Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas keterlibatan masyarakat sipil dalam regionalisme ASEAN melalui platform ASEAN Civil Society Conference (ACSC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika isu dalam ACSC (2005-2018) dan pengaruh ACSC terhadap regionalisme partisipatif ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode analisa konten dalam pendekatan kualitatif. Adapun kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 'issue selection' (Jonathan S. Coley, 2013) dan 'participatory regionalism' (Amitav Acharya, 2003). Penelitian ini menemukan dinamika isu pada pilar socio-cultural menjadi yang paling banyak mewarnai pernyataan ACSC. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembingkaian isu, kesempatan politik dan sumber daya ACSC. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ACSC telah aktif berpartisipasi dalam regionalisme ASEAN dengan mengajukan agenda alternatif dalam pernyataannya sejak tahun 2005-2018, Namun ACSC tidak cukup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan regionalisme partisipatif di ASEAN, karena belum ada perubahan sikap ASEAN di level formal dan interaksi antara masyarakat sipil dan ASEAN yang masih berjarak.

---

This research discusses the involvement of civil society in ASEAN regionalism through the platform of the ASEAN Civil Society Conference (ACSC). The research attempts to understand the dynamics of issues in ACSC (2005-2018) and the influence of ACSC on ASEAN participatory regionalism. This study is using content analysis for a qualitative approach. The analytical framework using in this study is 'issue selection' (Jonathan S. Coley, 2013) and 'participatory regionalism' (Amitav Acharya, 2003). This research finds that the dynamics of the issue on the socio-cultural pillar are the ones that dominating the ACSC statements. This is influenced by framing issues, political opportunities, and resources of ACSC. This study concluded that although the ACSC had actively participated in ASEAN regionalism by proposing alternative agendas in its statements from 2005-2018, the ACSC did not have a significant influence on the progress of participatory regionalism in ASEAN, because there had been no change in ASEAN attitudes at the formal level and interactions between civil society and ASEAN are still distant.

Abstrak :
Program pendidikan internasional adalah sebuah alat diplomasi publik yang sejatinya memiliki posisi penting bagi suatu negara (terlebih negara adidaya) dalam rangka memperluas kepentingan nasional mereka. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara adidaya yang mengendalikan dan mengoptimalkan program pendidikan internasional baik yang bersifat satu arah ataupun dua arah sebagai alat diplomasi dalam waktu yang cukup lama dimulai dari Fulbright (1946); KL-YES (2002); hingga YSEALI (2013). Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2016 secara tidak langsung mengancam berbagai kebijakan luar negeri Pemerintah AS terdahulu yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebijakan ‘Make America Great Again’ dan ‘America First’ seperti Program YSEALI yang mana hanya bersifat satu arah dan cenderung tidak mendahulukan kemajuan kualitas pemuda AS; tidak sesuai dengan pengajuan untuk mengurangi dana program pendidikan internasional dalam anggaran fiskal tahun 2018 yang disampaikan oleh Donald Trump; serta sifatnya yang serupa dengan Program Inisiatif Let Girls Learn milik Michelle Obama yang diberhentikan kemudian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk membahas mengenai peranan politik birokrasi yang melatarbelakangi keberlanjutan program diplomasi publik AS konteks pendidikan YSEALI dibawah Pemerintahan Trump. Adapun konsep dan teori yang memandu penelitian ini yakni konsep ‘diplomasi publik’ milik Joseph S. Nye, Jr. dan teori ‘model pengambilan keputusan politik birokrasi’ milik Graham T. Allison yang mana dikemas dalam metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini beranggapan bahwa faktor politik birokrasi disamping Donald Trump berperan penting dalam keberlanjutan YSEALI sebagaimana faktor tersebut tetap melihat YSEALI sebagai salah satu agenda kebijakan luar negeri AS dalam sektor diplomasi publik konteks pendidikan yang penting dalam mencapai kepentingan nasional AS. ......The international education program is a public diplomacy tool that actually has an important position for a country (especially superpower country) in order to expand their national interests. The United States (U.S.) has become one of the superpowers that controls and optimizes international education programs, both one-way and two-way as a tool of diplomacy for quite a long time, starting with Fulbright (1946); KL-YES (2002); to YSEALI (2013). The election of Donald Trump as President of the United States in 2016 indirectly threatened various foreign policies of the previous U.S. Government which were deemed not in line with the policy principles of 'Make America Great Again' and 'America First' such as the YSEALI program which was only one-way and tended not to prioritizing the quality advancement of U.S. youth; does not comply with the proposal to reduce international education program funding in the 2018 fiscal year budget submitted by Donald Trump; and similar in nature to Michelle Obama's Let Girls Learn initiative which was terminated later. Therefore, this study seeks to discuss the role of bureaucratic politics which is the background for the continuation of the U.S. public diplomacy program in the educational context of YSEALI under the Trump Administration. The concepts and theories that guide this research are the concept of 'public diplomacy' owned by Joseph S. Nye, Jr. and the theory of 'bureaucratic political decision-making model' owned by Graham T. Allison which is packaged in a qualitative research methodology with an explanatory research type. This research assumes that bureaucratic political factors besides Donald Trump play an important role in the sustainability of YSEALI as these factors still see YSEALI as one of the U.S. foreign policy agendas in the public diplomacy sector in the context of education which is important in achieving U.S. national interests.

Abstrak :
Peningkatan kekerasan yang mengatasnamakan supremasi kulit putih di Amerika Serikat terjadi begitu pesat khususnya pada periode tahun 2017-2019. Peningkatan yang terjadi tidak hanya dalam aspek kekerasan saja namun juga pada penyebaran ideologi supremasi kulit putih dan pergerakan kelompok ekstrimis kulit putih. Peningkatan kekerasan supremasi kulit putih terus terjadi padahal Amerika Serikat telah menandatangani International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination pada tahun 1966 yang baru diratifikasi pada tahun 1994. Sebagai negara yang menandatangani CERD Amerika Serikat berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi rasial dan mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi rasial, dalam segala bentuknya. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat gagal menghapuskan diskriminasi rasial yang terjadi di negaranya dengan meningkatnya kekerasan rasial yang menargetkan orang kulit berwarna. Untuk itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peningkatan kekerasan supremasi kulit putih padahal Amerika Serikat telah menandatangani CERD. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan teori konstruktivis dari Onuf yang menggunakan speech act atau tutur kata sebagai alat konstruksi sosial yang mampu mengatur tindakan manusia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat menolak untuk mengimplementasikan pasal dalam CERD yang mengatur penyebaran ujaran kebencian karena tidak sejalan dengan konstitusi Amerika Serikat tentang kebebasan berpendapat. Hal ini akhirnya melanggengkan diskriminasi rasial yang terbentuk dari bahasa-bahasa yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh nasionalis kulit putih Amerika Serikat. Didukung juga dengan bahasa agresif yang digunakan oleh politisi Amerika Serikat pada masa kepresidenan Trump, yang menggambarkan orang kulit berwarna membuat pergerakan supremasi kulit putih semakin meningkat dan menyusup kedalam kehidupan masyarakat luas. ......The increase in violence in the name of white supremacy in United States occurred so rapidly, especially in the 2017-2019 period. The increase that occurred was not only in the aspect of violence but also in the spread of white supremacist ideology and movements of white extremist groups. The increase in white supremacist violence continues to occur even though United States has signed the International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination in 1966 and only ratified it in 1994. As a country that signed CERD, the United States is obliged to condemn racial discrimination and pursue a policy of eliminating discrimination racial, in all its forms. But in reality United States has failed to eradicate racial discrimination that occurs in its country by increasing racial violence targeting people of color. For this reason, the question in this study is why there is an increase in white supremacist violence when United States has already signed CERD. To answer this question, this study will use Onuf's constructivist theory which uses speech act as a social construction tool capable of regulating human action. The method used is a qualitative method with a discourse analysis approach. This study found that the United States refused to implement the articles in the CERD regulating the spread of hate speech, as they not in line with the United States constitution regarding freedom of speech. This ultimately perpetuates the racial discrimination that is formed from the languages ​​promoted by white nationalist figures. This is also supported by the aggressive language used by American politicians during the Trump presidency, which depicts people of color making the white supremacist movement increase and infiltrate the lives of the wider community.

Abstrak :
Ras merupakan aspek identitas yang tidak dapat dilepaskan dalam pembentukan kepentingan maupun kebijakan berbagai aktor secara lintas batas. Dalam perkembangannya, ras muncul sebagai aspek yang integral dalam dinamika sistem internasional. Meskipun demikian, studi Hubungan Internasional arus utama cenderung mengesampingkan pembahasan mengenai ras. Melalui hal tersebut, tinjauan literatur ini berusaha untuk memetakan konseptualisasi dan implementasi aspek identitas rasial dalam kerangka studi dan praktik Hubungan Internasional. Pemetaan ini dilakukan dengan meninjau kehadiran ras dalam kerangka internasional secara lintas periode dan lintas dimensi atau ruang Hubungan Internasional. Peninjauan dilakukan terhadap 42 literatur dengan metode taksonomi. Dua tema utama teridentifikasi, yaitu: perkembangan konseptualisasi ras dan operasionalisasi ras dalam kerangka relasi dimensional aktor. Penulis menemukan bahwa ras merupakan aspek fundamental dalam konseptualisasi teori Hubungan Internasional dan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kepentingan serta kebijakan aktor-aktor Internasional dalam relasi keamanan, politik, ekonomi, dan transnasionalisme. Selain itu, marjinalisasi pembahasan mengenai ras masih merupakan fitur dominan dalam perkembangan studi Hubungan internasional kontemporer. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada langgengnya struktur global yang menguntungkan kelompok kulit putih dalam semua lini dimensi dan ruang Hubungan Internasional. ......Race is an aspect of identity that cannot be separated from the formation of interests and policies by various actors across borders. In its development, race appears as an integral aspect of the dynamics of the international system. Nonetheless, mainstream International Relations studies tend to sideline discussions of race. Therefore, this literature review seeks to map the conceptualization and implementation of aspects of racial identity within the framework of the study and practice of International Relations. This mapping is carried out by reviewing the presence of race aspect in the international framework across different periods and dimensions or spaces of International Relations. The review involved 42 literature pieces using taxonomic method. Two main themes emerged: the development of the conceptualization of race and the operationalization of race within the framework of actor dimensional relations. The author finds that race is a fundamental aspect in the conceptualization of International Relations theory and plays a significant role in influencing the interests and policies of international actors in security, political, economic, and transnationalism relations. Additionally, the marginalization of discussions regarding race remains a dominant feature in the development of contemporary international relations studies. This ultimately contributes to the perpetuation of a global structure that benefits white groups in all dimensions and spaces of International Relations.

Abstrak :
Kajian mengenai migrasi dalam lingkup Ilmu Hubungan Internasional merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Dua pendekatan utama, yaitu keamanan dan pembangunan, telah menjadi perspektif yang mendominasi kajian ini. Namun, terdapat perubahan pola migrasi lintas batas negara akibat dari akumulasi kekayaan atau privelese dari para migran, baik kekayaan secara ekonomi maupun kekayaan relatif secara politik dan budaya. Hal ini menjadikan pendorong fenomena baru migrasi internasional, yaitu lifestyle migration atau migrasi gaya hidup. Sesuai dengan namanya, fenomena relokasi ini menitikberatkan pada aspek pemenuhan kualitas gaya hidup, berbeda dengan pola tradisional yang berorientasi pada pemenuhan aspek ekonomi dan politik. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau 37 literatur terakreditasi internasional mengenai fenomena lifestyle migration. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) aspek intrik dan motivasi lifestyle migration, (2) warisan historis dan ketidaksetaraan yang melatarbelakangi lifestyle migration, (3) keterikatan jejaring transnasional dalam mendukung fenomena lifestyle migration, (4) lifestyle migration dalam rezim ekonomi dan politik internasional, dan (5) pengaruh sistem global dan struktur kekuasaan dalam proses relokasi lifestyle migration. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren perkembangan dalam kajian lifestyle migration berdasarkan tema, asal penulis, serta tren perspektif ilmu yang digunakan. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa kajian lifestyle migration merupakan kajian yang multifaset, menginkorporasikan banyak pendekatan dan perspektif untuk mampu menyikapi dan mengkaji fenomena migran berprivelese ini secara holistik, di bawah payung umum studi migrasi internasional. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya mengkaji fenomena ini sebagai bentuk spesifik dari migrasi yang dipengaruhi dan dibentuk oleh kepentingan negara. ......The study of migration within the field of International Relations is a complex and multifaceted issue. Two main approaches, security and development, have dominated this field. However, there is a shift in cross-border migration patterns due to the accumulation of wealth or privilege among migrants, both in economic terms and in relative political and cultural wealth. This has led to the emergence of a new international migration phenomenon known as lifestyle migration. As the name suggests, this relocation phenomenon emphasizes the fulfillment of lifestyle quality, differing from traditional patterns that focus on economic and political aspects. This paper aims to review 37 accredited international literature on the phenomenon of lifestyle migration. Based on a taxonomic method, the literature is divided into five thematic categories consisting of (1) aspects of the intrigue and motivation behind lifestyle migration, (2) the historical legacies and inequalities underpinning lifestyle migration, (3) the involvement of transnational networks in supporting the lifestyle migration phenomenon, (4) lifestyle migration within international economic and political regimes, and (5) the influence of global systems and power structures in the relocation process of lifestyle migration. This literature review seeks to uncover consensus, debates, and gaps in this topic. Additionally, this paper highlights several developmental trends in lifestyle migration studies based on themes, author origins, and perspectives used in the research. The review identifies that lifestyle migration is a multifaceted study, incorporating many approaches and perspectives to holistically address and examine the phenomenon of privileged migrants under the broad umbrella of international migration studies. This paper then recommends several follow-up writing agendas and underscores the importance of studying this phenomenon as a specific form of migration influenced and shaped by state interests.

Abstrak :
Pemaknaan terhadap warisan budaya memantik sebuah pembahasan dan perdebatan terkait diskusi warisan budaya secara global. Pembahasan seputar warisan budaya memiliki asal ontologis yang cukup kompleks, mengingat kehadiran wacananya yang bersifat lintas disiplin. Terlepas dari berkembangnya minat akademis dalam politik warisan budaya, belum terdapat pemahaman secara menyeluruh terhadap literatur warisan budaya dalam bingkai Ilmu Hubungan Internasional. Untuk mengisi ceruk tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk menelaah badan literatur politik warisan budaya dalam Ilmu Hubungan Internasional. Penulis terlebih dulu memetakan perdebatan, konstruksi makna, serta tata kelola warisan budaya di tingkat global. Melalui pemetaan tersebut, penulis kemudian melakukan analisis tematis terhadap globalisasi wacana warisan budaya. Tema-tema tersebut di antaranya mencakup identitas, pascakolonialisme, diplomasi, keamanan, dan arus pariwisata. Berdasarkan kajian literatur, penulis berargumen bahwa: 1) terdapat jangkauan mengenai bagaimana warisan budaya dapat diidentifikasi atas dasar pengakuan oleh aktor-aktor internasional; 2) terdapat keterikatan warisan budaya dengan identitas simbolis suatu negara; serta 3) terdapat unsur wewenang dan tata kelola khusus atas rezim warisan budaya di tingkat internasional. ......The meaning-making of cultural heritage sparks sequences of discussions and debates circumscribing the globalised past. A discussion surrounding cultural heritage embodies a complex ontological source, given the multidisciplinary nature of the globalised heritage discourse. Notwithstanding the growing level of scholarly interest towards heritage politics, a comprehensive understanding of cultural heritage literature within the International Relations framework is noticeably absent. To address this gap, I conveyed a systematic literature review to identify the state of knowledge on how cultural heritage politics is being scrutinised globally. The first half of the research maps the debate, construction, and the global governance of cultural heritage. Through the aforementioned mapping, the second half contains a thematic analysis towards the globalised discourse of cultural heritage. This research pinpoints five major themes, among others, including: identity, postcolonialism, diplomacy, security, and tourism. Based on a thorough literature review, I argue that: 1) there is a notion of how certain heritage is acknowledged by international actors; 2) there is a nexus between cultural heritage and a symbolic identity of a state; and 3) there is a particular authority and governance within the international heritage regime.