Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan karena telah terjadi konflik akibat perbedaan kepentingan antar-stakeholder dalam penetapan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1988 atau yang dikenal dengan kebijakan PAKNOV-21. Materi dari kebijakan ini antara lain pencabutan alias cabotage, pembukaan pelabuhan terbuka untuk ekspor sebanyak 117 pelabuhan dan pencabutan izin trayek. Kebijakan PAKNOV-21 tahun 1988 ternyata memberikan implikasi positif dalam meningkatkan volume ekspor nonmigas. Namun di sisi lain justru memberikan implikasi negatif dengan menurunnya perolehan muatan oleh angkutan laut nasional.Sehubungan dengan itu, melalui penelitian ini ingin diketahui lebih dalam latar belakang penetapan kebijakan PAKNOV. 21 serta dampak yang diterima oleh Stakeholder. Untuk itu, tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penetapan kebijakan PAKNOV-21. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar deviasi yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan PAKNOV-21. Ketiga, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang diperoleh dari kebijakan PAKNOV-21.Dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kebijakan PAKNOV-21, didasarkan atas teori dan perspektif yang relevan yaitu. Pertama, penelitian ini untuk mengelola dan menyempurnakan kebijakan PAKNOV-21 agar dapat lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan teori administrasi publik. Kedua, keputusan penetapan kebijakan PAKNOV-21 didasarkan atas perspektif pilihan publik (public choice), mengingat bahwa kebijakan PAKNOV-21 telah berlangsung sekitar 16 (enam belas) tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan PAKNOV-21. Sehubungan dengan itu, diperlukan teori kebijakan publik. Ketiga, implementasi kebijakan PAKNOV-21 ternyata memberikan implikasi positif terhadap sektor perdagangan dan implikasi negatif terhadap sektor angkutan laut, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antarorganisasi, untuk itu diperlukan teori organisasi. Keempat, berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan PAKNOV-21 ditetapkan bukan hanya berdasarkan aspek ekonomi saja namun dalam kepentingan yang lebih luas yaitu memaksimumkan kesejahteraan masyarakat sehingga unsur politik juga dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan PAKNOV-21. Atas dasar hal tersebut digunakan perspektif ekonomi politik. Kelima, mengingat bahwa kebijakan PAKNOV-21 didasarkan atas menurunnya harga minyak dipasaran internasional sehingga perspektif globalisasi perlu digunakan untuk menilai seberapa besar globalisasi dapat mempengaruhi perekonomian nasional dalam kaftan dengan kebijakan PAKNOV-21. Keenam, Konflik antar-organisasi tersebut menimbulkan derajat kompleksitas yang tinggi sehingga perlu penyelesaian dengan pendekatan kesisteman, untuk itu diperlukan teori kesisteman. Ketujuh, sebagai sistem terdiri dari sub-sistem Perdagangan dan subsistem Angkutan Laut maka masing-masing digunakan perspektif pendukung yaitu perspektif ekonomi makro dan perspektif transportasi laut.Kontribusi teori terhadap kebijakan publik dari basil penelitian ini adalah pembuktian keberadaan kondisi optimal dalam suatu kebijakan publik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menurunkan nilai konflik yang terjadi pada setiap implementasi kebijakan publik dengan menggunakan metode yang integral dan menyeluruh (comprehensive) melalui intervensi optimal sehingga tercapai "gain" optimal dari stakeholder. Teori ini didasarkan atas pemikiran Nash yang kemudian disebut sebagai Nash Equilibrium atau keseimbangan noncooperative, yaitu: satu kompetisi sempurna dimana setiap produsen memaksimalisasi keuntungannya dan konsumen dapat memaksimalisasi utilitas berdasarkan kondisi harga yang diberikan (tertentu). Jika kondisi optimal ini tidak tercapai maka pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan atau tidak terjadi keseimbangan (equilibrium). Kondisi ini disebut sebagai kondisi optimal dari penciptaan kebijakan publik yang tepat. Rumusan teori yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: "Bahwa setiap penetapan kebijakan publik tentunya dapat memberikan suatu kondisi equilibrium atau solusi optimal bagi setiap pihak yang terkait dengan menghadirkan suatu metode yang komprehensif dengan mengkombinasikan antara pendekatan agregasi kepentingan dan interaksi dinamis melalui intervensi optimal sehingga tercapai gain optimal".Konstribusi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengenalan metode evaluasi kebijakan publik. Metode ini dikembangkan atas dasar evaluasi terhadap formulasi kebijakan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap formulasi kebijakan menggunakan model statis sedangkan evaluasi terhadap implementasi kebijakan menggunakan model dinamis. Model statis digunakan untuk memotret kondisi saat kebijakan PAKNOV-21 ditetapkan dan saat tujuan kebijakan PAKNOV-21 dipertanyakan. Selisih antara kedua penilaian kondisi tersebut adalah nilai "ketidaksesuaian" antara kondisi harapan dan kenyataan terhadap kebijakan PAKNOV-21. Namun model statis ini memiliki keterbatasan yaitu bersifat subjektif karena sumber data yang digunakan berdasarkan preferensi stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan model dinamis yang dapat memberikan gambaran lebih objektif. Kelebihan dari model dinamis dapat mengetahui interaksi dinamis antara variabel yang terkait dengan kebijakan PAKNOV-21. Kondisi objektif pada model dinamis didasarkan pada sumber data sekunder dari masing-masing variabel terkait. Untuk kepentingan evaluasi kebijakan PAKNOV-21 diperlukan kombinasi antara model stasis dengan model dinamis. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memasukkan nilai deviasi dari model statis ke dalam model dinamis. Sehingga dapat diperoleh "model penilaian keberhasilan kebijakan PAKNOV-21", dengan kriteria sebagai berikut:- Apabila nilai elastisitas pada kondisi harapan lebih besar daripada nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak atau kurang berhasil.- Apabila nilai elastisitas harapan sama besar dengan nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut cukup berhasil.- Apabila nilai elastisitas harapan lebih kecil daripada nilai elastisitas kondisi kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sangat berhasil.

---

This research was carried out due to a conflict of interests among stakeholder during the implementation of the Government Decree no. 17/1988 (known as PAKNOV-21 Policy). The substance of this policy was partly the withdrawal of Cabotage rules, the opening of 117 ports for export, and the withdrawal of route licenses for domestic shipping. On the one hand, the PAKNOV-21 has apparently given positive impacts on boosting the volume of non-oil export whilst, on the other hand, it has given negative impacts on the degradation of freight volume for national shipping fleet.

In response to these phenomena, this research is seeking for further investigation of the mindset under which the decision was derived, and the impacts imposed on the stakeholder. As such, the objectives of this research are written as follows: first, to investigate the impacts resulting from the implementation of PAKNOY-21; second, to measure the deviation due to the implementation of PAKNOV-21; and third, to measure the degree of successfulness upon the implementation of PAKNOV-21.

The evaluation of PAKNOV-21 was carried out through stages based on some relevant theories and perspectives as follows: First, this research is intended to manage and to improve the PAKNOV-21 so that it will be more efficient and effective. Hence, the public administration theory is applied. Second, the decision to implement the PAKNOV-21 was also driven by the perspective of public choice. Given that PAKNOV-21 has been implemented for almost 16 years, it therefore needs to be reviewed and evaluated. In order to do the evaluation, the public policy theory was used. Third, the implementation of PAKNOV-21 has apparently given positive impacts to trade sector and a negative implication to sea transport sector, and it also produced a conflict of inter-organization performance measurement between those two sectors. Hence, the organization theory was applied. Fourth, historically, PAKNOV-21 was decided not only due to economic reasons, but also for maximizing the public welfare to a larger extent. It means that there was a political influence in the decision making process and hence the political economic perspective was applied. Fifth, recalling the event when the PAKNOV-21 was started, it was partially influenced by the decline of international oil prices. In this context, the globalization perspective is applied in order to measure how big the influences of globalization on our national economy. Sixth, the conflict of inter-organization has caused a high degree of complexities making system theory was required. Hence, the System Dynamic (SD) approach was applied. Seventh, the evaluation model can be viewed as a system comprising two subsystems, namely trade and sea transport sectors. In this case, as supporting theories, macro economic perspective and marine transport system perspective are applied for its respective sectors.

Theoretical contribution of this research to public policy is the proof of the existence of optimum condition to a public policy. The approach carried out in this research is to lower down the conflict which mostly occurred during the implementation phase of a public policy. This can be done by using a comprehensive method through optimum intervention, so that it will achieve optimal "gain" with respect to stake holder?s interests. Thanks to John Nash who developed this theory which was later known as Nash Equilibrium or Noncooperative Equilibrium, i.e., a perfect competition where each producer can maximize his own profits, and consumers can maximize his own utility under certain given price conditions. If this optimal condition is violated, then there must be a party that will gain at the expense of others. Theoretical formulation resulting from this research has confirmed that "every public policy decision could provide an equilibrium or optimum solution with respect to all parties involved by presenting a comprehensive method that can combine between aggregate interests approach and dynamic interactions through optimum intervention so as to achieve optimal gain".

Policy contribution resulting from this research is the introduction of a model for public policy evaluation. The development of this method is based on the evaluation of policy formulation and the evaluation of policy implementation. The former is carried out by using a static model, whereas the latter is done by applying a dynamic model. The static model is used in order to portray two conditions at two different times, namely, the time when the PAKNOV-21 was decided, and the time when it is being questioned or evaluated. The difference in values between those two conditions will reflect the value of "incompatibility" between the expected value and the reality value correspond to PAKNOV-21. The static model has some shortcomings due to its subjective stake holder?s preferences. Therefore, it should be validated by introducing a dynamic model that to some degree it can replicate the dynamic interaction among the variables involved in PAKNOV-21. The dynamic model is further validated by comparing with the secondary data of each respective variable. In order to use the model for the purpose of evaluation of PAKNOV-21, the two models (i.e. static and dynamic models) have to be combined. This combination can be conducted by plugging the deviation values of the static model into the dynamic model so that the successfulness value of PAKNOV-21 policy can be obtained. The following criterion showed the degree of successfulness of a public policy:

- If the elasticity under expected condition is greater than the elasticity of the condition of reality, it can be concluded that the policy is not or less successful.

- If the elasticity under expected condition is equal to the elasticity of the condition of reality, it can be concluded that the policy is fairly successful.

- If the elasticity under expected condition is less than the elasticity of the condition of reality, it can be concluded that the policy is very successful."

"Penelitian mengkaji kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) antara 1998-2013. Penerimaan pajak cenderung naik tetapi tax ratio Indonesia relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur yang berfungsi meningkatkan kinerja, menganalisis struktur hubungan antar unsur, menganalisis unsur paling efektif sebagai leverage kinerja, dan menemukan strategi terbaik optimalisasi penerimaan pajak.Analisis penelitian bersifat evaluasi masa lampau dan ke depan dengan mengevaluasi unsur dan struktur yang mempengaruhi pola dan kecenderungan kinerja. Metode analisis menggunakan pendekatan system dynamics. Analisis unsur dan struktur meliputi: replikasi model teoritik untuk memetakan unsur dan struktur hubungan pembentuk sistem kinerja dengan model modifikasi Balanced Scorecard (BSC), validasi model dengan uji statistik, analisis leverage menggunakan uji sensitivitas, dan analisis strategi menggunakan teknik simulasi skenario untuk optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, unsur-unsur internal yang dikategorikan dalam model generik BSC Kaplan dan Norton dan lulus uji validitas model adalah: penerimaan pajak, kepuasan wajib pajak, kesadaran pajak, penyuluhan, dan kepuasan kerja. Adapun unsur-unsur internal di luar aspek generik yang dikategorikan ke dalam aspek Hubungan Antar Departemen adalah: penegakan hukum, pengumpulan data, penyidikan, dan penetapan Undang-undang. Sedangkan unsur-unsur eksternal dihasilkan dari identifikasi kondisi khas lingkungan organisasi publik adalah APBN dan penyimpangan hukum.Kedua, pola pertumbuhan kinerja Ditjen Pajak, khususnya penerimaan pajak, menunjukkan pola pertumbuhan tanpa batas, yaitu pola menaik dari 1998 sampai 2003. Ini disebabkan dominasi struktur hubungan sebab akibat yang saling memperbesar nilai unsur-unsurnya, atau reinforcing loop. Hubungan tersebut dipicu dari target pajak, yang meningkatkan intensitas kegiatan organisasi, seperti: penyuluhan, pelatihan karyawan, penambahan karyawan, pengadaan teknologi informasi, pengumpulan data, dan penetapan Undang-undang. Intensitas ini akhimya memacu kinerja organisasi, seperti penerimaan pajak, dan peningkatan target pajak periode tahun berikutnya. Struktur hubungan balancing, yaitu menuju keseimbangan berasal dari unsur kepuasan kerja. Artinya, bagaimanapun dominan pengaruh reinforcing loop membentuk pola pertumbuhan tanpa batas, pertumbuhan akan berhenti karena kinerja unsur balancing cenderung terus menurun.Ketiga, leverage atau lead perspective dari BSC adalah aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan. Sedangkan leverage dari faktor eksternal organisasi yang juga berpengaruh terhadap kinerja Ditjen Pajak, di antaranya: APBN, kemampuan bayar, kerja sama antar instansi terkait, dan penyimpangan hukum.Keempat, intervensi fungsional dalam skenario pesimis dan skenario moderat, yaitu masing-masing meningkatkan 10% dan 20% terhadap unsur-unsur ber-leverage di atas rasio sampai 2%, tidak menunjukkan hasil penerimaan pajak optimal. Sedangkan optimasi penerimaan pajak, sesuai skenario optimis, pada 2013 mencapai hingga Rp 2.865 trilyun, dengan cara: (i) melakukan peningkatan kegiatan sebesar 20% terhadap leverage; dan (ii) melakukan intervensi struktural melalui rewards system. Efektifitas rewards terjadi karena menghasilkan hubungan sebab akibat baru yang membentuk reinforcing loop terhadap kepuasan karyawan dan produktivitas staf, dan membentuk balancing loop terhadap penghindaran pembayaran pajak.

---

This research analyses the performance done by the Directorate General of Taxation (Ditjen Pajak) between 1998 and 2013. The tax revenues tend to increase. However, the tax ratio in Indonesia is relatively low compared to some other Asian countries. This research aims to analyze the factors that function to improve the performance, analyze the inter-relation structure of various factors and to analyze the most effective factor to leverage the performance, and to find the best strategy to optimize the tax revenues.The research evaluates the past and the future by evaluating the factors and structures that would influence the performance patterns and tendency of the institution. The analytical method uses the system dynamic approach. The factors and structural analyses cover: the theoretical model replication to map out the factors and the structures that forms the performance system by using the modified Balanced Scorecard (BSC) model, the model validation by using statistical test, the leverage analysis by using sensitivity test, and the strategic analysis to optimize the tax revenues by using scenario simulation technique.This research brought about four conclusions. First, the internal factors which were categorized into Kaplan and Norton BSC generic model and have passed the validity model are: the tax revenues, the tax payer satisfaction, the tax awareness, the public tax information, and the work satisfaction. There are also some internal factors, apart from the generic aspects, that can be included in the Inter Department Relation aspects: law enforcement, data collecting, investigation, and law enactment. Whereas the external factors resulted from the condition identification typically done in public organization are the APBN and law deviation.Second, the performance growth pattern of the Directorate General of Taxation (Ditjen Pajak), especially on the tax revenues, is unlimited, where the pattern keeps increasing since 1998 until 2003. This is due to the reinforcing loop or the domination of the cause and effect relation that increases the value of its factors. The relation itself triggered by the tax targets, which increases the intensity of the organization activities, such as: providing information, staff training, adding more staffs, acquisition of information technology, data collecting, and law enactment. This intensity will finally increases the performance of the organization, such as in tax revenues, and the tax target number in the next year period. The balancing relation structure comes from the work satisfaction factor. It means that though the dominant influence of the reinforcing loop keeps showing an unlimited growth pattern, the growth will eventually stop since the performance of the balancing factor tends to keep declining.Third, the leverage or lead perspective from the BSC is the Learning and developing aspect. In the meantime, the leverage from the organization?s external factors also influence the performance done by the Directorate General of Taxation (Ditjen Pajak), among others: the APBN, payment ability, inter-department cooperation, and law deviation.Fourth, the functional intervention in pessimistic and moderate scenarios, which is to increase each by 10% and 20% of the leverage factors that are 2% above the ratio, will not show any optimal tax revenues. On the other hand, the optimization of the tax revenues, according to the optimistic scenario, can be increased to Rp. 2.865 billion by the year 2013. This can be done by (i) increasing 20% of the leverage activities, and (ii) performing structural intervention through rewards system. The effective rewards is the result of the new cause-effect relation that forms the reinforcing loop towards the employee satisfaction and the staff productivity, and the forming of balancing loop towards avoiding tax payment."

"ABSTRAKPersaingan tiga perusahaan telepon bergerak seluler (PTBS) yang memiliki jangkauan pelayanan nasional dan masa operasi yang hampir lama yang merupakan "tiga besar" di Indonesia yaitu Telkomsel, Satelindo dan Excelcomindo pada periode 1996 -2002 sangat keras. Hal ini nampak dalam memperebutkan jumlah pelanggan yang semula dikuasai oleh Satelindo kemudian diambil alih oleh Telkomsel. Satelindo terus menurun, sementara itu Excelcomindo terus meningkat secara cepat walaupun pada tahun 2001 menunjukan gejala menurun. Penelitian membagai kurun waktu tersebut menjadi tiga yaitu kurun waktu 1997-1998, 1999-2000, dan 2001-2002.Penelitian bertujuan untuk: pertam a, mengidentifikasi faktor-faktor pengembang KOD pada PTBS; kedua, menganalisis hubungan dinamik dari faktor-faktor pengembang tersebut; dan ketiga, menganalisis bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk melakukan pengembangan tersebut di masa depan.Penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan antara lain strategic management dan system thinking ini mengkaji pengembangan kapabilitas organisasional yang dinamik (KOD), yaitu kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, merekonfigurasi, memperoleh dan melepaskan sumber daya guna menyiasati dan bahkan menciptakan perubahan pasar. Pengembangan KOD dilihat terutama dari sudut capability lifecycle yaitu melihat faktor-faktor pengembang yang dominan bagi masing-masing PTBS dalam tiga kurun waktu tersebut untuk kemudian dianalisis guna memprediksi perkembangan di masa depan.Metode penelitian menggunakan pendekatan pemodelan system dynamics, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada asumsi adanya ciri kompleksitas, dinamis dan non-linearitas dalam suatu masalah yang diteliti. Dicirikan kompleks karena bisnis dan industri telepon bergerak seluler terkait dengan berbagai aspek yang saling mempengaruhi, ciri dinamis karena perubahan keterkaitan tersebut berbeda intensitasnya dari waktu ke waktu, dan ciri non-linear karena dalam perubahan tersebut terjadi aksi penundaan (delay) dari hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi tersebut.Analisis dan sintesis terhadap model masing-masing dari tiga PTBS dan gabungan ketiganya dilakukan pada kurun waktu masa lalu (ex post), tahun 1997-2002, dan masa depan (ex Gate), tahun 2003 -2008. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji validitas output model adalah absolute mean error (ANNE) dan absolute varian error (AVE) dengan ketentuan nilai AME dan AVE di bawah 5% dianggap valid.Analisis dan sintesis ex post bertujuan untuk mendapatkan bangunan model dinamika KOD PTBS Indonesia, yaitu untuk tujuan pertama dan kedua penelitian ini. Sedangkan analisis dan sintesis ex ante bertujuan melakukan foresight (memprediksi bagaimana sistem berperilaku di masa depan dalam suatu kondisi yang diasumsikan) atau policy design (mendisain pengambilan keputusan strategis dan mengevaluasi efek-efeknya terhadap perilaku sistem), yaitu untuk tujuan ketiga penelitian ini.Hasil penelitian menemukan ada empat faktor pengembang KOD perusahaan telepon seluler di Indonesia yaitu: pertama, Networking Capabilities; kedua, Financing Capabilities; ketiga, Product-Marketing Capabilities; dan keempat, Customer Relations Capabilities. Masing-masing faktor pengembang tersebut dirinci ke dalam unsur-unsur yang dominan dalam pengembangan faktor tersebut.Dinamika KOD PTBS yang ditandai dari pola kecenderungan pertumbuhan subscriber berbentuk S-Shape, atau pola meningkat di awal dan menjadi pola stagnant kemudian. Pola ini disebabkan oleh pengaruh dinamis dari kompetisi, yang melahirkan pola kecenderungan customer value proposition, yang mencakup coverage, quality, dan price. Pola customer value proposition ini berbeda setiap periodenya, yaitu: pertama, tahun 1997-1998 dicirikan dengan intensi pasar terhadap coverage paling tingi; kedua, tahun 1999-2000 dicirikan dengan intensi pasar terhadap aspek quality tertinggi dibandingkan kedua aspek lain; dan ketiga, tahun 2001-2002 dicirikan dengan intensi price yang tertinggi dibandingkan kedua aspek lain.Hasil uji sensitivitas, sebagai pra skenario strategi, menyimpulkan bahwa pengembangan KOD mempunyai capability lifecycles yang berbeda pada tiga kurun waktu tersebut di atas. Faktor pengembang yang mempunyai leverage terbesar dalam perusahaan telepon bergerak seluler di Indonesia adalah Networking Capabilities dan Financing Capabilities.Analisis strategi enam tahun ke depan menyimpulkan bahwa pengembangan KOD cenderung akan lebih tepat jika diarahkan pada customer care capabilities. Di samping itu perlu diintroduksikan partnering capabilities, yaitu kapabilitas yang menyangkut content provider.Akhirnya di samping dari sudut capabilty lifecycle yang menemukan adanya empar faktor pengembang KOD, dari sudut teori dengan menggunakan dynamic thinking, ditemukan adanya hubungan langsung antara KOD dengan firm performance.

---

ABSTRACT

There is very tight competition among cellular mobile telephone company (CMTC) in Indonesia in 1996-2002. The said companies are Telkomsel, Satelindo and Excelcomindo had the same characteristic: the scope of operation is the national territory and the period of operation in cellular mobile telephones relatively the same (around seven years). The very tight competition appears in the tough fight for getting subscriber. In the 1996 Satelindo was the market leader, but since 1997 Telkomsel take over that position; the gap between the two companies are bigger and bigger. In the mean time Excelcomindo are growing very fast, and then in 2001 the total subscriber begun decline. The research divided the time into three periods: 1997-1998, 1999-2000, and 2001-2002.

The objective of the research are: first, to identifies the developing factors of dynamic organizational capabilities in CMTC; second, to analyses the dynamic relationship among the said developing factors, and three, to analyses the possible strategy for the future.

The term dynamic organizational capabilities in this disertation mean the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly changing environment, to match and even create market change. About developing factors, research mainly focus to the capability lifecycle.

To meet with the objective of the research, there is several approach to analyses the problem among others: strategic management and system thinking. Systems dynamic used as the research method.

Finally, it is concluded that there are four developing factors of dynamic organizational capabilities in CMTC: (1) networking capabilities; (2) financing capabilities, (3) product marketing capabilities; and (4) customer relation?s capabilities. The most important leverage of dynamic organizational capacities are networking capabilities and financing capabilities."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam otonomi daerah yang Iebih Iuas, sebagai tuntutan reformasi terhadap pelayanan birokrasi daerah kepada masyarakat dalam sepala bidang, termasuk pelayanan transportasi. Tentang pelayanan transportasi ini, hampir seluruh Pemda menghadapi berbagai permasalahan, begitu pula halnya Pemda Kabupaten dan Kota Bogor. Ketidakberdayaan birokrasi daerah tersebut terlihat dari lemahnya SDM, teknologi dan sarana prasarana transportasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dari transportasi, jelas memberkan penataan ulang dalam tubuh organisasi birokrasi daerah yang perlu melakukan reformasi administrasi negara secara komprehensif dalam meningkatkan kinerja birokrasi daerah di bidang transportasi tersebut.Masalah penelitian ini dibatasi pada "Persoalan reformasi administrasi negara di daerah tentang ketidakmampuan birokrasi daerah meningkatkan kinerjanya dalarn pelayanan transportasi". Pembatasan penelitian ini ada pada bidang administrasi negara, dalam persoalan kinerja birokrasi daerah, sedangkan pelayanan transportasi dipilih hanya sebagai kasus di Kabupaten dan Kota Bogor. Adapun pertanyaan penelitian adalah: "Bagaimana kinerja birokrasi daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor) dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, serta apa kebijakan birokrasi daerah Kabupaten dan Kota Bogor yang terbaik dalam mengatasi masalah pelayanan transportasi".Metode penelitian ini menerapkan pendekatan analisis sistem dinamik yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Desain penelitian sistem dinamik secara substantif akan mengukur kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda meialui metode system dinamik dan permodelan. Untuk itu diperiukan pendekatan dan mekanisme penelitian dengan mempertimbangkan sifat dinamik yang berubah mengikuti perkembangan waktu. Penulis menganggap sesuai menggunakan metode sistem dinamik dan permodelan karena model sistem dinamik melihat pola kecendrungan sistem berdasarkan analisis sistem dinamik yang nyata dan sangat panting, melalui 8 (delapan) tahap yang ditempuh dalam metode sistem dinamik, yaitu: (1) merumuskan masalah penelitian; (2) permodelan sistem dinamik (Causal Loop Diagram dan Stock Flow Diagram = CLD dan SFD); (3) pengumpulan data dan entry data dalam model (4) simulasi model dinamik (5) validasi model dinamik; (6) analisis sensitivitas; (7) simulasi kebijakan (model sistem dinamik); dan (8) merumuskan kesimpulan.Hasil penelitian ini memperlihatkan data dan fakta tentang lemahnya kinerja birokrasi daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, berupa kesemrawutan lalu lintas karena belum optimalnya pengelolaan transportasi. Analisis sistem dinamik menggambarkan kompleksitas permodelan yang tersedia dalam berbagai altematif pilihan Causal Loop Diagram (CLD), kemudian dan berbagai altematif pilihan CUD yang kompleks tersebut ditentukan pilihan dengan melewati proses trial and eror sampai mendekati titik yang paling sesuai tentang kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda dalam pelayanan transportasi. Berdasarkan proses tersebut maka penelitian ini menerapkan 2 (due) archetype (model baku), yaitu model Fixes That Fail (Perbaikan Sesaat = Perbaikan yang Gagal) dan model Limits to Success (Batas Keberhasilan). Kedua archetype model tersebut, ditentukan dan dipilih dari 8 (delapan) model baku yang kompleks, yang ada dalam program sistem dinamik dan permodelan. Karena sifatnya yang kompleks, kedua model baku (archetype) yang dilipih tersebut mempunyai berbagai probabilitas yang dapat ditampilkan sesuai dengan kondisi dan fakta kinerja birokrasi daerah dalam mengelola transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Berbagai probabilitas atau kemungkinan tersebut dapat diprediksikan untuk sekian tahun kedepan tanpa batas, boleh 5 (lima) tahun, 10 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Karena itu, model Fixes That Fail (Perbaikan Sesaat Perbaikan yang Gaga') dan model Limits to Success (Batas Keberhasilan) dapat membuat model yang sesuai dengan apa yang dinginkan, berdasarkan kondisi dan fakta 5 (lima) tahun terakhir, maka akan dapat diprediksikan sekian tahun kedepan. Pilihan tersebut sesuai untuk penelitian ini, setelah menyesuaikannya dengan batasan masalah dan kondisi kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda (dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor). Tergambar dalam CLD tersebut, karena badan jalan yang ada terpakai, maka akan menimbulkan inisiatif untuk melebarkan jalan, pada waktu sesaat ini memang dapat mengatasi persoalan untuk sementara, tetapi ketika moda transportasi semakin bertambah dengan berbagai tipe dan jenis kenderaan, pelebaran jalan tersebut menjadi tidak terlalu berarti, karena luas lahan terbatas akan sulit melakukan pelebaran jalan, kecuali dengan menyediakan biaya yang lebih besar. Kedua model tersebut Fixes that Fail dan Limit to Succes yang digambarkan dalam CLD dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Stock Flow Diagram (SFD=Diagram Alir), yang lebih menggambarkan kompleksitas permodelan, yang dapat dikaji dan dibahas dari berbagai segi dan berbagai altematif yang mungkin dilakukan, begilu pula halnya kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Kompleksitas permodelan dan subsistem pelayanan transportasi yang merupakan transformasi dari archetype model Fixes that Fail, mengambarkan kondisi koordinasi pelayanan transpotasi yang tidak memadai, tidak harmonisnya koordinasi antara birokrasi daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, serta lemahnya koordinasi birokrasi daerah dengan jajaran terkait lainnya telah menciptakan koefisien kemacetan yang selanjutnya meningkatkan koefisien penumpang terlantar, hal ini kemudian memperlihatkan rasio kebutuhan transportasi yang tergambar semakin meningkat laju pertumbuhannya. SFD yang menjadi andalan pendekatan sistem dinamik telah membuktikan bahwa kompleksitas yang melingkupi kirierja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi meliputi banyak hal dan kondisi, yang semestinya harus dilihat dan dikaji serta diselesaikan secara sistemik dan holistik, artinya perlu memperhatikan segala aspek dalam segala dimensi, dengan tidak mengabaikan salah satu aspek dan hanya melebihkanlmengutamakan aspek yang lainnya, demikian halnya aspek dan dimensi peningkatan kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Selanjutnya archetype model limit to success, memperlihatkan mengubah kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi hanya untuk sementara, karena dibatasi oleh dimensi waktu, dimensi kerampuan biaya, dan dimensi keterbatasan lahan. Salah satu solusi yang ditawarkan model ini hanyalah memperpanjang sifat sementara tersebut dengan memasukkan dimensi prilaku atau aktivitas dari adanya koordinasi birokrasi daerah menjadi durasi waktu yang relatif lebih lama, yaitu dengan memeratakan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah sehingga penduduk tidak perlu harus mencari penghidupan ke pusat kota karena hal tersebut juga sudah dapat diperoleh di wilayahnya tanpa harus melakukan perjalanan ke pusat kota di Kabupaten dan Kota Bogor. Konsep yang ditawarkan model ini pada intinya bagaimana mengurangi perjalanan masyarakat, dengan memasukkan dimensi upaya memperpanjang atau memperbesar limit to success yang sedang dihadapi. Bila hal ini dihubungkan dengan pertumbuhan angkutan umum dan kendaraan pribadi akan sangat kontradiksi karena berbanding terbalik dengan tersedianya lahan yang sangat terbatas, sementara angkutan umum dan kenderaan pribadi terus mengalami peningkatan. Hasli simulasi model sistem dinamik memperlihatkan bahwa titik kemacetan sudah mencapai titik jenuh yang memprihatinkan, memerlukan pengelolaan transportasi dengan kinerja yang lebih baik, yang harus dipenuhi oleh birokrasi daerah Kabupaten dan Kota Bogor.Dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi dipengaruhi oleh hubungan dinamis dari tiga sub-sistem, yaitu demografi, urbanisasi, dan pelayanan transportasi. Unsur-unsur utama atau leverage poin dalam sistem tersebut adalah imigrasi, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ods transportasi pribadi, dan perilaku sosial. Hasil penelitian menunjukkan kinerja birokrasi daerah masih bergerak positif, walaupun dengan kinerja yang lemah. Lemahnya kinerja birokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal birokrasi daerah 1W sendiri, seperti antara lain lemahnya kemampuan SDM, lemahnya koordinasi antar dan antara birokrasi daerah dengan berbagai jajaran terkait di Kabupaten dan Kota Bogor, melainkan juga oleh faktor eksternal yang datang dari luar birokrasi daerah, antara lain karena populasi penduduk yang semakin besar, jumtah lahan yang terbatas untuk pembangunan jalan, serta faktor sosial dalam pelayanan transportasi seperti disiplin para sopir dan pengelola angkutan umum, budaya pedagang kaki lima dan pengelolaan pasar dan sebagainya. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian yang pertama bahwa sistem dinamik hubungan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kinerja birokrasi daerah saling terkait, saling berinteraksi, saling mempengaruhi secara positif atau negatif. Sedangkan jawaban pertanyaan penelitian kedua adalah bahwa kebijakan birokrasi daerah terbaik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, antara lain dengan mencegah urbanisasi, memeratakan pembangunan, termasuk mengubah desa menjadi kota, sehingga penduduk tidak lagi harus datang ke kota. Saran penelitian ini adalah menerapkan 15 langkah yang diusulkan dan dihasilkan simulasi sistem dinamik penelitian disertasi ini.

---

ABSTRACT

This study was formed by the background of better public services demand in the more extensive local autonomy as reformation demand from various public component about local bureaucracy services for public in every sector, including transportation services. Regarding this transportation services, almost all of local government (Pemda) with its local bureaucracy was facing various problems, and so as the local government of the Regency and City of Bogor. The disability of that local bureaucracy was seen from weak human resources, transportation technology and instrument. The Original Local Revenue / Pendapatan Asli Daerah (PAD) of transportation sector was very limited and clearly need reconsideration and rearrangement in the body of local bureaucracy organization, which was needed to perform state administration reformation comprehensively in improving the performance of local bureaucracy on that transportation sector.

The problem of this study was limited on "The Issue of state administration reformation at outlying district on the scope of inability of local bureaucracy to improve its performance in transportation services. The limitation of this study was on state administration sector about the issue of local bureaucracy performance, whereas the transportation services were selected only as the case of Regency and City of Bogor. As to the question of this study was : "How the performance of local bureaucracy (The Department of Transportation of Bogor Regency and The Department of Traffic and Lane of Bogor City in order to provide transportation services for society) and what is the best policy of local bureaucracy in Regency and City of Bogor to overcome the transportation services problem:

'The method of this study was implementing analysis of dynamic system approach, which was combining quantitative approach with qualitative. The design of dynamic system substantively will measure the performance of local bureaucracy in local government's environment (Pemda) through dynamic system and modeling method. Therefore, the study approach and mechanism was needed by considering the alternating dynamic in nature following the time development. The writer suppose that it was appropriate to use the dynamic system and modeling method to achieve the determined aim in this study; because dynamic system model has looked on the pattern of system tendency based on analysis of dynamic system, which was real and extremely important, through 8 (eight) phases that has been going through in dynamic system method, that were:

(1) formulating study problem; (2) the dynamic system modeling (Casual Loop Diagram and Stock Flow Diagram = CLD and STD); (3) The data collecting and data entry in model; (4) Simulation of dynamic model; (5) validation of dynamic model; (6) sensitivity analysis; (7) Policy simulation .(dynamic system model); and (8) formulating conclusion.

The result of this study has presented data and fact about the weak performance of local bureaucracy in Regency and City of Bogor, in the form of traffic mess, because of transportation management that was not optimal. Analysis of dynamic system, was describing the complexity of modeling and which was available in various alternative choice of Causal Loop Diagram (CLD), and then from those complex CLD alternative choices, the option was determined through trial and error process until it was closed to the most appropriate point regarding the performance of local bureaucracy in. local government's environment (Pemda) on transportation services. Based on that process, therefore this study was limited only by implementing 2 (two) archetype (standard model), i.e. the Fixes that fail Model (Temporary Revision = the Failed Revision) and the Limits to Success Model (Batas Keberhasilan). Both of that two archetype model was determined and selected from the complex 8 (eight) standard model, which was presented on dynamic system and modeling program. Because of their complexity in nature, both of those selected standard model (archetype) had various probability that can be held appropriate with the condition and fact of local-bureaucracy performance on managing the transportation in Regency and City of Bogor. Various of those probability of opportunity can be predicted for some years on future without any limitation, it can be 5 (five) years, 10 years, 100 years, and so on. Therefore, the model of Fixes that Fail (Temporary Revision = The Failed Revision) and the model of Limits to Success (Batas Keberhasilan) can make appropriate model with the expected model, based on the last 5 (five) years condition and fact, then it can be predicted some years on future. Those options were appropriate with this study, after adjusting it with problem limitation and performance condition of local bureaucracy in the local government's environment (in this context, The Department of Transportation of Bogor Regency and The Department of Traffic and lane of Bogor City). It was described on that CLD - because when part of street has been used then it would cause an initiative to widen the street, in the current temporary time, it obviously can overcome problem for time being, but when the transportation mode was more in its amount with various type and kind of vehicle, that street widen became less significant, because of the limited area, it was difficult to perform the street widening, unless providing larger cost. Both of those model, Fixes that Fail and Limit to Success, which have been described in CLD, it can be explained further in Stock Flow Diagram (SFD), which will describe further' complexity of modeling, which can be recite and discuss from various sector and alternative that can be done, so as about the performance of local bureaucracy on transportation services in Regency and City of Bogor. The modeling complexity of the Transportation Services sub-system, which was a transformation of archetype model of Fixed that Fail, was describing the inadequate condition of transportation services coordination, and the coordination between local bureaucracy in Regency and City of Bogor that was not harmonic, and the weak coordination of local bureaucracy with the other related staff has created the traffic coefficient, which increase the coefficient of neglected passenger further, and these things then will show the ratio of transportation need that has been described as increased of its growth rate. SFD which was the reliable dynamic system approach has been proven that the complexity which covering the performance of local bureaucracy on transportation services including many things and condition, which indeed should be seen and assess and solved systematically and holistically, it means that it should note every aspect in every dimension, and should not disregard any aspect and only favor l giving priority other aspect, and so as the aspect and dimension of the improvement of the performance of local bureaucracy on transportation services in the Regency and City of Bogor. Then, the archetype model limit to success has shown alteration of the performance of local bureaucracy on transportation services temporarily, because it was limited by dimension of time, dimension of ability 1 cost, and dimension of field limitation. One of the offered solution by this model was only lengthen that temporary in nature by including the dimension of behavior or activity form the presence coordination of local bureaucracy into the more relative longer of time duration, that was by equalize the development throughout nation, hence the citizen does not need to find any living support to the center of, city, because that thing can be gained in their region without traveling to the center of city in Regency or City of Bogor. It needs transportation management with better performance, which has to be fulfilled by the local bureaucracy of Regency and City of Bogor.

It can be concluded that the performance of local bureaucracy on transportation services is affected by the dynamical relationship of three sub systems, i.e. demography, urbanization, and transportation services. The main elements or leverage point in those system are immigration, development equalization, the growth of private transportation mode, and social behavior. The study result shows that the performance of local bureaucracy is still positively moved, although with a weak performance. The weak performance of local bureaucracy is not only determined by the internal factor of that local bureaucracy itself, such as the weak ability of human resources, the weak coordination with and within local bureaucracy with various staff in Regency and City of Bogor; but also by external factor, such as the growing population, the limited street for street development, and the social factor on transportation services, e.g. the discipline of drivers and manager of public transportation, the culture of sidewalk trader and market management and etc. These should answer the first study question that dynamic system of the relationship of affecting factor on forming the performance of local bureaucracy is related, interacted and affecting each other either positively or negatively. While the answer of the second question of this study is that the policy of local bureaucracy is the best way to overcome the traffic jam, i.e. by preventing urbanization, distributing development including changing the village into city, so that the citizen does not need to come to the city anymore. The suggestion for this study is implementing the 15 steps which have been proposed and simulation resulted of dynamic system of this dissertation study."