Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, disamping menampakkan kegemerlapan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan, juga tidak terlepas dari berbagai perkotaan yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Terbentuknya kelompok masyarakat miskin ini terutama terakumulasi sebagai akibat dari adanya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah, dengan tujuan untuk mengadu nasib di kota metropolitan yang menurut mereka megah dan gemerlapan serta merailiki daya tarik yang besar.

Masalah penduduk miskin yang berkaitan dengan urbanisasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, akibat dari perkembangan sektor industri di perkotaan yang banyak membutuhkan tenaga kerja murah dari daerah sekelilingnya, dan kedua , harapan yang besar diantara para pendatang tersebut untuk meraih kehidupan yang lebih baik dimana sebagian besar dari mereka merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dengan kemampuan yang terbatas. Kedatangan mereka ke kota terbentur pada masalah mendapatkan lapangan kerja, tempat tinggal dan rendahnya taraf hidup yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan lain.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendidikan dasar 6 tahun di SD oleh Depdagri melalui Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendidikan dasar 3 tahun di SLTP oleh Depdikbud melalui Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembekalan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan adaptasi, Integrasi nasional, Ketahanan Nasional. Tujuan Penelitian Tesis adalah untuk (1) mendapatkan gambaran yang mendalam tentang berbagai kendala dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 Tahun. (2) untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dengan ketahanan nasional. Masalah penelitian : Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan kaitannya dengan ketahanan nasional, selama 3 tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah pembahasan kepustakaan sebagai tahap persiapan penelitian, tahap pertama penelitian dengan tehnik analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun serta peristiwa penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tahap kedua dengan tehnik wawancara kepada orang orang tertentu yang terlibat didalam kebijakan tersebut serta pengamatan langsung (observasi). Sumber data dalam penelitian ini seperti (1) Peraturan - peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu yang antara lain PP RI No 65 tahun 1951, W RI No 2 tahun tentang sistem pendidikan nasional, PP RI No 28 tahun 1990, PP RI No 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud No 0306/u11995. (2) Hasil penelitian seperti Litbang Depdikbud, Ditjen Dikdasmen, seperti Dit Dikmenum Depdikbud, Dit. Dikmenjur Depdikbud, Dit. Binwa Depdikbud, Ditjen Dikti Depdikbud, Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ITS, Biro Pusat Statistik. (3) Wawancara dengan pejabat yang berwenang dan relevan pada topik penelitian. (4) Pengamatan langsung (observasi) pada penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun.

Hasil penelitian yang terpenting adalah : penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang penyelenggaraannya terpisah terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun di SD dan pendidikan dasar 3 tahun di SLTP, problematikanya adalah terbatasnya daya tampung SLTP sehingga kelangsungan pendidikan peserta didik dapat terhenti, tenaga guru yang tersedia jumlahnya terbatas, berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan. Administrasi penyelenggaraan pendidikan dasar ada 2 atap, sehingga pengelolaannya tidak dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kebijakan SD dan SLTP masing-masing berbeda di dalam kebijakan daya tampung sehingga peserta didik dirugikan. Kemampuan Sosial ekonomi peserta didik yang rendah, untuk melanjutkan pendidikan menambah berat biaya pendidikan, program pemerataan pendidikan tidak dapat dinikmatinya. Saran transportasi yang belum memadai untuk peserta didik, pergi dari rumah ke sekolah, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Dari problematika tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan keberhasilannya sehingga berpengaruh terhadap pembangunan nasional, pembangunan nasional mendukung ketahanan nasional.

Abstrak :
ABSTRAK Dengan menyadari bahwa pembangunan pendidikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka sangat diperlukan upaya inovasi yanag terus menerus. Hal ini karena pada hakekatnya keberhasilan daripada pembangunan pendidikan tidak akan diperoleh dalam waktu singkat. Oleh karena itu di dalam pembangunan pendidikan perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang ditetapkan secara bertahap dan konsisten agar tetap sesuai dengan tujuan yang disepakati. Disadari pula bahwa sampai sekarang masih banyak komentar dan kritik, baik positif maupun negatif terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan selama PJP I, khususnya kritik berkenaan dengan peran pendidikan tinggi yang dikaitkan dengan dunia kerja dan pembangunan. Berdasarkan kenyataan tersebut, pokok masalah penelitian ini di pusatkan untuk mencari sebab-sebab tiadanya kesejajaran/kesesuaian antara perumusan tujuan, sasaran pendidikan dengan pelaksanaannya. Dimana terjadinya distorsi tersebut? Apakah dalam interpretasi kebijaksanaan atau karena alasan praktis, sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian kebijaksanaan pendidikan yang ditetapkan pada pelaksanaannya? Tetapi agar dapat lebih menajamkan permasalahan dan pembahasan, pada penelitian ini memfokuskan pada kebijaksanaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dengan melihat pada pembabakan pembangunan pendidikan tiap-tiap Repelita selama masa tahun 1969 - 1995, dengan kajian analisis meliputi aspek sasaran, tugas dan wewenang pendidikan tinggi ; sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi ; dan aspek perencanaan pendidikan tinggi. Pemilihan objek penelitian yang menekankan pada jenjang pendidikan tinggi dengan alasan pokok bahwa pada dasarnya pendidikan tinggi memiliki fungsi strategis, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang diperlukan bagi pembangunan. Oleh karena itu, secara khusus masalah yang diteliti terungkap dalam pertanyaan penelitian ; (1) Bagaimana kontinuitas dan konsistensi sasaran pembangunan pendidikan jenjang pendidikan tinggi sebagai bagian dari kebijaksanaan pendidikan nasional masa tahun 1969 - 1995 ? dan (2) Bagaimana perspektif Ketahanan Nasional dalam melihat pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam lingkup pembangunan pendidikan nasional dan pembangunan nasional selama masa tahun 1969 - 1995 ? Sehubungan dengan hal tersebut, data yang menjadi objek kajian analisis antara lain berupa dokumen dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, edaran menteri dan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional dalam lingkup kebijaksanaan manajerial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 1969 -1995. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam evaluasi kebijaksanaan dan mencoba mencari jawaban sejauh mana suatu kebijaksanaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi pada tiap-tiap Repelita telah mencapai sasaran, peluang dan kendala apa yang mempengaruhi serta yang dipengaruhi kebijaksanaan pendidikan dimaksud. Dengan memperhatikan hal ini, teknik penelitian yang digunakan adalah teknik analisis ini (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pengumpulan data, yang terdiri dari unitisasi, sampling dan pencatatan. Dan sejumlah dokumen yang terkumpul diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dokumen, antara lain sejumlah peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, edaran menteri dan hasil Rapat Kerja Nasional. Kemudian dari klasifikasi data tersebut diambil sampling mengenai kebijaksanaan pendidikan tinggi yang menyangkut arah sasaran, tugas dan wewenang pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan perencanaan pendidikan tinggi, (2) Reduksi data, yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, (3) Penarikan inferensi, (4) Analisis, dengan menggunakan pendekatan Ketahanan Nasional meliputi aspek Geografi, Sumber Daya Alam, Demografi, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan aspek Pertahanan Keamanan. Proses analisis ini dilakukan dalam tiga tahap "cross matrix" sebagai berikut : (a) tahap pertama, analisis perspektif Ketahanan Nasional terhadap kebijaksanaan pembangunan pendidikan tinggi pada Repelita I sampai Repelita V, (b) tahap kedua, analisis perspektif Ketahanan Nasional terhadap kebijaksanaan pembangunan pendidikan tinggi pada tiap Repelita dengan fokus masalah tentang sasaran, tugas dan wewenang pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan perencanaan pendidikan tinggi, (c) tahap ketiga, analisis perspektif pendidikan meliputi aspek kualitas, kuantitas, relevansi dan efektivitas/efisiensi terhadap kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan interpretasi data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan : 1. Program dan langkah kebijaksanaaan pembangunan pendidikan tinggi yang telah dilaksanakan selama masa 1969 - 1995, dapat dikategorikan tahap kebijaksanaan sebagai berikut : a. Kebijaksanaan pembangunan pendidikan tinggi pada masa Pelita I (1969/70 - 1973/74) lebih banyak menekankan pada masalah sasaran, tugas dan wewenang pendidikan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk dapat mengembangkan kepribadian individu yang terpelajar, memiliki intelektualitas sehingga pada gilirannya dapat berperan dengan mengamalkan pengetahuan yang dimiliki bagi lingkungannnya. b. Kebijaksanaan pembangunan pendidikan tinggi pada masa Pelita II (1974/75 - 1978/79) lebih menekankan pada penataan bentuk pendidikan tinggi, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi pendidikan tinggi. c. Kebijaksanaan pembangunan tinggi pada masa Pelita III (1979180 - 1983183) lebih banyak menekankan pada upaya konsolidasi kelembagaan pendidikan tinggi dalam rangka pemantapan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi. d. Kebijaksanaan pembangunan pendidikan tinggi pada masa Pelita IV ( 1984/85 ? 1988/89) lebih banyak menekankan pada upaya pemantapan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan mendasarkan pada perencanaan pendidikan tinggi, yang meliputi faktor akademik, kelembagaan/administrasi, kemahasiswaan dan anggaran. e. Kebijaksaanaan pembangunan pendidikan tinggi pada masa Pelita V (1989/90 ? 1993/94) lebih banyak menekankan pada pemantapan sistem pendidikan tinggi sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan sistem pembangunan nasional secara keseluruhan. 2. Kebijaksanaan berupa penetapan sasaran program pada kebijaksanaan pendidikan tinggi selama masa tahun 1969 - 1995 telah secara kontinu dan bertahap dilaksanakan. Namun demikian, antara program yang ditetapkan dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam bentuk keputusan dan Instruksi Menteri kurang menunjukkan konsistensi dan berkelanjutan. Lebih banyak kebijaksanaan yang dilaksanakan merupakan langkah-langkah yang bersifat reaktif terhadap permasalahan dan peristiwa yang terjadi pada waktu yang bersangkutan. 3. Pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi selama masa tahun 1969 - 1995 dalam bentuk keputusan dan instruksi menteri terlihat kurang berinterrelasi ataupun interdependensi dengan jenis dan jenjang pendidikan lainnya sebagai satu sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi lebih banyak diorientasikan sebagai sistem tersendiri dan senantiasa dikaitkan dengan sistem pembangunan nasional. 4. Dalam perspektif Ketahanan Nasional, melalui pendekatan Astagatra di dalam kebijaksanaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi yang ditetapkan menunjukkan adanya hubungan dan kaitan pengaruh baik sebagai pertimbangan kebijaksanaan maupun sebagai faktor yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan dimaksud. 5. Kabijaksanaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam konteks kebijaksanaan pembangunan nasional menunjukkan fungsi dan peran strategis, terutama dalam pemenuhan dan penetapan tenaga-tenaga pelaksana pembangunan. Adanya tiga fungsi pendidikan tinggi yang disebut Tridharma perguruan tinggi, yakni : pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat merupakan bukti eratnya kaitan pendidikan tinggi dengan pembangunan nasional. 6. Dilihat dari tahap pembangunan (Pembangunan Lima Tahunan) dari tahun 1969 - 1995, menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan jenjang pendidikan tinggi pada tiap-tiap Pelita telah memenuhi sasaran yang ditetapkan. Namun kebijaksanaan yang dilaksanakan berupa keputusan maupun instruksi menteri kurang bersifat mendasar konsepsional dan berjangka panjang, lebih banyak kebijaksanaan yang ditetapkan bersifat teknis operasional dan berjangka pendek sebatas masa pembangunan lima tahunan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor antara lain : tuntutan keputusan pembangunan yang mendesak untuk diselesaikan, intensitas keterlibatan para pemikir pendidikan masih kurang dalam perencanaan pembangunan nasional, "style" pejabat menteri, dan pembangunan pendidikan belum menjadi prioritas utama pada masa PJP I. Selanjutnya berdasarkan pelaksanaan, pembahasan dan hasil penelitian terhadap sasaran dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi masa tahun 1969 - 1995, maka perlu dikemukakan beberapa hal yang yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam penetapan kebijaksanaan pendidikan tinggi pada masa depan. Dalam kaitan ini yang dimaksud adalah kebijaksanaan pendidikan tinggi sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan nasional. 1. Agar sasaran, tugas dan wewenang pendidikan tinggi dapat sesuai dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka hendaknya kebijaksanaan yang ditetapkan dalam bentuk keputusan menteri dan kebijaksanaan dibawahnya perlu mendasarkan pada pertimbangan sifat prinsipal konsepsional. Langkah ini perlu dijadikan bahan pertimbangan agar sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang cukup mapan sekarang ini tidak mudah goyah, dalam arti tidak mudah terpengaruh oleh gejolak situasional dan kondisional temporer. 2. Diharapkan kebijaksanaan pendidikan tinggi untuk masa lima tahun atau sepuluh tahun kedepan, tetap konsisten mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dalam Kerangka Pemantapan Sistem Pendidikan Tinggi. Sehubungan dengan hendaknya semakin menjadi penting setiap kebijaksanaan berkenaan dengan pendidikan tinggi dalam bentuk keputusan menteri dan kebijaksanaan dibawahnya lebih memperhatikan aspek kualitas perencanaan pendidikan tinggi yang meliputi akademik, kelembagaan/administrasi, kemahasiswaan dan kualitas pendayagunaan anggaran. 3. Dalam kaitan mengenai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, hendaknya menjadi dasar orientasi di dalam penetapan setiap kebijaksanaan menteri dan kebijaksanaan dibawahnya secara tidak terpisah-pisah, Terutama apabila dikaitkan dengan kondisi dinamis masyarakat yang terus berkembang, pendidikan tinggi memiliki peran strategis. Alangkah lebih baik ketiga fungsi tersebut disinergikan dengan potensi Astagatra menjadi landasan operasional kebijaksanaan pendidikan tinggi.

Abstrak :
Didalam negara yang masyarakatnya bercorak plural society, yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa atau etnis dengan pola kebudayaan, adat istiadat, agama, ras, yang beraneka ragam, pengetahuan tentang integrasi sosial yang terjadi antar kelompok masyarakat sangat panting artinya, karena dengan mengetahui prihal kondisi yang dapat menimbulkan serta mempengaruhi bentuk atau tipe integrasi tertentu, pengetahuan tersebut dapat disumbangkan bagi usaha pembinaan persatuan bangsa. Terlebih dengan adanya fenomena yang terjadi diakhir abad ke 20 ini, yakni kecenderungan munculnya gejala disintegrasi yang melanda negara-negara bangsa. Pengalaman bangsa-bangsa di dunia yang memiliki masyarakat yang majemuk menunjukan, tidaklah mudah menjamin terpeliharanya integrasi nasional. Sering kali bangsa-bangsa tersebut larut dalam berbagai konflik antar kelompok ( suku, agama, ras) yang menyebabkan goyahnya persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan sampai mengakibatkan,pecahnya suatu bangsa seperti yang dialami negara Republik Federasi Yugoslavia, Republik Sosialis Uni Soviet, Ceko dan Slovakia, Irak dengan suku Kurdinya, serta kekacauan-kekacauan yang hingga kini sedang melanda bangsa-bangsa yang memiliki masyarakat yang majemuk.

Abstrak :
Penelitian ini hendak menjawab permasalahan kondisi pesantren salafiah serta strategi memberdayakannya ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisis SWOT menunjukkan pesantren Al-Munawar berada pada posisi kuadran kedua sedangkan pesantren Miftahul Huda dan Sukahideng menempati posisi kuadran pertama. Selain itu pesantren Al-Munawar dapat dikatakan sebagai pesantren lokal yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sambil mengaji kitab kuning yang hanya dikaji melalui ilmu alat saja. Pesantren Sukahideng merupakan pesantren salafiah ideal yang mampu menunjukkan variasi kebutuhan santri untuk menjadikan basis pesantren sebagai suplemen dan komplemen pendidikan formal, dengan tidak mengabaikan keberadaaan santri yang menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Sementara itu pesantren Miftahul Huda merupakan model pesantren substitusi pendidikan formal terlepas dari berbagai kelemahannya. Era otonomi daerah merupakan keharusan pemerintah memberdayakan diri dan berbenah diri, dalam kapasitasnya sebagai pemberdaya dengan mengevaluasi program-program pemerintah selama ini terhadap pesantren salafiah. Kunci utama strategi memberdayakan ini sebenarnya ada pada kyai pimpinan pesantren, sedangkan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren (terutama santri) sangat tergantung pada kualifikasi keilmuan pendidik pesantren, dengan dukungan program kelembagaan pesantren yang terencana, terpola dan dilembagakan secara resmi serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Strategi memberdayakan pesantren melalui metode pembinaan dan kemitraan dengan Pola Pemikiran Kerangka Esman (baik variabel lembaga maupun variabel kaitan), menyangkut kualitas sumber daya manusia pesantren dan lembaganya. Strategi memberdayakannya dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu strategi umum menyangkut keseluruhan pesantren serta strategi khusus untuk pesantren salafiah sampel penelitian sehingga tercipta keuletan dan ketangguhan serta kesejahteraan dan keamanan yang akhirnya bermuara pada tingkat Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Tesis ini adalah hasil penelitian yang berjudul "Peranan Jaminan Sosial dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional" yaitu suatu Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah Tingkat II Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini bertujuan mempelajari jaminan sosial tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional, pelaksanaan program, manfaatnya terhadap ketahanan keluarga tenaga kerja, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga yaitu kesejahteraan dan keamanan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan salah satu jenis metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara acak proporsional terhadap 2203 perusahaan yang wajib ikut program Jamsostek di Jakarta Timur, sehingga terpilih 200 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara mendalam. Disamping data primer juga digunakan data sekunder dari PT, Jamsostek (Peisero), Kanwil Jamsostek DKI Jakarta, Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Timur. Data yang terkumpul diolah, dianalisi dan dilakukan pengujian dengan menggunakan korelasi statistic Kendall Tau-b. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan oleh PT. JAMSOSTEK (PERSERO) yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) serta manfaat lainnya seperti JKK meliputi usaha-usaha prevensi, kompensasi dan rehabilitasi. Secara nasional jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi yaitu berpengaruh pada peningkatan tabungan masyarakat, pendapatan nasional, permintaan agregat, dan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Ketahanan ekonomi diharapkan dapat menunjang aspek-aspek kehidupan lainnya baik secara langsung maupun tidak lansung seperti ketahanan idiologi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan serta penduduk, sumber daya alam dan geografi, sehingga dapat berpengaruh terhadap ketahanan nsional. Jaminan sosial juga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan atau ketahanan keluarga tenaga kerja. Selanjutnya ketahanan keluarga khususnya rasa aman (keamanan) akan berpengaruh pada ketahanan lingkungan yaitu rasa aman dilingkungan perusahaan, dan masyarakat tenaga kerja pada umumnya dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Manfaatnya terhadap ketahanan keluarga dipengaruhi oleh penilaian tenaga kerja terhadap pelaksanaan program dan pengetahuan tenaga kerja tentang jaminan sosial. Sehubungan dengan itu untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi ketahanan keluarga tenaga kerja disarankan agar usaha peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui penyuluhan perlu lebih diperhatikan lagi. Disamping itu pelaksanaan program jaminan sosial masih perlu ditingkatkan terutama dalam memberikan pelayanan kepada tenaga kerja.

Abstrak :
Latar Belakang Sejak 1970-an Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peranan penting dalam pemberdayaan kaum miskin. Banyak pakar mengusulkan agar lebih banyak perhatian diberikan kepada organisasi ini karena mereka mampu mengakomodasi aspirasi kaum miskin, menyadarkan dan menggerakkan kaum miskin dalam upaya peningkatan pendidikan, pendapatan, kesejahteraan dan kemandiriannya. Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk oleh warga masyarakat sendiri, lebih kecil, efesien, dan lebih efektif dari birokrasi pemerintah. John Clark (1995) berpendapat bahwa pembangunan suatu negara akan berhasil apabila pembangunan itu didukung oleh tiga unsur, yaitu pemerintah, sektor swasta dan LSM. Selanjutnya ia berpendapat, pembangunan yang tepat akan memerangi jaringan kekuatan yang menyebabkan kemiskinan, dan menempatkan persamaan, demokrasi serta keadilan sosial menjadi puncak tujuan. Pembangunan harus menjadikan anggota masyarakat yang lebih lemah dapat memperbaiki situasi mereka dengan memberikan pelayanan sosial yang diperlukan dan meningkatkan produktivitasnya, memerangi kerentanan dan keterasingan, menjamin keseimbangan penggunaan sumber daya alam dan menentang ekploitasi, juga harus membuka lembaga masyarakat yang bisa dipercaya masyarakat. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak sarjana mulai mempertanyakan efisiensi dan efektivitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberdayakan kaum miskin. Arief Budiman (1988) mengemukakan bahwa LSM sering melihat kemandirian hanya dari peningkatan kemampuan individu dalam menguasai keterampilan teknis. la berpendapat, kemandirian sebaiknya lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengambil sikap seandainya dihadapkan pada tekanan dan tindakan sewenang-wenang dari pihak luar. LSM harus mulai memperhatikan kemandirian yang lebih politis. Seorang pengusaha warung yang kena gusur karena lokasinya dianggap lebih strategis untuk supermaket, harus disadarkan untuk mempertahankan hak-haknya, misalnya dengan menghubungi pers, Lembaga Bantuan Hukum atau pihak-pihak lain yang dapat menolongnya. Erfan Maryono (1995) mengamati bahwa sekarang ini makin banyak orang meragukan kapasistas LSM. Banyak LSM dalam mengembangkan usaha kecil lebih merupakan pendekatan sosial daripada pendekatan ekonomi. Hasilnya dengan pendekatan sosial ini dampak perubahan ekonominya sangat marginal dan membuat orang kecil itu "kerasan" menjadi kecil dan tidak bisa keluar dari kekecilannya. Selanjutnya ia berpendapat, kondisi seperti ini hanya membuat orang kecil tidak terlalu sakit atas kekecilannya.

Abstrak :
Tesis ini adalah hasil penelitian tentang kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan masalah pokoknya "Apakah kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tergolong rendah?. Penelitian ini mencoba mengungkapkan rasa, paham, dan semangat bela negara atau kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan acuan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, yakin akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi, dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Guna mengungkapkan kesadaran bela negara tersebut, telah dilakukan penelitian di Timor Barat dengan wilayah sampel Kabupaten Dati II TTS dan Kabupaten Dati II TTU. Sedangkan unit sampel sebesar 120 orang penduduk yang ditetapkan secara acak. Unit sampel ini dibagi dalam dua golongan, dan golongan WNI pribumi dijadikan pembanding. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar tanyaan dengan berpedoman pada skala Likert. Di samping itu dilakukan studi kepustakaan dan pengamatan. Data dianalisis dengan metode deskriptif dan inferensial dengan menggunakan model regresi linear berganda yang selanjutnya diolah melalui komputer. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tidaklah mengecewakan. Ini terlihat dari nilai koefisien regresi yang menunjukkan relatif sama, baik pada dimensi rasa, dimensi paham, dan dimensi semangat bela negara. Demikian pula dalam perbandingan menurut kelompok responden terlihat ada perbedaan yang sangat kecil yakni WNI pribumi mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi rasa dan dimensi semangat. Sedangkan WNI keturunan Cina mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi paham atau pengetahuan bela negara. Secara umum kesadaran bela negara WNI keturunan Cina maupun WNI pribumi adalah baik dan mempunyai korelasi positif dengan Ketahanan Nasional. Artinya, jika kesadaran bela negara dari warga negara ditingkatkan maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Dalam kaitan ini, mengingat masih adanya pemahaman yang berbeda-beda tentang bela negara, dan untuk mensosialisasikan serta mengaktualkan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, keyakinan akan kebenaran Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk negara dan bangsa, maka konsep bela negara harus dibina-kembangkan secara terus menerus dalam setiap aspek kehidupan bangsa.

Abstrak :
ABSTRAK

Latar Belakang
Salah satu sektor pembangunan yang menarik perhatian di negara kita dewasa ini adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, devisa negara, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wisata itu sendiri.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa negara meningkat melalui pembangunan pariwisata di tanah air.

Berbagai alasan pentingnya pembangunan pariwisata didasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut: Pertama, mengingat potensi minyak bumi yang kian merosot di pasar dunia terutama diawali pada dekade 1980-an sehingga tidak lagi menggembirakan masa kini, disamping potensi minyak bumi makin berkurang berkat ekploitasi secara besar-besaran dalam mengejar pembangunan khususnya pada awal Orde Baru.

Abstrak :
Di dalam tesis ini dibahas peranan Politeknik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas lulusannya ditinjau dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lulusan Politeknik Universitas Indonesia / Politeknik Negeri Jakarta sebanyak 50 orang lulusan dari angkatan pertama tahun 1985 sampai dengan tahun 1998 dari semua jurusan dan program studi terwakili serta bekerja di kawasan Jabotabek. Penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden lulusan Politeknik UI dan wawancara dengan para pimpinan Politeknik UI serta para pengguna lulusan. Sistem pendidikan merupakan sistem yang bersifat terbuka. Proses pendidikan dengan pendekatan sistem terdiri atas masukan (input) yaitu peserta didik (mahasiswa) dan masukan instrumental (instrumental input) yaitu sumber-sumber daya pendidikan, masukan lingkungan (enviromental input) meliputi aspek-aspek kehidupan bangsa, dan proses yang merupakan kegiatan mengubah masukan (peserta didik) menjadi keluaran (output). Profil Politeknik dilihat dan masukan instrumental yang berupa kurikulum, dosen, administrasi, laboratorium dan bengkel/workshop, perpustakaan serta sarana/perlengkapan sebagai komponen pemroses pendidikan yang akan mempengaruhi secara langsung kualitas lulusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan profil Politeknik memperoleh rata-rata kategori baik yaitu kurikulum, dosen, administrasi dan sarana/perlengkapan pendidikan, sedangkan laboratorium dan bengkel/workshop serta perpustakaan dalam kategori cukup sehingga perlu peningkatan. Sedangkan kemampuan profesional lulusan Politeknik UI memperoleh nilai rata-rata dengan kategori baik. Hal ini tidak terlepas dari instrumental input pada proses pendidikan Politeknik UI. Kemampuan profesional lulusan dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki (aspek cognitif), keterampilan/skill (aspek psychomotor) dan sikap & kepribadian/attitude yang baik (aspek afektif} sehingga mudah mendapatkan pekerjaan yang menjembatani antara tenaga kerja lulusan SMTA (STM & SMEA) dengan sarjana S1. Lulusan Politeknik dalam usaha meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan kariernya selain dengan pengalaman kerja, juga mengikuti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SI dan S2). Didalam menganalisis kondisi ketahanan nasional dilakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan dari lulusan Politeknik dalam bekerja yang memperoleh pendapatan, fasilitas kerja, jaminan kesehatan, fasilitas keselamatan kerja, fasilitas transportasi yang baik sehingga kondisi secara keseluruhan baik akan meningkatkan ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga. Selain itu produk barang dan jasa dimana lulusan Politeknik bekerja yang dikonsumsi oleh perorangan maupun rumah tangga dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan ketahanan pribadi, ketahanan keluarga dan selanjutnya ketahanan lingkungan yang lebih luas yaitu ketahanan wilayah/daerah kemudian ketahanan nasional.