Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis efisiensi teknis bidang pendidikan di Indonesia tahun 2008 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan asumsi Variabel Return to Scale (VRS), menggunakan pendekatan intermediasi dan menggunakan minimasi input pada efisiensi teknis biaya serta maksimasi output pada efisiensi teknis sistem. Penelitian ini menggunakan variabel input alokasi pendidikan perkapita, variabel intermediate output : angka partisipasi murni, rasio guru/murid dan rasio kelas/murid, serta variabel output : angka melanjutkan dan 100 ? angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi biaya 22,43% dan efisiensi teknis 99,16% untuk semua jenjang sekolah serta peningkatan pendanaan tidak menjamin peningkatan kinerja sektor pendidikan.

---

This study analyze technical efficiency of education sector in Indonesia in 2008 by using Data Envelopment Analysis (DEA) method and Variable Return to Scale (VRS) assumption, using the input orientation for the cost efficiency analysis between input and intermediate output, and output orientation for the system efficiency analysis between intermediate output and output. This study use input variables : education allocation per capita, intermediate output variables :enrollment rate, teacher / student ratios and classrooms/students ratio and output variables: the number of student proceed to higher levels of schooling and 100 - dropout rates. The results showed that the average cost efficiency level of technical efficiency of 22,43% and 99,16% for all levels of schooling and increased funding does not guarantee the improvement of education sector performance.

Abstrak :
Obyek wisata Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu obyek wisata di Propinsi Lampung yang memiliki potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman jenis fauna langka dan jumlah pengunjung yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah biaya perjalanan ke obyek wisata Way Kambas, biaya waktu, pendapatan individu, tingkat pendidikan dan waktu luang mempengaruhi jumlah permintaan kunjungan wisata ke Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan metode biaya perjalanan (Travel Cost Method). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan OLS, untuk menduga kesediaan membayar dan analisis biaya perjalanan (Travel Cost Analysis) dalam menghitung manfaat Wisata Taman Nasional Way Kambas. Hasil penelitian menunjukkan lima variabel berpengaruh terhadap jumlah permintaan pariwisata ke Taman Nasional Way Kambas yaitu biaya perjalanan, biaya waktu, pendapatan individu, pendidikan dan waktu luang. Distribusi manfaat biaya perjalanan terdiri dari biaya transportasi (48,67%), biaya akomodasi (2,1%), biaya konsumsi (27,6%), biaya sewa (7,79%), biaya tiket masuk (8,04%) dan biaya dokumentasi (5,81%). Penelitian ini merekomendasikan pengembangan obyek wisata Taman Nasional Way Kambas perlu ditingkatkan lagi selain dalam pengelolaan juga dalam pengoptimalan potensi yang dimiliki. ......Way Kambas National Park is one of the tourist destinations in Lampung province that has the beauty of natural resources and endangered fauna species diversity. It also has the highest number of visitors compared to other conservation areas. The objective of this study was to determine whether the travel cost to Way Kambas, time cost, individual income, educational level and leisure excursions affect the number of visit to the Way Kambas National Park in East Lampung regency by using the travel cost method. The analytical tool used in this study is multiple linear regression using OLS, to estimate willingness to pay and travel expenses (Travel Cost Analysis) in calculating the benefits of Way Kambas National Park. The results showed that five variables affect the amount of tourism demand to the Way Kambas National Park. The variables are the cost of travel, time costs, individual income, education level and leisure time. Distribution of travel costs benefits consist of transportation costs (48.67%), accommodation costs (2.1%), the cost of consumption (27.6%), rentals (7.79%), admission fee (8.04% ) and documentation fee (5.81%). The study recommends that the Way Kambas National Park need to be developed in terms of the management as well as in optimizing its potential.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi 50 jenis kereta api penumpang di Pulau Jawa tahun 2008-2010 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel input meliputi usia lokomotif rata-rata, jumlah kereta penumpang, dan konsumsi energi. Variabel output meliputi volume penumpang, kilometer penumpang, kilometer kereta api, dan kecepatan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 31 kereta api efisien di tahun 2008 dan 30 kereta api efisien di tahun 2009 dan 2010. Secara keseluruhan, 27 kereta api efisien selama tiga tahun berturut-turut, 16 kereta api belum efisien, dan 7 kereta api berfluktuasi. Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah mengurangi penggunaan input. ......This research aims to determine the efficiency of 50 passenger trains in Java Island during 2008-2010 by using Data Envelopment Analysis (DEA). Input variables consist of average age of locomotives, number of trains, and energy. Output variables consist of volume of passengers, passenger kilometers, passenger train kilometers, and average speed. The results show that 31 trains are efficient in 2008 and 30 trains are efficient in 2009 and 2010. Over all, 27 trains are efficient for three consecutive years, 16 trains are inefficient, and 7 trains are fluctuated. The solution to improve efficiency is reduce the input used.

Abstrak :
Disertasi ini membahas mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permasalahan mengenai kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pasca pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, hal ini menyebabkan terbentuklah pemerintahan desa secara administratif sehingga menyebabkan terjadinya kondisi penyesuaian berlakunya aturan undang-undang Desa dengan kondisi Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara umum masih terbilang prematur dalam menyikapi berlakunya undang-undang desa dengan berbagai tuntutan serta program yang harus dilaksanakan dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman mengenai dinamika pengaturan desa masih terbilang minim sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan desa menjadi tidak seimbang, belum lagi ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai sehiggga menyebabkan sering terjadi konflik dalam pemerintahan desa baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyrakat desa yang berimbas terjadinya konflik berkepanjangan antar desa sehingga dinamika pemerintahan desa belum dapat berjalan secara normal sesuai dengan tuntutan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder yang dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1)Bagaimana Dinamika pengaturan desa-desa di Indonesia? 2)Bagaimana implementasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 3) Bagaimana mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mulai di terapkan dengan baik meskipun Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa. Mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat adalah pengelolaan dan penataan aspek pemerintahan desa, namun juga berhubungan dengan masalah daerah, potensi daerah, kehidupan sehari-hari dan adat istiadat, kesiapan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa yang dianggap sebagai metode untuk mencapai kemandirian desa diantaranya melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta menuntaskan permasalahan di desa. Konsep dari pemberdayaan adalah bertujuan agar menemukan alternatif-alternatif baru menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pengaturan desa-desa di Indonesia hendaknya di berikan pendampingan tidak hanya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ialah produk hukum harusnya berdasarkan dengan teknik pembentukan Perpu yang tertulis pada Undang-Undang Tahun 2011 No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan konsep kemandirian sosial, politik dan ekonomi harus menjadi patokan utama sehingga kondisi desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi desa yang mandiri secara keseluruhan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa desa di kabupaten/kota dalam propinsi Maluku maupun bagi desa-desa lain di Indonesia. ......Dissertation discusses the Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency. Problems regarding village independence in the Tanimbar Islands Regency emerged after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages came into force, this led to the formation of village government administratively thus causing conditions for adjusting the entry into force of village laws with the condition of village governments in the Tanimbar Islands Regency which in general were still fairly premature in responding to the enactment of village laws with various demands and programs that must be implemented in the process of village governance. Understanding of the dynamics of village regulation is still relatively minimal, causing the running of the village government to become unbalanced, not to mention the inadequate quality of human resources which causes frequent conflicts within village governance both carried out by village government officials and by the affected village community. the occurrence of prolonged conflicts between villages so that the dynamics of village government cannot run normally in accordance with the demands of Law No. 6 of 2014. This writing uses normative legal research supplemented by primary and secondary data which is carried out in a qualitative descriptive manner to answer questions regarding: 1 ) What are the dynamics of village arrangements in Indonesia? 2) How is the implementation of the Village Law on the implementation of village governance in the Tanimbar Islands Regency? 3) How to realize village independence through the administration of village administration both administratively and customarily? From the results of the study it can be seen that the implementation of village governance in realizing village independence in the Tanimbar Islands Regency has begun to be implemented well, although even so, the implementation of village governance has not run optimally because there are still various problems and obstacles in implementing the Village Law. Realizing village independence through the administration of village government both administratively and customarily is the management and arrangement of aspects of village governance, but also related to regional problems, regional potential, daily life and customs, preparedness of social, political and rural economic institutions. Empowering village communities is considered a method for achieving village independence, including through the active participation of village communities to explore and develop the potentials of the village and resolve problems in the village. The concept of empowerment is aimed at finding new alternatives towards independence in administering village governance. Therefore, the arrangement of villages in Indonesia should be provided with assistance not only in the formation of village regulations. Village regulations are legal products that must be based on the Perpu formation technique written in the 2011 Law No. 12 concerning Formation of Laws and Regulations bearing in mind the limited human resources, facilities and infrastructure in administering village governance, the application of the concept of social, political and economic independence must be the main benchmark so that the conditions of villages in Tanimbar Islands Regency can become independent villages as a whole so that they can become an example for villages in regencies/cities within the Maluku province as well as for other villages in Indonesia.