Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only. The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control. Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information.

Abstrak :
Tesis ini membahas proses penegakan hukum oleh Subdit III Tipikor Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Bali terkait penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah (studi kasus : kasus dugaan korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Karangasem Bali I Wayan Geredeg). Permasalahan penelitian difokuskan pada proses penyidikan kasus korupsi pipanisasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor berjalan lambat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pencarian data-data di lapangan melalui wawancara terhadap informan serta studi dokumentasi. Temuan fakta di lapangan guna menjawab masalah penelitian mengapa penyidikan tindak pidana korupsi pipanisasi berjalan lambat dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan kasus tersebut. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Bali terhadap kasus korupsi pipanisasi yang melibatkan Bupati Wayan Geredeg berjalan lambat. Penyidikan yang tidak kunjung tuntas sejak Oktober 2011 hingga saat ini dinilai tidak lazim dalam proses penyelidikan dan penyidikan jika berpedoman pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik mengalami beberapa hambatan dalam menuntaskan kasus ini, yaitu: membutuhkan lintas koordinasi, perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum terkait kerugian negara, serta perbedaan sistem kerja yang dijalankan masing-masing unsur penegak hukum. Selain beberapa hambatan tersebut, beberapa faktor lain juga mempengaruhi lambatnya proses penyidikan yang dijalankan oleh Subdit Tipikor diantaranya : sumber daya manusia yang belum memenuhi kebutuhan dari segi kuantitatif (jumlah personil yang masih kurang) maupun kualitatif (pendidikan dan keterampilan terbatas), penerapan metode manajemen penyidikan yang tidak sesuai, kesejahteraan personil, serta komitmen pimpinan Polri dan jajarannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses penegakan hukum yang dijalankan Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali terhadap penyidikan tindak pidana korupsi pipanisasi berjalan lambat karenanya Polri perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antar instansi yang terlibat (Kejaksaan, BPKP, KPK, Tim Ahli) untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan. Selain itu perlu ada kesepakatan antara penyidik dan penuntut umum dalam pemenuhan syarat materiil dan formil dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, salah satunya terkait kerugian negara. ...... This thesis discussed the legal processes carried out by Bali's Police Special Crimes Investigation Directorate in particular Sub-Directorate III, which oversees corruption crimes, in the corruption case of a regional head (a case study of the pipelines corruption case involving Bali's Karangasem Regent, I Wayan Geredeg). The research lays its focus on the slow-handling of the investigative processes carried out by the directorate's investigators. The research uses qualitative approach, by employing several methods of data collection techniques in the field, such as interviews with related individuals and documentation study. The process of data collection is geared towards finding out why the investigation ran at a slow-paced speed and what are the causes or factors that contributed to such condition. The research's findings confirmed the slow-paced nature of the investigation. The never-ending investigation that started in October 2011 until the present time communicated a sense of abnormality in particular against the backdrop of the national police's head regulation number 14 issued in 2012 on the management of a criminal act. Investigators seemed to encounter several obstacles in solving the case such as the need for a cross-coordination, difference in perceptions between the investigators and the prosecutors in determining the amount of state liabilities or state loss and the difference found in the work ethics of each member of the law enforcers. In addition to the obstacles mentioned above, other factors also seemed to contribute to the slow-paced nature of the investigation by the directorate, including factors such as the need for more human resources both in quantitative terms and qualitative terms (several investigators are known to have limited educational backgrounds and skills), the application of an inappropriate or unsuitable investigative management method, investigator's welfare issues and the police's own commitment in solving the case. The research concludes that the legal processes undergone by investigators from the directorate in the pipelines corruption case were lagging behind because the police needed to establish a more intensive communication and coordination strategy between the related law enforcement agencies such as the prosecutors office, term of experts, the corruption eradication commision and the development finance comptroller (BPKP) to hasten the investigative process. More over there need to be an agreement in place between the investigators and the general prosecutors in meeting the material and formal prerequisites in the legal process of a corruption case, for example in determining the amount of state liabilites or loss.