Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPokok pembahasan skripsi yang berjudul Peranan Hahasiswa Dalam Gerakan Prokebebasan Cina 1989 adalah peranan mahasiswa dalam gerakan prokebebasan di Cina tahun 1989.Skripsi ditulis berdasarkan metode penulisan deskriptif analitis. Pada bagian pendahuluan dipaparkan masalah yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu sejauh mana peranan mahasiswa dalam gerakan prokebebasan. Pada bagian bab kedua, dijelaskan mengenai peran mahasiswa dalam sejarah modern RRC. Pada dasarnya ma-hasiswa aktif terlibat dalam setiap gerakan politic, pengetahuan baru yang diserap mahasiswa menye_babkan mahasiswa lebih tanggap menanggapi jalannya pembaharuan.Lebihlanjut lagi serangkaian gerakan prokebe_basan mahasiswa mewarnai jalannya reformasi ekonomi, mahasiswa menuntut serangkaian kebebasan. Diberhenti_kannya gerakan itu oleh pemerintah tanggal 3 Juni 1989 menandakan garis keras masih dianut pemerintah walaupun reformasi ekonomi sedang berjalan.Kesimpulan yang ditarik dari skripsi ini adalah Gerakan Prokebebasan Cina 1989 adalah suatu gerakan mahasiswa, yang menunjukkan peran politik mereka."

"ABSTRAKMasalah perwakilan Cina di PBB adalah masalah antara dua pemerintahan di Cina yang sama-sama menginginkan pengakuan politik di PBB Pada mulanya masalah ini berakar dari masalah dalam negeri Cina yaitu adanya revolusi yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina untuk menggulingkan rezim Nasionalis. Rezim Nasionalis ini kemudian terusir ke pulau Taiwan. Masalah ini kemudian berkembang menjadi masalah internasional akibat campur tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Isu yang kemudian muncul adalah ada dua pemerintahan di Cina yang sama-sama merasa berhak menempatkan wakilnya di PBB. Pada awalnya wakil Cina di PBB adalah pihak nasionalis dukungan Amerika Serikat. Namun kemudian, dengan adanya perluasan keanggotaan PBB dengan masuknya negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka menjadi anggota PBB, dukungan terhadap pihak komunis, dalam hal ini RRC, mulai mengalir. Perubahan yang drastis justru datang dari sikap Amerika Serikat yang semula menentang keanggotaan RRC, menjadi bersikap netral. Indikasi ini disambut oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat sebagai upaya pendekatan Amerika Serikat dengan RRC. Hal ini mencapai puncaknya dengan diputuskannya RRC sebagai wakil sah Cina di forum internasional PBB pad a tanggal 25 Oktober 1971."

"Tibet adalah suatu daerah yang terletak di dataran tinggi pegunungan Himalaya dan merupakan salah satu daerah yang memperoleh otonomi secara penuh dari pemerintah RRC. Secara geografis wilayah Tibet berbatasan dengan Yunnan di sebelah Tenggara, dengan Sichuan di sebelah Timur dan Qinghai di Timur Laut, dengan Xinjiang di Barat serta dengan Nepal, Bhutan, Sikkim dan Myanmar di sebelah Selatan. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Cina, provinsi yang beribukotakan Lhasa ini sampai tahun 1949 saat pemerintahan komunis Cina berdiri, masih belum sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Cina. Baru pada tahun 1950 setelah pasukan komunis Cina menduduki Tibet, Tibet menjadi bagian wilayah kedaulatan Cina. Pendudukan Tibet oleh Cina ini ternyata ditentang oleh Dalai Lama yang merupakan pemimpin spiritual bangsa Tibet. Dalai Lama bersama pengikutnya lalu mengadakan pemberontakan. Namun pemberontakan tersebut gagal dan Sebagai akibat dari kegagalannya itu Dalai Lama kemudian melarikan diri ke India dan meneruskan perjuangannya di sana. Sampai saat ini Tibet masih merupakan masalah bagi pemerintah RRC. Karena Dalai Lama masih terus mencari dukungan di luar negeri untuk kemerdekaan bangsanya.

---

"

"Strategi front persatuan merupakan strategi yang diguna_kan pemimpin RRC untuk menggalang kerjasama dengan kelom_pok non komunis demi tercapainya tujuan kebijakan dalam negeri dan luar negerinya. Di dalam negeri keefektifan front persatuan telah dibuktikan dengan keberhasilan PKC merebut kekuasaan dari Guomindang dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Strategi front persatuan yang dijalankan RRC terhadap RI pada tahun 1960-an merupakan bagian dari strategi luar negeri global RRC untuk membentuk kerjasama dengan pemerintah non komunis yang anti imperialis terutama di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tujuannya adalah agar RRC mendapat dukungan politik untuk bisa keluar dari politik pembendungan Amerika Serikat dan untuk menghadapi pertikaian dengan Uni Soviet. Pada awalnya, strategi front persatuan RRC terhadap RI berja_lan baik sampai terbentuknya poros Jakarta-Hanoi-Phnom Penh-Beijing-Pyongyang pada tahun 1965. Pecahnya pembe rontakan Partai Komunis di Indonesia tahun 1965 merupakan titik balik keberhasilan kebijakan politik luar negeri RRC terhadap RI. Sejak saat itu hubungan kedua Negara mulai memburuk. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam negeri suatu Negara, terutama negara yang berbeda ideologi juga menentukan efektif tidaknya pelaksanaan front persatuan RRC di luar negeri."

"ABSTRAKKeterlibatan RRC dalam Perang Korea pada tanggal 19 Oktober 1950 merupakan aksi militer RRC di luar negeri yang pertama sejak RRC berdiri pada tahun 1949. Aksi militer RRC di Korea itu tidak berlangsung sejak dimulai_nya Perang Korea pada tanggal. 25 Juni 1950, melainkan terjadi setelah perang telah berlangsung selama beberapa bulan. Berdasarkan fakta tersebut, RRC tampaknya tidak siap untuk mengantisipasi aksi militer Korea Utara. Meski_pun dalam beberapa pertemuan segitiga yang telah terjadi sebelumnya antara Mao Zedong, Stalin, dan Kim 11-sung, telah disinggung mengenai aksi militer itu, namun hanya membahas persoalan itu secara garis besar dan hanya Stalin yang diberi tahu oleh Kim I1-sung tentang kepastian tanggal aksi militer Korea Utara itu. Keputusan RRC untuk mengirimkan pasukannya ke Korea pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu, pertama. kekhawatiran RRC akan jaminan keamanan daerah perbatasannya; kedua, konsekuensi logis dari kebijakan luar negeri RRC Bersandar Pada Satu Pihak yang diwujud_ken dengan perjanjian aliansinya dengan Uni Soviet. Berda_sarkan kedua latar belakang tersebut, make pada tanggal 19 Oktober 1950, RRC memastikan dirinya untuk terlibat penuh dalam Perang Korea. RRC mengandalkan pasukannya yang tergabung dalam Tentara Sukarela Rakyat Cina untuk memban_tu pasukan Korea Utara dari darat, sedangkan Uni Soviet mendukungnya dari udara dengan mengirim satuan angkatan udaranya. Implikasi keterlibatan RRC dalam Perang Korea sangat besar pengaruhnya bagi kelanjutan aliansi RRC dengan Uni Soviet dan pembangunan nasionalnya. Pada &khir 1953, RRC menilai aliansinya dengan Uni Soviet sudah kehiiangan arch. RRC tidak lagi menjadi mitra sejajarnya dalam alian_si bersama tersebut, bahkan lebih cenderung menjadi Negara satelitnya. karena Uni Soviet selalu dapat mendikte sikap RRC. Selain itu. RRC merasa diperdaya oleh Uni Soviet karena harus menganggung seluruh biaya keterlibatannya dalam perang tersebut yang dihitung hutang oleh Uni Sovi_et_ Hal ini kemudian menjadikan kebijakan luar negeri RRC secara berangsur-angsur menuju kepada kebijakan yang lepas dari ketergantungannya terhadap Uni Soviet, dan berkoek_sistensi damai dengan negara-negara yang baru muncul dan merdeka. Pembangunan nasional RRC yang terbengkalai selama keterlibatannya dalam Perang Korea, sedikit demi sedikit mulai ditata dan ditingkatkan hasilnya meskipun dengan anggaran terbatas karena masih dibebani kewajiban membayar hutang biaya keterlibatannya dalam Perang Korea kepada Uni Soviet

---

"

"ABSTRAKPada zaman Negara-negara berperang di wilayah Cina terdapat tujuh negara yang saling berperang satu sama lain. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan negara Qin--salah satu dari ke tujuh negara tersebut--atas negara-negara lainnya pada tahun 221 S.M. Kemenangan ini dicapai pada masa pemerintahan Qin Shi Huangdi yang kemudian dikenal sebagai kaisar Cina pertama karena keberhasilannya mempersatukan seluruh wilayah Cina ke dalam pemerintahan negaranya-Qin

---

"

"ABSTRAKPeraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 ( PP No.10/ 1959 ) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang situasi dikeluarkanya peraturan tersebut , yang meliputi situasi solsial , politik serta ekonomi secara umum. Selain itu juga ingin melihat dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan peraturan ini terhadap hubungan Indonesia-RRC. Pada waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ternyata menimbulkan berbagai efek negatif, terutama bagi kehidupan etnis Cina di Indonesia. Hal ini juga pemicu timbulnya persengketaan antara pemerintah Indonesia dan RRC. Pemerintahan masing-masing membela kepentingan warganya. Sehingga perselisihan tidak terelakkan Bebagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak , agar pelaksanaan peraturan ini tidak merugikan salah satunya. Pada bagian akhir, PP No. 10/ 1959 ini dihentikan sementara, tapi tidak pernah dibekukan

---

"

"ABSTRAKKajian Diorama Museum Sejarah Nasional Di Tugu Monumen Nasional 1945-1969 hanya memfokuskan pads diorama Proklamasi sampai dengan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya. Diorama ini tersimpan di ruang Museum Sejarah Tugu Nasional yang berada di bagian dalam dari Tugu Monumen Nasional. Tugu Monumen Nasional sekarang berada di kawasan yang disebut Medan Merdeka yang dahulu pads zaman penjajahan disebut Koningspleins atau lapangan Raja. Dari zaman penjajahan Koningsplein mempunyai fungsi yang strategis karena telah menjadi tempat untuk menerima tamu yang datang ke Hindia Belanda, tempat dibangunnya fasilitas pemerintahan sampai dengan sebagai tempat lokasi pameran kolonial. Setelah zaman kemerdekaan nama Koningsplein diubah menjadi Medan Merdeka, yang dikembangkan sebagai taman yang memiliki arti simbolik bagi bagi bangsa Indonesia. Pada saat Presiden Soekarno berkuasa dan telah memiliki reputasi yang balk di mata internasional, maka timbul keinginan tentang adanya suatu monumen yang bisa dijadikan tanda kebesaran Bangsa Indonesia. Monumen yang diinginkan Presiden mempunyai syarat-syarat tertentu untuk memenuhi kriteria yang diinginkan dan dipenuhi makna-makna simbolik. Untuk memenuhi keinginan Presiden Soekarno, maka setelah melalui 2 kali sayembara dan belum juga sesuai dengan yang dimaksud, maka Presiden dengan dibantu arsitek Soedarsono dan Silaban merancang sendiri, dalam bentuk lingga-yoni yang penuh makna filosofi. Di dalam Tugu yang berbentuk lingga-yoni tersebut Presiden menginginkan adanya sebuah museum yang di dalamnya menggambarkan fase perjalanan bangsa Indonesia dari jaman purbakala sampai dengan masa sekarang dan yang akan datang."

"This research entitled Cirebon district`s Woman Workers worked in Saudi Arabia in 1983-1990. The beginning of 1983 is determined as the starting point of this researches. Since sending all Woman Workers officially to Saudi Arabia was coordinated by the government, it is effected the number of Woman Workers to Saudi Arabia, meanwhile in 1990 was become deadline of the research. When the Gulf War happened, it brought impact to the Indonesian`s Woman Workers included Cirebon district. The purpose of this research is to analyze the Cirebon`s Woman Workers have become workers in Saudi Arabia since 1983 - 1990 and explore the problems that emerged and faced by Cirebon`s. Therefore, which could be a useful input and information to the government for giving better attention to the fate of Woman Workers that working in informal sector overseas, in the Saudi Arabia in particular. The Cirebon district is known as one of producer of rice in northern shore of Java. Ironically, majority of its people are poor, it caused this district as one of the biggest source of Woman Workers is being sent to Saudi Arabia. Mostly, they are farmers. But, their activities in farming is less than before after implementation of intensification and modernization of farming sector. Especially, for the Woman Workers. The development program is purposed to increase the production quantity less attention to the social and economy impact. The plantation of International Rice (IR) and the use of huller machine have marginally the Woman Workers are dominant than men, particularly at the harvest time. But when the program implemented the Woman Workers were replaced by men. The limited skill and low education of the woman workers in Cirebon make them difficult to enroll the government and private institution, while the opportunity to work in the farming fields are also limited. The decision of Minister of Manpower No.149/Men/83 which make easier procedure of sending workers to Saudi Arabia without payment charges, is providing opportunities for their subsistence by going to Saudi Arabia particularly they are also Moslem in majority. So, the motive of Woman Workers from Cirebon to Saudi Arabia is not only for economic purpose but also for eschatological reasons. In fact, delivering Cirebon`s Woman Workers to work in Saudi Arabia is definitely different with hoped. According to them who work in Saudi Arabia, generally in informal sector. In this sector, their right and obligation is depended on the employer. Therefore, their position is vulnerable which at the end have created many problems in personally, family, and the neighborhood.

---

Penelitian ini berjudul Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Cirebon Yang Bekerja di Arab Saudi Tahun 1983-1990. Tahun 1983 dijadikan batasan awal karena sejak saat itu pengiriman TKW ke Arab Saudi dilakukan secara resmi oleh pemerintah, yang berdampak pada peningkatan jumlah pengiriman TKW ke Arab Saudi, sedangkan tahun 1990 dijadikan batasan akhir penelitian ini karena pada tahun tersebut terjadi perang teluk yang kemudian berdampak pada TKW asal Indonesia, termasuk TKW asal Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon bekerja menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 1983-1990 dan memaparkan permasalahan-permasalahan yang muncul dan dialami oleh TKW asal Kabupaten Cirebon pada tahun tersebut, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar dapat lebih memperhatikan nasib TKW yang bekerja pada sektor Informal di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penghasil beras di kawasan Pantura. Ironisnya, mayoritas penduduknya adalah miskin, akibatnya daerah ini merupakan salah satu kantong pengirim tenaga kerja ke Arab Saudi terbanyak dari kawasan Jawa Barat. Mata pencaharian penduduk daerah ini mayoritas adalah buruh tani. Namun aktivitas mereka pada bidang pertanian semakin tergeser setelah diterapkannya program intensifikasi dan modernisasi pertanian, terutama tenaga kerja wanita. Program peningkatan jumlah produksi secara kuantitatif ini kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi. Penanaman bibit baru yang merupakan hasil penelitian berteknologi tinggi, dan penggunaan mesin huller ternyata telah memarjinalkan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian. Sebelum penerapan program tersebut, aktivitas tenaga kerja wanita lebih dominan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, terutama pada waktu panen dan pengolahan padi pasca panen. Namun setelah penerapan program tersebut, terutama penggunaan mesin huller, tenaga kerja wanita tidak lagi digunakan, dan digantikan oleh tenaga kerja laki-laki dan mesin. Terbatasnya keterampilan yang dimiliki dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon, menyebabkan mereka sulit memasuki lembaga-lembaga formal pemerintah maupun swasta. Sementara kesempatan tenaga kerja wanita bekerja di bidang pertanian terbatas. Adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 149/Men/83 yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan tenaga kerja ke Arab Saudi, termasuk pembantu rumah tangga, dengan persyaratan yang mudah dan tanpa dipungut bayaran membuka kesempatan bagi wanita pedesaan Kabupaten Cirebon untuk dapat menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan subsistensinya (push-factor). Selain itu pergi ke Arab Saudi merupakan dambaan masyarakat Kabupaten Cirebon yang mayoritas beragama Islam (pull-factor). Oleh karenanya motivasi wanita Kabupaten Cirebon menjadi TKW ke Arab Saudi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor keyakinan agama yang bersifat eskatologis. Pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi, kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon yang bekerja di Arab Saudi, umumnya pada sektor informal. Pada sektor ini hak dan kewajiban TKW sepenuhnya tergantung majikan. Akibatnya posisi TKW lemah dalam hubungannya dengan majikan. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai masalah yang tidak hanya berdampak pada individu TKW, juga keluarga dan masyarakat sekitarnya."

"ABSTRAKIndarwati Ariestiany. Keterkaitan Partai Komunis Cina dengan Pemerintah Cina (Dibawah Bimbingan Bapak Endi J. Rukmo MA). Fakultas Sastra Universitas Indonesia.1996. Kehidupan politik di Cina merupakan produk dari masa revolusi Cina yang panjang. Revolusi Oktober 1911 yang kemudian berhasil merombak total sistem pemerintahan Cina dari kekaisaran menjadi republik. Sejak berdirinya Republik Rakyat Cina tanggal 1 Oktober 1949 yang dikuasai oleh Komunis, Cina masih dalam keadaan yang tidak stabil, akibat dari perang saudara antara Komunis dan Nasionalis. Pemulihan perekonomian rakyat merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Upaya-upaya pemulihan perekonomian rakyat ini terus dilakukan, dimulai dari Rencana Pembangunan Lima Tahun sampai dengan gerakan Lompatan Jaul7 Ke Depan tapi ternyata tidak berhasil, sampai mundurnya Mao dari kepemimpinan Clna. Deng Xiaoping bersama Zhao Ziyang dan Hu yaobang, kernudian mencanangkan Empat modemisasi. untuk mengejar keberhasilan negara- negara maju dibidang pertanian, industri, iptek dan pertahanan nasional. Salah satu upaya yang mendukung keberhasilan program ini adalah birokrasi yang profesional yaitu dengan pemisahan yang jelas antara fungsi partai dan pemerintah yang selama ini rancu.

---

"