Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang peran Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) untuk menghapus diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tionghoa khususnya menghapus praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KBI dalam upaya penghapusan diskriminasi institusional terhadap warga keturunan Tioghoa khususnya penghapusan praktik SBKRI dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan konsep diskriminasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah KBI melakukan tiga cara dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi, melalui framing, serta melalui jejaring. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran yang berbeda dan saling melengkapi antara KBI dan Ornop-Ornop. Dari peran yang dilakukan, KBI berhasil mengangkat isu diskriminasi hingga draft RUU Kewarganegaraan baru diangkat kembali. Sedangkan Ornop-Ornop berperan dalam merumuskan RUU Kewarganegaraan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan KBI dan Ornop-Ornop berhasil dengan lahirnya UU Kewarganegaraan baru. ......This reaserch examines the role of Indonesian Badminton Community (KBI) to remove institutional discrimination against the people of Chinese descendants in particular removing SBKRI practice. The research focuses on answering how the KBI role in efforts to eliminate institutional discrimination against the people of Chinese descendants and how the results are. This research is an explanatory research that uses qualitative methods. This research employs new social movement theory and the concept of discrimination. The KBI utilize three ways to eliminate the discrimination, through advocacy, framing, as well as networking. This research showed the diffrerent role and completing between KBI and NGOs. KBI has role on the new Citizenship draft back so then be discussed by the parliament. While NGOs also had role in making the new Citizenship law established. The research concluded that the struggle of KBI and NGOs succeeded with the new Citizenship Act passed.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang tren penurunan suara yang terjadi pada Partai Buruh di Inggris. Penelitian ini memiliki argumen bahwa penyebab tren penurunan suara Partai Buruh pada tahun 2001-2015 terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah globalisasi, perubahan struktur ekonomi, perubahan Klausa IV dan perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori dari Jonas Pontusson yang membahas tentang peran perubahan struktur ekonomi terhadap penurunan demorkasi sosial di Eropa dan teori dari Jane Mansbridge tentang representasi promissory. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan studi kasus. Berdasarkan hasil temuan penelitian, basis dukungan Partai Buruh telah mengalami pergeseran preferensi dalam memilih. Dalam analisis, hasil temuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan dengan faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan suara Partai Buruh sejak tahun 2001-2015. ......This thesis discusses about the declining trend of electoral vote that happened to the Labor Party in England. This study argues that the cause of the declining trend of the Labor Party in 2001-2015 was due to several factors which are related to each other. These factors are globalization, changes in economic structure, changes in Clause IV and policy changes that are not in line with the community expectations. This study uses two theories, namely the theory of Jonas Pontusson which discusses the role of changes in economic structure to the decline of social democracy in Europe and the theory of Jane Mansbridge about promissory representation. This research uses quantitative data collection method with case study. Based on the research findings, the Labor support base has undergone a shift of preference in choosing the representative. In the analysis, these findings suggest a linkage to factors that have resulted in a decline in the Labor Party's electoral vote from 2001-2015.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai lolosnya kebijakan Kontantstøtte di parlemen Norwegia (Storting) pada tahun 1998. Diinisiasi oleh partai kecil, yakni Kristelig Folkeparti, kebijakan Kontantstøtte merupakan kebijakan yang kontroversial terkait dengan dualisme kebijakan keluarga yang diakibatkannya. Melalui model penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah partai kecil yang tergabung dalam pemerintahan minoritas dapat meloloskan sebuah kebijakan yang kontroversial. Analisis menggunakan teori koalisi ini mengungkap dukungan dari partai di luar koalisi terhadap kebijakan tersebut. Dukungan muncul dari adanya mutually beneficial agreement antara pemerintahan minoritas dengan partai di luar koalisi.

---

ABSTRACT
This thesis scrutinizes the passing of Kontantstøtte policy by Norwegian parliament (Storting) in 1998. Kontantstøtte is a controversial policies initiated by small party namely Kristelig Folkeparti. The emergence of Kontantstøtte policy is the cause of family policy dualism in Norway. Through a qualitative research, this study aims to examine how Kontantstøtte policy could passed, emphasized on the supporting actors outside the minority government. The support arise from the existence of mutually beneficial agreement between the minority government and parties outside the coalition.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pembentukan Forum Pengada Layanan FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam perpolitikan Indonesia. FPL adalah jaringan organisasi nasional yang memayungi 115 NGO yang bergerak dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian Mengapa FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat terbentuk? Penelitian ini menggunakan Konsep Politik Tubuh, Konsep Jaringan Feminis, dan Konsep Peran NGO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa FPL dapat terbentuk dikarenakan tiga faktor, yakni pertama karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; kedua, adanya peningkatan kebutuhan Komnas Perempuan akan lembaga operasional yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis; ketiga, adanya kesediaan NGO menjadi anggota FPL. Dapat disimpulkan bahwa FPL dapat terbentuk karena adanya ketiga faktor tersebut. FPL merupakan jaringan yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis. Karakteristik FPL juga merupakan jaringan feminis yang menjadikan FPL sebagai satu-satunya jaringan nasional terbesar dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya FPL dilihat sebagai perwujudan politik tubuh karena menyuarakan kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan politik di ranah publik yang dahulu dianggap sebagai permasalahan personal. FPL dibentuk sebagai gerakan bersama yang berupaya mencari solusi kolektif akan permasalahan bersama ini.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the establishment of Service Provider Forum FPL as the embodiment of political body in Indonesian politics. FPL is a network of national organizations that oversees 115 NGOs engaged in the elimination of violence against women. The condition of violence against women in Indonesia has become worrisome. This research is a qualitative research with feminist approach which try to answer the research question Why FPL as the embodiment of body politics in the effort of eliminating violence against women can be formed This study uses the Concept of Political Body, NGO Role Concept, and Feminist Network Concept. The results of this study prove that FPL can be formed due to three factors, namely first because of an increase in cases of violence against women secondly, there is an increasing need for Komnas Perempuan for operational institutions that can serve as partners, service providers and catalysts third, the willingness of NGOs to become FPL members. It can be concluded that FPL can be formed due to the existence of all three factors. FPL is a network that can act as partners, service providers, and catalysts. FPL Characteristics is also a feminist network that makes FPL the single largest national network in eliminating violence against women in Indonesia. The presence of FPL is seen as a manifestation of the body politics because it voiced violence against women as a political problem in the public sphere that was once regarded as a personal matter. The FPL was formed as a joint movement that seeks to find a collective solution to this common problem.

Abstrak :
Pada pemilihan umum tahun 2012, partai radikal kanan Golden Dawn (GD) untuk pertama kalinya lolos ambang batas parlemen. Penelitian ini akan menjawab rumusan pertanyaan faktor-faktor apa sajakah yang menentukan peningkatan suara GD pada pemilihan umum tahun 2012. Skripsi ini menggunakan kerangka teori Cas Mudde. Dalam teori Cas Mudde, elektabilitas partai radikal kanan dipengaruhi oleh relasi antara faktor penawaran partai dan permintaan masyarakat. Melalui metode kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa krisis ekonomi memiliki peran yang penting dalam pembentukan permintaan masyarakat dan penawaran partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum tahun 2012 di Yunani. Golden Dawn memobilisasi pemilih dengan memiliki sikap anti-Uni Eropa dan membantu masyarakat yang mengalami krisis ekonomi melalui program social activism. ...... For the first time Golden Dawn (a radical right party) gain parliamentary seats at the 2012 national election. This study will answer what are the factors that influence Golden Dawn's electability in the 2012 election. The research will use Cas Mudde's theory on the rise of radical right in Western Europe. In Cas Mudde's theory, the electability of radical right parties are influenced by the party's supply and societies demand. Through qualitative methods, this study concludes that the economic crisis plays an important role in shaping societies demand and parties supply in facing the 2012 election. Golden Dawn successfully mobilized voters that are against EU and by directly helping societies through social activism.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keberhasilan Partai Demokrat Swedia masuk parlemen Riksdag tahun 2010. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Swedia, Partai Demokrat Swedia berhasil melewati batas ambang (electoral threshold) 4% sehingga perolehan suaranya yaitu 5.7% suara pemilih dalam pemilu dihitung menjadi kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat dua faktor besar dibalik keberhasilan pemenangan Partai Demokrat Swedia, yaitu (1) faktor eksternal: politisasi masalah sosial dan ekonomi yang mencakup peningkatan jumlah imigran dan persoalan krisisekonomi/keuangan tahun 2008, serta (2) faktor internal yaitu kemampuan kepemimpinan Jimmie Akesson dalam memperkuat partai dan berkomunikasi dengan masyarakat.Dengan menggunakan teori dari Patrick O. Kelly, Kitschlet, Betz, danJens Rydgren (faktor eksternal), serta teori dari David Art dan CasMudde (faktor internal),penelitian ini menemukan bahwa kedua faktor saling mempengaruhi dan faktor internal sebagai faktor paling utama yang berperan dalam memenangkan Partai Demokrat Swedia, sementara faktor eksternal menjadi faktor pendukung. ...... This research focuses on the successful of the Sweden Democrat Party entering the parliament crossing the electoral threshold ((4%) in the national parliamentary Riksdag election 2010. For the first time in Sweden’s political history, Sweden Democrat Party got into parliament with 5.7% votes counted in the election into the seats in the Riksdag parliament. This qualitative research analyzes two main factors behind the successful of the Sweden Democrat Party, which consist of (1) the external factors: politicization of the social and economy problems; rising number of immigrants and economic financial crisis in 2008. And (2) the internal factors: leadership of Jimmie Akesson in strengthening the party internally and his ability to communicates with the people. Using Patrick O. Kelly theory, Kitschlet, Betz, and Jens Rydgren’s theories (external factors), also David Art and Cas Mudde theories (internal factors), this research finds that both factors give benefits to the party’s successful and internal factors are the main factors in it. However, the external factors are also important as supportive factors.

Abstrak :
Tulisan ini membahas berbagai faktor yang mendorong terhambatnya ketercapaian minimal 30% representasi perempuan dalam perpolitikan di Malaysia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis melalui data statistik Pemilihan Umum Malaysia 2018 sebagai sumber data primer, dan berbagai literatur, narasi, dan informasi daring lainnya sebagai data sekunder. Tulisan ini menggunakan teori Resistance yang ditujukan untuk menjelaskan bagaimana upaya reformasi dalam sistem politik sering kali gagal, di mana dalam konteks ini, melihat bagaimana upaya pencapaian target minimal 30% representasi perempuan dalam parlemen di Malaysia tidak tercapai. Analisis tulisan ini didasarkan pada dua tahapan yang dibangun dalam teori Resistance, yakni pre-election period dan election period. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor sosio-kultural seperti nilai-nilai keagamaan dan sistem yang berbasis pada nilai-bilai patriarki, beserta faktor struktural seperti dinamika dalam partai politik dan media massa di Malaysia menjadi faktor yang sangat menentukan atas tidak tercapainya target minimal 30% representasi perempuan dalam Dewan Rakyat Malaysia. ......This paper examines various factors that have hampered the attainment of a 30% minimum representation of women in politics in Malaysia. This paper uses qualitative research methods with a focus on analysis through the 2018 Malaysian General Election (Pilihan Raya Umum Malaysia ke-14) statistical data as a primary data source, and various online literature, narratives, and other information as secondary data. This paper uses the Resistance theory which is intended to explain how reform efforts in the political system often fail, wherein this context examines how the efforts to achieve the minimum target of 30% representation of women in parliament in Malaysia are not achieved. The analysis of this paper is based on two stages built-in Resistance theory, namely the pre-election period and the election period. Research findings show that socio-cultural factors such as religious values ​​and patriarchal values, along with structural factors such as dynamics in Malaysian political parties and mass media, are crucial factors for not achieving a minimum target of 30% representation of women in the Malaysian Parliament.