Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gabriela Grace
"ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor penarik investasi asing langsung dari negara anggota ASEAN (disingkat ASEAN-9) dengan periode antara 1990 dan 2017 dengan menggunakan Pooled Least Square sebagai model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pasar, keterbukaan perdagangan, infrastruktur, penelitian & pengembangan, serta menjadi faktor penarik positif atas investasi asing langsung. Namun, sumber daya manusia dan suku bunga riil menunjukkan efek tanda negative atas investasi langsung. Hal lain yang dibahas dalam studi ini ialah terkait dengan tren FDI setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 yang menunjukkan trend positif untuk periode setelah tahun 2008. Hal ini menandakan bahwa krisis keuangan global tahun 2008 tidak mempengaruhi aliran masuk FDI. Berdasarkan hasil, PDB, infrastruktur, dan keterbukaan perdagangan menjadi faktor penting untuk menarik investor asing. Oleh karena itu, pemerintah dapat meningkatkan melalui kebijakan, seperti pelonggaran prosedur perdagangan, atau meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur mereka. Sedangkan efek modal manusia pada FDI ialah negatif. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena dapat mendukung negara dengan teknologi rendah menjadi negara tujuan FDI berteknologi tinggi.

ABSTRACT
The goal of this study is to identify the determinants of foreign direct investment in Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Phillipines, Singapore, Thailand, and Vietnam, which are termed the ASEAN-9 countries in this study. The study uses a combination of data for the period between 1990 and 2017. The model of this study is Pooled Least Square because of the limitations of the data. The results show that market size, trade openness, infrastructure, research & development, and inflation have a positive effect on inward FDI into ASEAN-9 countries at a 1 percent significance level, except for inflation. Then, it can be said that those variables remain important to attract foreign investors into ASEAN-9 countries. On the other hand, human capital and real interest rates show a negative sign, as most of the studies suggest that human capital has a positive effect on inward FDI. Moreover, this study also investigates the trends for FDI after the global finance crisis in 2008. The results show that the annual trend for FDI after 2008 is positive, which means there is no big impact from the global financial crisis of 2008 on FDI inflows into ASEAN-9. Based on the results, the ASEAN countries should focus on increasing their GDP, infrastructure, and trade openness. This means that the governments should create more policies which support international trade between ASEAN and the other countries by easing trade procedures, diversifying export products, and improving the quantity and quality of their infrastructure. Even though the effect of human capital on inward FDI showed a negative relationship, ASEAN countries still need to improve the quality of their human resources because higher quality human resources can take countries from being low-technology FDI destinations to becoming higher- technology FDI destination countries. Furthermore, even though the effect of inflation on FDI was positive, it is possible to assert that even where there is an increase in the inflation rate, ASEAN countries can still become attractive destination countries for foreign investors."
2019
T54021
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Agung Nugraha
"Penelitian ini fokus terhadap desentralisasi fiscal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Dengan menggunakan panel data dari 30 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2002-2015, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah berdampak positif terhadap belanja bidang kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian, capaian pelayanan publik bidang kesehatan secara positif dipengaruhi oleh proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja, tetapi belanja kesehatan per kapita berpengaruh negative terhadap capaian tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut atas temuan tersebut, penelitian ini membagi sampel kedalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat belanja kesehatan per kapita dan tingkat PDRB per kapita. Hasil penelitan menunjukkan bahwa belanja kesehatan per kapita berdampak positif pada pelayanan kesehatan pada provinsi dengan tingkat belanja kesehatan per kapita dan provinsi dengan tingkat PDRB per kapita yang tinggi.

This study focused on the fiscal decentralization in Indonesia and its effect on public health service delivery. By using a panel data set of 30 provinces in Indonesia from 2002 to 2015, the results provided evidence that fiscal autonomy of local governments has a positive association with health expenditure that allocated by local governments. Then, the public health service outcomes are positively correlated with the share of health expenditure to total expenditure but negatively correlated with real health expenditure per capita. To further examination of the finding that health expenditure per capita negatively correlates with public health outcome, this study divided the sample based on the real health expenditure per capita and the real GRDP per capita. The results revealed that health expenditure per capita has a positive sign of public health service on the high real health expenditure per capita regions and high-income regions.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T51870
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andy Noor Isnaini
"Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan.

Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aksa Nugraha
"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014, hasil memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Dengan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai, belanja lainnya, dan bahkan belanja modal berpengaruhi negatif terhadap pertumbuhan regional.

The principal objective of this study was to investigate whether fiscal decentralization in Indonesia leads to economic growth. By using a panel data set of 33 provinces in Indonesia over the period 2005 ndash 2014, the results provided evidence that fiscal decentralization has a negative association with provincial economic growth. To further the examination of the finding, this study analyzes the composition of expenditure of local government and its influence on growth in the fiscal decentralization framework. The results reveal that spending allocation of local governments on personnel expenditure, other expenditure, and even capital expenditure actually harms regional growth."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T47487
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library