Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Test ini tentang Pengawasan yang diiakukan oleh pihak eksternal dalam Penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 di Polda Metro Jaya. Pengawasan dalam penerimaan Bintara Paid pada awainya hanya melibatkan pihak eksternal, namun tidak diiaksanakan secara optimal sehingga pengawasan tersebut bersifat semu. Hal tersebut dikarenakan pengawasan eksternal masih terikat dalam suatu birokrasi dan hierarkhi yang dapat mempengaruhi jalan atau hasil dart pengawasan. Berdasar hal tersebut pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep1214IIVI2004 tanggal 12 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Polri diatur tentang pelibatan pihak eksternal baik sebagai fungsi pendukung maupun sebagai fungsi pengawas. Pelaksanaan pengawasan eksternal setelah dikeluarkan Skep Kapolri tersebut masih belum dirasakan hasilnya. Pelibatan pengawas eksternal hanya bersifat formalitas saja, mereka hanya dilibatkan dalam surat perintah Kapolda tetapi pada pelaksanaannya tidak melakukan apa-apa. Pada penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 Kapoiri melalui De SDM Kapolri menekankan kepada seluruh Panitia agar melaksanakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memberdayakan pihak eksternal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penekanan De SDM Kapolri tersebut dijabarkan oleh Polda Metro Jaya dalam penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 sehingga pelaksanaannya sudah memberdayakan pihak eksternal baik sebagai pengawas maupun sebagai pendukung peiaksanaan penerimaan Bintara Polri. Karena baru pertama kali pemberdayaan pihak eksternal dilaksanakan maka image masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Bintara Polri masih seperti penerimaan sebelumnya, sarat dengan KKN. Sosialisasi yang sudah gencar dilaksanakan masih belum dapat meyakinkan masyarakat/calon peserta seleksi bahwa penerimaan Bintara Gelombang f T.A. 2007 sudah bersih, transparan, dan bebas KKN sehingga masih banyak yang menjadi korban penembak di atas kuda. Komitmen pejabat Polri atau anggota Polri untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam menciptakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan bebas KKN masih dirasakan kurang, hal ini mungkin disebabkan dukungan dan persiapan untuk melakukan kegiatan tersebut juga masih dirasakan belum cukup.

Abstrak :
Menurut Peraturan Kapolri No. Pol.: 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rutan Poin, bahwa perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk standarisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, angkutanl kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan berkomunikasi dengan pengacaral penasihat hukumnya, kesempatan bertemu dengan keluarganya, rasa aman, dan hak-hak Iainnya. Yang termasuk hak-hak Iainnya yang dimiiiki tahanan diantaranya adalah mendapatkan pembinaan rohani berupa ceramah atau penyuluhan agama, dan membaca buku agama. Dalam tesis ini digunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu gejala sosial sebagai fenomena yang berhubungan antara satu fenoma dengan fenomena Iainnya yang tidak berdiri sendiri. Sehingga gejala-gejala tersebut merupakan suatu sistem (holistik) secara menyeluruh. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa gambaran situasi yang sebenarnya di lapangan menyangkut data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikaitkan dengan teori manajemen, hubungan jasmani dan rohani, kesadaran, keintiman, untuk selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan. Dengan kondisi jasmani yang sehat, yaitu dengan dilengkapinya berbagai fasilitas dan pemahaman rohani yang cukup, diharapkan para tahanan dapat segera menyesuaiakan dirt melalui proses yang bertahap, yang semula sebagai manusia babas dan sekarang menjadi manusia dengan hak-hak yang terbatas. Selanjutnya dengan proses perawatan tahanan diharapkan tahanan merasa ada kepastian tentang nasibnya. Keluarga tahanan segera tahu tentang kondisi keluarganya yang ditahan melatui proses perawatan tahanan, sehingga balk keluarga tahanan maupun tahanan menjadi lebih tenang. Materi perawatan tahanan dalam bidang jasmani dan rohani menggambarkan bahwa dibalik segala sesuatul fenomena yang nampak di alam semesta ini ada kekuatan spiritual yaitu Roh Absolut (Tuhan), sebagaimana disebutkan dalam teori jiwa dan tubuh. Wujud fisik atau materi sangat diperlukan untuk mengenal wujud spiritual. Karena wujud spiritual tidak akan dikenal tanpa dihadirkan wujud fisik. Pengaruh perawatan tahanan dirasakan oleh para tahanan setelah sekian Iama menjadi tahanan bermacam-macam, tergantung pendalaman masing-masing tahanan, yaitu ditentukan oleh lamanya seorang tahanan menjadi tahanan di Rutan Polsek Metro Cakung' dan tingkat kecerdasan tahanan itu sendiri. Dengan pembinaan jasmani dan rohani secara rutin, maka tahanan menjadi hidup secara teratur, disiplin, sehat, bertanggung jawab, mandiri, rajin beribadah, dan terberituk pribadi-pribadi yang berjiwa kuat, mempunyai keyakinan yang tangguh, sehingga mampu memberikan kebahagiaan, ketenteraman, pengayoman Sebagaimana yang diharapkan oleh dirinya sendiri, keluarga, madyarakat dan negara. Dengan perubahan pemahaman akan arti hidup dan perilaku salama berada dalam Rutan, maka diharapkan setelah keluar dari Rutan atau lembaga pemasyarakatan akan terjadi perubahan atitude atau sikap, sehingga hat ini oleh pembina rohani disebut sebagai nasihat bagi dirimya sendiri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perawatan tahanan yang bersifat jasmani atau empiris (fisik) belum ada standarisasi di Polsek ini. Hal-hal yang belum dilakukan di dalam kegiatan pembinaan rohani kepada tahanan di Rutan Polsek adalah belum menyediakan buku-buku agama yang berasal dari dinas. Buku-buku agama yang ada selama ini merupakan swadaya Polsek dan sebagian peninggalan dari pare tahanan yang pernah mendiami ruang tahanan tersebut. Jadi kegiatan pembinaan rohani di Polsek ini belum diatur secara fungsional, namun demikian untuk sementara pembinaan rohani ini cukup memberikan efek baik kepada pada tahanan. Tahanan menjadi memahami makna dari peristiwa yang dialaminya sehingga diharapkan dapat merubah pola pikir dan tindakannya untuk kearah yang lebih baik setelah keluar dari tahanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan perawatan jasmani dan rohani kepada tahanan yang dilakukan di Polsek Metro Cakung, telah menimbulkan kesadaran bagi tahanan akan arti kebebasan, kemuliaan, kesehatan, dan keamanan diri dalam kaftan dengan pembinaan rohani yang dilakukan setiap individu.

Abstrak :
Tesis ini dibatasi pada kasus dengan terpidana Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absensia dengan lingkup pembahasan pada analisis mengenai praktek ekstradisi terhadap terpidana tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk menjawab permasalahan penelitian bahwa ektradisi terhadap terpidana kasus korupsi dan pencucian uang yang disidangkan secara in absensia sulit dilakukan karena terdapatnya faktor kepentingan nasional, faktor ketersediaan perjanjian ekstradisi, faktor alasan mutlak dan fakultatif penolakan ekstradisi. Merujuk dari temuan penelitian diketahui beberapa hal. Pertama, praktek ekstradisi terhadap terpidana kasus korupsi dan pencucian uang Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absensia, jika hanya mengandalkan Model Treaty on Extradition sebagai hukum kebiasaan internasional ekstradisi akan menyebabkan peluang dikabulkannya permohonan permintaan ekstadisi dari Indonesia sebagai negara peminta oleh Arab Saudi sebagai negara diminta menjadi sangat tipis kemungkinannya. Hal ini mengingat dalam Model Treaty on Extradition tersebut terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur bahwa peradilan secara in absensia merupakan alasan yang bersifat mutlak untuk menolak ektradisi, selain ketentuan mengenai warga negara yang bersifat fakultatif. Kedua, Resolusi PBB Nomor 55/25 tanggal 15 Nopember 2000 tentang United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 tentang United Nation Convention against Corruption (UNCAC) telah tepat dijadikan landasan hukum pada praktek ektradisi ini, di tengah kekosongan perjanjian ektradisi kedua negara, karena tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Hesham Al Warraq merupakan tindak pidana yang pelakunya wajib diektradisikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga, praktek ektradisi terhadap kasus korupsi dan pencucian uang Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absensia menjadi sulit untuk dilaksanakan akibat adanya faktor kepentingan nasional, ketersediaan perjanjian ektradisi, alasan yang bersifat mutlak berupa peradilan in absensia dan alasan yang bersifat fakultatif berupa kewarganegaraan orang yang diminta untuk menolak ektradisi yang masingmasing memiliki keterkaitan satu sama lain. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) ektradisi lebih berorientasi pada landasan hukum berupa UNTOC dan UNCAC; (2) mempersiapkan permintaan agar terpidana dapat menjalani hukuman di negara diminta sesuai Artikel 16 butir 12 UNTOC dan Artikel 44 butir 13 UNCAC; (3) meningkatkan frekuensi diplomasi untuk mewujudkan perjanjian ektradisi bilateral. ......The thesis focuses on the case of Hesham Al Warraq, a convict tried in an absentia trial of corruption and money laundering. The study is limited to the analysis of the extradition process and factors influencing such process in order to answer the problem stating that an extradition process of a convicted of corruption and money laundering cases who is tried in absentia trial is difficult to execute due to some factors, such as: the existing national interests, the availability of extradition treaties, the absolute reasons and the facultative rejection of extradition. The results of the research reveals that: first, it is almost never successful to execute an extradition if the requesting country only relies on the Model Treaty on Extradition as the customary law of international extradition due to the fact that the Model Treaty on Extradition clearly states that an absentia trial is an absolutely reason to reject an extradition request in addition to facultative stipulations on citizenship; second, it is appropriate to employ the UN Resolution No. 55/25 dated November 15, 2000 on the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the UN Resolution No. 58/4 dated October 31, 2003 on the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) as the legal basis on the extradition because the two countries do not have an extradition treaty yet; and third, the extradition process of Hesham Al Warraq as the convict of corruption and money laundering case cannot easily be executed because of some reasons as mention above. The author recommends (1) to execute an extradition that is oriented on legal bases such UNTOC and UNCAC; (2) to prepare a request so that the convict can serve his or her sentence in the requested country as stated in Article 16 Clause 12 of UNTOC and Article 44 Clause 13 of UNCAC; and (3) to improve diplomatic relationships in order to realize a bilateral extradition treaty.