Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan analisis fundamental dalam bentuk model bisnis kepada PT. CDGR yang diusulkan oleh penulis. Laporan magang ini fokus pada model bisnis mengenai peluang pasar, pesaing, dan strategi-strategi untuk PT. CDGR. PT. PRNP Group menggunakan bisnis model tradisional sederhana dimana tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akademis tentang bagaimana perusahaan dapat berkembang melalui penilaian ulang, pengembangan, dan memasuki celah-celah yang ada di dalam pasar yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis model bisnis yang dilakukan, pendekatan label putihlah yang merupakan pilihan yang paling memungkinkan.ABSTRACTThe Internship report aims to explain the fundamental analysis in a business model for PT. CDGR which is proposed by the author. The report focuses on the business model regarding market opportunities, the competitors, and strategies that PT. CDGR can imply. PT. PRNP Group uses a conventional business model where the objective of the model is to increase scholarly understanding on how the company can evolve through reassessment, development, and entering market gaps that are available. Based on the results of the business model analysis conducted, undertaking a white label approach is the most probable option."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis manfaat keikutsertaan Indonesia dalam rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) nomor 15 Multilateral Instrument on Tax Treaty /MLI) yang mencakup mengenai latar belakang bergabungnya Indonesia dalam MLI, manfaat posisi Indonesia dalam MLI, implikasi MLI terhadap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia yang berlaku saat ini dan juga kecukupan posisi Indonesia di MLI dalam kaitannya untuk menangkal praktik BEPS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Indonesia bergabung dalam MLI adalah wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G-20, langkah efisien untuk menerapkan rencana aksi BEPS yang terkait dengan P3B, memperbaiki ketentuan penyalahgunaan P3B dengan memasukkan ketentuan anti avoidance rule berupa Principle Purpose Test (PPT) dan juga memperbaiki ketentuan P3B Indonesia yang dicakup dalam MLI dengan rekomendasi MLI. Dengan menandatangani naskah MLI, maka P3B Indonesia yang tercakup dalam MLI akan dimodifikasi dengan rekomendasi MLI dengan cara mengganti atau menambahkan ketentuan P3B Indonesia yang berlaku saat ini. Posisi Indonesia dalam MLI dinilai cukup ekstensif jika dibandingkan dengan negara lain sehingga dianggap relatif optimal untuk menangkal praktik BEPS di Indonesia melalui jalur P3B. Namun demikian, diperlukan perubahan ketentuan domestik agar dapat MLI diimplementasikan secara maksimal.

---

This study aims to analyze the benefits of Indonesias participation in the Base Erosion Profit Shifting (BEPS) action plan 15 (Multilateral Instrument on Tax Treaty/MLI) which covers the rationals of Indonesias joining the MLI, the benefits of Indonesias position in the MLI, MLIs implications for the current Indonesias Double Tax Avoidance Agreement (DTA) and also the adequacy of Indonesias position at the MLI in relation to counter the practice of Base Erosion Profit Shifting (BEPS). The method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis techniques. Indonesia joined MLI as a manifestation of Indonesias commitment as a member of the G-20, an efficient way to implement BEPS action plans related to DTA, avoiding improper use of DTA by including the provisions of the Anti-Avoidance rule in the form of Principle Purpose Test (PPT) and also improving the current Indonesian DTA which covered in MLI with MLI recommendations. By signing the MLI, the Indonesian DTA covered in MLI will be modified by the MLI recommendation by replacing or adding to the current Indonesian DTA provisions. Indonesias position in MLI is considered quite extensive when compared to other countries, so it is considered relatively optimal to counter the BEPS practice in Indonesia in the context of DTA. However, changes in domestic regulations are needed for MLI can be well-implemented."

"Psikopat adalag ciri-ciri kepribadian yang dilukiskan oleh kekurangan hati nurani dan empati, yang mengarah ke sikap dan pengambilan keputusan yang tidak berperasaan dan manipulatif. Bersama-sama dengan kepribadian lainnya yaitu Machiavellianisme dan Narcissisme, terbentuklah segitiga "Triad Gelap". Triad Gelap ini telah mendapat perhatian dalam literatur akuntansi, dan jelas memiliki implikasi serius untuk penipuan dan perilaku yang tidak etis yang dilakukan oleh akuntan dan auditor. Dengan menggunakan sampel mahasiswa/i akuntansi, penelitian ini mendokumentasikan tingkat variabel kepribadian, dan asosiasinya dengan sikap tertentu tentang praktik profesional yang tidak etis, dan juga perbedaan potensial di seluruh usia, jenis kelaminm dan senioritas. Studi ini menemukan bahwa tingkat psikopati siswa berasosiasi dengan penerimaan mereka terhadap perilaku yang tidak etis. Bagaimanapun, penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan penerimaan perilaku tidak etis untuk siswa dengan perbedaan jenis kelamin, kelas akademik, senioritas, dan perminatan untuk menjadi akuntan publik.

---

Psychopaths are personality traits represented by shortage of conscience and empathy, which lead to callousness and manipulative behavior. Together with other personality, Machiavellianism and Narcissism, formed "Dark Triad" personality. Dark Triad has received attention in the accounting literature and clearly has serious implications for fraud and unethical behavior by accountants and auditors. Using a sample of accounting students, this study documents the level of personality variables, how they are associated with certain attitudes about unethical professional practice, and the potential differences across age, gender, and academic class levels. This study found that students' psychopathy level is associated with their acceptance of unethical behavior. This study, however, did not find any differences in the acceptance of unethical behavior for student with different gender, academic class, and interest to be public accountant."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara penerapan kebijakan thin capitalization rules dengan keputusan investasi pada perusahaan publik di Indonesia. Aturan ini membatasi deduktibilitas biaya bunga pinjaman dalam struktur modal perusahaan berbasis utang untuk memitigasi penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2023, mencakup periode sebelum dan sesudah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.101/2015 (PMK-69) yang memperkenalkan rasio aman 4:1 antara utang dan ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan aturan ini berhubungan negatif dengan tingkat investasi, dengan dampak yang lebih signifikan pada perusahaan dengan leverage tinggi. Penemuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan terkait efektivitas regulasi dalam menjaga basis pajak tanpa mengurangi kondusifitas iklim investasi.

---

This study examines the relationship between thin capitalization rules and investment decisions in publicly listed companies in Indonesia. These rules limit the deductibility of interest expenses in corporate capital structures to mitigate debt-based tax avoidance. The study employs panel data of companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015–2023, covering periods before and after the implementation of Regulation of The Minister of Finance No. 169/PMK.010/2015, which introduced a safe-haven debt-to-equity ratio of 4:1. The findings reveal that the implementation of these rules negatively correlates with investment levels, with more pronounced effects on highly leveraged companies. These results have important implications for policymakers regarding the effectiveness of regulations in safeguarding the tax base without diminishing the investment climate. "

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi proses banding dalam sengketa pajak PT OIK yang dilakukan oleh KKP FAVA. PT OIK adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang menghadapi beberapa kasus sengketa pajak. Pada laporan ini, sengketa yang akan dibahas yakni terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Evaluasi difokuskan pada kesesuaian prosedur yang dilaksanakan oleh KKP FAVA dengan standar dan peraturan yang berlaku, mencakup kesesuaian linimasa selama proses penyelesaian sengketa pajak melalui upaya hukum banding, pengajuan permohonan banding melalui e-Tax Court, serta persidangan pemenuhan ketentuan formal di Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi, proses yang dilakukan KKP FAVA telah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan dan tata cara yang berlaku. Laporan ini juga menguraikan refleksi pengalaman magang penulis di KKP FAVA, termasuk penguasaan teknis dan pemahaman mendalam atas proses penyelesaian sengketa pajak.

---

This internship report is prepared to evaluate the appeal process in PT OIK's tax dispute conducted by KKP FAVA. PT OIK is a food and beverage manufacturing company that faces several tax dispute cases. In this report, the dispute that will be discussed is related to Value Added Tax (VAT). The evaluation focuses on the suitability of the procedures implemented by KKP FAVA with the applicable standards and regulations, including the suitability of the timeline during the process of resolving tax disputes through appeals, filing appeals through the e-Tax Court, as well as the trial of compliance with formal provisions in the Tax Court. Based on the evaluation results, the process carried out by KKP FAVA is in accordance with the provisions of tax law and applicable procedures. This report also outlines a reflection of the author's internship experience at KKP FAVA, including technical mastery and in-depth understanding of the tax dispute resolution process."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran atas transaksi penjualan harian PT PAI yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHG. Evaluasi prosedur kepatuhan Pajak Keluaran tersebut mencakup proses penerbitan Faktur Pajak, perlakuan perpajakan pada transaksi ekspor, serta proses untuk transaksi retur dan dibatalkan. Aspek-aspek tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur kepatuhan Pajak Keluaran yang diimplementasikan oleh KAP CHG terhadap transaksi PT PAI telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report aims to evaluate the compliance procedures of output Value Added Tax (VAT) on PT PAI's daily sales transactions conducted by KAP CHG. The evaluation of output tax compliance procedures includes the process of issuing Tax Invoices, tax treatment of export transactions, and processes for returned and canceled transactions. These aspects are then evaluated based on the applicable tax regulations in Indonesia. Based on the evaluation results, the output tax compliance procedures implemented by KAP CHG for PT PAI's transactions are in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum implementasi peraturan country-by-country report di Indonesia, menganalisis manfaat dari informasi yang terkandung dalam CbC Report bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan implikasi kewajiban pelaporan CbC Report bagi Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif desktiptif dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat perbedaan ketentuan antara PER-29/PJ/2017 dengan PMK-213/PMK.03/2016 dalam hal notifikasi dan batas waktu penyampaian CbC Report Tahun Pajak 2016. Informasi yang terkandung dalam CbC Report bisa dimanfaatkan oleh DJP untuk melakukan penilaian risiko transfer pricing dan aktivitas lainnya yang terkait dengan BEPS. Namun, hingga tulisan ini dibuat, DJP belum memanfaatkan CbC Report. Padahal, kewajiban pelaporan CbC Report telah menambah compliance cost yang harus ditanggung oleh WP.

---

ABSTRACTThe objectives of this research are to describe the implementation of country-by-country report regulation in Indonesia, to analyze the use of information contained in CbC Report for Directorate General of Taxes (DGT), and the implication of CbC Report filing obligation to qualified taxpayers. The research method used in this research is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research indicates that there are different rules between PER-29/PJ/2017 from PMK-213/PMK.03/2016 in terms of notification and the deadline to file the CbC Report for fiscal year 2016. Information contained in CbC Report can be used in conducting the risk assessment to transfer pricing and other BEPS-related risks. DGT has not used the CbC Report in fact that the CbC Report filing obligation increases the compliance cost of qualified taxpayers."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Gambir Empat atas permohonan restitusi yang diajukan oleh PT ABC berdasarkan SPT Tahunan Badan 2016. Atas permohonan restitusi tersebut, dilakukan pemeriksaan all taxes yaitu untuk seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban dari PT ABC dalam tahun berjalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan proses pemeriksaan pajak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari DJP serta berbagai peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak mengabulkan sebagian permohonan restitusi yang diajukan oleh PT ABC dikarenakan adanya temuan terkait pajak yang kurang dibayar oleh PT ABC yang menjadi pengurang nominal restitusi pajak. KPP Gambir Empat menerbitkan SKPLB, SKPKB, dan SKPN atas permohonan tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis is about the tax audit process carried out by Gambir Empat Tax Service Office for the tax refund request submitted by PT ABC based on The Annual Corporate Income Tax Report year 2016. For the tax refund request, Tax Auditors audit all types of taxes in the current year. This research uses qualitative methods by utilizing primary data like interview with the parties whom directly related with this tax audit process and secondary data obtained from Directorate General of Taxes and from other data which are related with tax audit laws and regulations. The results of this research concluded that the tax audit process had been carried out in accordance with the tax regulations. Tax Auditors granted some of the refund request submitted by PT ABC due to findings related to less tax payment which became the deduction of the tax refund. Gambir Empat Tax Service Office issued SKPLB, SKPKB and SKPN for the PT ABCs refund request. "

"Saldo utang pajak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintensifkan penagihan aktif, termasuk penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak melalui pemblokiran rekening bank. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Penanggung Pajak di bank dengan pendekatan teori evaluasi William N. Dunn, menggunakan kriteria ketepatan, responsivitas, dan efektivitas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Jurusita Pajak, sedangkan data sekunder mencakup jumlah rekening terblokir, surat permohonan blokir, dan realisasi pencairan utang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketepatan pemblokiran rendah akibat minimnya akses data rekening WP yang akurat. Responsivitas terganggu oleh waktu tanggapan bank yang tidak seragam, sementara efektivitas hasil pemblokiran rendah, hanya mencapai 2-3% dari total tunggakan pajak. Penelitian merekomendasikan akses data yang lebih terbuka bagi Jurusita Pajak dan percepatan proses administrasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan penyitaan rekening Penanggung Pajak.

---

The increasing tax arrears in Indonesia each year have prompted the Directorate General of Taxes (DGT) to intensify active collection measures, including the seizure of taxpayer assets through bank account blocking. This study evaluates the implementation of tax collection policies involving the seizure of taxpayer bank accounts using William N. Dunn's evaluation theory, focusing on three criteria: accuracy, responsiveness, and effectiveness. Primary data were collected through interviews with tax bailiffs, while secondary data comprised the number of blocked accounts, blocking request letters, and the realization of tax arrears settlement.

The results indicate that the accuracy of account blocking is low due to the lack of access to accurate taxpayer account data. Responsiveness is hindered by inconsistent response times from banks to blocking requests. Meanwhile, the effectiveness of account blocking is minimal, with only 2-3% of total tax arrears collected. The study recommends granting tax bailiffs greater access to taxpayer account data and expediting administrative processes to enhance the effectiveness of bank account seizure as an active tax collection measure. "