Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT XYZ merupakan perusahaan perbankan yang terus melakukan pengembangan dalam pelayanannya. Salah satunya adalah implementasi aplikasi Briefcase Banking yang merupakan aplikasi mobile business untuk pegawai pemasaran di segmen KPR. Setelah dilakukan implementasi, jumlah pengajuan kredit melalui aplikasi tersebut masih di bawah ekspektasi disebabkan karena masih sedikitnya pengguna yang menggunakan aplikasi saat bekerja. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi Briefcase Banking dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Penelitian ini, menggunakan faktor-faktor dari Technology Acceptance Model (TAM), Task Technology Fit (TTF), dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi Briefcase Banking. Dari analisis yang dilakukan terhadap 171 pengguna aplikasi, di dapat sembilan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan aktual. Faktor-faktor tersebut adalah mobile technology characteristic, perceived ease of use, perceived usefulness, intention to use, convenience technology, marketing task, enjoyment, facilitating condition, dan social influence. ......PT XYZ is a banking company that keep on to improve its services. Briefcase Banking is a mobile business application to support marketing to improve services in mortgage segment. After implemented, number of credit submission through Briefcase Banking still below expectation due to low utilization from its user. Therefore, research is needed to determine the factors that affect user in the use of Briefcase Banking using Structural Equation Modelling (SEM). In this study, research will use factors from Technology Acceptance Model (TAM), Task Technology Fit (TTF), and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) to determine factors affecting user to utilize Briefcase Banking. Analysis conducted from 171 respondents having result nine factors that significantly affecting actual use. The factors are mobile technology characteristic, perceived ease of use, perceived usefulness, intention to use, convenience technology, marketing task, enjoyment, facilitating condition, and social influence.Briefcase Banking.

Abstrak :
ABSTRAK Data administrasi kependudukan dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeritah Provinsi DKI Jakarta agar dapat berjalan akurat. Selain itu data administrasi kependudukan juga dibutuhkan dalam verifikasi dan validasi pelayanan publik. Saat ini data kependudukan sudah dimanfaatkan oleh beberapa OPD dan instansi, dimana sebagian sudah memeberikan feedback data yang dapat memeperkaya data kependudukan, namun data ini belum dimanfaatkan. Saat ini pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan belum didukung oleh data yang terintegrasi, update dan mudah didapat, hal ini disebabkan karena saat ini belum tersedia sebuah basis data yang terintegrasi untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan ini, maka diperlukan membangun sebuah data warehouse yang dapat membuat proses penyajian dan pemanfaatan data kependudukan efektif dan efisien, terintegrasi, tanpa mengganggu proses operasional layanan administrasi kependudukan. Perancangan data warehouse pada penelitian ini menggunakan teknik pemodelan dimensional 4 langkah menurut Kimball & Ross yaitu dengan pemilihan proses bisnis, deklarasi grain, identifikasi dimensi, dan identifikasi fakta. Perancangan data warehouse menghasilkan 44 tabel dimensi, dan 24 tabel fakta, dirancang dengan model constellation schema. Hasil perancangan dan implementasi data warehouse dapat memeberikan informasi yang berguna bagi Dinas Dukcapil dan bagi OPD yang memanfaatkan data kependudukan agar pelayanannya dapat berjalan optimal dan akurat.

---

ABSTRACT Population administration data is needed in the planning and implementation of the DKI Jakarta Provincial Government program. Population administration data is also needed in the verification and validation of public services. Currently some OPDs and agencies using population data, some provided feedback data that can enrich population data, but this data has not been utilized. At present the implementation of population data utilization has not been supported by integrated, updated and easily available data, this is because there is no integrated database available to be utilized in public services. To overcome the problem, it is necessary to build a data warehouse that can make the process of presentation and utilization of population data effective and efficient, integrated, without disrupting the operational process of population administration services. The design of the data warehouse in this study uses 4-step dimensional modeling techniques by selecting business processes, grain declarations, dimension identification, and fact identification. The design of the data warehouse produces 44 dimensional tables, and 24 fact tables, designed with constellation schema model. The results of the data warehouse design and implementation can provide useful information for the Dukcapil Office and for OPDs who utilize population data so that their services can run optimally and accurately.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini pemerintah tengah menjalankan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi perlu didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah penerapan knowledge management. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki risiko kegagalan yang akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik. Kementerian Perindustrian saat ini memiliki beberapa aplikasi dalam menunjang knowledge sharing seperti forum dan milis. Namun kenyataannya sedikit sekali pegawai yang menggunakannya. Berdasarkan hal ini, peneliti termotivasi untuk melakukan analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan forum dan milis dalam mendukung knowledge sharing di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model yang ada, seperti model Delone dan Mclean, TAM serta UTAUT yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sumber data didapatkan melalui observasi dan kuesioner. Analisis data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode structural equation model (SEM) berbasis varian dengan perangkat lunak SmartPLS. Dari penelitian ini diketahui faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tersebut adalah social influence dan incentive.

---

ABSTRACT
The government is currently doing a bureaucracy reform as an attempt to realize a good governance. In practice, the bureaucratic reform should be supported by several things, such as the implementation of knowledge management. Implementation of the reform of the bureaucracy has a risk of failure which would lead to reduced public confidence to the government, and the threat of failure to achieve good governance. The Ministry of Industry currently has several applications in supporting knowledge sharing such as forums and mailing lists, the application is integrated within its intranet web. But the reality is very few employees use them. Based on this, researchers are motivated to perform an analysis to determine the factors that affect the utilization of forum and mailing list to support knowledge sharing in Secretariat General of the Ministry of Industry. This study uses a combination of several existing models, such as the model of Delone and Mclean, TAM and UTAUT modified by considering various factors. Source of data obtained through observation and questionnaire. The data were analyzed using a variance-based structural equation model (SEM) with SmartPLS software. From this research, it is known that the factors influencing the use of the application are social influence and incentive.

Abstrak :
Pendidikan pertanian kekurangan sumber daya dalam rangka menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi spesifik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan knowledge sharing di antara para pendidik. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi knowledge sharing di antara para pendidik di pendidikan tinggi teknis dan kejuruan bidang pertanian. Selain itu, perlu diketahui juga apakah knowledge sharing berpengaruh terhadap kinerja para pendidik dan berpengaruh terhadap kinerja institusi. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, wawancara, dan survei. Data hasil survei dianalisis dengan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge sharing adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja dari para pendidik dan dapat meningkatkan kinerja institusi di pendidikan tinggi teknis dan kejuruan bidang pertanian. Knowledge sharing pada domain ini sangat dipengaruhi oleh sikap, harapan pribadi, pengetahuan tacit, infrastruktur TI, pengetahuan penggunaan TI, kemampuan pendidik, dan budaya organisasi. ......Lack of agricultural education resources in order to create graduates who have specific competence to meet the workforce needs in the corporate world. It can be anticipated by increasing knowledge sharing among educators. Therefore, it is necessary to determine the factors that influence knowledge sharing among educators in higher education technical and vocational agriculture. In addition, note also whether knowledge sharing affects the performance of educators and affect the performance of the institution. This study was conducted with the literature study, interviews, and surveys. Survey data were analyzed using Partial Least Square method - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this study indicate that knowledge sharing is one of the factors that can improve the performance of educators and can improve the performance of higher education institutions in technical and vocational agriculture. Knowledge sharing in this domain is strongly influenced by attitudes, personal expectations, tacit knowledge, the IT infrastructure , knowledge of the use of IT, the ability of educators, and organizational culture.

Abstrak :
ABSTRAK Implementasi e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang ?Kebijakan tentang E-Government?. Hal ini dapat dilihat dari hasil asesmen PBB tahun 2014 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4487 dari 1 dan indeks e-participation 0,2941 dari 1. Media sosial adalah salah satu contoh yang baik untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Sudah banyak negara yang menggunakannya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakatnya, selain itu juga tidak membutuhkan investasi besar untuk implementasinya. Oleh karena itu penelitian ini melakukan analisis terhadap penggunaan media sosial yang telah dilakukan instansi pemerintah Indonesia. Media sosial yang dianalisis adalah Twitter karena Twitter merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Sampel pesan yang dianalisis adalah pesan yang di-posting tanggal 21-27 September 2015. Pesan-pesan tersebut dikategorisasi oleh responden, kemudian dipilih kategori dengan frekuensi tertinggi. Aspek yang dikategorisasi oleh responden adalah konten, nada, dan tipe sumber pesan. Aspek sumber, bentuk, dan respon pesan dikategorisasi sendiri oleh peneliti karena tidak subjektif. Analisis dilakukan untuk tiap-tiap instansi, berdasarkan instansi pusat dan daerah, dan analisis secara menyeluruh yaitu Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Adapun indeks paling tinggi yang diperoleh adalah 9,031 dari skala 0 ? 100. Indeks tersebut merupakan indeks yang diperoleh oleh KPK, DPR, DPD, Jakarta, dan Polri merupakan lima instansi pemerintah dengan indeks penggunaan media sosial paling tinggi diantara 58 instansi pemerintah lainnya. Adapun indeks kelima instansi tersebut adalah 9,031; 7,798; 5,832; 5,621; dan 5,416. KPK merupakan instansi yang paling optimal menggunakan media sosialnya untuk keseluruhan instansi dan untuk instansi pusat. Jakarta merupakan instansi daerah yang paling optimal menggunakan media sosialnya.

---

ABSTRACT Implementation of e-government in Indonesia is still far from the expectations and objectives of Presidential Instruction No.3 of 2003 on E-government Policy. It can be seen from the results of the United Nations assessment in 2014 which gave Indonesia 0.4487 of 1 for e-government index and 0.2941 of 1 for e-participation index. Social media is a good example to increase e-government and e-participation index. Many countries have used it to interact and communicate with their citizens. It also does not require high costs for implementation. Therefore, this research analyzed the use of social media of Indonesia government agencies. The selected social media is Twitter because Twitter is most used by Indonesia government agencies. Samples are messages that were posted on September 21-27, 2015. Messages are categorized by respondents, then final category is selected by the highest frequency. Aspects that categorized by respondents are content, tone, and source type. Aspects message source, form, and response are categorized by researcher because they are not subjective. The analysis was performed for each institution, then analysis based on the central and regional agencies, and entire analysis of Indonesia. The results concluded that the use of social media in Indonesia government agencies have not been optimal. It is based on the low index gained of the use of social media. The highest index obtained was 9.031 on a scale of 0 ? 100. The index is obtained by KPK, DPR, DPD, Jakarta, and Polri is five government agencies with use of social media index is highest among 58 other government agencies. The index of the five agencies are 9.031, 7.798, 5.832, 5.621, and 5.416. KPK is an agency that is the most optimal use of its social media for the entire agencies and to central agencies. Jakarta is the most optimal regional agencies using its social media.

Abstrak :
ABSTRAK Saat ini Kantor Pertanahan seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem yang sudah online untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat bernama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Sistem ini digunakan dalam pelayanan inti Kantor Pertanahan seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Namun pada penggunaannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengguna, ditemukan ketidakpuasan pengguna karena sistem ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengukur apakah sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan mengukur tingkat kepuasan dari pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini mengadopsi metodologi Total Quality Management (TQM) dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan dikarenakan asumsi yang dipertanyakan langsung berhubungan dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian ini berupa penilaian tiap indikator yang ada pada dimensi-dimensi yang ada di TQM untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melakukan peningkatan berkelanjutan dalam membangun sistem informasi.

---

ABSTRACT Nowadays, all Land Office in Indonesia has been using online system for servicing the people. The system called Land Office Computerization. This system use for the core service for the people who has matter in land like land registration, etc. But in case of usage, based on interview with users, found that user are not satisfy with this system because the system is not fulfill the user needs. This research tried to measure if the system has been fulfilled the user need with measuring the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality improvement. The main goal is to help the related ministry to fulfill the needs of user. This research adopting Total Quality Management (TQM) to measure the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality imporevement because it related directly to user needs. The result of this research is a valuation of each indicator of related TQM dimensions to be evaluation material in order of continuous improvement for developing an information system.

Abstrak :
PT XYZ merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan salah satu dari 3 perusahaan yang menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Selain sebagai penyelenggara perdagangan efek, PT XYZ juga memiliki visi dan misi untuk memajukan pasar modal Indonesia. Pengukuran indeks kepuasan pengguna jasa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Knowledge Management (KM) merupakan hal penting bagi PT XYZ dan merupakan salah satu faktor yang dapat membantu pemenuhan target indeks kepuasan pengguna jasa. Oleh karena itu PT XYZ perlu untuk segera melakukan formalisasi KM. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan PT XYZ sebelum mengimplementasikan KM dan menyusun strategi untuk meningkatkan kesiapan implementasi tersebut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF), KM Enabler, Infrastruktur KM dan Aspek KM. KMCSF dipetakan dengan KM Enabler dan Infrastruktur KM untuk mendapatkan KMCSF yang sesuai dengan PT XYZ. Kemudian hasil pemetaan tersebut dipetakan kembali ke dalam aspek KM sehingga KMCSF dikelompokkan ke dalam 3 aspek yaitu aspek abstract, soft, dan hard. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tingkat kesiapan implementasi KM berada pada tingkat Receptive. Strategi peningkatan kesiapan implementasi dibentuk dengan membandingkan kondisi perusahaan saat ini dengan harapan di masa depan terhadap KM. ......PT XYZ is a Depository and Settlement Institution and one of 3 companies that hold securities trading in the Indonesian capital market. Aside from being the organizer of the securities trading, PT XYZ also has its own vision and mission in advancing Indonesian capital market. The measurement of customer satisfaction index is one of many ways in realizing corporate vision and. Knowledge Management (KM) is a crucial factor that PT XYZ has and could help in achieving target of customer satisfaction index. Hence XYZ needs to formalize its KM implementation. This research will be conducted to measure the level of readiness of PT XYZ before implementing KM and develop strategies to improve its readiness level. The measurement will be conducted by using Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF), KM Enabler, KM Infrastructure, and KM Aspects. KMCSF will be mapped together with KM Enabler and KM Infrastructure in order to create KMCSF that are suitable for PT XYZ. The mapping result will then be mapped again into KM Aspects so that the KMCSF will now be grouped into 3 aspects: abstract, soft, and hard. Results obtained from this research is that the level of readiness of KM implementation of PT XYZ measured at the Receptive level. The strategies to improve readiness level are develop by conducting gap analysis between company current condition and future condition with the implementation of KM.

Abstrak :
ABSTRACT
PT XYZ meluncurkan produk branchless banking bernama MNO pada awal 2015 untuk mendukung program OJK yaitu Laku Pandai. Namun hingga Desember 2015, jumlah nasabah MNO masih sedikit karena hanya mencapai 0,39% dari target yang ditetapkan pada business plan. Permasalahan utama yang dihadapi PT XYZ yaitu karena belum memiliki pengalaman dalam bidang branchless banking. Dalam penelitian ini dilakukan penyusunan strategi e-bisnis untuk produk branchless banking supaya dapat bersaing dengan produk dari bank lain. Penyusunan strategi e-bisnis dilakukan menggunakan kerangka kerja Chen dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Tahapan di dalam Chen terdiri dari analisis situasi (menggunakan analisis SWOT dan SLEPT), membangun visi, menentukan CSF (menggunakan analisis balanced scorecard dan CSF), dan membuat rencana tindakan serta prioritasnya (menggunakan kuadran Covey). Penelitian ini menghasilkan strategi e-bisnis PT XYZ untuk produk branchless banking yang terdiri dari lima rencana tindakan terkait manusia, tujuh rencana tindakan terkait proses, dan empat rencana tindakan terkait teknologi.

---

ABSTRACT
PT XYZ launched branchless banking product called MNO in early 2015 to support OJK program, namely Laku Pandai. But until December 2015, the number of MNO customers still few because only achieved 0,39% from targets set in the business plan. The main problem faced by PT XYZ is because they have not had experience in the field of branchless banking. In this research, e-business strategies for branchless banking products is prepared in order to compete with products from other banks. E-business strategy formulation is done using a framework Chen with data collection techniques consisting of interviews, observation and document review. Phases in Chen framework consists of analyse situation (using SWOT and SLEPT analysis), establish vision, define CSF (using the balanced scorecard and CSF analysis), and develop action plan and its priorities (using Covey Quadrant). This research results in e-business strategy PT XYZ for branchless banking products consisting of five human-related work plans, seven process-related work plans, and four technology-related work plans.

Abstrak :
ABSTRAK
PT XYZ sebagai penyedia layanan TIMES (telecommunication, information, multimedia, edutaiment, services). PT XYZ sebagai alat kelengkapan negara salah satunya memiliki tugas untuk memenuhi program pemerintah untuk melakukan perluasan jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Divisi Information System Center (ISC) merupakan divisi yang dipimpin oleh Senior General manager, bertanggung jawab terhadap pengembangan, operasional, dan pelaksana kebijakan/tatakelola internal Aplikasi di XYZ. Sebagai anak perusahaan XYZ, PT XYZ Akses menggunakan aplikasi Inventory Access Network yang bernama ABC sebagai platform planning & design.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan aplikasi ABC di PT XYZ dengan cara mengukur kapabilitas aplikasi tersebut. Kemudian hasil tingkat kematangan tersebut digunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan Layanan aplikasi ABC . Pengukuran kapabilitas dan rekomendasi yang digunakan adalah COBIT 5 dengan metode kualitatif studi kasus dan expert review. Hasil penelitian ini berupa penilaian tingkat kapabilitas 21 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahan layanan aplikasi ABC di PT XYZ Indonesia serta rekomendasi untuk perbaikan layanan aplikasi ABC.

---

ABSTRACT
PT XYZ as TIMES (telecommunication, information, multimedia, edutaiment, services). As Fitting Country, PT XYZ responsible to comply government network expansion program throughout Indonesia. Information System Center (ISC) Division is a division that lead by senior general manager that responsible for development, operational, and executor of internal application governance at PT XYZ Indonesia. As subsidiary of PT XYZ, PT XYZ Access utilize Inventory Access Network application named ABC as a platform planning & design.

This reseach is held to find out ABC application capability level at PT XYZ by using capability level measurement. The result of of maturity level becomes reference for giving recommendation to improve ABC application service. Capability level measurement and recommendation used is COBIT 5 by using qualitatif methodology case study and expert review. The result is used for gap analysis so that recommendation achievement can be given. Process Improvement recommendation is created by using COBIT 5 framework. The result of this reseach is 21 COBIT 5 capability rating that relevant with ABC application service problems at PT XYZ and recommendation to improve ABC application service.

Abstrak :
ABSTRAK
Internet memiliki peran penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dengan adanya internet masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi akan solusi sebuah permasalahan, membentuk jejaring untuk berniaga, hingga melakukan pembelajaran jarak jauh. Selain memiliki manfaat yang positif, perkembangan internet ternyata juga banyak memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan bermasyarakat.Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah pornografi internet. Dewasa ini semakin banyak tindakan kriminal yang dipicu oleh pornografi yang diperoleh melalui media internet. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus kriminal tersebut. Anak kini sudah tidak lagi menjadi korban kejahatan seksual namun sudah sebagai pelaku kehatan. Sistem penanganan internet bermuatan negatif yang ada saat ini agaknya kurang mampu membendung gempuran informasi negatif yang menyerang moralitas anak Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi yang tepat dalam penanganan konten internet bermuatan negatif yang dapat merusak moralitas anak bangsa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Soft System Methodology SSM sebagai metodologi utama dalam melakukan pendekatan masalah. Penelitian dimulai dengan pemahaman akan situasi dunia nyata, penggambaran situasi problematik untuk mendapatkan strategi ideal dalam merumuskan sistem relevan. Setelah itu pemodelan konseptual pada sistem relevan yang sudah dirumuskan dan terakhir adalah membandingkan model konseptual dengan aktivitas dunia nyata.Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem penapisan yang ada saat ini tidak mampu menangani serangan konten internet bermuatan negatif secara maksimal. Setidaknya terdapat tiga komponen utama yang paling berpengaruh dalam kualitas sistem penanganan internet bermuatan negatif bagi anak Indonesia, sistem penapisan, sitem pengawasan, dan sistem sosialisasi dan edukasi. Untuk dapat menciptakan sebuah sistem penanganan internet negatif yang tepat, perlu adanya koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan dengan para pelaku industri internet, penguatan payung hukum, dan peningkatan prioritas permasalahan pada pemerintah pusat. Kata Kunci: Internet, pornografi, anak, moralitas, penapisan internet, soft system methodology.

---

ABSTRACT
Internet has a prominent role in improving the living conditions of the Indonesian community. By using the internet people can easily get the information for solving problems, forming a network to trade, or even having a distance learning courses. Besides the positive benefit, the internet could also gain a bad influence in the life of society.One of the frequent problems often faced is the internet pornography. Nowadays, a growing number of criminal actions are triggered by pornography that obtained through the internet. This was aggravated by the involvement of children in such cases. Children no longer become a victim of sexual crimes, but also become a perpetrator. Internet filtering system that controls the information flow is unable to hold the large number of improper information that 39 s coming to devastate child 39 s morality. This research examines the right strategy in handling the negative contents on the internet that could devastate Indonesian child 39 s morality.The research used qualitative methods with Soft System Methodology SSM as the main approach to the real world problems. The study start from understanding the current situation, drawing a rich picture as the expression of the problem situation, get the right strategy for relevant system, and building a conceptual model of relevant system that mention before. The last step is comparing the acquired conceptual model with the real world activities.This research reveals that the existing filtering system is inadequate to handle the improper information on the internet. There are at least three main components which most affect the quality of handling improper information, namely a filtering system itself, internet surveillance system, and the system for socialization and education. To be able to create a good system for tackling improper information on the internet we need to have the right coordination among stakeholders and industrial sector, strengthen the law, and increased priority problems on the Central Government. Keyword Internet, pornography, child, morality, internet filtering system, soft system methodology.