Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak perusahaan pelayaran ataupun perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang pelayaran membutuhkan kapal laut untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu cara pengadaan kapal laut adalah dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memberikan jaminan bagi pelunasan hutang yaitu berupa kapal laut tersebut. Dalam hal ini maka akan diuraikan mengenai penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit. Sebagai studi kasus adalah di Bank Mandiri yang dalam hal ini bertindak sebagai Kreditur dan PT. X yang dalam hal ini adalah- sebagai Debitur. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah apakah lembaga jaminan yang tepat apabila kapal laut akan dijadikan sebagai jaminan hutang dalam suatu perjanjian kredit, Bagaimana proses penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit di Bank Mandiri dan Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal laut yang telah dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan suatu hutang di PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. apabila Debitur wanprestasi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis dan wawancara. Dari pokok permasalahan yang diambil dalam penulisan ini maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa kapal laut merupakan benda tidak bergerak sehingga jaminan yang dapat dibebankan terhadap kapal laut tersebut adalah hipotik. Bank Mandiri dapat memasang hipotik terhadap kapal laut tersebut berdasarkan akta Surat Kuasa Memasang Hipotik yang ditandatangani di hadapan Notaris antara Bank Mandiri selaku pihak yang menerima kuasa dengan PT. X selaku pihak yang memberi kuasa. Pembebanan hipotik harus didaftarkan dalam buku pendaftaran hipotik kapal oleh pegawai pendaftaran kapal. Pelaksanaan sita eksekusi apabila Debitur wanprestasi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara karena Bank Mandiri merupakan bank milik negara yang ditetapkan apabila Debitur wanprestasi maka secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dan pelaksanaan sita eksekusi akan dialihkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tanpa melalui pengadilan.

Abstrak :
ABSTRAK
Para awak kapal merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara Indonesia, baik yang bekerja di atas kapal berbendera nasional maupun berbendera asing. Posisi awak buah kapal merupakan posisi kerja yang terendah di kapal. Pada kenyataannya nasib awak buah kapal sering tidak digubris. Salah satu penyebab penelantaran mereka adalah ketidakjelasan pembuatan dan penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Skripsi ini mempunyai tujuan untuk menguraikan kekhasan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai suatu perjanjian kerja yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Sifat penulisan ini adalah penulisan deskriptif. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode kajian kepustakaan yang bersifat normatif dan analisa data secara kualitatif. Materi yang dibahas dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja, perjanjian kerja laut, pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) nasional dan internasional, beberapa masalah yang sering dihadapi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK), perjanjian kerja laut (PKL) bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) yang bekerja di atas kapal berbendera nasional dan berbendera asing serta beberapa standar internasional bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa mereka yang ingin menjadi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) harus mengetahui hak dan kewajibannya. Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerja Laut yaitu ABK sendiri, perusahaan pelayaran, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, INSA, FSEA, KPI, perusahaan perekrutan, ITF, IMO dan ILO diharapkan semakin berusaha mewujudkan kerja sama yang maksimal. Selain itu, agar tidak saling menyalahkan dan membingungkan bagi ABK dalam proses penyelesaian perselisihan perburuhan diharapkan Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan suatu surat keputusan bersama sebagai petunjuk pelaksanaan teknis perselisihan perburuhan di bidang hukum maritim, khususnya Awak Kapal (Pelaut).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai arrest of vessel dalam Hukum Indonesia, dengan metode perbandingan hukum terhadap Hukum Belanda dan Hukum Federal Amerika Serikat. Arrest of vessel belum dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia padahal tuntutan untuk pengembangan Maritime Law dengan banyaknya kapal Indonesia (asas cabotage) dan keadaan geografi Indonesia, pengaturan arrest of vessel diperlukan, Indonesia masih membebani proses eksekusi Hipotik Kapal Laut dengan sita jaminan yang waktu dan kejelasan akan menjadi dipertanyakan. Pembanding dengan Hukum Belanda dan Hukum Federal Amerika Serikat terkait karakteristik pengaturannya yang sengaja dikronologikan sedemikian rupa oleh penulis untuk melihat hukum acara sekaligus proses pembebanan arrest of vessel.

---

The focus of this study is to analyze the problems of the execution process on ship's mortgage in Indonesian law with the method of comparative law to the Law of the Netherlands and the United States Federal Law. Arrest of vessel has not been known in the Legal System Indonesia whereas the demand for the development of Maritime Law with the number of Indonesian ships (of cabotage) and geographica l situation of Indonesia, setting arrest of the vessel is required, Indonesia still weighing process execution Mortgages Ships with sequestration that time and clarity becomes questionable. A comparison with Dutch law and US Federal Laws related characteristics are deliberately setting dikronologikan such a way by the authors to see the event as well as the legal arrest of vessel loading process.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengangkutan barang itu memiliki tujuan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam pengangkutan barang melalui laut adalah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang. Dalam hal terjadi kerusakan maupun kehilangan barang, pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang. Dalam penelitian ini dibahas lebih dalam mengenai tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut, serta akan dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149/K/PDT/2012 antara Rahmad Setiawan melawan Yuni. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan kepustakaan. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa tanggung jawab pengangkut dimulai pada saat diterimanya barang hingga diserahkan kepada penerima; dan Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal ini terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

ABSTRACT
The Carriage of goods has purpose of moving goods from one place to a destination. One of the risks of carriage of goods by sea is the damage and loss of the goods. In the event of damage or loss of the goods, carrier shall be liable for loss or damage arising or resulting from the damaged or lost of goods. This research discussed about liability or responsibility of the carrier in the carriage of goods by sea, and analysis of the Supreme Court Decision No. 2149/K/Pdt/2012 between Rahmad Setiawan versus Yuni. This research is using normative jurudical method, through study of various sources of primary law and secondary data. This research concluded that liability of carrier begins upon the goods are received and ends when the goods are delivered to the consignee; and the panel decisions which established that the actions of the defendant is a tort are correct. It's proved to the fulfillment of the elements of a tort in accordance the provisions of Article 1365 KUH Perdata.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan sewa guna-usaha dengan objek kapal di Indonesia serta dampak tidak diratifikasinya Konvensi Penahanan Kapal (Arrest of Ships) terhadap Lessor (Perusahaan Pembiahyaan Dalam Negeri) dan pengaruhnya terhadap perjanjian sewa guna-usaha. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan tidak diratifikasinya konvensi tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan kepada Lessor serta berpengaruh terhadap kegiatan pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha di Indonesia. Ratifikasi atas Konvensi Penahanan Kapal merupakan suatu aspek legal dalam pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha, namun hingga saat ini ratifikasi atas konvensi tersebut masih belum terlaksana. ...... This thesis discussed the regulation of the leasing of ship as well as the impact to the Lessor (National Finance Company) regarding to the Convention on the Arrest of Ships which has not been ratificated and the effect to the lease contract. Author concluded that ratification of the Convention on Arrest of Ships which has not been carried out since today have a significant impact to the Lessor as well as effects the transaction of ship financing through leasing in Indonesia. Ratification of the Convention on the Arrest of Ships plays as an important role as one the legal aspect in ship financing through leasing, but until today the ratification of the convention mentioned has not been carried out.

Abstrak :
Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan untuk menopang maupun sebagai pelaksana utama kegiatan usaha ini. Bentuk kapal yang digunakan dalam usaha industri minyak dan gas bumi juga bukanlah kapal yang mudah didapatkan karena selain harganya yang sangat mahal, kapal-kapal tersebut juga sarat dengan teknologi canggih. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemilik kapal-kapal penunjang operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan diberlakukannya azas cabotage di Indonesia, dan dengan mengingat fakta bahwa penguasaan kapal-kapal penunjang industri minyak dan gas bumi yang berbendera Indonesia masih belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, suatu permasalahan timbul dimana terjadi tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. ......This thesis shall discuss the development of the application of the principle of cabotage as an exclusive right, the history of the application of the principle and current application of cabotage principle in Indonesia, especially in oil and gas business activities. In oil and gas business activities, both in its upstream and downstream sectors, shipping activities are required to support as well as to perform main functions of this business. Forms of vessels used in oil and natural gas business activities are also not easily available due to the very high price and technologies involved in such vessels. It is evidenced by the fact that there is a scarcity of Indonesian vessels supporting the operation of oil and gas activities in Indonesia. With the implementation of cabotage principle in Indonesia, and by considering the fact that ownership of Indonesian vessels supporting oil and gas industry are still not sufficient to ensure sustainability of the business activities of oil and gas, a problem arises where there is a conflict between business interests and government. The author uses a typology of normative research, library research methods associated with the legal norms contained in legislation and court decisions.