Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional. Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah. Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized. For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research. The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor. The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience. An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest. The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience. To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance.

Abstrak :
Kenangan suatu bangsa yang mengandalkan kekuatan rakyat dan wilayahnya dalam menghadapi lawan yang unggul persenjataan teknologinya membuka tabir pemikiran bahwa segenap aspek kekuatan dapat dibina untuk membentuk keuletan dan ketangguhan, yang pada gilirannya merupakan kekuatan yang efektif guna mengatasi atau mementahkan efektivitas kekuatan lawan. Di sini juga dapat ditekankan, bahwa bukan kekuatan yang berlebiban yang mampu membawa kemenangan, namun bagaimana strategi menggunakan kekuatan secara tepat yang tepat yang menjadi problem pemecahannya.

Demikianlah, pengerahan kekuatan rakyat dalam upaya bela negara, sebagai wujud tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, yang implementasinya berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleb setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, keberhasilannya sangat ditentukan pertama, oleh kemampuan membangun keuletan dan ketangguhan, sehingga pada akhirnya memperoleh kemampuan dan peluang untuk mengatasi segenap hakikat ancaman, serta kedua, oleh kearifan pemilihan strategi yang tepat, yang memberi peluang memetik kemenangan.

Tesis ini merupakan usaha menerapkan konsepsi Ketahanan Nasional untuk membangun wawasan, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam penataan pemecahan problema di bidang pertahanan keamanan negara, dan yang menjurus ke hipotesis bahwa : ?ketangguhan dan keuletan ditentukan oleh pemilihan strategi yang tepat, didukung oleh kemampuan dan kemauan yang kuat, dan kemampuan suasi yang tinggi terhadap lingkungan, masing-masing pada aspek massa kritik demografi, geografi, ekanosi, dan militer?.

Ketangguhan yang mengandalkan kekuatan mesin perang, telah ditandingi oleh keuletan yang mengandalkan kekuatan rakyat [aspek demografi] dan wilayahnya [aspek geografi], yang mereka bina sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan; dan mengandalkan kekuatan ekonomi [aspek ekonomi] untuk menaklukkan kekuatan lawan. Maka di samping pertahanan militer, berkembanglah bentuk-bentuk pertahanan teritorial, pertahanan sipil, pertahanan sosial, pertahanan ekonomi, pertahanan psikologi, dan lain-lain yang bercirikan upaya untuk menandingi dan mementahkan pertahanan militer dan pertahanan lain yang dikembangkan lawan.

Problema di bidang pertahanan keamanan negara pada dasarnya berkisar pada antar hubungan dua dasar rangkaian kesatoan sosial : makroskopis-mikroskopis dan subyektif-obyektif. Di tingkatan makro nampak bahwa upaya bela negara senantiasa dalam proses perubahan, yang dimotori dan didorong oleh pertentangan kepentingan. Kondisi ini, di samping mendorong upaya untuk meredakan dan mengakomodasi kepentingan, juga mendorong pembangunan kemampuan dan memperluas pertentangan. Di tingkatan mikro nampak bahwa tindakan manusia dalam upaya bela negara ini merupakan tindakan yang penuh arti, yaitu dari situasi internal yang memunculkan kesadaran diri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisi sebagai obyek. Tindakan manusia dalam bela negara selama dikaitkan dengan tujuannya, tidak dilakukan secara langsung, tetapi didasarkan oleh makna hakikinya.

Abstrak :
Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, yang ingin dicapai ialah adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah. Sedangkan yang menyangkut pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus merupakan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian kecil'dari masyarakat, tetapi untuk seluruhnya, dan benar-benar dirasakan sebagai perbaikan hidup rakyat seluruhnya. Pemerintah berpendapat dan juga sebagian besar para ahli, bahwa untuk menyukseskan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan tersebut disebabkan "dalam masyarakat muncul kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, disamping akibat melemahnya sistem komunal desa, sehingga dukungan integratif dari masyarakat sukar diperoleh" (Budi Prasaoja, 1980: 51). Oleh karena itu, demikian lanjutnya, bahwa untuk mewujudkan pembangunan diperlukan dukungan dari pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh.

Abstrak :
Mantapnya ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan, ditentukan oleh tingkat keuletan dan ketangguhan dari masing--masing gatra yang menjadi sub-sub sistemnya, di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, meningkatnya ketahanan nasional di salah satu gatra secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan. Begitu pula sebaliknya, menurunnya keuletan dan ketangguhan dari salah satu gatra, dengan sendirinya akan berpengaruh pada penurunan kemantapan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan.

Dalam kaitan dengan itu, GBHN menyebutkan bahwa antara pembangunan nasional dan ketahanan nasional terdapat hubungan timbal balik yang positif, dalam arti berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional sedangkan terpeliharanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan menghasilkan pembangunan yang baik, yakni terciptanya pertumbuhan (kemajuan) yang terus menerus, pemerataan dan stabilitas dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Menurunnya penerimaan devisa yang berasal dari ekspor minyak bumi dan gas alam cair (migas) sebagai akibat penurunan harga di pasaran internasional yang dimulai pada tahun 1983, relatif telah menurunkan ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya terhadap neraca pembayaran dan APBN. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penundaan pembangunan beberapa proyek besar yang banyak mengandung komponen impor, terutama barang modal harus mengalami jadwal ulang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap impor barang-barang lainya, antara lain dengan cara memberlakukan lisensi impor khusus untuk barangbarang tertentu, atau pemberian monopoli kepada satu atau beberapa importir tertentu untuk barang-barang tertentu. Sebagai subsistem dari sistem ketahanan nasional, melemahnya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi selanjutnya akan berinteraksi dengan sub-sub sistem ketahahan nasional lainnya sehingga akan berpengaruh pula pada ketangguhan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan.

Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi semakin memburuknya ketangguhan ketahanan nasional di bidang ekonomi pada khususnya dan ketahanan nasional sebagai satu keseluruhan pada umumnya yang diakibatkan oleh berkurangnya ketersediaan devisa, ditempuh melalui pengembangan peranan ekspor nonmigas. Dengan kata lain ekspor nonmigas diharapkan akan mampu mensubstitusikan penerimaan devisa yang sebelumnya lebih mengandalkan pada ekspor migas. Dengan demikian kebutuhan devisa untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berwawasan nusantara diharapkan tetap tersedia.

Upaya pengembangan ekspor nonmigas merupakan kebijaksanaan yang mengandung variabel strategis. Keberhasilan peningkatan kegiatan tersebut, selain akan lebih menjamin bagi ketersediaan devisa yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku dan barang-barang modal keperluan pembangunan yang belum dapat diproduksikan di dalam negeri atau sudah diproduksikan akan tetapi masih belum cukup, juga berpengaruh positif pada pembukuan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan sumber kekayaan alam yang masih bersifat potensial, pemanfaatan posisi geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberhasilannya secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional. Namun demikian kebijaksanaan ini pun membawa keharusan pada pemerintah indonesia untuk lebih membuka diri. Strategi perdagangan Indonesia yang sebelumnya lebih bersifat "inward looking" atau substitusi impor yang berorientasi kepada pasar di dalam negeri, berubah menjadi strategi "outward looking" atau orientasi ekspor yang bercirikan perdagangan bebas dan perluasan ekspor. Hal ini dengan sendirinya membawa keharusan pada Indonesia untuk lebih meningkatkan peranannya dimasyarakat internasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia merupakan suatu negara yang telah mendudukkan agama pada postal yang sangat penting, sehingga seluruh gerak kehidupan bangsa dan negara Indonesia selalu saja diwarnai oleh agama yang terdapat di Indonesia. Beberapa agama yang terdapat dan diakui di Indonesia, ialah agama Hindu (Bali), Buddha, Islam,Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dengan kedudukannya yang penting tersebut, agama telah dijadikan modal rohaniah dan mental dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan nasional.

Bahwa agama di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting tampak dengan dicantumkannya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang telah diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi negara. Dengan adanya sila pertama Pancasila tersebut berarti negara Indonesia berdiri di atas landasan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menunjukan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara teokratis dan bukan juga negara sekuler. Untuk itu, negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara yang mendasarkan diri kepada agama tertentu saja, juga bukan negara yang tidak mempeduli kan agama. Kenyataan ini membawa akibat bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Untuk itu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang sehat. Hal ini tidak berarti, negara Indonesia memaksakan agama, sebab agama itu sendiri merupakan suatu keyakinan, sehingga tidak dapat untuk dipaksakan kepada seseorang untuk memeluknya. Kewajiban ini sudah semestinya sebab negara Indonesia memberikan ja minan akan adanya kebebasan beragama. Jaminan ini diberikan karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Kebebasan agama tersebut langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga hak akan kebebasan beragama bukan pemberian negara dan atau bukan pemberian golongan. Adanya jaminan kemerdekaan dan kebebasan beragama tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati agama tanpa mengadakan diskriminasi atau pembedaan perlakuan antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga setiap agama menerima hak, fasilitas, perlindungan serta kesempatan yang sama.

Abstrak :
Konflik horizontal di Maluku, diduga berrnula dari suatu peristiwa kriminal biasa di terminal bayangan Batu Merah, Kotamadya Ambon. Hari itu, Selasa, 19 Januarl 1999, adalah hari Raya ldul Fitri 1 Syawal 1408 Hijriyah. Hari Kemenangan bagi Umat Islam yang baru melaksanakan Ibadan Puasa selama satu bulan penuh. Seperti Iazimnya, hari itu dirayakan dengan silaturahmi bukan saja diantara sesama Umat Islam, tetapi juga antara saudara-saudara mereka yang beragama Kristen ikut merayakan dengan saling memaafkan dan bercengkrama dalam suasana kekeluargaan yang hangat. Slang menjelang sore itu, panas cukup menyengat. Jacob Leuheny alias Jopie (27) melarikan angkotnya memasuki terminal bayangan Batu Merah dengan tidak bersemangat, karena tidal( seperti biasanya, hari itu sepi penumpang. Disana ia di hampiri Salim (19) untuk meminta uang sebesar Rp.500,- Agaknya waktunya tidak tepat. Perlengkaran kecil diantara mereka tak terhindarkan. Buntutnya saling mengancam dengan senjata lajam dan dalam waktu relatif singkat melibatkan massa secara pasif. Pembakaran rumah dan saling bantai tak terhindarkan diantara masse. melahirkan suatu akibat mengenaskan yang sulit diduga sebelumnya. Konflik merebak dengan cepat dari desa ke desa, dari kota ke Kota dari pulau yang satu ke pulau lainnya. Juga terjadi pergeseran dalam dinamika konflik, dari perkelahian antar pemuda karena pemalakan di terminal bayangan Batumerah bergeser ke isu etnis, penduduk asli versus pendatang (BBM) kemudian berpindah lagi ke track yang paling rawan yaitu ke isu agama. Agaknya ini disebabkan karena konflik itu telah disetting sedemkian rupa. Kini Konflik telah memasuki tahun ke-3. Berbagai upaya rekonsiliasi telah diselenggarakan oleh berbagai pihak pula, baik oleh pemerintah, lembaga-Iembaga kemasyarakatan dan keagawaan, namun belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir- Jumlah korban dikedua belah pihak tidak terukurkan dengan nominal. Boleh jadi, ini adalah Konflik terbesar sepanjang sejarah peradaban disana. Karena itu menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengapa konflik horizontal yang terjadi di Nlaluku ini belum terselsaikan sekalipun berbagai kegiatan rekonsiliasai tlah digelar. Diasumsikan, bahwa sebuah Konflik sedahsyat konflik yang terjadi di Nlaluku tidak bisa Serta merta terjadi tanpa ada potensi-potensi konnik yang laten. Pertanyaannya yang berkaitan adalah adakah yang memobilisasi potensi-potensi konflik ataukah sekedar sebuah fenomena sosiologis dari suatu masyarakat yang tertimpa beratnya tekanan Iingkungan yang pada gilirannya melahirkan kebrigasan sosial. Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian diarahkan pada penemuan potensi-potensi Konflik. Dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis, penelitian Iapangan untuk sementara menemukan bahwa potensi konflik disana adalah ketidakadilan politik, sosial, ekonomi, pembangunan, kebudayaan, keamanan. Urutan ini tidak menoerminkan suatu derajat hirarkis permasalahan sebab setiap aspek berkorelasi dan berinteraksi satu dengan Iainnya. Penelitian selanjutnya menemukan bahwa ada faktor-faktor dominan yang ikut melanggengkan Konflik seperli tidak netralnya peran TNI Polri dalam konflik pada satu pihak. Dipihak Iain terlibatnya Laskar Jihad yang semula dimaksudkan mengemban misi kemanusiaan ternyata ikut melanggengkan konfiik, karena punya kepentingan ideologis.

Abstrak :
Permasalahan tesis ini adalah "Bagaimana Sikap WNI keturunan Cina Terhadap Pembauran". Tujuannya adalah untuk mengetahui sikap WNI keturunan terhadap pembauran. Setelah diadakan penelitian sebanyak 100 orang responden dari kalangan WNI keturunan, ternyata 90% diantaranya mendukung terhadap pembauran, dan 10% sisanya tidak mendukung terhadap pembauran. Kesimpulannya adalah sikap WNI keturunan di Pontianak mendukung terhadap pembauran. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan perbedaan, bahwa sebagian besar WNI keturunan belum dapat membaur dengan baik pada kelompok pribumi. Jadi dukungan yang mereka nyatakan dalam kuesioner itu adalah bersifat bayes. Ada beberapa kendala yang membuat WNI keturunan dan pribumi masih sulit untuk membaur, pertama masalah budaya yang berbeda, kedua masalah sejarah warga keturunan dimasa lalu yang kurang menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan, ketiga masalah bahasa, warga keturunan di Pontianak sebagian besar masih menggunakan bahasa Cina dalam pergaulan sehari-hari, keempat mereka hidup masih bersipat eksiusif dan tempat tinggalnya masih terpisah dari kelompok pribumi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keinginan warga keturunan untuk membaur dalam kelompok pribumi sudah ada namun penerapannya di lapangan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Untuk itu, apa bila dilihat dari sudut Ketahanan Nasional, daerah Pontianak (Kalimantan Barat) masih cukup rawan terhadap disintegritas bangsa.

Abstrak :
Sebuah penemuan revolusioner dibidang teknologi komunikasi elektronika telah menyuguhkan pentas bagi seluruh lingkungan baru yang akan memberikan keleluasaan kepada perseorangan untuk berhubungan langsung dengan siapa saja dimana saja di dunia ini. Jaman global ini menyediakan peluang untuk meningkatkan kemajuan, tetapi sekaligus mengandung kerawanan. Letak persoalannya adalah tinggal sikap diri kita masing masing, mau kemana, kearah merangkul hal hal yang positip, baik, menguntungkan diri kita selaku pribadi dan bangsa untuk kehidupan lahir maupun batin, ataukah menempuh jalan yang menjerumuskan kita kepada kehancuran. Telekomputer pribadi untuk semua orang, akan menjadi kenyataan. Pemakaian telekomputer akan menjadi terdesentralisasi seluruhnya, sepenuhnya individual, dapat digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi. Bagi kita bangsa Indonesia yang sedang membangun tidak ada pilihan lain kecuali menerima kehadiran fenomenon teknologi komunikasi elektronika ini, dengan tujuan memanfaatkannya sebagai alat untuk lebih menyempurnakan diri sebagaimana seutuhnya yang cerdas dan bermoral. Penulis tesis, mengetengahkan sisi baik dan buruk dari kehadiran jaringan informasi adimarga dan mengajak pengguna ( users ) menjadi pejuang dipiomatik superhighway, karena sebagai bangsa Indonesia wajib melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, secara konsekuen. Fenomena teknologi komunikasi elektronika, jaringan informasi adimarga ini masuk ke Indonesia, Baru pada tahun 1994, namun diharapkan akan menjadi alat yang ampuh dalam pembangunan nasional, mempercepat terbentuknya SDM yang cerdas, berkualitas, sebagai tulang punggung gerakan pembaharuan nasib bangsa Indonesia. Tetapi ternyata tak lepas dari adanya ATHG yang timbul kepada bangsa Indonesia akibat dari hadirnya fenomenon ini., berupa antara lain psy-war ( perang psikologi ) anti Republik Indonesia, disinformasi tentang Pancasila dan UUD 1945. Bangsa yang menguasai teknologi akan menjadi bangsa yang mempunyai ketahanan nasional yang handal. Ketahanan nasional adalah jawaban tunggal, agar bangsa, negara jaya dan kekal. Maka diupayakan atau dicari jalan keluarnya.

Abstrak :
Dalam pasal 33 UUD'45 ayat 1 ditegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cita-cita konstitusional itu kemudian oleh sementara pihak diterjemahkan ke dalam bentuk koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dan perlu ditumbuhkembangkan menjadi soko-guru perekonomian nasional jangka panjang. Seiring dengan itu, pemerintah Orde Baru memberikan pula komitmen "tinggi" terhadap upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi, yang diperlihatkan melalui: - pembentukan Departemen Koperasi dibawahi seorang Menteri; - pembentukan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin); - dikeluarkannya UU No. 12 Th. 1967 Tentang Perkoperasian, yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 25 Th. 1992; - dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 2 Th 1978 Tentang BUUDIKUD; - dan lain-lainnya. Perjalanan koperasi dalam era Orde Baru telah berlangsung lebih dua dasa warsa, namun masih memperlihatkan hasil yang belum memuaskan. Peran koperasi dalam memberikan sumbangan kepada pendapatan nasional masih kecil, serta tertinggal dari bangun usaha lain (perusahaan negara dan perasahaan swasta). Lalu, masih perlukah mewujudkan cita-cita menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional jangka panjang? Komitmen pemerintah untuk tetap mempertahankan departemen tersendiri yang diajukan khusus menangani masalah perkoperasian memasuki era PJPT II menunjukkan, bahwva masih terdapat komitmen karat untuk menumbuhkembangkan bangun usaha ini di bumi Indonesia. Namun seyogyanya komitmen tersebut perlu didukung oleh kondisi obyektif, bahwa koperasi benar-benar dapat diandalkan guna mencapai tujuan tersebut. Untuk itu koperasi harus berhasil, dalam arti mewujudkan berbagai kontribusi kepada berbagai pihak, yakni anggota, masyarakat, konsumen, bangun usaha lain, dan pemerintah. Implisit, untuk menrenuhi cita-cita konstitusional, koperasi bukan hanya dituntut tumbuh berkembang di nusantara, tetapi memperlihatkan indikasi perkembangan usaha dan mewujudkan kontribusi sebagaimana halnya suatu bangun usaha yang tergolong berhasil. Pemenuhan persyaratan itu sekaligus akan berkonsekuensi terhadap pembentukan Ketahanan Wilayah/Daerah di mana bangun usaha koperasi itu berada, terutama dalam lingkup Kecamatan. Lebih lanjut, tumbuh suburnya koperasi di negara kita dan mewujudkan kontribusinya tendensi akan memperlihatkan pula kemampuannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Nasicncrl yang tangguh. Berdasarkan pernyataan terakhir di atas penelitian ini dilaksanakan, yakni ingin mengetahui penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah. "sejauhmana konirihusi yang diwujudkan oleh koperasi, implikasi terhadap pembentukan Ketahanan Wilayah/Daerah, serta kemampuannya dalam mendukung kondisi Ketahanan Nasional? " Penelitian dilaksanakan terhadap dua koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan benluk komoditi berbeda, yakni Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) - Pengalengan di Kabupaten Bandung - Jawa Barat, dan Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) - Pedan di Kabupaten Klaten - Jawa - Tengah . Kedua 'Koperasi dinilai berhasil oleh pihak yang berkompeten, dan menyandang predikat Koperasi Teladan Utama. Data Penelitian dikumpulkan melalui teknik kuesioner , wawancara , dan studi dokumentasi . Teknik kuesioner terutama dil jukan untuk memperoleh data dari anggota Koperasi melalui sarnpel responden , yakni sebanyak 90 orang untuk responden KPBS-Pengalengan dan 45 orang responden Primkopti-Pedan yang diperoleh secara creak (random sampling). Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari Pengurus dan Pelaksana Koperasi, Tokoh Masyarakat, dan lain-lainnya. Studi dokumentasi, khususnya digunakan untuk memperoleh data-data tentang penyelenggaraan kegiatan usaha kedua koperasi obyek penelitian. KPBS - Pengalengan didirikan tahun 1969, sedang Primkopti - Pedan tahun 1982. Inisiatif pendirian kdua Koperasi tampak memiliki alasan yang sama, yakni didasarkan alas kondisi kehidupan Peternak sapi perah di sekitar Kecamatan Pengalengan maupun Pengrajin Tahu-Tempe di sekitar Kecamatan Pedan yang memprihatinkan. Bedanya, jika pembentukan KPBS - Pengalengan diprakarsai oleh pemerintah daerah setempat, sedangkan Primkopti-Pedan olch seorang warga anak dari salah satu keluarga pengrajin. Penyelenggaraan kegiatan usaha kedua koperasi , sampai tahun 1994 lalu memperlihatkan perkembangan yang menyolok, baik dari segi anggota, hasil produksi, Modal Usaha , Simpanan Anggota , dan sebagainya. Dari segi anggota , pada mula berdirinya KPBS-Pangalengan hanya berjumlah 616 orang, tetapi tahun 1994 telah mencapai 7.996 orang. Di Primkopti - Pedan yang semula hanya memiliki anggota 63 orang , tahun 1994 telah berjumlah 282 orang. Dari segi produksi, hasil produksivusu ternak sapi anggota KPBS-Pengalengan hanya kurang dari 1,5 juta kilogram. Hasil produksi Primkopti-Pedan pada tahun 1982 hanya mencatat sekitar 1000 ton, dan tahun 1994 telah mencapai sekitar 11.600 ton. Tetapi tahun 1994 telah mencapai 55 juta kg. Dari segi modal usaha, jumlcrh modal usaha semula KPBS-Pangalengan hanya sekitar Rp. 5 juta, dan tahun 1994 telah melebihi Rp. 18 milyar. Primkopti-Pedan pada rival berdirinya hanya memiliki modal sekitar Rp. 10 juta, dan tahun 1993 telah mencatat hampir mendekati Rp. 1,5 milyar. Sejalan dengan itu, jumlah simpanan anggota yang tercatat di KPBS-Pangalengan pada tahun 1969 hanya sebesar Rp. 706 ribu, tetapi tahun 1994 meningkat drastis menjadi Rp. 5 milyar. Di Primkopti-Pedan, simpanan anggota pada tahun 1982 sekitar Rp. 1,8 juta, dan tahun 1993 meningkat menjadi Rp. 77, 7 juta. Data di atas nrenunjukkan perkembangan kegiatan usaha dari kedua koperasi obyek pembahasan. Bagaimana dengan kontribusi yang diwujudkan? Dalam memusatkan perhatian kepada anggota dari ketua koperasi tersebut, penelitian ini menghasilkan, bahlva keseluruhan responder, (anggota koperasi) menjawab "koperasi tempat mereka bergabung bermanfaat dalam kehidupan mereka". Kedua koperasi telah memberi kepastian, bahwa beternak sapi perah maupun kerajinan tahu) tempe, dapat diandalkan sebagai pekerjaan tetap dan tumpuan kehidupan keluarga. Pekerjaan itu membahva perolehan pendapatan tetap setiap bulannya, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Kontribusi kedua koperasi juga diwujudkan melalui unit usaha logistik (KPBS-Pangalengan) maupun Toko Serba Ada (Primkopti-Pedan) sebagai wvadah pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota dengan cara pembayaran angsuran. Dari segi kesehatan, kontribusi kepada anggota itu tercermin pula melalui kerja sama KPBS-Pangalengan dengan Tenaga Medis setempat melalui kegiatan Asuransi Kesehatan (Dana Kesehatan Ternak), maupun penyediaan fasilitas Klinik Kesehatan oleh Primkopti-Pedan kepada anggotanya. Penelitian juga menghasilkan, kedua koperasi dapat mewujudkan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya, antara lain berupa penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung. Kedua koperasi telah menyerap sejumlah orang sebagai karyawan di dalam organisasi usahanya, serta membuka peluangpeketjaan akibat keberadaannya. Kontribusi lain adalah turut andilnya kedua koperasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti bantuan dana renovasi tempo, ibadah, sarana pendidikan, dan sebagainya. Kontribusi lain, yakni kepada konsumen, kedua koperasi obyek pembahasan memperlihatkan wujud yang berbeda. Khususnya di KPBS-Pangalengan, kontribusi kepada konsumen yang bersifat non-kelembagaan meliputi tiga jenis kegiatan usaha, yaitu di bidang persusuan, Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR; dan Kepariwisataan. Di bidang persusuan, kontribusi itu diwujudkan dengan penyediaan susu murni setiap harinya kepada konsumen rumah tangga di kota Bandung dan Jakarta melahri perwakilan koperasi. Di bidang perbankan, KPBS-Pangalengan memberikan bantuan pinjaman kepada warga masyarakat sekitar yang membutukan dana tertentu, seperti bantuan modal pengembangan usaha, biaya pendidikan, dan lain-lainnya. Di bidang Kepariwisataan, kontribusi itu terwujud melalui pemidkan Hotel di wilayah Kecamatan Pangalengan yang dapat digunakan oleh pendatang yang membutuhkan tempat bermalam. Pada Primkopti-Pedan, kontribusi kepada konsumen diwz judkan melalui pemenuhan stock tempe dan produk aneka kripik. Produk tempe terbatas kepada pemasaran konsumen lokal, sedangkan aneka kripik lebih tersebar di 16 daerah (termasuk Kabupate Klaten) di pulau Jawa dan Bali. Kontribusi kpbs-pangalengan kepada bangan usaha lain terwujud dalam dua bentuk, yakni koperasi mitra kerja dan perusahaan industri pengolahan susu (IPS). Koperasi ini tidak hanya menampung produksi susu dart anggotanya saja, tetapi juga produksi nun' dart anggota koperasi lain di sekitar wilayah propinsi Jawa Barat sebagai mitra kerja. Sampai tahun 1994 KPBS-Pangalengan telah menjalin hubungan dengan 17 koperasi peternak sapi perah mina kerja. Sebanyak 80 persen produk susu yang diolah dan dipasarkan oleh KPBS-Pangalengan merupakan hash produksi susu dart peternak sapi perah anggotanya, sedangkan 20 persen berasal dart anggota koperasi mitra kerja. Implisit, KPBS-Pangalengan memberi kontribusi jaminan pekerjaan dan penalehan pendapatan kepada anggota koperasi mitra kerjanya. Kontribusi KPBS-Pangalengan ke perusahaan IPS terwujud dalam bentuk susu yang telah melalui milk treatment. Tercatat tiga perusahaan IPS yang selama ini men jadi penampung (baca: pembeli) praduksi KPBS-Pangalengan, yaitu PT. Indomilk, PT. Ultra Jaya, dan PT Frisian Flag Indonesia. Sejauh ini telah terjalin hubungan yang saling menguntungkan antar pihak koperasi dengan perusahaan IPS terrebut. Akhirnya, kontribusi kedua koperasi obyek penrbahasan kepada pemerintah memiliki ujud yang berbeda pula. Pada KPBS-Pangalengan, kontribusi itu dapat dihedakan ke dalam tiga bentuk hirarkhi pemerintahan, yakni Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Dalam lingkup Kabupaten, terwujud melalui penarikan dana retribusi oleh Pemda setempat sebesar Rp. 2,- per liter susu yang terjual. Menurut informasi, himpunan dana retribusi ini menjadi salah satu sumber dana pembangunan, terutama ditujukan untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Kecamatan lain yang tergolong "kurang maju ". Dalam lingkup Kecamatan, kontribusi itu antara lain terwujud dari peranan KPBS-Pangalengan dalam mengisi pendapatan daerah Kecamatan Pangalengan khususnya. Berdasarkan perhitungan, sekitar 17,2 persen pendapatan Kecamatan Pangalengan pada tahun 1994 merupakan sumbangan KPBS-Pangalengan terhadap pendapatan anggatanya, dan sekitar 20,0 persen dari jumlah penduduk di wilayah ini bertumpu hidup dari pekerjaan peternakan sapi perah. Dalam lingkup Desa, kontribusi yang diwujudkan oleh KPBS-Pangalengan adalah penyisihan dana dari warga masyarakat anggota koperasi sebesar Rp. 1,- per liter susu yang terjrral. Himpunan dana ini, menurut keterangan sejumlah aparatur desa setempat, dimanfaatkan untuk merenovasi Kantor Desa, pembangunan pos-pos kamling /pos ronda, dan lain-lainnya. Pada Primkopti-Pedn, terutama dalam lingkup Kecamatan Peda, kontribusi koperasi ini terhadap pendapatan daerah mencalat sebesar 6.34 persen. Kontribusi lain adalah pembangunan tempat pengalahan limbah industri untuk menjaga keserasian dan kebersihan lingkungan, serta menjadi lumpuan hidup sekitar 1,23 persen dari jumlah penduduk di wilayah Kecamatan ini. Uraian di atas memperlihatkan, bahwa kedua koperasi obyek pembahasan telah menunjukkan keberhasilannya sebagai bangun usaha, balk dari segi perkembangan usaha maupun kontribusi yang diwujudkan. Sejumlah faktor penunjang dapat di antisipasi dalam penelitian ini, antara lain: - Tingkah laku ekonomi beternak sapi perch (KPBS-Pangalengan) maupun kerajinan tahu-tempe (Prinmkopti-Pedan) telah dikenal dan digeluti sejak lama oleh warga masyarakat di sekirarnya; - Dukungan kondisi Iingkungan fisik sekitar, terutama dalam upaya melakukan pengembangan kegiatan usaha beternak sapi perah maupun kerajinan tahutempe; - Keseriusan dan ketekunan Pengurus dan Pelaksczna dalam mengelola kegiatan usaha. Salah satu ha/ yang perlu dicatat, - pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya ditangani oleh Pelaksana (bukan Pengurus) melalui sistem perikatan; - Dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan yang ada, seperti komputerisasi, pemakaian mesin-mesin pengolahan canggih, dan sebagainya; - Kegiatan pemasaran yang berhasil memperpendek jarak, tanpa adanya ikut campur pihak "luar" yang terlalu jauh; - Keterlibatan pemerintah dalam posisi yang " wajar ", dalam arti terbatas kepada proses penrbinaan saja, seperti organisasi usaha, manajemen, pembukuan keuangan, dan sebagainya, tanpa terlalu jauh ikut campur ke clalam pengelolcan kegiatan usaha, Di sisi lain, dalam kegiatan usaha yang digeluti kedua koperasi obyek pembahasan, pemerintah telah berhasil menciptakan iklim kondusif, salah satunya dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Th. 1985 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional, yang antara lain menghimbau kepada perusahaan IFS untuk mengutamakan pemakaian hasil produksi susu dalam negeri terlenih dahulu, dan barn melakukan impor terhadap kekurangan yang ada. Perkembangan usaha dan perwujudan kontribusi kedua koperasi di atas berimplikasi terhadap pembentukan kondisi wilayah/daerah Kecamatan setempat khususnya. Dengan kcrta lain, kedrra koperasi telah menunjukkan peranannya dalam membentuk kondisi Ketahanan Wilayah/Daerah dalam lingkup Kecamatan (dan juga Kabupaten), terutama dalam aspek-aspek ideolagi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, atau dikenal dengan sebutan Panca Gatra. Peranan tersebut antara lain: Dari segi ideologis: Kedua koperasi obyek pembahasan telah rnemupuk nilai kebersamaan para anggotanya yang tercermin melalui sistem kerja berkelompok, penganrbilan keputrrsan secara bersama, dan sebagaina. Hal ini sejalan dan memperkuat nilai kebersamaan yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, ideologis Pancasila, serta cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 UUD " 45. Dari segi politik: Kedua koperasi telah mengenalkan dan menanamkan cascara berorganisasi modern, yaitu peranan dan fringsi bangun uscrha dalam mencapai peningkatan hidup anggota (dan keluarganya). Melalui pengelolaan usaha yang terorganisir secara baik, usaha yang dijalankan anggota dapat menjadi sumber penghasilan tetap yang lebih baik serta wahana peningkatan taraf hidup mereka. Di samping itu, melalui koperasi diintrodusir dan dikomunikasikan pula nilai-nilai demokratis sesuai dengan ciri yang disandang oleh bangun usaha koperasi; Dari segi ekonomis: Kedua koperasi telah menjalankan peranan dalam meningkatkan pendapatan anggota, sehingga mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk menrenuhi kebutuhan ekonomis sehari-hari. Bukan itu saja, kedua koperasi telah menciptakan dan menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung; Dari segi sosial-budaya: Dampak dari perolehan pendapatan tetap yang meningkat, memungkinkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya; Dari segi pertahanan-keamanan: Karena kualitas penduduk yang meningkat serta pemahaman dan kesadaran akan nilai kebersamaan yang semakin kuat, mengakibatkan kesadaran terhadap keamanan lingkungan yang meningkat pula. Hal ini membawa kepada kondisi pertahanan-keamanan di wilayah sekitar yang semakin membaik atau tangguh. Salah satu wujud nyata adalah andil penyisihan sebagian hasil pendapatan anggota untuk kepentingan membangun pos-pos kamling I pos ronda, serta partisipasi aktif warga masyarakat terhadap gerakan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Berdasarkan hasil studi kepada kedua koperasi obyek pembahasan, tampak bahwva pada dasarnya koperasi dapat menunjang pembentukan kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh. Namun persyaratan mana yang harus dipenuhi adalah, kemampuan itu baru akan terwujud apabila koperasi tumbuh subur di bumi nusantara serta mencapai keberhasilannya sebagaimana yang diperlihatkan oleh kedua koperasi obyek pembahasan. Permasalahannya adalah, bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Dari pengalaman kedua koperasi di was, dapat dltarik beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan dalam upaya menumbuhkembangkan bangun usaha koperasi agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, yaitu: - Kegiatan usaha yang dija/ankan bukan merupakan hal yang relatif "baru" dikenal, melalnkan telah ada sejak lama, terintegratif dalam drrr serta menjadi orientasi tingkah laku ekonomi warga masyarakat sehari-hari; - Didukung oleh kondisi lingkungan sekitar, terutarna dalam upaya pengembangan usaha; - Keseriusan dan ketekunan dari Pengurus don Pelaksana. Dalam hal ini harus dibedakan antara kedua pihak tersebut, pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha harus dijalankan sepenuhnya oleh Pelaksana (bukan Pengurus) yang diperoleh koperasi melalui sistem perikatan; Sedapat mungkin memperpendek jarak pemasaran amara koperasi dengan konsumen, tanpa melibatkan pihak ketiga yang terlalu 'jauh " dalam kegiatan pengelolaan pemasaran tersebut; Keterlibatan pemerintah perlu berada pada batas dan posisi yang "wajar ", dalam arti hanya dalam konteks pembinaan tanpa terlalu dadam mencampuri pengelolaan kegiatan usaha. Termasuk dalam pembinaan ini adalah upaya pemerintah untuk tetap mewujudkan iklim kondusif, misalnya dengan memberikan perlindungan kepada kegiatan usaha koperasi untrrk mencegah adanya tindakan intervensi oleh pihak swasta. Namun yang perlu diperhatikan, perlindungan itu haruslah disertai dengan upaya untrrk membuat koperasi menjadi mandiri dan kompetitif nantinya, dan bukan menjadi manja serta ketergantungan terhadap peran pemerintah tersebut.

Abstrak :
Air adalah sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Hasil pengeloiaan air minum oleh organisasi air minum seringkali tidak dapat memenuhi tujuan/target organisasi karena ketidak efisienan organisasi yang bersangkutan. Salah satu akibatnya adalah terjadi tingkat kebocoran produk air minum yang tinggi sehingga konsumen harus membayar harga air dengan tarif yang lebih tinggi dari harga semestinya.Juga cakupan pelayanan air minum tidak mampu menjangkau seluruh penduduk kota yang membutuhkan air minum dan sebagai akibatnya penduduk berpenghasilan rendah membayar air dengan harga lebih tinggi. Untuk mengatasi hal di atas,dilakukan penanganan teknis dengan dana yang besar. Namun, penanganan teknis semata ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada karena inefisiensi yang terjadi bukan hanya masalah teknis saja. Melainkan, juga dan bahkan sebagian besar disebabkan oleh masalah non-teknis. Oleh karena itu,dilakukan studi jaringan sosial untuk memahami pengelompokan-pengelompokan sosial dalam jaringan kerja organisasi PAM JAYA guna mendapatkan pemahaman tentang struktur sosial yang berlaku yang mengakibatkan sistem kontrol,monitoring dan koordinasi menjadi lemah. Dalam berbagai studi tentang struktur organisasi telah banyak dilakukan, ada yang melihat organisasi dengan kerangka dikotomi formal-informal-kemudian diperbaruhi dengan memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang berada di dalam sistem yang lebih besar lainnya seperti masyarakat atau negara,yang berpijak pada kerangka integrasi.Perkembangan terakhir, para akhli ilmu sosial yang mempelajari struktur organisasi melihatnya sebagai suatu konfigurasi relasional antara kelompok-kelompok (divisi), dan kelompok kuasi yang secara ada (lihat Mouzelis 1985). Berdasarkan perkembangan terakhir di atas, konsep power memainkan peran yang krusial. Sebab individu atau kelompok/kelompok kuasi bisa memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan lahirnya kebijakan yang mengarah ada sumberdaya-sumberdaya yang terdapat pada organisasi yang bersangkutan. Sehingga,distribusi kontrol terhadap sumberdaya, perilaku individu atau kelompok lain dan formasi kelompok kuasi (power,interest dan sentiment), formasi yang ada saling berkompetisi dalam rangka melindungi/menjaga atau mencari kesempatan dalam mendapatkan reward atau sumberdaya yang bersedia di dalam organisasi.Ditegaskan oleh Mouzelis bahwa konflik dan perjuangan - perjuangan antara 'klik' (cyclic block, block dan isolated tree) untuk memproleh `power dan jaminan terhadap pembagian reward-reward organisasi (aktivitas politikal organisasional yang terjadi dari hari ke hari) ini secara keseluruhan sering tidak nampak bagi `orang luar' atau tidak nampak dari mata para ahli sosiologi yang naive-yang hanya mengandalkan wawancara dan kuesioner. Dengan berbagai cara (kamuflase)-'klik-klik tersebut mampu melahirkan kebijakan, aturan-aturan dan sebagainya (hasil kompetisi)-yang akan tampak harmoni bagi para anggota organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan bergesernya 'pusat power formal/resmi' dan ketidak patuhan terhadap aturan-aturan organisasi dalam jaringan kerja PAM JAYA mengakibatkan melemahnya sitem kontrol, monitoring dan koordinasi yang diciptakan.Dengan melemahnya sistem kontrol, monitoring dan koordinasi maka ketahanan organisasi menjadi lemah sehingga tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Dan, ketahanan organisasi yang lemah akan memperlemah kinerja organisasi yang pada akhirnya memperlemah ketahanan - ketahanan wilayah ;dan bilamana beberapa / seluruh organisasi-organisasi air minum di Indonesia memperlihatkan ketahanan organisasi yang lemah maka secara nasional akan memperlemah ketahanan nasional.