Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKOtonomi daerah di Indonesia didasarkan atas penguatan demokrasi di tingkat lokal.Dalam konteks politik, penguatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepaladaerah langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung telah dilaksanakan sejaktahun 2005 sampai dengan saat ini. Pada pilkada tersebut, banyak dimenangkan oleh elitbirokrat yang maju menjadi calon. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, sebanyak 40 %pilkada dimenangkan oleh elit birokrat setempat.Pilkada kota Medan tahun 2010 diikuti sepuluh pasangan calon. Dari sepuluhpasangan calon tersebut, Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin merupakan pasangan calonyang keduanya berlatar belakang birokrat. Selain itu, pasangan ini diusung oleh partaiDemokrat dan partai Golkar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuanmengungkap strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan ini pada pilkada Medan2010.Beberapa pendekatan teori digunakan untuk menganalisis strategi pemenangantersebut, yakni teori strategi dan kampanye politik, teori elit, teori pemilu dan teori partaipolitik.Temuan dari penelitian ini adalah bentuk strategi kampanye dan mobilisasi politikyang diterapkan secara sistemtis dan terukur dengan melibatkan kekuatan elit birokrasiaktif di lingkungan pemerintah kota Medan elit-elit lokal yang digalang melalui timrelawan pemenangan dan partai politik pendukung. Secara teori, model kampanye yangditerapkan oleh pasangan ini adalah the communicative functions model. Model ini melaluibeberapa tahapan, yakni tahapan proses pemunculan, pemetaan daerah kampanye, tahapprimary, dan tahap pelaksanaan pemilihan. Dalam setiap tahapan yang dijalankan oleh timpemenangan, jaringan birokrasi aktif pemerintah kota Medan dari tingkat kepala dinas,camat dan lurah terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung melalui penggunaankewenangan formal di setiap tingkatan. Kewenangan tersebut seperti anggaran dan fasilitaspemerintah, data dan jaringan informasi, serta jaringan struktural birokrasi sampai padatingkat kepala lingkungan.Efektifitas strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan RahudmanHarahap-Dzulmi Eldin terletak pada dukungan struktur dan jaringan birokrasi yang secarasistematis menggunakan seluruh resources of power yang dimiliki mengendalikansumber-sumber kekuatan lokal dalam memenangkan pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin.Penelitian ini mengkonfirmasi teori strategi politik sebagai suatu strategi terkeloladan terukur melalui tahapan-tahapan dan pelaksanaan strategi secara sistematis dan adanyadorongan dari birokasi yang masih bercirikan patrimonial dalam pemenangan pasanganRahudman Harahap-Dzulmi Eldin.

---

ABSTRACTLocal autonomy in Indonesia based on the strengthening of local democracy. Inpolitical contex, the strengthening implemented by local direct election. Local directelection has been conducted since 2005 until now. Many of the local election winning bythe elite bureaucrats who ran as a candidate. Since 2005 until 2010, 40 % local directelection winning by the elite bureaucrats.Medan elections in 2010 followed by ten candidates. From the ten candidates,Rahudman-Eldin was the candidate who rise up from elite bureaucrats background.Moreover, this candidate ran to the election with Demokrat Party dan Golkar Party. Withthis background, this study aims to reveal winning strategies that are run by the candidatein Medan election 2010. Several theoretical approaches used to analyze the winningstrategy, such as the theory of strategy and political campaigns, elite theory, the theory ofelections and political party theory.This research finds the form of campaign strategy and political mobilization thatimplemented systematically and measurable by engaging bureaucratic elite forces, localelites and winning volunteers. Theoretically, the model of campaign adopted by thiscandidate is the “model of communicative functions”. This model through several stages,surfacing stages, regional mapping, the primary stage, and the election stage. Every stagewhich is run by the team of campaign, most of elites bureaucrats in Medan use theirauthority to support winning process of the candidate. The authority, like budget andgovernment facilities, data and network of information, and structural network ofbureaucracy.The effectiveness of the winning strategy run by Rahudman Harahap-Eldin Dzulmilies on the support of structure and bureaucratic network that systematically use theirwhole resources of power to control the sources of local power in purposes to winningDzulmi Rahudman Harahap-Eldin in Medan Election 2010.This research confirms the theory of political strategy as a managed and scalablestrategy through several stages and implementated by systematically with theencouragement of patrimonial bureaucracy that characterized in winning of Rahudman-Eldin."

"ABSTRAKPelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakanaspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwakualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesiayang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untukditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara.Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannyatelah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupunpelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natunayang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasimaritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada AirTraffic Control (ATC) Singapura.Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politikdari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teorikebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metodepengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahIndonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentinganpertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanannasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnyakebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaganegara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskankebijakan strategis.Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salahsatu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegaskedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. TesisHuntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruhotoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holstimengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusandidominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers).Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi parapembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalampembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunnseperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, ImplementasiKebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negaraIndonesia.

---

ABSTRACTThe violation of the Indonesian air space and the control to Singapore isthe crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficientof Indonesian government attention to the air space is showing the quality of statepolicy to airspace tends to less significant. The air space, which has beencontrolling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building theIndonesian sovereignty.The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impactedto Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcementin Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both IndonesianNavy and Air Force that have implemented maritime and air space operations asthe control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC).The theoretical base of this research applies the politic development ofSamuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and thetheory of public policy by William Dunn. This research is implemented aqualitative method and used descriptive analysis research type with interviewingand documents study in gaining the data collection.The findings from this research have shown that the policy of Indonesiangovernment dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with theneed of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as theagent of the main duty in defending the national air space is not the insider partyin determining state policies of FIR. The decision making was merely determinedin a state institution without involving related institutions that have competence indesigning strategic policy.Theory implication is showing that Huntington theory revealed that oneelement in politic development acquires a firm state and country externalsovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requiresfirmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas.Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, thedecision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holstistrongly emphasized to the importance of orientation observation of the decisionand policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implementedin policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policysuch as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policyimplementation, and Policy evaluation are not implemented as references inpolicy taking in Indonesia."