Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Pajak Air Bawah Tanah ( PABT ), semula merupakan jenis pungutan retribusi daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan adalah dalam rangka menata kembali beberapa jenis pungutan retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak dan untuk lebih memperhatikan pada pelestarian lingkungan.Berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya, optimalisasi pemungutan jenis Pajak Air Bawah Tanah akan membawa konsekwensi pada dampak lingkungan seperti terjadinya penurunan permukaan tanah (eras,) dan terganggunya konservasi air, yang memerlukan biaya pemulihan cukup besar. Berdasarkan hasil perhitungan dan Tim Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah Propinsi DKI Jakarta, diperlukan biaya pemulihan kembali air bawah tanah yang terambil sebesar t Rp. 12 triliun/803.500.000 m3 suatu jumlah yang sangat besar dibanding dengan hasil pajak yang diperoleh.Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah sejauh mana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dilakukan dengan optimal oleh Dinas Pendapatan Daerah, apakah penyebab administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dan bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pemungutan.Tujuan penulisan tesis ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, mengapa administrasi pemungutan tidak dapat dilakukan dengan sepenuhnya dan mengkaji implikasi administrasi pemungutan pajak terhadap efektivitas pemungutan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan, namun demikian tingkat efektivitas pemungutan Pajak air bawah tanah yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance Index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil. Angka rasio TPI sebesar 107,58 % terendah dan tertingdi sebesar 117,39%. Kondisi ini mengartikan bahwa wajib pajak air bawah tanah cukup baik dan potensi pajak lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan."

"Tesis ini bertujuan menguji hipotesis hubungan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan size-nya, yaitu apakah perusahaan besar membayar pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran besar perusahaan diukur dari sales yang dihitung setiap tahun. Selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui sektor industri apa yang paling besar memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak penghasilan pada negara.Perhitungan dan pengujian cross - sectional membuktikan bahwa selama periode pengamatan 2000 - 2002, perusahaan besar terbukti membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Namun, besarnya pajak yang dibayarkan tidak berlaku proporsional dengan besarnya perusahaan pada level di bawahnya. Perusahaan yang membayar pajak terbesar kedua setelah perusahaan terbesar, justru adalah perusahaan - perusahaan terkecil dari sampel yang diambil. Sementara pembayar pajak dengan urutan setelahnya tidak secara otomatis proporsional dengan besarnya perusahaan.Dari perhitungan tarif efektif pajak per industri, diperoleh hasil bahwa pembayar pajak terbesar adalah perusahaan - perusahaan dari consumer goods industry, sementara pembayar pajak terkecil adalah perusahaan - perusahaan dari industri property, real estate & building construction. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan struktur biaya antar industri.Dengan hasil penelitian ini, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan prioritas perhatian pada pembayar pajak dari kategori perusahaan - perusahaan besar dan industri tertentu, untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak. Namun, hal ini tentu saja tidak berarti mengabaikan kelompok - kelompok perusahaan yang lain."

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."

"ABSTRAKPerkembangan sektor properti sejak dekade 1980-an mengalami pertumbuhan yang demikian pesat, sehingga potensi perpajakan di sektor properti terus mendapat perhatian untuk meningkatkan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah memberlakukan pajak final atas pelepasan dan persewaan tanah dan atau bangunan.Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah apakah dasar pembuatan peraturan ini, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan terutama bagi wajib pajak badan dan apakah bersifat lebih adil (equity).Untuk membahas pokok permasalahan dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode diskriftif dengan membandingkan kondisi sebelum diberlakukan dan sesudah diberlakukan peraturan tersebut.Dari pembahasan masalah dan analisis dengan didasari teori yang mendukung dengan membandingkan kondisi sebelum diberlakukan pajak final dan setelah diberlakukan pajak final atas perhitungan dasar pengenaan pajak dan pajak terutang, sistem pembayaran, pengaruh terhadap perusahaan real estat yang memperoleh laba dan perusahaan real estat yang merugi, pengaruh penerapan pajak final terhadap wajib pajak orang pribadi serta pengujian atas kriteria keadilan baik horizontal maupun vertikal terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dengan garis besar penerapan pajak final dirasakan relatif kurang adil terutama bagi wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan wajib pajak yang baru memulai usahanya, namun relatif lebih sederhana penerapannya. Bagi wajib pajak orang pribadi penerapan pajak final relatif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.Atas pembahasan dan beberapa kesimpulan yang diperoleh, akhirnya penulis mencoba menyarankan beberapa hal, yaitu untuk meningkatkan keadilan bagi setiap wajib pajak, dan dengan adanya standar akuntansi keuangan yang memadai, maka atas wajib pajak badan dalam negeri yang bergerak di industri real estat sebaiknya diterapkan perhitungan pajak dengan memperhitungkan pendapatan dan biaya dan tidak bersifat final, sedang bagi wajib pajak orang pribadi didasari pertimbangan efisiensi dan relatif belum memadainya sistem informasi saling menguji maka untuk sementara relatif tepat dilaksanakan pajak final."

"Munculnya sektor informal dibidang ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat memutar roda perekonomian secara mantap dan mandiri. Dampak negatifnya, konstribusi mereka yang minim terhadap penerimaan negara (pajak), terutama pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).Penyebabnya adalah, selain faktor struktur sosial yang memang berbeda dengan sektor formal, undang-undang pajak yang ada terlalu terfokus kepada sektor formal yang besar-besar, dan sektor informal terlalu dilindungi dengan berbagai aturan yang membuat mereka lolos dari jejaring pajak dan semakin "hard to tax".Kebijakan penerapan norma penghitungan penghasilan neto untuk pengusaha kecil dan menengah yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, nampaknya. merupakan kebijakan sepihak yang tidak mendidik dan bertentangan dengan prinsip "Self Assesment". Juga merugikan pengusaha keeil dan menengah yang dipaksa tidak boleh mengakui kerugian dalam usahanya.Untuk mengatasinya, penulis mencoba memberikan solusi secara umum, dengan Cara memasukkan secara tegas sektor informal kedalam undang-undang Pajak kita, dan memproduksi undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit yang berlaku umum dan tidak khusus semisal undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dari sini diharapkan sektor informal sebagai salah satu bentuk usaha mau melakukan pencatatan atau pembukuan atas segala transaksi usahanya. Ini dalam rangka mendidik mereka agar mau melakukan tertib administrasi, yang akan membuat diri mereka lebih memformilkan diri, sehingga berubah menjadi sektor formal yang berkembang dan maju, yang akhirnya bisa dipajaki.Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan deregulasi atas undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. lni penting sekali untuk memberdayakan peran akuntan publik nasional, dan mengantisipasi diberlakukannya undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit, yang pada saatnya nanti sangat memerlukan banyak sekali tenaga akuntan. Deregulasi ini dirasakan amat mendesak, untuk mendobrak status quo, yang tanpa di sadari telah menjauhkan sektor informal dari jejaring pajak, sehingga semangat "gotong royong" memikul beban pajak yang menjiwai sistim perpajakan kita, menjadi omong kosong belaka, dan faktor Equity atau keadilan, sebagai salah satu prinsip perpajakan semakin jauh untuk digapai."

"Untuk menunjang keberhasilan dari tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pemungutan pendapatan daerah, berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber penerimaan PAD adalah Pajak Pembangunan I (P. Pb. I).Penerimaan Pajak Pembangunan I untuk tingkat Propinsi DKI Jakarta menempati urutan ketiga dari jenis-jenis sumber penerimaan pajak yang ada. Namun untuk tingkat Suku Dinas pendapatan Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Timur P. Pb. I menempati urutan pertama dari tiga jenis yang dikelola.Keadaan penerimaan Pajak Pembangunan 1 di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur akhir-akhir ini kurang menggembirakan (penurunan kualitas penerimaan). Dari pemantauan yang dilakukan dirasakan tindakan pemeriksaan dan pengawasan sangat diperlukan, karena dengan dilakukan pemeriksaan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada peningkatan penerimaan.Namun perlu dipertanyakan bagaimana kebijakan pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini :1. Apakah administrasi pemeriksaan pajak sudah berjalan sebagaimana mestinya ?2. Apakah kebijakan pemeriksaan pajak sesuai dengan azas-azas perpajakan yang lazim dilakukan ?Dengan mengacu pada teori yang ada dan metode penelitian deskriptif serta hasil penelitian kemudian dianalisis maka dapat disimpulkan :· Administrasi pemeriksaan pajak belum berjalan sebagaimana mestinya, terlihat dari kurangnya koordinasi antara seksi yang ada pada tingkat Suku Dinas, maupun antara Dinas dengan Suku Dinas.· Kebijaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini belum mengacu pada kriteria-kriteria pemeriksaan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor ) 5 tahun 1996 tentang P. Pb. I pasal 18 sehingga azas kepastian (certainty) belum tercermin.Selanjutnya penulis mengemukakan saran, agar dibuatkan suatu kebijakan pemeriksaan sebagai pedoman/acuan yang harus dipakai oleh semua tingkatan yang ada serta perlu dibuat sistem pemeriksaan, sehingga tidak terjadi pemeriksaan yang tumpang tindih (frekuensi pemeriksaan yang relatif singkat)."