Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh e-Procurement sebagai sebuah disrupsi digital dalam mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengangkat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yaitu e-KTP sebagai studi kasus. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur. Partisipan penelitian yang diawawancara merupakan dua orang pegawai KPK dan satu orang dengan latar belakang LSM yang bekerjasama dengan KPK di bagian STRANAS yang mengawasi dan mengimplementasi e-Procurement. Hasil dari wawancara kemudian dianalisa menggunakan teori white collar crime, situational crime prevention theory, dan neutralisation theory. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendesain e-Procurement untuk menggantikan sistem pengadaan yang lama, terdapat kegagalan menggabungkan komptensi digital kompetensi manajemennya untuk menjadikan e-Procurement sebuah disrupsi digital yang bersifat transparan, mudah, murah, berjangkauan luas, daring, dan cepat.

---

The aim of this study was to analyse the impact of e-Procurement as a digital disruption in minimising the number of procurement corruption cases. This study reflected on the e-KTP corruption case as the case study. This study was done using qualitative method through a semi-structured interview technique. Participants of the study were two KPK representatives and one NGO representative who worked closely with KPK in STRANAS and was involved in the implementation and maximising the use of e-Procurement to eradicate corruption in the procurement of goods and services. The results of this study were then analysed further using white collar crime theory, situational crime prevention theory, and neutralisation theory. The conclusion of this study is that in designing e-Procurement as a replacement to the conventional procurement process, faced failure in synthesising digital competency and management competency in enabling e-Procurement as a digital disruption with transparency, easily accessible, affordable, vast, online, and fast as its traits."

"In this thesis, I discuss: Policing Model Approach and Strntegy of Kepahiang District Police Office in Handling Conflict Resolution ofBonndary at Dorian Depun Village in sub Distrik Merigi.Police and community are two variable that exist with different social stratum in which community perceive that police as law enforcer has a higher social stratum. Cannot be denied understanding that there is a social gap between police and the community itself, although the Police came and reside in the community. Conseptually on mono culture of society (homogenius society)? problems in connection with the operation of police duties will not create discourse. Especially in relation to conllict resolution. In the homogenous approach (mono cultural), the Police and the community using the same thinking patterns. In the end. when a conflict occurs then the problem is not likely to occur in the context of conflict of social value. Conflict is part of life of societies that detennines nature of community itself. It is impossible to create a society without conflict by referring to human nature as social being as well as the individual human being have the sides of which the individual characters and accommodations tend to be more influence their models patterns of thinking.When this condition occur then between humans will be more likely based on each individual pattern although this is actually happening in the realm where human beings must play a role as social beings. Here is the beginning of the conflict rode. Borders conflict which is intanded in this thesis article of social conflict is the form of physical conflict between supporters of community groups and community groups Kepahiang Regency and Regency Rejang Lebong supporters. Each of these groups have different views about the boundaries of existing administrative areas due to the expansion of new districts. Each group maintained their own opinion about the boundaries to be true. In these hordes conlicts within each group tend to a violence in the form of attack and stabbing of another group. Borders conflict events referred to this thesis stems"

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah penanganan kelompok preman yang tertangkap Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh pernyataan kebijakan, implementasi kebijakan dan kompetensi anggota terhadap efektivitas penanganan kelompok preman yang tertangkap Polda Metro Jaya baik secara parsial maupun secara bermsa-sama. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 320 responden yang diambil dari populasi penelitian sebanyak 4.080 yang terdiri atas 890 Preman yang Tertangkap Polda Metro Jaya dan 3.190 personil Polda Mtero Jaya. Pengambilan sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, dan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian. Pengolahan data menggunakan metode analisis regresi. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Pernyataan Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Kompetensi Anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Penanganan Kelompok Preman yang Tertangkap Polda Metro Jaya, baik sedcaraparsial maupun secarabersama-sama. Dari hasil pengukuran regresi ganda diketahui bahwa kontribusi pengaruh Kompetensi Anggota lebih besar dari kontribusi pengaruh Statement Kebijakan dan Implementasi Kebijakan. Dari penuturan informan teridentifikasi temuan yang menunjukkan masalah yang belum teratasi secara tuntas dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi kelompok preman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Beberapa masalah yang dimaksud adalah bahwa efektivitas penanganan kelompok preman yang tertangkap Polda Metro Jaya belum optimal karena masalah premanisme dan perilaku kelompok preman tetap muncul di wilayah hukum Polda Metro Jaya; masalah tersebut tetap muncul karena akar permasalahan premanisme belum teratasinya secara tuntas.

---

Phenomenon that made by research object is freeman agglomerate handle which caught by Polda Metro Jaya. The research goal is to analysis of influence of policy statement, policy implementation and Member Competency toward effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro partially and also with. Research utilizes quantitative approaching. Observational sample as much 320 respondent that taken from by research population as much 4.080 ones consisting 890 crenellated Freeman Polda Metro Jaya and 3.190 Polda Metro Jaya persons Dignities. Sample take of population utilizes Slovin's formula. Secondary data collecting using Bibliography Study and Document Study, primary data collecting using questioner research. Data processing utilizes to methodic analysis regression. Conclusion that is therefore positive and significant influences of policy statement, policy implementation and competency members toward effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro Jaya. Therefore positive and significant influences of Policy Statement, Policy implementation and Competency goes together toward effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro Jaya. Of double regression measurement result is known that Interests affecting contribution Competency Members greater of influence contribution of Statement policy and policy Implementation. From tattle observational informants most finding identification that points out many problems that was settled complete ala in behaves, settle and anticipates vrijman group at Polda's territory of jurisdiction Dignity Metro. Severally problem which intended is effectiveness handle of vrijman agglomerate which caught by Polda Metro Jaya was optimal because vrijman group behavior problem makes a abode appearance at Polda Metro Jaya jurisdiction territory; that problems abode appearance because root about problem had not settling it complete."

"Skripsi ini membahas tentang dinarnika penangkapan tersangka tcroris oleh Densus 88 Poli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlujuan untuk mengetahui clinarnika yang terjadi pacla saat penangkapan tersangka teroris. Tiga teori kepolisian kemudian dipergunakan untuk rnenjelaskan dinamika penangkapan tersebut.Dalam penangkapan tersangka teroris yang dilihat dengan sudut pandang tiga teori kepolisian, Densus 88 Polri akan berusaha untuk melakukan penangkapan sesuai dengan tectri counter terrorisrr. Namun jika situasi dan kondisi berubah dan membahayakan keselamatan personel dan masyarakat. maka Densus 88 Polri akan rnelakukan operasi penangkapan berdasarkan tingkat ancarran yang ditirnbulkan. Oleh karena itu. diperlukan cara penindakan tersangka teroris yang proporsional guna menangani situasi dan kondisi yang terjadi secara dinarnis.

---

This thesis discusses the amcst dynarnics of suspicious ten'orists by Detachment 88 Polri. This qualitative research has the ain-r to rer,'eal the dynan-rics occured in the process of ar^resting suspicious terorists. Three police theory rvill be utilized to explain that anest dynarrics.In the process of anesting suspicious terolist which is obsen,ed by three police theory point of vicw, Detachment 88 polri will affbrd to conduct arresting process according to counter terori.snt theory. However, if the situation and condition are endangered police member and civilian. detachment 88 polri lvill conduct arresting operation accolding to the level of threat. Therefore, the proporlional action fbr suspicious terarist is absolutely needed to handle dynamical situation and condition."

"[ABSTRAKTingginya jumlah kekerasan kolektif dalam konflik antar kelompok etnis di Lampung menimbulkan kerugian nyawa dan materiil yang tidak sedikit. Pengaruh kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang terdapat di masyarakat menjadi pendorong timbulnya kekerasan kolektif. Penulisan tentang konflik yang terjadi antara kelompok etnis Lampung dan kelompok etnis Bali yang terjadi di desa Balinuraga ini menempatkan gejala tersebut dalam konteks tingkah laku kekerasan kolektif menggunakan model analisis dari teori tingkah laku kolektif oleh Smelser. Hasil analisa penulisan ini menunjukkan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif antar kelompok etnis Lampung dan kelompok etnis Bali di desa Balinuraga. Faktor tersebut berupa, faktor kondusifitas struktural akibat persaingan ekonomi dan ketidakadilan yang menimbulkan ketegangan struktural. Ketegangan ini menjadi sebuah keyakinan yang kemudian disebarluaskan dan dipertegas dengan adanya faktor peristiwa pencetus, sehingga mendorong upaya mobilisasi secara kolektif. Upaya pencegahan dari aparat pengendali sosial yang tidak maksimal menyebabkan kekerasan kolektif semakin meluas.

---

ABSTRACTThe high rate of collective violence in the inter-ethnic groups conflicts in Lampung causes significant loses. Economic gap and injustice are the driving force behind the collective violenc. This paper will elaborate conflicts between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga and places the phenomenom in the context of collective violence by using analysis model of Smelser?s Collective Behaviour Theory. The analysis shows factor that lead to collective violence between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga. Those factors are included structural conduciveness as the result of economic competitiveness and injustice which cause structural tension. This tension has turned into conviction that is sisseminated and reinforced by events that drive collective mobilisation. Prevention efforts by social controlling apparatus have ot been optimal and thus causes further collective violence., The high rate of collective violence in the inter-ethnic groups conflicts in Lampung causes significant loses. Economic gap and injustice are the driving force behind the collective violenc. This paper will elaborate conflicts between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga and places the phenomenom in the context of collective violence by using analysis model of Smelser’s Collective Behaviour Theory. The analysis shows factor that lead to collective violence between Lampung and Bali ethnic group in Balinuraga. Those factors are included structural conduciveness as the result of economic competitiveness and injustice which cause structural tension. This tension has turned into conviction that is sisseminated and reinforced by events that drive collective mobilisation. Prevention efforts by social controlling apparatus have ot been optimal and thus causes further collective violence.]"

"Tingginya angka konflik sosial yang terjadi di sekitar kita merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat. Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan. Campur tangan kepolisian sebagai mediator dianggap suatu hal yang tepat untuk menyelesaikan suatu konflik, dengan melakukan mediasi diharapkan sebuah resolusi konflik akan muncul untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan.Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini selanjutnya berusaha menjelaskan bagaimana peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik ormas Forum Betawi Rempug (FBR) versus ormas Pemuda Pancasila (PP) dari sudut pandang kriminologi, dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Penggunaan konsep peran kepolisian, resolusi konflik, dan sedikit teori konflik menurut Weber, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan lebih baik.

---

The high number of social conflicts that occur around us is a problem that requires rapid and appropriate response. One of the social conflict that often occurs in society is the conflict between community organizations. Police intervened as mediator is considered a proper thing to resolve a conflict, with the mediation are expected a conflict resolution will appear to stop the conflicts that occur between community organizations.Based on these problems, this study further attempt to explain how the role of police in the conflict resolution organizations Forum Betawi Rempug (FBR) versus Pemuda Pancasila (PP) from the viewpoint of criminology, by using secondary data obtained from study of literature. The use of the concept the role of police, conflict resolution, and a bit of theory of conflict according to Weber, is expected to provide input to the parties concerned to further be used to resolve such conflicts better."

"Pekerjaan Undercover yang dilakukan oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkotika Polda. X memberikan peluang terjadinya penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri undercover. Hal ini terjadi karena adanya ekspektasi lingkungan pekerjaan Anggota Polri dan ekspektasi lingkungan penyamaran pada saat melakukan undercover.Dalam karya akhir ini akan dibahas latar belakang penyebab Anggota Polri undercover menggunakan narkotika. Latar belakang tersebut dibahas menggunakan teori self-fulfilling prophecy. Dengan menggunakan teori tersebut ditemukan bahwa latar belakang penyebab Anggota Polri undercover menggunakan narkotika adalah adanya tuntutan lingkungan kerja yang terdiri dari tugas undercover, budaya lingkungan kerja, prosedur undercover dan afiliasi kelompok serta tuntutan dari lingkungan penyamaran.

---

Undercover work carried out by the police drug unit investigation of Polda. X provide opportunities for the actions using narcotics by undercover police. It can occur because there are expectations from work and the disguise environment to Polri undercover when doing undercover.This paper will discuss the background of undercover Polri members which is causing undercover Polri members using narkotics. Thse backgrounds will be discussed using self-fulfilling prophecy theory. By using self-fulfilling theory, author found that the backgrounds of undercover Polri members using narcotics because there are demands from work and disguise evironment to undercover Polri members consisting of undercover work, cultural working environment and group affiliation along with demand from disguise environment."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk mengetahui bentuk-bentuk serta proses stigmatisasi terhadap keluarga inti pelaku pengedar narkotika jenis ganja dapat terjadi. Bermula pada proses interaksi di masyarakat nilai-nilai menyimpang mulai dibentuk. Proses selanjutnya adalah tindakan diskriminatif yang dirasakan oleh keluarga inti pengedar narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah isolasi, pengucilan, pemisahan, sulitnya mendapatkan bantuan, dan lainnya. Penulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini.Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwa keluarga inti pengedar narkotika jenis ganja mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat sekitar (seperti tetangga), teman, bahkan saudara jauh (bukan bagian dari keluarga inti). Stigmatisasi yang dirasakan berupa tindakan-tindakan diskriminatif yang menjauhkan keluarga inti dari masyarakat yang dianggap normal.

---

ABSTRACT

This writing is made to know the forms and the process stigmatization against the family of marijuana dealer. Began with the process of interaction in the community values deviating established. The next process is discrimination felt by the family of marjuana dealer which type isolation, separation, helpless, etc. These writing methodology uses secondary data which means the writer search data trough literature pertaining to the theme.

The conclusion is the nuclear family dealers get stigmatization from the neighbors, friends, even from the distant family. Stigmatization creates discrimination which estranges nuclear family of people who regarded as normal."

"ABSTRAKProblem oriented policing akan menjadi cara yang tepat dalam mencegah kejahatan. Namun hal ini mensyaratkan latar belakang dari anggota Bhabinkamtibmas, baik pendidikan umum dan pendidikan Polri, termasuk juga anggaran dan juga metode penyelesaian masalah.Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan, Community Policing, Problem-Oriented Policing POP dan dibingkai dalam kerangka teori kemitraan, teori pencegahan kejahatan situasional dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas.Pengumpulam data dilakukan dengan wawancara kepada Wadir Binmas Polda Metro Jaya, Kasie Bin Polmas Polda Metro Jaya, Kanit Binmas Polsek Sawah Besar, anggota Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat di wilayah Polsek Sawah Besar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan prinsip-prinsip analisa data kualitatif yang meliputi memilah data, mendeskripsikan temuan data, melakukan interpretasi data, mengkaitkan interpretasi dengan kerangka teori, dan menjelaskan temuan berdasarkan kerangka teori yang dibangun.Analisa terhadap data menunjukkan bahwa terdapat terbatasnya sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dari program satu polisi Bhabinkamtibmas satu kelurahan dan kompetensinya ditinjau dari aspek kemampuan/skill,pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude.IdealnyaBhabinkamtibmas adalah security analyst yang memiliki kemampuan problem solver dan crime analyst dalam rangka melakukan security assessment.Problem solving sampai saat ini juga masih diterjemahkan sebatas sebagai penyelesaian melalui adat kebiasaan dan alternative dispute resolution ADR , sehingga tidak menyentuh pada memecahkan akar masalah terjadinya kejahatan. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakatmasih tidakterstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam sistem pencegahan kejahatan melalui community policing berbasis problem oriented policingadalah salah satu prinsip utama keberhasilan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan harus sampai pada tahap pengambilan keputusan

---

ABSTRACTProblem oriented policing would be the proper way in preventing crime. Requires a background of Bhabinkamtibmas members, both general education and police education, including the budget and also problem solving method. The concept of Crime Prevention Strategy, Community Policing, Problem Oriented Policing POP and is framed within the framework of the partnership theory, theory of situational crime prevention and community based crime prevention. The data collection is done by interviewing Community Development Vice Director of Polda Metro Jaya, Head of Polda Metro Jaya Community Policing Development, Police Chief Unit Community Development Sawah Besar, Bhabinkamtibmas members, and community leaders in the area of police Sawah Besar. The data collected is then analyzed with the principles of qualitative data analysis that includes data sorting, describing the findings of the data, perform data interpretation, interpretation linking the theoretical framework, and explain the findings based on the theoretical framework built. Analysis of the data showed that there are limited human resources Bhabinkamtibmas of a police program Bhabinkamtibmas of the villages and competence in terms of aspects of ability skill, knowledge knowledge and attitude attitude. Ideally Bhabinkamtibmas is a security analyst who has the ability to problem solver and a crime analyst in order to perform a security assessment. Problem solving until today still translates limited as customs and settlement through alternative dispute resolution ADR , so it does not touch the root of the problem solving crime. Cooperation with local governments and communities are still not structured, systematic and sustainable. Community participation in the system of crime prevention through community policing based on problem oriented policing is one of the main principles of success. The direct involvement of the community in crime prevention activities must come to the decision making stage."