Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level.

Abstrak :
[Tesis ini membahas kegagalan implementasi REDD+ Ulu Masen di Aceh pada periode 2007-2012. Kegagalan yang dimaksudkan adalah tidak berjalannya implementasi REDD+ serta tidak tercapainya target yang telah disusun. Implementasi REDD+ mengacu pada multi-level governance yang mengharuskan terjalinnya multiple linkages dari level internasional ke nasional, internasional ke sub-nasional, nasional ke sub-nasional dan vice versa. Selain itu, harus terdapat sinergitas serta koordinasi antar aktor pada masing-masing level agar tujuan kolektif yang disusun tercapai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa kegagalan implementasi REDD+ disebabkan oleh tidak adanya multiple linkages dan adanya benturan kepentingan di antara aktor pada masing-masing level.;This thesis explains the failure of REDD+ implementation in Ulu Masen, Aceh from 2007-2012. The aforementioned failure has been characterized by the unsuccessful implementation of REDD+ framework and the failure to accomplish the designed targets. REDD+ implementation framework is identified with multilevel governance mechanism which requires multiple linkages from international to national level, international to sub-national level, national to sub-national level and vice versa. It is fundamental for each actors in every level to synergize and coordinate each actions in order to achieve the colletive purposes of designed targets. This research is conducted by qualitative method and uses descriptive design. The research discovers that the failure of REDD+ implementation is caused by the absence of multiple linkages and the conflict of interests between actors in every level., This thesis explains the failure of REDD+ implementation in Ulu Masen, Aceh from 2007-2012. The aforementioned failure has been characterized by the unsuccessful implementation of REDD+ framework and the failure to accomplish the designed targets. REDD+ implementation framework is identified with multilevel governance mechanism which requires multiple linkages from international to national level, international to sub-national level, national to sub-national level and vice versa. It is fundamental for each actors in every level to synergize and coordinate each actions in order to achieve the colletive purposes of designed targets. This research is conducted by qualitative method and uses descriptive design. The research discovers that the failure of REDD+ implementation is caused by the absence of multiple linkages and the conflict of interests between actors in every level.]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjelaskan tentang proses lobi dan strategi negosiasi Alliance of Small Island States AOSIS dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi lingkungan. Pengungsi di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya disebabkan oleh ancaman serius dari bahaya lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim. Hak-hak pengungsi lingkungan mencakup hak-hak untuk memiliki akses terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air, dan udara, juga termasuk hak ekologis yang lebih baik. Konsep organisasi antarpemerintah, advokasi dan lsquo;peminjaman rsquo; kekuatan lsquo;borrowing rsquo; power dengan kerangka metode pengusutan proses process tracing digunakan dalam tesis ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara pulau kecil tidak memiliki kekuatan tradisional untuk memengaruhi pembuat kebijakan internasional. Namun, ketika menghadapi masalah yang sama, dapat menyampaikan isu migrasi dan perpindahan terkait perubahan iklim ke dalam sistem PBB dengan cara membangun solidaritas di antara negara-negara pulau kecil, mencari dukungan dari negara lain, dan memanfaatkan bukti ilmiah yang disediakan oleh aktor nonnegara. Tesis ini memberikan sebuah kontemplasi tersendiri bahwa isu lingkungan adalah salah satu isu global yang harus dipahami dan ditangani dengan sungguh-sungguh demi umat manusia itu sendiri.

---

ABSTRACT
This thesis explains the lobbying process and negotiation strategy adopted by Alliance of Small Island States AOSIS in advocating environmental refugee rights. The refugees here are refer to the people who are forced to leave their homes because of the serious threat of environmental hazards exacerbated by climate change. The environmental refugee rights include rights of having access to natural resources such as land, shelter, food, water and air, as well as better ecological rights that support them to live and survive. The concepts of intergovernmental organization, advocacy and 39 borrowing 39 power with the framework of process tracing method are employed in this thesis. The results of this research indicate that of small island states do not have the traditional power to influence international policymakers. However, these states are facing similar problems related to climate change. They respond the such problem by handing over the issue of climate change related migration and displacement to the UN system. This goal is pursued by building solidarity among small island nations, seeking support from other countries, and utilizing the scientific evidence provided by non state actors. This thesis provides a distinctive contemplation that environmental issues are one of the global issues that must be understood and addressed seriously for the sake of the human race itself.

Abstrak :
Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW. ......Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity.

Abstrak :
Ekowisata, menjadi salah satu produk atau jenis pariwisata dari pariwisata berkelanjutan, yang menerapkan nilai-nilai konservasi, ekonomi dan edukasi didalamnya. Munculnya tren ekowisata didasari oleh pertumbuhan pariwisata global dan menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantaeng yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah representatif dalam pengembangan ekowisata sebagai konsep global pada skala lokal dalam menghimpun kolaborasi dengan aktor-aktor lainnya baik itu aktor negara maupun non-negara yang juga memiliki kepentingan dan pengaruh Penelitian ini menggunakan Evolutionary Model of Tourism Partnership (Selin dan Chavez, 1995) untuk menganalisa tahapan-tahapan yang telah dilalui dalam proses pengembangan ekowisata di Pantai Marina dan Hutan Lindung Campaga dengan semua aktor yang terlibat. Berdasarkan temuan penulis dalam penetian ini, yaitu pola relasi yang terjalin diantara para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata di Pantai Marina dan Hutan Lindung Campaga, berjalan dengan menekankan kekuatan pemerintah daerah, terutama Bupati Nurdin Abdullah dalam merancang pembangunan dan terlibat langsung dalam setiap tahapan Evolutionary Model of Tourism Partnership. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada pelaku usaha atau investor swasta yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Bantaeng yang berdampak dengan masih minimnya jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Kabupaten Bantaeng dan kurangnya pemanfaatan teknologi media sebagai sarana promosi dan pemasaran. ......Ecotourism, as one of the products or types of tourism from sustainable tourism, which implements conservation, economic and educational values on it. The emergence of ecotourism trends is based on the growth of global tourism and is an effective instrument of sustainable development. The study was conducted in Bantaeng Regency, located in South Sulawesi Province, as a representative area that succeeded in developing ecotourism as a global concept at the local scale in gathering collaboration with other actors, both state and non-state actors who also had interests and influences. Evolutionary Model of Tourism Partnership (Selin and Chavez, 1995) to analyze the stages that have been traversed in the process of developing ecotourism in Marina Beach and Protected Forest Campaga with all actors involved. Based on the findings of the authors in this assessment, the pattern of relations that exists between stakeholders in the development of ecotourism at Marina Beach and Protected Forest Camp runs by emphasizing the strength of local government, especially Regent Nurdin Abdullah in designing development and being directly involved in each stage of the Evolutionary Model of Tourism Partnership . Research also shows that no business actor or private investor is involved in developing ecotourism in Bantaeng Regency which has an impact on the still small number of foreign tourists visiting Bantaeng Regency and the lack of utilization of media technology as a means of promotion and marketing.

Abstrak :
Sistem kapitalisme telah menyebabkan beragam kerusakan lingkungan di seluruh dunia. Aktor-aktor yang mulai sadar pentingnya upaya pelestarian kemudian mendorong dilakukannya perubahan pada tata kelola lingkungan dan bisnis yang lebih berkelanjutan. Melalui metode tipologi, tulisan ini berargumen bahwa kapitalisme – yang meliputi negara dan korporasi menawarkan ‘solusi’ untuk menerapkan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu melalui Pembangunan Berkelanjutan dan corporate environmentalism. Adapun faktor kapitalisme bertahan di tengah tekanan lingkungan global yaitu: kapitalisme disokong oleh negara, kapitalisme merespon balik tekanan lingkungan, kapitalisme melalui peran sektor swasta merupakan penyedia dana terbesar bagi upaya restorasi lingkungan, kapitalisme dianggap sebagai sistem yang bersifat given dan tidak dapat diubah. ......The capitalist system has caused various environmental degradations around the world. Actors who have started to realize the importance of conserving then ask for changes in environmental governance and a more sustainable business. By using typology method, this literature review argued that capitalism – which includes countries and corporations offer ‘solutions’ to implement a sustainable economy, namely through Sustainable Development and Corporate Environmentalism.  In addition to that, the factors of capitalism to survive amongst global environmental pressures are following: capitalism is supported by the state, capitalism respond to the global environmental pressure, capitalism through the role of private sector is the largest source of fund for environmental restoration, capitalism is considered as a system that is given and cannot be changed

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas International Whaling Commission sebagai sebuah rezim lingkungan internasional dalam menghadapi isu perburuan paus di Jepang yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam penelitian ini akan dianalisa berbagai faktor-faktor yang menyebabkan International Whaling Commission masih gagal dalam menurunkan angka perburuan paus di Jepang periode tahun 2010 hingga 2014. Jepang dilihat sebagai negara pro-whaling yang paling kontroversial. Lewat program scientific whaling-nya, Jepang berusaha mengeksploitasi paus dengan dalih ilmiah. Melalui konsep efektivitas rezim lingkungan internasional Oran Young, terdapat beberapa faktor yang menghambat International Whaling Commission untuk menghentikan tindakan eksploitatif Jepang. Faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya struktur organisasi International Whaling Commission, lemahnya sistem pengawasan dan implementasi International Whaling Commission lewat Scientific Committee, lemahnya hubungan antara International Whaling Commission dengan praktek beserta implementasi di Pemerintahan Jepang dan tidak ada peran aktor non-negara di Jepang dan perbedaan pandangan mengenai isu perburuan paus.

---

ABSTRACT This study aims to understand the effectiveness of International Whaling Commission as an International Environmental Regime when facing the whaling issue in Japan that remain unsolved until now. This study will try to analyzed various factors that causes International Whaling Commission still fail to reduce whaling in Japan, in period of 2010 to 2014. Japan is seen as the most controversial pro-whaling country. Through the scientific whaling program, Japan trying to exploit whales with scientific excuse .Through the concept of the effectiveness of international environment regime by Oran Young, there are several factors that hinder International Whaling Commission to stop Japan?s exploitative act. That factors include the weakness of International Whaling Commission structure of organization, the weakness of surveillance and the implementation of International Whaling Commission through Scientific Committee, the weakness of the relationship between International Whaling Commission through the practice and implementation to Government of Japan and there is no Non-Governmental Organzation (NGO) role inside the Government of Japan, and last there is a differences view on whaling issues.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Segitiga Terumbu Karang Coral Triangle merupakan kawasan biodiversitas penting yang keberadaannya terancam karena dampak perubahan iklim. Hal ini mendorong aktor-aktor lingkungan di kawasan regional untuk beraksi dalam menyelamatkannya. Tesis ini berupaya mengetahui bagaimana aktor non-negara World Wide Fund for Nature WWF melakukan diplomasinya dalam isu terumbu karang di kawasan Coral Triangle, khususnya di Indonesia. Paparan yang terdapat pada tulisan ini membahas bagaimana aktor non-negara bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu dalam mewujudkan Plan of Action Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTI-CFF . Tulisan ini berfokus pada upaya-upaya NGO dan dampaknya terhadap negara terkait dari proses issue framing, proses pembentukan kerja sama dan negosiasi, sampai pada taraf implementasi. Analisa penelitian dengan pendekatan diplomasi non-governmental organization NGO mengantarkan pada argumentasi utama, bahwa peranan NGO dalam kerja sama lingkungan internasional memiliki pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACT
Coral Triangle is a rich biodiversity area, which is threatened by the impact of climate change. Therefore, the increasing threat appears to encourage environmental actors in the region to remedy the ecosystem. This thesis explains the diplomacy of non state actor, particularly the World Wide Fund for Nature WWF in their effort to raise the Coral Triangle issue to the global attention. The explanation featured in this thesis discusses on how WWF cooperates towards reaching the Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security CTI CFF Plan of Action. The focus of this thesis is the impacts of WWF efforts to the behavior of the state they comprise of the process of issue framing, partnership making and negotiation process, and the program implementation processes. Using the Non Governmental Organisation NGO Diplomacy approach, this thesis leads to the main argument that WWF plays a significant role on international coral reef governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air menunjukkan bahwa kesamaan visi bukanlah jaminan bagi negara untuk secara sukarela tunduk pada rezim internasional. Penelitian ini mengkaji alasan suatu negara dalam menolak berpartisipasi dalam sebuah kerja sama. Dalam kerangka teori partisipasi negara, Sitarman 2016 membuktikan bahwa faktor domestik dan mekanisme sanksi yang dibentuk dalam konvergensi norma sebuah institusi supra-nasional dapat mempengaruhi keputusan negara untuk menolak perjanjian internasional. Partisipasi negara dalam sebuah konvensi menuntut adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebuah negara mengikat hukum yang disepakati perjanjian internasional untuk diterapkan dalam skala domestik melalui instrumen ratifikasi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deduktif, tesis ini berargumen bahwa penolakan ratifikasi oleh pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih regulasi dalam faktor domestik disertai perbedaan prinsip dalam mengatasi klaim atas peninggalan bawah laut. Pada akhirnya, jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasi atau menolak suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Dengan menempatkan isu ini sebagai kepentingan nasional, penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air merupakan langkah strategis untuk menjaga aset milik negara dari kepentingan pihak asing.

---

ABSTRACT
Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage showed that vision parity is not an assurance for states to voluntarily participate in international regimes. This research analyze the reason of the state to refuse such cooperation. State participation theory claimed that domestic factor and sanction mechanism in norm convergence within supra national institution play significant role to influence state to reject international treaties. State participation in a convention requires commitment from parties involved to solve international problems. A state binds its law with international treaties through instrument of ratification. By using qualitative deductive analysis method, this thesis argues that the refusal to ratify the 2001 convention by the government were caused of the disparity in the scope of domestic law and principal difference to handle claims at underwater heritage. A conclusion, If a state has decided to refuse or accept a treaty, one should bear the consequences of the decision. By placing this issue as a national interest, Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention could be interpreted as a strategic step to protect its assets from foreign intervention.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai proses berkembangan REDD+ dan peranannya dalam menjadi skema ideal menuju keadilan iklim. Dalam penelitian ini Penulis membahas mengenai proses negosiasi antara negara maju dan berkembang yang terjadi dalam rejim perubahan ikilm UNFCCC sehingga pada akhir penelitian dapat diketahui bahwa kompleksnya proses negosiasi mempengaruhi pencapaian REDD+ sebagai skema ideal menuju keadilan iklim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan teori Rejim Internasional menurut Stephen Krasner sebagai kerangka pemikiran. ......This Thesis elaborates the progress of REDD+ and its role as an ideal scheme to climate equity/ climate justice. The process of negotiation in climate change rezime UNFCCC will also be elaborated, at the end of the study we will know that the complexity of the negosiation prosess is affecting the role of REDD+ as an ideal scheme to climate justice. This thesis uses the Intternastional Regime Theory from Stephen Krasner as basic thought.