Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyakit Tuberkulosis masih merupakan niasalah kesehatan masyarakat, dimana 75% penderita adalah kelompok usia produktif, ekonomi lemah dan berpendidikan rendah.Di Kota Bandar Lampung telah dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyakit TB dengan mengadopsi strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dan pengembangan Kelompok Puskesmas Pelaksana (KPP) Program P2TB. Sehingga 22 Puskesmas yang ada telah melaksanakan program TB. Tetapi hasil pencapaian program sampai tahun 2002 belum efektif, hanya 3 Puskesmas yang mencapai target yaitu Puskesmas Kedaton, Satelit dan Kampung Sawah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi manajemen dalam program TB Paru yang dibhat dari masukan, proses dan keluaran di 3 Puskesmas yang telah mencapai target program.Rancangan penelitian adalah kualitatif, berupa wawancara mendalam, observasi dan pemanfaatan data sekunder. Informan adalah Kepala Puskesmas, petugas TB, petugas laboratorium, Wasor TB, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan penderita.Penelitian ini menemukan bahwa tiga Puskesmas ini memiliki kecukupan input untuk pelaksanaan program TB, kekurangan biaya diatasi dengan dana JPSBK Puskesmas. Proses manajemen Puskesmas yang terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan, Pelaksanaan), P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian) dengan menggunakan instrumen Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya mini Puskesmas dan Evaluasi Kinerja Puskesmas telah berjalan, sehingga pengelolaan program TB di 3 Puskesmas ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan Puskesmas Kedaton melakukan pencarian aktif penderita baru TB di Kampung Bayur yang merupakan kantong TB. Puskesmas Satelit menyelenggarakan Penyuluhan Kesehatan Terpadu dengan melibatkan Camat, Lurah, PKK dan tokoh masyarakat sebagai panitia penyelenggara. Sedangkan Puskesmas Kampung Sawah menetapkan jadwaI pengambilan obat bagi penderita TB untuk memudahkan pemantauannya.Lokakarya mini tribulanan sebagai forum yang membahas pelaksanaan dan monitoring kegiatan Puskesmas yang melibatkan lintas sektor, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat belum ditaksanakan dengan optimal karena kurangnya koordinasi Puskesmas dan kecamatan.Dari hasil penelitian ini disarankan perlu dipertimbangkan peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Unit Swadana, agar Puskesmas melakukan koordinasi dengan Camat tentang pelaksanaan lokakarya mini tribulanan, penemuan penderita secara aktif dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi, Dinas Kesehatan Kota perlu melakukan sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam penanggulangan TB.

---

Tuberculosis (TB) disease has been a public health problem in which there are 75% of the patients are productive age group, short of economy, and having low education.

In the City of Bandar Lampung had been conducted the efforts to alleviate TB disease using DOTS (Directly Observed Treatment Short course) Strategy and the development of Worker Health Center Group for P2TB Program. There were 22 health centers that had conducted TB program. However, the result of program until 2002 was not effective yet. There were only three Health Centers that had reached the target namely Kedaton Health Center, Satelite Health Center, and Kampung Sawah Health Center.

The objective of the study was to obtain the description of management function of Lung TB Program that assessed from input, process, and output in three Health Centers that had reached the program target.

The study used qualitative research design that conducted through in-depth interview and observation. In this study, collecting secondary data was also done. The informants of the study were the head of health center, TB program staff, laboratory staff, vice supervisor, taking TB medicine controller, and TB patients.

The study resulted that three health centers had the adequacy input to conduct the TB program; and the lack of fund was covered by Social Safety Net in Health Division for health center. The process of health center management that consisted of P1 (planning), P2 (actuating, implementing), P3 (monitoring, controlling, and evaluating) using the instrument for health center level planning, health center mini workshop, and health center performance evaluation. Even the Kedaton Health Center actively conducted the search for new TB patients in Kampung Bayur where the TB patients were more exist. Satelit Health Center carried into integrated health education that involved the sub district head, village head, and community leaders as steering committee, while Kampung Sawah Health Center set the schedule of getting drugs for TB patients to monitor them easier.

Three-monthly mini workshop was used as forum to discuss the implementation and monitor of health center activities that involved inter sector, community organization, and community leader, had not been applied optimally due to lack of coordination between health center and sub district office.

From the result of the study, it is recommended to maintain health center status as self-funding unit health center. In order to health center could carry out the coordination with sub district office about implementing three-monthly mini workshop and finding the patients that conducted appropriate with situation and condition, the City Health Office should socialize and advocate toward many important sides to obtain the encouragement on alleviating TB."

"Dengan ditetapkannya kebijakan Perusahaan Jawatan (Perjan) bagi RS Fatmawati melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2000 tentang Perjan dan Peraturan Pemerintah Nomor 117 tahun 2000 tentang Pendirian Perjan untuk RS Fatmawati, semestinya RS Fatmawati sudah melaksanakan kebijakan Perjan sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2000.Tetapi pelaksanaan kebijakan Perjan yang dikeluarkan pada tahun 2000 itu baru dilaksanakan secara keseluruhan pada bulan Maret tahun 2003. Mengapa proses Perjanisasi rumah sakit memakan waktu yang lama ?. Dilain pihak dengan adanya Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka Perjan sudah tidak ada lagi, melainkan PERUM dan PERSERO.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Perjan di RS Fatmawati, faktor-faktor yang mempengaruhi, permasalahan kebijakan Perjan di RS Fatmawati, baik pada tingkat kebijakannya sendiri maupun terhadap implementasinya sehingga didapatkan pemecahan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Selain itu untuk mengetahui bentuk rumah sakit seperti apa yang diharapkan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam dengan 19 informan yang terdiri dari manajer strata satu, dua, dewan pengawas. Selain itu juga dari laporan-laporan yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dan Meneg BUMN.Dari hasil penelitian menunjukkan adanya faktor - faktor diluar (eksternal) dan didalam (internal) rumah sakit yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perjan di RS Fatmawati. Faktor eksternal meliputi, tidak adanya penjelasan peraturan Perjan dalam bentuk UU maupun peraturan, pembinaan yang sangat kurang dari Kementrian BUMN, Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan yang juga lambat. Selain itu karena bentuk Perjan rumah sakit masih baru sehingga banyak pihak masih rancu. Faktor Internal meliputi, SDM yang beragam memperlambat sosialisasi dan penyusunan struktur organisasi yang baru. Belum sepenuhnya otonomi rumah sakit diberikan antara lain belum diserahkannya asset RS Fatmawati secara legal oleh Departemen Keuangan dan kebijakan cost sharing bagi pasien Askes.Dengan dikeluarkannya UU no 19/2003 tentang BUMN bahwa Perjan sudah tidak ada lagi diganti Perum dan Persero, maka apapun bentuk rumah sakit mendatang sebaiknya RS Fatmawati tetap dapat menjalankan kewajiban sosialnya.Peneliti berkesimpulan lamanya proses implementasi kebijakan Perjan di RS Fatmawati terutama akibat tidak adanya penjelasan tentang Perjan ini baik dalam bentuk UU maupun peraturan, serta faktor-faktor yang telah disebut diatas.Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan sebaiknya RS Fatmawati tidak menjadi BUMN. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan dari perjuangan Departemen Kesehatan untuk membantu rumah sakit mewujudkan tujuannya.Daftar bacaan 37 (1983 - 2003)

---

Hospital Fatmawati has obligated to implement policy of Public Service Organization (PSO) for Hospital Fatmawati since 2000 based on Government Rule No. 612000 about Public Service Organization (Perjan) and No. 117/2000 about Forming PSO for Hospital Fatmawati.

However the implementation of these policies was not in 2000 but in overall started in March 2003. Why this process of PSO was taking a long time? In the other hands, the newly published Law No. 19/2003 about State Owned Enterprise has omitted the status of PSO, and changes it to Public Enterprise and Limited Company.

This research aimed at understanding the implementation of policy about PSO at Hospital Fatmawati, influenced factors, and problems faced, either at the level of policy or implementation, so can be generated a solution to improve it policy. And also to know further what kind of hospital is expected.

This research is using qualitative approach through focused group discussion and in-depth interview with 19 resources person of manager since level 1, 2, and supervisory board. Also supported by several report from Directorate General for Medical Services Department of Health, Department of Finance, and State Ministry of State Owned Enterprise.

The result of research shows that there are external and internal factors that influence to the implementation of PSO policy at Hospital Fatmawati. External factors are including no explanation about PSO in the kinds of law or regulation, lack facilitation from State Ministry of State Owned Enterprise, Department of Finance, and late from Department of Health. Also, because of PSO hospital is a new concept so still so much discrepancy. Internal factors are including heterogeneous background of human resources that lead to delay of socialization process and forming a new structure of organization, not fully provided of autonomy of hospital to Hospital Fatmawati, such as delegation of assets of hospital from Department of Finance and policy of cost sharing of patient of State Owned Health Insurance (Askes).

In relation to the issuance of Law No. 19/2003 about State Owned Enterprise that PSO is changed by Public Company and Limited Company, therefore the form of Hospital Fatmawati in the future should implement it social's responsibility.

The researcher concluded that process of implementation of policy of PSO of Hospital Fatmawati was took long time due to the absence of explanation of PSO either in the form of law, regulation, or above mentioned factors.

Based on this research, it is suggested to Hospital Fatmawati not to be a State Owned Hospital. For this purpose, it is need to have seriousness and attempt of Department of Finance to facilitate hospital in realizing its goals."

"Objektif : Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas Kota Batam Tahun 2002 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bidang promotif di Puskesmas dan sebagai tolok ukur keberhasilan program penyuluhan kesehatan masyarakat di Puskesmas yang wajib dilaksanakan. Walaupun pemenuhan kebutuhan akan tenaga penyuluh profesional (Jabfung PKM) belum terlaksana. namun upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal harus dilaksanakan. Metode : Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas Kota Batam Tahun 2002. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, dan pemeriksaan/telaahan dokumen dan peralatan/sarana penyuluhan yang dimiliki responden untuk data sekunder. Pengukuran kinerja digunakan analisis hubungan antara faktor predisposisi, faktor pemungkin serta faktor penguat sebagai variabel independen dengan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas dalam pencapaian cakupan penyuluhan di luar dan di dalam gedung Puskesmas. Dikatakan kinerja baik bila cakupan penyuluhan mencapai12 kali penyuluhan dan dikatakan tidak baik bila cakupan penyuluhan < 12 kali penyuluhan. Analisis data dilakukan dengan tahapan analisis, yakni analisis univariat, analisis bivariat dilakukan dengan uji statistik "Chi Square" dan analisis akhir menggunakan analisis multivariate. Populasi adalah seluruh tenaga kesehatan Puskesmas balk PNS dan PIT. yang melaksanakan program kesehatan termasuk kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Jumlah sampel adalah total sampling sebanyak 123 orang tenaga penyuluh Puskesmas di Kota Batam tahun 2002. Hasil : Proporsi tenaga penyuluh Puskesmas dengan kinerja baik sebanyak 48,8% dan kinerja kurang baik sebanyak 51,2%. Hasil analisis bivariat, menunjukkan ada hubungan yang bermakna dengan kinerja, yaitu supervisi (p = 0,000), pendidikan (p = 0,002), pedoman kerja (p = 0,002), tugas tambahan (p = 0.002), insentif (p=0,002), pelatihan (0,001), umur (0,016). Hasil multivariate variabel yang masuk model yaitu umur, pendidikan, masa kerja, tugas pokok, tugas tambahan, pelatihan, pedoman kerja penyuluhan, supervisi, dan insentif Dengan menggunakan persamaan regresi logistik dan nilai eksponensial (5) atau (kiss Ratio dapat dilihal bahwa variabel yang paling dominan adalah umur dan pendidikan ternyata bahwa tenaga penyuluh Puskesmas yang berumur > 34 tahun berpeluang memiliki kinerja baik 0,09 kali (95% CI: 0,01-0,79) dibandingkan dengan tenaga penyuluh yang berumur < 34 tahun setelah dikontrol variabel pendidikan. Kesimpulan : Pelaksanaan penyuluhan di Puskesmas oleh 123 orang tenaga penyuluh Puskesmas tahun 2002 belum semuanya mencapai standar penyuluhan sebanyak 12 kali setahun setiap orangnya dan lebih banyak tenaga penyuluh Puskesmas yang memiliki kinerja tidak baik. Faktor terbukti bahwa faktor umur dan pendidikan berhubungan secara bermakna dengan kinerja tenaga penyuluhan Puskesmas untuk mencapai cakupan penyuluhan di dalam dan di luar gedung Puskesmas pada tahun 2002. Saran : Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja tenaga penyuluh Puskesmas, diantaranya adalah pelatihan bagi tenaga penyuluh Puskesmas secara komprehensif dan terpadu, mengusulkan tenaga penyuluh mengikut pedoman dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, melanjutkan pendidikan (tugas belajar).

---

Factors Related to the Performance of Health Center Educator in the City of Batam 2002The study was conducted to know the factors related to the performance of health center educator in the City of Batam year 2002. It was one of the efforts to increase the quality of health care especially in promotive sector that conducted in health center and it was an indicator of success of public health education program in health center. Although the need of professional health educator to be professional was not accomplished yet, but the effort to maintain the knowledge, awareness, willingness, and ability of the community to stay heaith and clean and to increase the community participation to attempt community health status optimally that have to he conducted.

This study used cross sectional design to know the factors related to the performance of health center in the City of Batam year 2002. Data collecting was conducted by using questionnaire, documents review, and education equipment, facilities inspection. The measurement of performance of health center educator analyzed the relations between predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors--as independent variables and the performance of health center educator in achieving the education coverage both inside and outside of health center building. Good performance was shown if the education coverage was >12 times and poor coverage was <12 times. The step of data analysis was started from univariate analysis, and then bivariate analysis that conducted with "Chi Square" statistical test, and then multivariate analysis. Population of the study was all health staffs that worked in the health center both civil government officers and contracted officers that conducted health programs including public health education program. This study used total sampling method. Amount of sample that gained were 123-health center educators in the City of Batam in the year 2002.

The result of the study showed that proportion of health center educator who had good performance was 48.8% and the rest (51.2%) had pour performance. Bivariate analysis showed significant relationship. Some of variables that had significant relationship with the performance were supervision (p=0.000). educational background (p=O.O02), work guidelines (p=0.402), additional task (p=0,002), incentive (per-O.002), training (p=0.01 1), and age (p-0.016). Multivariate analysis showed that variables that entered in the model were age, educational background, duration of work span, main task, additional task_ training, work guidelines, supervision, and incentive. By using equation of logistics regression and exponential value (I3) or Odds Ratio showed that the most dominant variables were educational background and age. Health center educators who had age °34 years had probability to have good performance 0,09 times (95% CL 0.01---0.79) compared to they who had age <34 years alter being controlled by educational background variable.

Implementation of health education in health center that conducted by 123 health center educators in the year 2002 had not met the standard yet as much as 12 times in a year in each of them. From this study showed that there were still many health center educators who had poor performance. Predisposing factors had been proven such as age and educational background that had significant relationship with the performance of health center educator in achieving the education coverage both inside and outside of health center in the year 2002.

In order to increase the performance of health center educator, it is recommended to conduct the following efforts: providing integrated and comprehension training for health center educators, proposing to employ the health educator follows the Guideline of Ministry of Health Republic of Indonesia in term of Functional Job of Public Health Educators, and continuing the higher education."

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"Penelitian ini dilatar belakangi oleo keterlambatan dan bad debt dalam pembayaran tagihan JPk Pasien Miskin di RSUD - Budhi Asih.Pendapatan rata-rata dari sektor pelayanan Pasien Miskin mencapai } 23,15 % dari seluruh pendapatan Rumah Sakit tahun 2004 dan 2005, dimana rawat inap kira-kira empat kali dari rawat jalan, sehingga keteriambatan dan bad debt dari pembayaran disini mempunyai dampak dalam operasional Rumah Sakit.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal Rupiah Sakit yang berhubungan dengan keterlambatan dan tidak dibayarkannya kiairn rawat Map WK Pasien Miskin, dari faktor-faktor input seperti SDM, dana, aiat, bahan dart metode, serta faktor-faktor proses mulai dari pendaftaran, pelayanan perawatan, dan penataan bukti-bukti tagil,an serta merekap pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petugas mengenar programJPK Pasien Miskin masih belum merata, peralatan yang mendukung belum sepenuhnya digunakan vaitu komputer terpadu, Jana yang dibutuhkan terpenuhi dan cukup, Mahan yang merupakan kelengkapan berkas pasien rawat inap JPK Pasien Miskin belum sepenuhnya terpenuhi dan masih lambat diterima untuk diproses meski metode yang dipakai sudah memadai.Dari basil penelitian ini ada beberapa saran yang dijadikan masukan bagi Rumah Sakit untuk mcmperbatk_i pengelolahan klaim JPK Pasien Miskin yaitu adartya sosialisasi pada seluruh petugas sehingga pemahaman akan JPK Pasien Miskin tnerata, digunakannya komputer terpadu secara menyeluruh pada seniua unit pelayanan serta perhitungart &mil cost bagi layanan kesehatan. Khusus untuk Dinas Kesehatan Propinsi Dig Jakana diharapkan untuk menetapkan besaran iur biaya bagi pasien mskin yang menggunakan SKTM, menyesuaikan besaran PPE dengan keadaan nyata terutanaa bagi perawatan ICU clan kasus kliusus, serta mernpersingkat waktu pencairan pembayaran klaim.

---

The background of this study is outstanding and bad debt in claim payment of JPK Pacien Miskin in RSUD Budhi Asih, Average revenue from poor patien sector reaches = 23.15% of total hospital revenues in 2004 and 2005. Revenues from inpatient wards is four times bigger than those from outpatient clinics. Thus outstanding and bad debts from inpatient claims affect the operational of the hospital.

This is a qualitative study aimed to identify internal hospital factors which are related to outstanding and unpaid JPK Pasien Miskin inpatient claims. The factors are classified into inputs such as human resources, fund, instrument, material, and method; and process starting from registration, nursing care, claim receipt management, and claim recapitulation.

The study shows that there is lack of iniforrity of hospital personnel' understanding of JPK Pasien Makin program. Integrated computer program that supports the program is still not in full use. Materials such as JPK Pasien Miskin Inpatient claim folders are also inadequate. Nevertheless, the fund allocated and the methods used are found to be sufficient.

To improve JPK Pasien Miskin claim management, it is recommended that the hospital socialize the JPK Pasien Miskin program to all personnel, use integrated computer system at all service points, and calculate the unit cost for health services provided. It is suggested that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta establish fixed percentage of cost sharing for SKTM holders, adjust the payment of PPE to the real situation (especially for ICU and special cases patients), and to shorten the delay in payment of the claim."

"Pengendalian adalah proses yang digunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan rencana. Pengendalian bermanfaat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan. Keberhasilan tujuan manajemen farmasi akan tergantung dari unsur-unsur pengendalian yang ada. Instalasi Farmasi merupakan satu-satunya unit kerja dirumah sakit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang farmasi dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan instalasi lainnya. Kelebihan atau kekosongan persediaan obat dan alkes pada waktu tertentu menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pengelolaan obat dan alkes di Instalasi Farmasi Rumah Sakit kurang baik. Temuan di Instalasi Farmasi RSD Ciawi menunjukkan bahwa sistem pengendalian obat dan alkes kurang baik sehingga mengakibatkan overstock dan out of stock. Penelitian ini dilakukan di RSD Ciawi yang bertujuan untuk menganalisa sistem pengendalian obat dan alkes kebutuhan dasar ruangan Rawat Inap di Instalasi Farmasi, tujuan khusus mengidentifkasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi setiap unsur pengendalian. Penelitian merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi mengenai sistem pengendalian Obat dan alkes kebutuhan dasar ruangan Rawat Inap diperoleh dengan cara in-depth interview terhadap pejabat struktural dan staf pelaksana. Pengumpulan data melalui telaah dokumen serta pengamatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian yang belum efektif, kebijakan yang belum terarah, penyusunan rencana kerja belum optimal, pencatatan dan pelaporan yang belum baik, anggaran yang teratas dan belum terbentuknya pcngawasan intern. Dalam pembahasan diulas tentang kondisi RSD Ciawi scat ini melalui wawancara, meneliti data sekunder serta pengamatan di lapangan dibandingkan dengan teori manajemen pengendalian logistik. Pembahasan menguraikan tentang struktur yang baik, menegaskan kembali uraian tugas tiap unit kerja, menyusun kebijakan tentang standar terapi dan formularium, proses pengendalian obat dan alkes di Instalasi Farmasi. Kesimpulan yang didapat dari basil penelitian bahwa proses pengendalian obat dan alkes kebutuhan dasar ruangan di Instalasi Farmasi RSD Ciawi masih kurang optimal, sehingga banyak terjadi over stock dan out of stock.

---

Controlling is process used by manager to ensure that activity which in fact as according to plan. Useful controlling to evaluate entire all activity. Efficacy of pharmacy management target will be depended from existing operation elements. Pharmacy Installation is the single unit work at home pain in charge of in management of pharmacy goods and have to domicile the parallel ness with other installation.

Excess or blankness of supply of drug and medical equipment periodically indicate that control to management of drug and medical equipment. Unfavorable Installation Pharmacy Hospital.

Finding Installation Pharmacy of RSD Ciawi indicates that system control of drug and medical equipment. Unfavorable so that results over stock and out of stock.

This research is conducted in RSD Ciawi with aim to analyze system controlling of drug and medical equipment inpatient requirement of to lodge Installation Pharmacy, special target identify and analyze factors influencing each element.

Research is case study with approach qualitative. Data and information concerning system controlling drug of medical equipment inpatient requirement of to lodge to be obtained by interview in-depth to structural functionary and executor staff. Data collecting through document study and also perception in field.

Research result indicate that organization which not yet effective, policy which not yet directional, compilation of plan work not yet optimal, reporting and record-keeping which not yet good, limited budget and not yet been formed by internal control him.

Is under consideration commented by concerning condition of RSD Ciawi in this time through interview, accurate data of secondary and also perception in field compared to management theory operation of logistics. Solution elaborate concerning good structure, re-affirming the breakdown of duty every activity unit, compiling policy concerning therapy standard and of formularium, process controlling drug of and medical equipment in Installation Pharmacy.

Got conclusion of research result that process controlling of and medical equipment inpatient requirement in Installation Pharmacy of RSD Ciawi still less optimal, so that happened many over stock and out of stock."

"Hasil observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupatcn Majalengka, menunjukkan bahwa ada masalah-masalah yang mengganggu pelayanan diantaranya masalah pengadaan penyimpanan dan penyaluran barang farmasi berupa obat dan alai kesehatan habis pakai. Hal itu menggambarkan masih lernahnya pelaksanaan pengadaan penyimpanan dan penyaluran barang farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Majalengka.Tujuan penelitian ini adalah untuk mcngetahui faktor kebijakan, faktor organisasi. faktor perencanaan. faktor prosedur. faktor sumberdaya manusia, faktor pencatatan pelaporan dan faktor evaluasi terhadap pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran barang farmasi. Penelitian dilaksanakan tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 10 Mei 2006. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dari informan, telaah dokumen dan pengamatan langsung.Hasil penelitian adalah perlama Variabel Kebijakan. kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua Variabel Organisasi, hasilnya adalah bagian-bagian yang terkait dalam pengelolaan persediaan barang farmasi telah mempunyai tugas wewenang yang berbeda dengan bagian unit lain dan tidak terjadi duplikasi tugas dan wewenang. Ketiga Variabel Perencanaan. hasil yang didapat bahwa perencanaan rutin dan perencanaan tahunan kebutuhan barang farmasi tidak dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, tidak membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan ada dokter yang tidak mematuhi formularium obat. Keempat Variabel prosedur. hasilnya sccara umum setiap bagian yang terkait dalam pengelolaan persediaan barang farmasi telah mempunyai prosedur tetap. Kelima Variabel Sumber Daya Manusia. Instalasi Farmasi masih membutuhkan tiga orang pegawai sedangkan personil Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit merangkap tugas dengan tugas pokok lainnya dan belum memiliki ruang sekretariat khusus. Keenam Variabel Pencatatan Pelaporan hasil yang didapat adalah buku penerimaan barang, kartu barang dan pencatatan pendapatan obat tidak dicatat secara akurat. Pelaporan eksternal tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketujuh Variabel Evaluasi, Pelaksanaan evaluasi belum optimal, tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas kewenangannya. Kedelupan Variable Pengadaan, Obat atas kesehatan habis pakai yang dipesan ke Perusahaan belum semuanya dikirim sesuai dengan pesanan, seluruh penerimaan barang ke rumah sakit diterima pemegang barang dan diperiksa Panitia perneriksa barang. Kesembilan Variabel Penyimpanan, Secara umum penyimpanan telah sesuai dengan peraturan namun sistim penyimpanan di Gudang induk dikelompokan berdasarkan pemasok. Kesepuluh Variabel Penyaluran, diketahui bahwa masih terdapat pennintaan obat alai kesehatan habis pakai dan atau resep yang tidak dipenuhi sesuai permintaan.Saran dari peneliti adalah buat dokumen kebutuhan barang unit yang mengakomodir kebutuhan pengguna. Optimalisasi pencatatan administrasi dan pendapatan barang farmasi rumah sakit. Tingkatkan kerjasama dengan pemasok tentang pembayaran dan pengiriman barang. Tetapkan buffer stock barang farmasi di gudang induk dan di instalasi farmasi. Perlu penambahan tiga pegawai di instalasi farmasi. sekretaris panitia pengadaan barang tidak dibebani tugas lain dan adanya ruang khusus panitia pengadaan barang. Serta perlunya aplikasi inventory yang teritegrasi dengan aplikasi billing system.

---

The result of an observation during a residency in Cideres country General Hospital some problem reveal on a pharmacies inventory supply and storage system. Those problems have a major impact on hospital service quality. The impact on hospital services quality will lead to a negative perception from the public and in a long run has a potential distortion on a hospital income thereby a good pharmacies good inventory controlling system in Cideres country General Hospital is a must.

The aim of this research was to reveal and analyze the policy factor, organizational factor, planning factor, procedural factor, human resource factor, and data entry and reporting factor on pharmacies goods inventory contolling system. This research held from Maret 6 to May 10- of 2006, performed with qualitative analyzing that used informant data, secondary data and observation data.

This research reveal that ; first, policy variable, the Cideres County General Hospital inventory policy has been established according to a general rules set by the government. Second, Organizational variable, every departement that co-op with pharmacies inevntory management already has a different task and a different authority, therefore, task and authority duplication were not found. Third, Planning variable, both daily and annually planning for pharmacies goods supplies were not held according to procedure and the rules, even a units stock annually planning was not made. Fourth, proccedure variable, generally every section that co-op with inventory management had a well astablish procedure. Fifth, human resource variable, pharmacies unit still sort of personnel therefore need an addition personnel as much as three personnel; Furthermore it required a secretary room. Sixth, Data Entry and reporting variable, stock card were not accurately update and externals reporting were not condurated according to the rules. Seventh, Evaluation variable, not optimalize of evaluation and improperly of the duty of authorities. Eight Supllies variable, drugs and expendable medical tools that has been ordered were not delivered as much as an order stated. Ninth, acceptance and storage variable all goods that goes in to the hospital accept by a goods holder after run in to check by the comitte. Tenth, expandite variable, this research reveral that there were some demands on a certain drugs and medical kit or recipe that were not fulfilled as demand.

Base on the result of this research, making of the inventory unit necessity document for accomodate user needs. Optimalization of administration report and the income of hospital pharmacies stuff Increasing cooperation with the distributor about payment and distribution. Determined the buffer stock at pharmacy main strorage and fharmacy instalation. It needs three additional employees at fharmation unit, the officer of fharmacy inventory can not have another jobs and it needs special room. Integrated inventory application with a billing system is also a recomandation that has an urgency to fulfill imadietly."

"Skripsi ini membahas mengenai kinerja perawat di unit rawat inap Rumah Sakit Kepolisian Pusar Raden Said Sukantotahun 2009. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Tujuan penelitian ini yaitu diketahuinya gambaran mengenai analisa kinerja perawat di unit rawat Rumkitpolpus RS Sukanto pada tahun 2009.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja perawat di unit rawat inap Rumkitpolpus RS Sukanto dengan kategori baik sebesar 52,7%. Analisis bivariat dengan uji khai kuadrat, tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.Disarankan untuk dilakukan sistem reward dan punishment serta melakukan penilaian kinerja secara berkala terhadap perawat, memberikan insentif sesuai dengan beban kerja perawat, meneliti kembali jobdesk yang ada. Saran lain ialah dengan meningkatkan kualifikasi kepala pelaksana sehingga diharapkan dapat melaksanakan fungsi bimbingan dan memiliki jiwa kepemimpinan serta meneliti kembali metode dan frekuensi supervisi yang diberikan guna meningkatkan kinerja perawat.

---

This essay discusses the performance of nurses in the unit Inpatient Hospital Police navel Raden Said Sukantotahun 2009. This research is quantitative research with cross sectional design. Goal of this research is knowing a description of the performance analysis of nurses in the care unit Rumkitpolpus Sukanto Hospital in 2009.

Results of research show that the performance level of a nurse in the unit Rumkitpolpus Hospital Inpatient Sukanto with either category of 52.7%. Analysis bivariat with khai square test, there is no relationship between the independent variables with the dependent variable.

Suggested to be reward and punishment system and perform regular assessments of performance against the nurses, to provide incentives in accordance with the nurse work load, re-examine the existing jobdesk. Another suggestion is to improve the qualifications of the managers so that is expected to carry out guidance and leadership and have a life again examine the methods and frequency of supervision provided to improve the performance of nurses."

"Skripsi ini membahas koordinasi manajemen sistem informasi rekam medis antara Instalasi Gawat Darurat dan Sub Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Tugu Ibu untuk menghasilkan satu data pasien IGD yang akurat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua unit tersebut belum optimal karena kurangnya pengawasan dan pengendalian pada saat verifikasi data antara data di buku register IGD dengan register RM sehingga tiap unit menghasilkan data yang berbeda jumlahnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, tiga pilihan cara yang disarankan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian data saat verifikasi, menutup buku register IGD atau menggunakan sistem informasi secara komputerisasi.

---

The purpose of this study is to discuss about the coordination of medical record system information management between Emergency Care Unit and Medical Record Unit in Tugu Ibu Hospital in order to produce an accurate data of emergency patient. This qualitative research shows that the coordination between these units are not optimal because of the lack of monitoring and controlling when verifying the data between IGD register book and RM register. So each unit produce different amount of data. To resolve this problem the three suggested options are increase the monitoring and controlling when verifying the data, close the register IGD book or use computerized information system."

"Skripsi ini membahas gambaran proses penanganan keluhan pasien terhadap pelayanan staf front office yang kurang ramah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menggambarkan proses penanganan keluhan dimulai dengan melakukan klarifikasi kejadian kepada pasien dan petugas. Selanjutnya menganalisis kronologis kejadian, menentukan tindakan koreksi, melakukan tindakan koreksi dan verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi. Disarankan bahwa perlu analisis mendalam untuk mencari akar masalah pelayanan kurang ramah; memperjelas langkah penanganan keluhan dalam prosedur; melakukan penilaian kebutuhan pelatihan untuk staf counter; melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan unit kerja counter dengan menggunakan siklus pemecahan masalah; evaluasi keefektifan tindakan koreksi dan pencegahan; memotivasi staf counter.

---

This research describes about process of handling patient complaint caused by lack of staff hospitality service given by front office staff. This is a descriptive research with qualitative approximation by depth interview and document study. The result shown that the process begin with clarify the complaint neither to patient nor staff. And then analyze the chronological complaint, look for the corrective action, do the corrective action and verify the accomplishment of corrective action. It suggests find the lack of staff hospitality root cause; clear the handling complaint process in the procedure; do training need assessment; discuss problem and problem solving cycle related unit; evaluate the effectiveness of the corrective action; motivate staff."