Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Skripsi ini membahas topik mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa bongkar muat pada PT BSB. Jasa bongkar muat merupakan sutau jasa penunjang angkutan laut yang melakukan pemindahan barang dari palka kapal ke lambung kapal atau sebaliknya. PPN atas jasa bongkar muat itu sendiri sama seperti ketentuan PPN pada umumnya. Dalam penelitian ini, PT BSB melakukan dua kesalahan terkait dengan mekanisme PPN-nya. Kesalahan pertamanya ialah menggunakan nilai lain sebagai DPP-nya serta tidak membuat faktur pajak. Kesalahan tersebut tentunya menimbulkan sanksi administrasi pajak, namun dengan adanya fasilitas penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak pada tahun 2015 yang berdampak positif bagi PT BSB, di mana PT BSB menjadi terbebas dari sanksi administrasi pajak. ......The idea of this study is practice for Value Added Tax (VAT) rate of stevedoring. Stevedoring is one of the supporting systems for shipping services which is the process of loading and unloading ships. VAT of stevedoring is similar to the general VAT regulation. In this study, PT BSB does two errors on their VAT mechanism. The first error is uses other as the tax base for the VAT calculations and the second one is PT BSB does not prepares tax invoice. Those errors must be arouses administrative penalties, but there is a facility that grants elimination or deduction for the administrative penalty in 2015 that has positive impacts for PT BSB, which is be spared from tax administrative penalty., The idea of this study is practice for Value Added Tax (VAT) rate of stevedoring. Stevedoring is one of the supporting systems for shipping services which is the process of loading and unloading ships. VAT of stevedoring is similar to the general VAT regulation. In this study, PT BSB does two errors on their VAT mechanism. The first error is uses other as the tax base for the VAT calculations and the second one is PT BSB does not prepares tax invoice. Those errors must be arouses administrative penalties, but there is a facility that grants elimination or deduction for the administrative penalty in 2015 that has positive impacts for PT BSB, which is be spared from tax administrative penalty]

Abstrak :
[Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada perusahaan tambang dan konstruksi yaitu PT XYZ. Studi kasus ini membahas penentuan mata uang fungsional, proses pengukuran kembali, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan PT XYZ. Selain itu studi kasus ini juga membahas tentang pengaruh kurs valuta asing terhadap pajak terutang perusahaan. Analisa juga ditambah dengan analisis terhadap dampak peraturan baru Bank Indonesia yaitu Per 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang rupiah di Indonesia bagi industri secara umum dan PT XYZ secara khusus. ......This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that, this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3/PBI/2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.;This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that, this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ., This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that, this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.]

Abstrak :
Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. ......Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems. Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dampak dari persepsi Wajib Pajak terkait layanan perpajakan elektronik terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni e- Filing, e-SPT, e-Faktur, dan e-Billing. Survei yang dilakukan terhadap 123 orang Wajib Pajak dianalisis menggunakan model regresi linear sederhana untuk kepatuhan formal pelaporan Faktur Pajak dan pembayaran pajak dan model regresi linear berganda untuk kepatuhan formal pelaporan SPT setelah sebelumnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner yang disebarkan dan pengujian asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis yang disampaikan semula diterima yakni semua variabel layanan perpajakan elektronik tersebut berpengaruh dan bergerak searah (positif) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena faktor kegunaan, kemudahan penggunaan, minat perilaku untuk menggunakan, kompleksitas, dan keamanan data yang disampaikan secara elektronik yang mendorong persepsi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak. ......The aim of this research is to empirically test the impact of taxpayers perceptions of electronic tax services on tax compliance. This research uses independent variables such as e-Filing, e-SPT, e-Faktur, and e-Billing. The data set was obtained from survey-based simulation on 123 taxpayers. The validity and reliability test of quetionaires and classic assumption test have been done. Single regression model was used for the analysis of formal compliance which include tax invoice reporting and tax payment. Meanwhile, formal compliance of tax return reporting was analyzed by using multiple regression model. The results show that the hypothesis that have been made are accepted, that there is impact of electronic tax services on tax compliance and the impact is positive. Those happen because of ease of use, usefulness, behavioral intention, complexity, security and confidentiality of electronically delivered data which affect taxpayers? perceptions to fulfil their tax liability so eventually they enhance tax compliance.