakan hal baru dalam hubungan internasional. Secara praktik, seni seringkali digunakan oleh negara dan aktor non-negara dalam agenda politiknya. Namun, secara akademik, pembahasan seni masih sangat minim terbahas, akibat terdominasinya studi oleh pendekatan tradisional. Dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur terhadap seberapa jauh seni dilibatkan dan dibahas, baik secara praktik maupun dalam studi akademik hubungan internasional sejak periode perang dunia I hingga periode kontemporer (1914-2021). Penulis mengelompokan argumentasi menggunakan metode taksonomi yang mencakup i) seni visual 2D motionless pada periode great wars, ii) seni visual 2D motionless pada periode kontemporer dan iii) identifikasi aktor. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan 3 konsensus. Pertama, seni memiliki peran yang signifikan dalam hubungan internasional, baik secara praktik maupun akademik. Kedua, negara tetap mendominasi sebagai aktor utama dalam kajian seni dan hubungan internasional, meskipun begitu aktor non-negara juga memiliki beberapa peran yang perlu dipertimbangkan. Ketiga, apapun jenis yang digunakan berguna untuk pengembangan studi ilmu hubungan internasional. Berkait dengan hal tersebut, penulis menurunkan 4 sintesis terhadap signifikaansi seni dalam hubungan internasional, antara lain i) literatur seni dalam HI cenderung terbatas pada penekanan bahwa seni memiliki potensi untuk lebih lanjut dibahas dalam HI, ii) proses pembahasan seni dalam HI masih terdominasi melalui pendekatan positivis, iii) seni memiliki tendensi untuk diartikan secara berbeda, iv) terdapat tantangan dan potensi tersendiri untuk menggunakan seni dalam analisis HI.
Art is not a newly discovered topic in international relations. In practice, art is often used by state and non-state actors in their political agenda. However, academically– art is still very minimally discussed, due to the dominance of studies by traditional approaches in international relations. In regards to that, this paper aims to conduct a literature review on how far art is involved and discussed both in practice and in the studies of international relations from the period of world war I until the contemporary period (1914-2021). The author categorizes the arguments using taxonomy method which includes i) motionless 2D visual arts in the period of great wars, ii) motionless 2D visual arts in the period of contemporary and, iii) state actor and non-state identification. Through the literature review conducted, the author found that: first, art has a significant role in international relations, both in practice and academically. Second, state remains the main actor in regards of art in international relations field, but non-state actors also have a few roles that need to be considered. Third, whatever types of art used for analysis will be useful for the development of international relations studies. In that regards, the author derives 4 syntheses on the significance of art in international relations. First, art literature in IR tends to be limited to emphasizing that art has the potential to be further discussed. Second, the process of discussing art in IR is still dominated by positivist approach. Third, art has a tendency to be interpreted differently. Fourth, there are challenges and advantages of using art in IR analysis. "
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Danny Widiatmo
Diaspora Tionghoa dalam Politik Global = Chinese Diaspora in Global Politics
"https://lib.ui.ac.id/unggah/skripsi/127258#:~:text=Diaspora%20Tionghoa%20merupakan,dalam%20Politik%20Global.
The Chinese diaspora is one of the oldest and largest diaspora communities that are dispersed all over the globe. The Chinese Diaspora is widely perceived as a transnational actor who contributes significantly to the advancement of China's national interests. However, in reality China's approach to these communities is often different and seems inconsistent, both in policy and in the definition of the Chinese Diaspora itself. Therefore, this paper attempts to map out China's approach and view of the Chinese Diaspora from time to time, in particular region of Southeast Asia. This literature review uses a taxonomic method by reviewing 42 academic works that is categorized into three main themes: 1) global migration, 2) identity construction, and 3) China's foreign policy towards the Chinese Diaspora. The author then finds that not all existing literature views and portrays the Chinese Diaspora as an agent or instrument for China's foreign interests. In this case, the Chinese Diaspora is also seen as a multidimentional and diverse subject, and has its own experiences. The Chinese diaspora is then not always viewed as an actor, agent, or instrument for the interests of China or its host-society state in Global Politics."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aldi Muhammad Chairul Haqq
Musik dalam Kajian Hubungan Internasional = Music in International Relations
"Musik merupakan sesuatu yang telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak lama. Hal tersebut membuat musik lekat kaitannya dengan beberapa fenomena internasional. Dengan begitu, posisi musik dalam Ilmu Hubungan Internasional mulai mendapatkan tempat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi perkembangan literatur yang memuat relasi antara musik dan Ilmu Hubungan Internasional. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka yang dianalisis melalui metode taksonomi dengan 37 literatur yang tergabung dalam empat tema utama, yaitu (1) Musik dan Negara; (2) Musik dan Ideologi; (3) Musik dan Masyarakat Transnasional; dan (4) Musik dan Ekonomi Politik Global. Penulis kemudian menemukan bahwa musik sejatinya memang dapat menjadi bagian dari Ilmu Hubungan Internasional dan para akademisi telah menyadari hal tersebut. Namun, keragaman latar belakang para akademisi membuat literatur musik dalam HI belum saling terintegrasi. Oleh karena itu, adanya kajian lanjut terhadap musik di bawah Ilmu Hubungan Internasional diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh temuan yang ada.
Music is one of a lot of things that are already a part of human history. Music is attached to several international phenomena. By looking at the condition, the position of music in international relations began to gain a place. In this paper, the author is to identify the development of literature that contains the relationship between music and international relations. This paper is a literature review through a taxonomic method with 37 literatures which are incorporated into four main themes, (1) Music and State; (2) Music and Ideology; (3) Music and Transnational Society; and (4) Music and Global Political Economy. The author then found that music can indeed be part of the science of international relations and the scholars have been aware of the condition. However, the background of scholars in making music literature in IR has not been integrated with each other. Therefore, the study of music under the science of international relations is expected to integrate all existing findings."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Irpan Syahputri
Relasi aktor bisnis dan negara dalam globalisasi industri otomotif = State-business relations in globalisation of automotive industry.
"Industri otomotif merupakan salah satu industri manufaktur yang paling terdampak globalisasi atau disebut oleh Dicken sebagai the most globalized industry. Dalam bahasan perdagangannya, globalisasi industri otomotif utamanya mengacu pada Structural Adjustment WTO. Sejumlah literatur hubungan internasional banyak membahas globalisasi industri, namun demikian belum adanya pemahaman menyeluruh menggunakan pendekatan sektoral yang spesifik. Tinjauan literatur ini hadir dalam mengisi kesenjangan tersebut, membahas globalisasi industri otomotif dengan berfokus pada relasi dua aktor—bisnis dan negara, fokus yang memperkuat esensi dari kajian Ilmu Hubungan Internasional. Dalam menyusunnya, penulis mengklasifikasikan literatur berdasarkan taksonomi dan mengidentifikasi dua tema umum yakni karakteristik dan perkembangan, serta peristiwa internasional yang mempengaruhi globalisasi industri otomotif. Tinjauan literatur ini memiliki tiga argumen. Pertama, penguatan peran aktor bisnis berada pada aktivitas merger dan akuisisi, karakteristik Producer Driven-Global Value Chain (PD-GVC), dan standardisasi yang lebih kompleks dari lean production. Kedua, penguatan peran aktor negara dalam bentuk regulasi pajak, penunjukan produk unggul, desentralisasi pusat industri, serta subsidi dalam riset dan pengembangan. Ketiga, relasi aktor bisnis dan negara berkaitan dengan penguatan masing-masing aktor. Aktivitas mengenai sistem produksi didominasi oleh aktor bisnis, sebaliknya, aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan industri didominasi oleh aktor negara. Kedua aktor memiliki posisi dominannya masing-masing, dan disaat yang bersamaan posisi tersebut membuat pola relasi yang bersifat kontekstual mengikuti aktor yang lebih dominan.
The automotive industry is one of the most impacted industries for globalization or what Dicken calls as the ‘most globalized industry’. In international trade discussion, the globalization of the automotive industry mainly refers to the WTO's Structural Adjustment. Many international relations literatures discuss industrial globalization, however, there is no comprehensive understanding of using a specific sectoral approach. This literature review is present in filling that niche, examine globalization of the automotive industry by focusing on the relations between the two main actors—state and business, a focus that reinforces the essence of the study of IR. In compiling it, the author uses a taxonomic method and identifies two general themes, namely characteristics and developments, also international events that affect the globalization of the automotive industry. This literature review argues that: First, the role of business actors strengthening in merger and acquisition activities, characteristics of Producer Driven-Global Value Chain (PD-GVC), and more complex standardization of lean production. Second, the role of state actors strengthening in the form of tax regulations, the appointment of product champion, industrial center decentralization, and subsidies in research and development. Third, the relations between business and state actors are related to the strengthening of each of the actors previously. Activities related to the production system are dominated by business actors, in contrast, activities related to industrial policies are dominated by state actors. Both actors have their respective dominant positions, and at the same time, these positions create a contextual relationship pattern that follows which more dominant actor."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>