Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah ketiga praktik pelaporan CSR yang akhir-akhir ini banyak diimplementasikan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan CSR perusahaan. Ketiga praktik tersebut adalah penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri, kerangka pelaporan GRI, dan jasa asurans eksternal atas laporan CSR. Kualitas pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur berdasarkan konten dari informasi yang diungkapkan, tipe informasi yang digunakan untuk mendeskripsikan informasi CSR, dan orientasi manajerial dari informasi CSR. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan terbuka non-keuangan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar di atas rata-rata seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Teori legitimasi digunakan sebagai dasar bagi penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan laporan CSR yang berdiri sendiri berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan CSR. Sementara itu, adopsi kerangka pelaporan GRI dan penggunaan jasa asurans eksternal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan CSR suatu perusahaan.

---

The aim of this study is to examine empirically whether three CSR reporting practices, which recently are frequently implemented by many firms, have any effect on the quality of CSR disclosures. The three CSR reporting practices that being examined in this study are the use of standalone reports, GRI reporting framework, and external assurance. The quality of CSR disclosures on this study is measured based on the content of the information disclosed, the type of information that are being used to describe CSR informations, and the managerial orientation of the CSR informations. This research is conducted based on 50 samples of nonfinancial listed companies with above average market capitalization on the Indonesia Stock Exchange for the years 2011-2013. Legitimacy theory is being used to conduct this research.

The result shows that the use of standalone CSR report has negative influence on the quality of CSR disclosures. On the other hand, adoption of GRI reporting framework and the use of external assurance have positive incluences on the quality of CSR disclosures."

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan minerba di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Arbitrase Internasional dan para pihak dalam KK dan PKP2B untuk lebih memperhatikan penerapan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam KK dan PKP2B (governing law), sekaligus sebagai hukum materiil (substantive law) dalam proses arbitrase internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara utama HPI di dalamnya.

---

The focus of this study is the settlement of foreign investment dispute in mineral and coal mining sector in Indonesia in relation to private international law. This study uses a juridical normative and empirical methods. The results suggest that the International Arbitration Tribunal and the parties in KK and PKP2B to pay more attention to the implementation of Indonesian law as the governing law in KK and PKP2B, as well as the substantive law in the process of international arbitration to resolve major matters of HPI in it."

"ABSTRACTDalam proyek investasi lintas negara, proyek investasi seringkali dilakukan melalui beberapa kontrak. Pada saat terjadi sengketa atas proyek investasi yang dilaksanakan melalui beberapa kontrak, tidak jarang claimant mengajukan claim yang didasari beberapa kontrak yang berbeda dalam satu proses persidangan arbitrase. Pengaturan mengenai pemeriksaan claim yang didasari beberapa kontrak dalam satu proses persidangan arbitrase tidak ditemukan dalam aturan arbitrase pada lembaga ICSID. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip pemeriksaan claim yang didasari beberapa kontrak dalam satu proses persidangan arbitrase yang diterapkan dalam praktik arbitrase internasional oleh majelis arbitrase ICSID.

---

ABSTRACTIn cross-border investment projects, it is common to find an investment project made through several contracts. When dispute over an investment project made through several contracts arises, the claimant in some case submitted a claim based on several contracts in a single proceeding. The rules regarding the hearing of claim based on several contracts in a single proceeding cannot be found in the arbitration rules of ICSID. Normative research with descriptive-analysis method is used to analyse this matter. The result of the research shows the application of principles of the hearing of claim that based on several contracts in a single proceeding that are applied in international arbitration practice"

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."

"Hak asuh atas anak lahir dari putusnya perkawinan orang tuanya. Pihak yang tidak mendapat hak asuh mempunyai hak kunjung, yang terkadang disalahgunakan untuk membawa anak tersebut pergi dari habitual residence si anak. Perbuatan tersebut dikenal sebagai penculikan anak internasional, yang diatur dalam The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980, sehingga anak tersebut dapat dikembalikan kepada habitual residence-nya. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, proses pengembalian anak yang melibatkan negara non-anggota The Hague Convention 1980 merupakan proses yang panjang dan berbelit-belit.

---

Right of custody arises from the dissolution of a marriage. Parent, who does not acquire the right of custody, has right of access, which can be used unlawfully to take the child out of his/her habitual residence. That action known as the international child abduction, which also regulated by The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980, so the child can be returned to his/her habitual residence. Based on the analyzed cases, the return process of a child, to non-contracting states of The Hague Convention 1980, are often long and complicated."

"Hukum pelindungan merek di Indonesia telah mengatur mengenai merek terkenal sejak tahun 1992. Sejak saat itu pula, terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang yang melarang nama orang terkenal untuk didaftarkan sebagai merek di Indonesia. Namun, hingga saat keberlakuan undang-undang merek terbaru tahun 2016, belum ada penjelasan mengenai definisi dari kualifikasi "orang terkenal" tersebut, meskipun telah banyak terdapat merek-merek yang merupakan nama orang di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Merek terkenal dan merek yang merupakan nama orang terkenal pun seringkali beririsan satu sama lain. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan besar dalam kasus sengketa merek "Pierre Cardin", yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah merek "Pierre Cardin" sebagai merek terkenal asing yang merupakan nama orang dilindungi di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku.

---

The law of trademark protection in Indonesia has regulated the protection of well known marks since 1992. Since then, the law also regulated the prohibition to register a trademark using well known person rsquo s names in Indonesia. However, until the latest trademark law was enforced in 2016, there has been no explanation by the law regarding the definition of a "well known person", despite the vast use of marks using person's names in Indonesia and other countries. This caused a major problem in the case of "Pierre Cardin" trademark dispute, which then raised a question regarding the protection of the trademark as a foreign well known mark that uses a well known person's name in Indonesia, according to the governing law. This research is aimed to analyze the problem on the basis of the related regulation in the trademark law that was enforced in Indonesia at the time of the dispute, which was Law No. 15 of 2001, using the normative juridical method through a descriptive typology. It is concluded from the research that the trademark Pierre Cardin is not protected in Indonesia according to the court judgement which was influenced by factors related to the governing law and the court proceedings."

"ABSTRAKThe United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods CISG adalah konvensi yang disusun dalam rangka menjembatani perbedaan mengenai jual beli internasional dalam sistem hukum dari berbagai negara. Salah satu hal yang diatur oleh CISG yaitu tentang terbentuknya kontrak, termasuk diantaranya bahwa suatu kesepakatan mengenai lahirnya kontrak dapat dicapai melalui melalui konfirmasi langsung atau melalui suatu tindakan tertentu. Skripsi ini bertujuan untuk membahas perbedaan kualifikasi terbentuknya kesepakatan akan lahirnya kontrak menurut CISG dan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie sebagai sumber utama hukum perjanjian di Indonesia.

---

ABSTRACTThe United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods CISG is a convention that is drafted in the spirit of bridging difference in various legal system rsquo s sales of goods. One of the key provisions in CISG is regarding the formation of contracts, whether by virtue of direct confirmation or certain acts. This writing is aimed to compare the qualification of when a contract is formed, both under CISG and Burgerlijk Wetboek voor Indonesie as one of Indonesia rsquo s main source of contract law."

"Pembahasan dari segi-segi Hukum Perdata Internasional (HPI) terhadap perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki unsur asing sangat penting dilakukan demi menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan hukum yang berlaku. Berdasarkan sejumlah perkara PMH bernuansa asing yang dibahas di dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa konvensi-konvensi HPI di bidang penerbangan turut berperan penting dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara tersebut dan hukum yang berlaku.

---

The analysis from Private International Law aspects in relation to tort which contains of foreign element is important in order to determine forum jurisdictions and the applicable law.

Based on the tort cases that are discussed in this writing, it can be concluded that Private International Law conventions in aviation sector take important role in order to determine forum jurisdictions and the applicable law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas perkara PMH yang terjadi di Indonesia berupa pelanggaran HAM yang dimintakan ganti kerugiannya dengan Alien Tort Statute di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dua perkara yang dianalisis adalah perkara Tom Beanal v. Freeport-McMoran Inc, and Freeport MrMoran Copper and Gold, Inc., Civil Action No.96-1474 section "K", United States District Court For the Eastern District Court of Lousiana dan Doe v. Exxon Mobile Corp., No. Civ.A 01-1357 (LFO), United States District Court of Columbia. Hasil penelitian ini menunjukkan metode penentuan hukum yang berlaku yang digunakan oleh hakim tidak memuaskan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the Tort in the form of the violation of human rights occurred in Indonesia but litigated before the Federal Court of United States of America using Alien Tort Statute. The Cases discussed in this thesis are Tom Beanal v. Freeport-McMoran Inc, and Freeport MrMorran Copper and Gold, Inc., Civil Action No.96-1474 section "K", United States District Court For the Eastern District Court of Lousiana and Doe v. Exxon Mobile Corp., No. Civ.A 01-1357 (LFO), United States District Court, District Court of Columbia. The Result of this research shows that the method used by the Judge in determining applicable law is unsatisfying."

"Skripsi ini membahas tentang putusnya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) di wilayah hukum Indonesia yang dilakukan di muka Pengadilan Agama. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis, untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan mengenai perkawinan campuran dan perceraiannya dalam sudut pandang HPI Indonesia serta pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama dalam menerapkan prinsip-prinsip HPI pada putusan perkawinan campuran. Hasil dari penelitian ini ialah perkawinan campuran dapat ditinjau dari dua sudut pandangan yaitu menurut GHR dan Pasal 57 UU Perkawinan 1974 serta hakim Pengadilan Agama di Indonesia masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya.

---

This thesis examines the divorce between Indonesian citizen and Foreigner before Religious Court. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description, in order to answer the issues regarding the regulations of mixed marriage and divorce in the perspective of Indonesian Private International Law as well as the considerations of the Judges of Religious Court in applying the principles of Indonesian Private International Law in their decisions. The outcome of this study shows that mixed marriage can be reviewd based on two perspectives, namely GHR and Article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, and that the Judges of Religious Court had not yet applied the principles of Indonesian Private International Law in their decisions."