Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perjanjian pembiayaan yang merupakan bagian dari transaksi jual beli ekspor impor. Adapun pertanyaan penelitian adalah apakah sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 dan apakah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa pertama, sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 adalah campuran, yang merupakan kombinasi dari perjanjian jual beli dengan perjanjian pinjam meminjam; kedua, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum perjanjian dikarenakan telah memenuhi syarat sah perjanjian, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang kesemuanya merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis discusses the financing agreement as a part of an international sale and purchase. The research questions is what is the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AUD/MAS/IX/2010 and whether the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code. Based on research conducted with normative juridical method, it is concluded that first, the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 was a combination between sales and purchase agreement and lending agreement; secondly, the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code particularly the regulation of agreement. The substance of the financing agreement also did not have any contradiction towards the law, public policy, and decency which is a manifestation of the freedom of contract principle."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang akibat hukum atas perubahan ketentuan kepemilikan modal asing dalam sektor jasa pergudangan di Indonesia dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap penanam modal asing yang tidak menyesuaikan kepemilikan modal nya hingga sebesar 33% pada sektor jasa pergudangan. Hasil dari penelitian dengan metode hukum yuridis-normatif menunjukkan bahwa penanam modal asing wajib untuk menyesuaikan kepemilikan saham nya hingga sebesar 33% sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. Penanam modal asing yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kepemilikan modal nya dapat dikenakan sanksi administratif

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal consequences of the change in ownership provisions of foreign capital in the warehousing services sector in Indonesia and the sanctions imposed by the government to foreign investors who do not adjust their capital holdings by as much as 33% in the warehousing services sector. The results of the study with the juridical-normative legal method shows that foreign investors are required to adjust its shareholding up to 33% as stipulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 Year 2014. Foreign investors who do not fulfill the obligation to adjust its capital holdings can be subject to administrative sanctions."