Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis dengan judul "Kebijakan Cina Menangani lsu SARS dalam Perspektif Human Security" mencoba menjelaskan bagaimana wabah SARS menjadi salah satu ancaman terhadap human security, digambarkan dari dampak penyebaran wabah SARS terhadap beberapa negara berbagai aspek dan gambaran mengenai Cina merespon munculnya isu tersebut dalam perspektif human security.Wabah SARS yang menyerang di tahun 2002-2003 menunjukkan kekurangan transparansi dan ketidakefektifan kebijakan kesehatan publik di Cina yang akhirnya bukan hanya mempengaruhi warga Cina tetapi juga warga di beberapa negara. Penyembunyian dan under-reporting kasus infeksi oleh medical personnel dan pejabat pemerintah dengan serius telah mempengaruhi kepercayaan publik di dalam dan luar Cina. Bentuk ancaman baru seperti wabah SARS ini mempengaruhi persepsi pemimpin Cina dalam menilai kepentingan dan kebutuhan keamanan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang didapatkan Cina dari WHO dan masyarakat Internasional karena keterlambatan penanganan kasus ini dengan melarang warga untuk melakukan kunjungan perjalanan ke Cina yang tentunya secara langsung berdampak pada bidang perekonomian.Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa SARS telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik satu negara, dalam hal ini khususnya Cina.Dengan demikian, kebijakan yang diyakini pemerintah Cina dapat dilakukan dalam menanggulangi isu ini pada kenyataannya belum cukup memadai, sehingga dampak dari wabah SARS meningkat hingga mencapai angka kematian/ mortality yang cukup tinggi dan meluas ke beberapa negara."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang."

"ABSTRAKTesis ini membahas proses diplomasi Pemerintah Indonesia di tingkat regionalmaupun domestik yang dipengaruhi birokrasi politik domestik terkait ratifikasiASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menyarankan PemerintahIndonesia untuk melakukan kesiapan teknis dan dana dengan lebih matang;mengesampingkan ego sektoral masing-masing institusi; dalam membuatkebijakan publik terkait isu lingkungan, khususnya sektor kehutanan, PemerintahIndonesia harus memiliki rancangan berpikir jangka panjang dan cara kerja yanglebih terintegrasi.

---

ABSTRACTThe focuses of this research are the Indonesia government diplomacy in regionaland domestic level. The purpose of this research is to understand the dynamics ofIndonesia government diplomacy that influenced by domestic bureaucraticpolitics in regional and domestic level regarding the ratification of ASEANAgreement on Transboundary Haze Pollution. This research is qualitativeexplanative interpretive. The data were collected by means of deep interview. Theresearcher suggest that Indonesia government should conduct technical and fundsreadiness related the implementation of ASEAN Agreement on TransboundaryHaze Pollution; lay aside institution sectoral’s ego; in making public policy,regarding the environmental issues, especially forestry sector, Indonesiagovernment must have long-term visions and more integrated framework."

"Kajian literatur ini bertujuan memetakan pemikiran dan tindakan yang telah berkembang mengenai isu pembangunan berkelanjutan. Kajian ini mengidentifikasi dua pendekatan besar dalam memahami pembangunan berkelanjutan. Pendekatan problem-solving lebih memperhatikan teknis pengelolaan manfaat dan resiko dari daya guna lingkungan hidup bagi pembangunan melalui proses pembuatan dan penerapan keputusan pada tingkatan internasional, domestik negara, maupun daerah. Sedangkan pendekatan kritis lebih menelisik relasi power dalam globalisasi pola produksi dan konsumsi yang mempengaruhi posisi berbagai pihak yang berbeda dalam merasakan manfaat dan resiko dari daya guna lingkungan. Kedua pendekatan tersebut tidak selalu terpisah atau bertentangan. Namun pembagian tersebut dapat memudahkan sebagai acuan untuk membingkai bagaimana hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup telah diperlakukan dalam sistem hubungan antar negara-bangsa.

---

This literature review is intended to lay out ideas and actions that have been developed concerning the issue of sustainable development. This review identifies two general approaches in understanding the relations between development and environmental condition in sustainable development. Problem-solving approach is more concerned with technical management of benefits and risks in utilizing the environment for development purposes, through decision making and implementation processes at international, domestic, and local levels. While critical approach investigates power relations in the globalized patterns of production and consumption which affect the position of various actors in experiencing the benefits and risks from the utilization of the environment for development. The two approaches are not mutually exclusive, but the categorization may help to frame how the relations between development and the environment have been treated in the system of inter-state relations."

"Kajian literatur ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dana bantuan luar negeri bidang lingkungan atau environmental aid dan praktek implementasinya. Kajian ini memetakan tiga aspek utama perkembangan environmental aid dalam institusi lingkungan global, yakni: gagasan, pola transfer, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Awal mula gagasan pemberian environmental aid berkembang sebagai bagian dari dana bantuan luar negeri untuk pembangunan hingga resmi menjadi dana bantuan luar negeri untuk lingkungan sejak Earth Summit. Pola transfer yang ada dalam pemberian environmental aid yaitu mekanisme bilateral dan multilateral. Adapun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya ialah state dan non-state. Ketiga aspek yang dibahas dalam kajian ini merupakan aspek-aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling memberikan pengaruh terhadap implementasi environmental aiddalam kerangka institusi lingkungan global.

---

This literature review aims to examining the development of environmental aid and its implementation. This review identifies three major aspects of the development of environmental aid in global environmental institution. They are ideas, transfer scheme, and actors. Long before renowed as environmental aid, it has been known as a part of development assistance. After the 1992 Earth Summit, it is officially known as environmental aid. There are two scheme of environmental aid’s transfer namely bilateral and multilateral scheme. Besides, the environmental aid involves state and non-state as the actors in its implementation. All of the three aspects above are linked each other and gives the influence toward the implementation of environmental aid in the global environmental institution."

"Perspektif yang menjelaskan bagaimana isu-isu lingkungan dapat menjadi isu keamanan terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah pandangan keamanan nasional, di mana keamanan nasional suatu negara menjadi fokusnya. Dalam sudut pandang ini, ancaman keamanan lingkungan datang dalam bentuk konflik kekerasan akibat kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh degradasi lingkungan. Respon kekuatan militer dilakukan demi memperoleh akses terhadap sumber daya alam langka tersebut. Pandangan kedua ialah pandangan keamanan manusia, yang berfokus pada well-being dari individu maupun kelompok masyarakat. Degradasi lingkungan dapat mengancam keamanan manusia dalam bentuk bahaya kesehatan, terganggunya produksi pertanian, perpindahan penduduk yang dapat menimbulkan instabilitas, dan lain-lain.

---

The perspectives that try to explain how environmental issues could be regarded as a security issues are divided into two grand categories. The first is the national security perspective with focus on the national security of the state. In this perspective, environmental security threats comes as a violent conflict due to the resource scarcity caused by environmental degradation. Military response often developed to gain access to the scarce resource. The second is the human security perspective, which focuses on the well-being of the individual and group of people. Environmental degradation could threaten human security in the form of health hazards, the disruption of agricultural production, population movement that could generate instability, etc."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang Isu Kepemimpinan (leadership) dalam tata kelola iklim global yang merupakan isu yang masih jarang dikaji dalam ilmu hubungan internasional secara komprehensif mengenai apa itu kepemimpinan, siapa aktor-aktor potensial, serta signifikansi perannya dalam proses negosiasi lingkungan global, khususnya tata kelola global isu perubahan iklim. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis apa isu kepemimpinan dalam tata kelola iklim global dan bagaimana kepemimpinan mempengaruhi tata kelola iklim global. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metode taksonomi dalam pengkajian literatur dengan memetakan literatur tentang struktur tata kelola iklim global (UNFCCC) sebelum era Paris Agreement dan setelah Paris Agreement, konsep kepemimpinan itu sendiri dalam tata kelola lingkungan global dan isu perubahan iklim, tema peran kepemimpinan dalam pembentukan rezim dan proses negosiasi perubahan iklim, khususnya Protokol Kyoto dan UNFCCC, dan memusatkan fokus perhatian pada peran kepemimpinan negara individual, terutama kepemimpinan Amerika Serikat (AS), kepemimpinan Uni Eropa, dan kepemimpinan dari negar-negara berkembang yang diantaranya merupakan negara ekonomi berkembang. Selain itu, tema kepemimpinan terhadap aktor-aktor non-negara, terutama korporasi, organisasi non-pemerintah (NGOs), dan kepemimpinan kota (cities) dalam tata kelola iklim global yang semakin terfragmentasi. Bagian ketiga tulisan akan menganalisa keterkaitan isu kepemimpinan berdasarkan tiga perspektif tradisional hubungan internasional yaitu perspektif neorealisme, liberal institusionalisme, dan konstruktivisme. Bagian akhir tulisan kemudian memuat kesimpulan atas hasil pemetaan dan analisis serta refleksi untuk kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola isu iklim global."