Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini para importir hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetak kopi film sebagai Nilai Pabean. Pada saat DBC melakukan audit terhadap beberapa perusahaan importir film, ditemukan bahwa importir tersebut memiliki utang pajak terhadap royalti atas pembayaran ke luar negeri kepada produsen film di luar negeri. Utang pajak tersebut timbul karena terdapat perbedaan persepsi mengenai pengenaan pajak terhadap royalti yang dibayarkan oleh importir film kepada produsen film di luar negeri. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah apa yang menjadi latar belakang dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 mengenai pajak film cerita impor dan bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai film cerita impor sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, analisis data secara kualitatif. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai pengenaan pajak terhadap royalti yang dibayarkan oleh para importir film kepada produsen film di luar negeri. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan film cerita adalah dari perkiraan hasil rata-rata per judul film. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 adalah berdasarkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp12.000.000 per copy Film Cerita Impor baik atas impor Film Cerita maupun Atas penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop.

---

During this time the importer only report tax obligations for print copies of the film as the value of the customs. At the time of DBC audit against some movie importer company, found that the importers have tax debts against royalties over payments abroad to foreign film producers. The tax debt arises because there is a difference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film to the producers of the film abroad. The problems discussed in this thesis is what becomes the background of establishing the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 tax story film import and how the imposition of value added tax of imported films before and after the enactment of the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011.

This research uses research methods with normative descriptive research analytical properties, the data used are secondary data composed of primary materials, secondary materials and materials tertier. Data collection is done with the study of librarianship and interviews, qualitative data analysis. Background the issue of regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 due to a difference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film to the producers of the film abroad.

The imposition of value added tax based on the regulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010, namely the use of other values as the basis for the imposition of the tax for the delivery of the film's story is the estimated average yield per movie title. The imposition of value added tax based on the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 was based on other values as the basis for the imposition of taxes that is amounting to Rp 12,000,000 per copy Import feature Film good Movie imports Top Stories as well as Over the submission of Films Imported by the importer to entrepreneurs of cinema."

"Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen atas objek yang hendak dilelang. Nilai limit bertujuan agar lelang dapat optimal. Namun, dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL ditemukan suatu fakta hukum dimana terjadinya suatu lelang yang penetapan nilai limit ditetapkan oleh pengadilan negeri di bawah harga riil dan diikuti dengan hasil lelang yang lebih rendah dari harga riil. Pengadilan negeri dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL menetapkan nilai limit tidak berdasarkan hasil penilaian oleh jasa penilai independen sebagaimana diwajibkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang. Ketidaksesuaian ini akhirnya menghasilkan suatu lelang yang hasilnya tidak cukup untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor, sehingga mendatangkan kerugian bagi debitor dan kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Dapat disimpulkan dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL pengadilan negeri adalah sah dan berwenang sebagai penjual dan menetapkan nilai limit. Namun, penetapan nilai limit oleh pengadilan negeri bertentangan dengan PMK 106/PMK.06/2013 dan pelaksanaan lelang ini tidak melahirkan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

---

In the event of bad loan, auction intended to sell pledged object with the best price in order to pay off debtor?s debt to creditor. Auction recognizes reserve price which is the restriction of the lowest price when the auction started. Reserve price determination is based on assessment on the auction object by an independent appraisal. Reserve price intended to give the best result of the auction. However, the district court decision number 02/PDT.G/2010/PN.MGL. shows legal fact where auction held with a reserve price that determined by the district court without based on an independent appraisal assessment on the auction object and this event is inconsistent with PMK 106/PMK.06/2013. Eventually, the auction result did not cover debtor?s debt to creditor. Both of debtor and creditor are disadvantaged in this event. This research is a juridical normative research with the type of prescriptive research. There are some conclusions based on the above case. First, the district court is the legitimate seller of the auction and has the authority to determine the reserve price. However, the determination of the reserve price by the district court in this case is not in accordance with PMK 106/PMK.06/2013 and cause disadvantage to the party."