Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

---

ABSTRACT
Skripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

Abstrak :
Dalam negara berbentuk civil law, hakim merupakan corong undang- undang. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim berpedoman pada ketentuan undang-undang pidana (baik materil maupun formil). Disisi lain, Indonesia mengenal mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang memberikan kepada Mahkamah Konstitusi suatu wewenang menghapus ketentuan undang-undang, baik ayat, pasal atau keseluruhan undang-undang. Ketika hakim yang memutus perkara pidana namun tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tersebut tentu akan membawa masalah. Skripsi ini membahas masalah tersebut dan mencoba melakukan analisa akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Penulis meneliti putusan pemidanaan pada tingkat kasasi yang tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi , menjatuhkan pidana yang telah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menjelaskan proses berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang yang baru sehingga hakim menjadi corong dari putusan Makamah Konstitusi itu.

---

In the form of civil law countries, the judge is the mouthpiece of the law. Therefore in a criminal verdict, the judge makes a decision based on the criminal law (both material and formal). On the other side, Indonesia know the mechanism of judicial review of the constitution which gives the Constitutional Court an authority to delete a provision of law, verse, chapter or eve the entire act. When the judges who are deciding on criminal case ignore the judgement of the Constitutional Court will certainly bring problems. This research discusses these problems and try to analyze the legal consequences that may be arise from it. The author investigate the Supreme Court decision , without considering the judgement of the Constitutional Court, imprison convict whereas that kind of punishment has been removed by the Constitutional Court. The study also describes the process of enactment of the Constitutional Court as the new law so that judges become the mouthpiece of the Constitutional Court judgement.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum alat bukti petunjuk yang dihasilkan dari persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan pidana Indonesia, pengaruh alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta bagaimana hakim agung menyikapi alat bukti yang minim dan pengaruhnya terhadap putusan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 979 K/PID.SUS/2011. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas sehingga peran aktif hakim dalam menggali persesuaian antara alat bukti lainnya sangat besar. Persesuaian tersebut terjadi apabila korelasi antara alat bukti mengaruh pada suatu kondisi tertentu bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana. (2) Hakim Agung menjalankan kewenangannya sebagai judex juris sehingga dalam menyikapi alat bukti yang minim, hakim melihat pada penerapan hukum pembuktian di tingkat judex factie (3) Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan No. 979 K/PID.SUS/2011 telah menggunakan alat bukti petunjuk sebagai salah satu dasar memutus pidana terdakwa, tetapi proses diperolehnya alat bukti petunjuk kurang tepat. ...... The result of this research explained that (1) Judicial Evidence has free legal strength so that the judge should actively take a role in finding correspondence between other legal evidences. That correspondence occurs when there is correlation between legal evidences which leads into a certain condition telling the truth that the defendant the only one who commit a crime. (2) The court judges execute their authotity as judex juris so that in addressing the lack of evidence they will take a look at the use of law of evidence in judex factie. (3) The court judges who handle the criminal case in Supreme Court’s decision No. 979 K/PID.SUS/2011 has used judicial evidence as one basic requirement in making verdict to the defendant, but the process in obtaining that judicial evidence is not suitable with the national regulation.

Abstrak :
[Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebut kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Namun sebelum putusan MK tersebut diterbitkan, hakim pengadilan negeri Jakarta selatan sudah terlebih dahulu memperluas objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan objek praperadilan yang telah diatur didalam KUHAP pada saat sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 21/PUUXII/ 2014.;Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee the performance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarily in the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) Jo Article 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity of arrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, the Constitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number 21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination as pretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court of Jakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination as one of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation of pretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and post Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014., Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee the performance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarily in the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) Jo Article 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity of arrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, the Constitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number 21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination as pretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court of Jakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination as one of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation of pretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and post Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014.]

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan KPK diberikan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri penyidiknya. Dalam kasus ini menarik karena terdapat putusan Praperadilan yang dalam meyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap sauatu perkara tindak pidana korupsi dengan alasan tidak terpenuhinya kewenangan sebagaimana yang disebut dalam UUKPK tersebut. Padahal perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lantas, apakah terdapat upaya hukum bagi KPK untuk tetap dapat menyidik perkara tersebut dengan dasar hukum yang dimiliki.

---

ABSTRACT
According to the legislation UU No. 30 of 2002 concerning commissioner (UUKPK) , KPK authorities investigating which includes; a.law enforcement officials , organizers of the state , and another man have anything to do with corruption conducted by law enforcement officials or state government; b.get attention that disturbs residents; c.Include the state a loss at least of Rp .1.000.000.000,00 ( one billion rupiah ) , and the KPK given authorities to lift and dismiss own investigation .In the case of this is interesting because there is a verdict which in Pre-trial that decision said that kpk have not authority to carry investigation against one case of criminal acts of corruption by reason of non-compliance of authority as called for in the UUKPK .In fact on the case is in the process of the investigation by the KPK .Traffic unit of , of whether there are legal remedy to the KPK to could still investigated on the case with legal basis of owned.