Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak proses integrasi wialayah kerajaan Pattani kedalam wilayah kerajaan Thailand pergolakan di wilayah Thailand Selatan yang notabene merupakan bekas wilayah kerajaan Panani terus menerus berlangsung perbedaan kultur antara masyarakat muslim melayu minoritas di Thailand Selatan dengan masyarakat Thai-Buddhis yang mendominasi wilayah Thailand menjadi penghambat proses integrasi kebijakan pemerintah kerajaan Thailland yang cenderung bersifat asimilatif dan diskriminatif terhadap kultur dari masyarakat Muslim Melayu di Wilayah Thailand Selatan juga menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik. Pada akhir tahun 1990an, pemerintah kerajaan Thailand sepertinya telah berhasil meredam gejolak separatisme dan aksi-aksi terorisme di wilayah Thailand Se!atan. Namun sejak awal tahun 2004, Thailand Selatan kembali m enjadi sorotan karena adanya peningkatan siklus konflik di Wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Permasalahan Kultural dan peningkatan jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan militer Thailand telah mebangkitkan amarah dan memancing aksi-aksi kekerasan oleh para separatis Muslim Thailand Selatan. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan krisis konflik apakah yang sebenarnya terjadi ? Mengapa kekerasan kembali mengalami peningkatan ? Bagaimana pemerintah Thailand seharusnya mengatasi konflik tersebut ? Hal inilah yang akan penulis coba bahas dalam studi ini.

Abstrak :
Reformasi bidang pertambangan memberikan perubahan arah dalam kepemilikan perusahaan pertambangan asing di Indonesia, yang dikenal dengan nasionalisasi. Karena perusahaan-perusahaan milik asing tersebar di berbagai daerah maka nasionalisasi berimplikasi dalam hubungan pusat dan daerah, terutama kepentingan para elit. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pola hubungan penguasa dan pengusaha. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan penguasa dan pengusaha. Penelitian ini menggunakan teori elite capture Bardhan, Diyya Dutta, dan teori ekonomi politik Caporaso, sebagai teori utama. Teori politik lokal Vedi R. Hadiz, dan teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori konsensus Maswadi Rauf sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data-data yang ada wawancara mendalam terhadap 5 orang informan, Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Anggota DPR RI Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, H. Refrizal, Anggota DPRD Sumut H. Muhammad Nuh. Temuan penelitian ini menemukan bahwa elite capture dalam nasionalisasi PT Inalum tersebut, telah mengakibatkan negara dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara tidak netral, karena Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai alat pengusaha Luhut Pandjaitan. Sementara di tingkat pusat, negara bersifat netral. Namun demikian, dalam kebijakan yang lain, penguasa juga melakukan capture. Sehingga penguasa dalam hal ini Presiden SBY merupakan latent elite capture. Implikasi teoritis dari penelitian ini menguatkan teori elite capture, dalam konteks relasi kekuasaan elite dengan pengusaha. Sedangkan teori Caporaso, menguatkan pendekatan ekonomi politik berbasiskan kekuasaan. ......The reformation of the mining field has shifted nationalization, or specifically, the ownership of foreign mining companies in Indonesia. Due to the nationwide spread of foreign companies, they play a significant role in the centralregional government relationship, especially in the interest of the power elite. Therefore, this study aims to explain the relationship pattern between the power elite and entrepreneurs, as well as the factors that surround and influence it. This study uses Bardhan’s and Diyya Dutta’s elit capture thory and Caporaso’s political economy theory as the main theories. In addition, Vedi R. Hadiz’s local politics theory, Ralf Dahrendorf’s conflict theory, and Maswadi Rauf’s consensus theory acts as the supporting theory. Using a qualitative method, this study analyzes the data obtained through in-depth interview with five informants consisting of Governor Gatot Pujo Nugroho, three people from the People’s Representative Council (Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, and H. Refrizal), and H. Muhammad Nuh from the Regional Representatives Council. The principal findings of this study shows that the elite capture in the nationalization of Inalum has led to the bias of the North Sumateran government because Governor Gatot Pujo Nugroho became Luhut Pandjaitan’s tool. Although the central government still maintained its neutrality, there are policies used by the authorities, in this case, President Susilo Bambang Yudhoyono, to commit elite capture. The theoretical implication of this research substantiates the elite capture theory in the context of a relationship between power elite and entrepreneurs. On the other hand, Caporaso’s theory supports the power-based political economy approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang perjuangan untuk kebebasan sebelum dan sesudah Reformasi. Kajian ini akan melihat dari sudut pandang sebuah Komunitas Epistemik yang bernama Komunitas Utan Kayu, yang sebagiannya berkembang menjadi Komunitas Salihara. Kisah tentang Komunitas ini dimulai pada tanggal 21 Juni 1994 ketika majalah Tempo, Detik dan Editor dibredel. Kegaduhan tentang ini bersama dengan hal lainnya berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharto di bulan Mei 1998. Komunitas ini melanjutkan upayanya untuk mempromosikan kebebasan pada banyak hal. Dimulai dari kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan menyiarkan, kebebasan atas informasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan kebebasan lainnya dalam kerangka kebebasan berfikir dan kebebasan berekspresi. Promosi kebebasan dari komunitas ini pada akhirnya harus berkontestasi dengan kelompok dan komunitas lainnya yang memiliki prinsip dan nilai yang berbeda, epistema yang berbeda. Semuanya berebut untuk dapat terlembagakan menjadi kebijakan dan praktik negara. Pada akhirnya ini adalah perjuangan mengelola imaginasi yang berbeda tentang Indonesia.

---

ABSTRACT
This paper examines the struggle for freedom in Indonesia before and after the reformation. It would be seen from the perspective of an epistemic community namely Utan Kayu Community, a community which later established Salihara Community. The story of the community begun in 21 June 1994 when Tempo magazine was banned along with Detik and Editor media. This created one of crowds that brought Soeharto government into end in May 1998. The community continued to promote freedom in all kinds. It started with the promotion of freedom of the press, freedom to established associations, freedom of speech and opinion, freedom of broadcasting, freedom of information, freedom of religions and beliefs and other freedoms under the freedom of thought and expressions. Promotion of freedoms by this community has been contested with other interest groups who have different principles and values, different episteme. All want to be adopted and institutionalized into policies and practices of the state. At end, this is about the struggle of managing different imaginations of Indonesia.