Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPDAM merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Keberadaan PDAM selain sebagai perusahaan, juga dituntut sebagai operator pelayanan publik di sektor air minum. Sebagai perusahaan, PDAM dituntut untuk memperoleh laba. Sebagian laba PDAM akan masuk pula sebagai dividen yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kondisi di lapangan, tidak semua PDAM memperoleh laba. Pada tahun buku 2012, 52% PDAM mengalami kerugian sementara hanya 48% yang memperoleh laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan PDAM dilihat dari perolehan laba PDAM di Indonesia pada tahun buku 2012. Estimasi model penelitian menggunakan regresi liniear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Jumlah data populasi yang digunakan dalam penelitian sebanyak 350 PDAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel utama yang berpengaruh positif terhadap keuntungan PDAM, yaitu kapasitas produksi (KAPPROD) dengan koefisien sebesar 188,1217, sedangkan variabel utama yang berpengaruh negatif terhadap keuntungan PDAM yaitu tingkat kehilangan air (TKA) dengan koefisien -67713909. Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap laba PDAM, yaitu: pendapatan lain-lain, biaya kimia dan biaya lain-lain. Sedangkan variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap keuntungan PDAM di Indonesia yaitu: tarif, biaya energi, biaya pegawai dan biaya pemeliharaan.;

---

ABSTRACTLocal Water Supply Company (PDAM) is one of local governmententerprises which is owned by each regency and city in Indonesia. Beside as acompany, PDAM is also demanded to be the operator of public services in watersupply sector. As a company, PDAM is demanded to generate profit. Some of theprofit earned will be included in Local Own-source Revenue (PAD). However, inpractical, not all PDAMs yield proft. From the accounting year of 2012, 52% ofthe PDAMs had financial loss while only 48% generated profit. This researchaims to analyse the main factor affecting the financial performance of PDAM asseen from the PDAM profit earnings in Indonesia in accounting year of 2012.Total data utilized in this research is 350 PDAMs. The estimation of researchmodel is using double linear regression by Ordinary Least Square (OLS) method.The result of the research showed that the main variable which has positive effecton PDAM?s profit is production capacity (KAPPROD) with coefficient of181,1217, while the main factor which has negative effect on PDAM?s profit is thelevel of Non Revenue Water (TKA) with coefficient of -67713909. The otherfactors which have significant effect to the profit of PDAM are miscellaneousrevenue, chemical cost and miscellaneous cost. Meanwhile the variables whichhave insignificant effect to the profit of PDAM are as follows: tariff, energy cost,labour cost, and maintenance cost., Local Water Supply Company (PDAM) is one of local governmententerprises which is owned by each regency and city in Indonesia. Beside as acompany, PDAM is also demanded to be the operator of public services in watersupply sector. As a company, PDAM is demanded to generate profit. Some of theprofit earned will be included in Local Own-source Revenue (PAD). However, inpractical, not all PDAMs yield proft. From the accounting year of 2012, 52% ofthe PDAMs had financial loss while only 48% generated profit. This researchaims to analyse the main factor affecting the financial performance of PDAM asseen from the PDAM profit earnings in Indonesia in accounting year of 2012.Total data utilized in this research is 350 PDAMs. The estimation of researchmodel is using double linear regression by Ordinary Least Square (OLS) method.The result of the research showed that the main variable which has positive effecton PDAM’s profit is production capacity (KAPPROD) with coefficient of181,1217, while the main factor which has negative effect on PDAM’s profit is thelevel of Non Revenue Water (TKA) with coefficient of -67713909. The otherfactors which have significant effect to the profit of PDAM are miscellaneousrevenue, chemical cost and miscellaneous cost. Meanwhile the variables whichhave insignificant effect to the profit of PDAM are as follows: tariff, energy cost,labour cost, and maintenance cost.]"

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.

---

This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a descriptive design.

From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. As for the alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of socialization and training on the rules of accountability in expenditure activities in Central Lampung District."

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."

"ABSTRAKSebagai negara berkembang, infrastruktur memiliki peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kualitas infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana pemerintah untuk pengadaan infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah swasta (KPS) bisa menjadi alternatif terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sayangnya, implementasi skema KPS ini masih mengalami banyak hambatan sehingga banyak proyek infrastruktur yang gagal atau tidak berjalan lancar. Dari sini kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi KPS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode logit/probit dengan lebih berfokus pada faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko politik, kemampuan fiskal pemerintah, kondisi makroekonomi dan regulasi yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek pengadaan infrastruktur dengan skema KPS.

---

ABSTRACTAs developing country, infrastructure development is really major for Indonesia in boosting its economic growth. However, up until now, its established infrastructures have relatively low quality compared to other similar countries. One of the main reasons is because of limitation of infrastructures budget. Ministry of National Development Planning (Bappenas) mentioned that Public-Private Partnership (PPP) scheme could be best alternative for government in developing infrastructure in Indonesia. Unfortunately, the implementation of PPP scheme is still facing many hindrances, so that many projects are failed or progressing slowly. Thus, this research is aimed to see what factors restricting the implementation of PPP scheme in Indonesia. Focusing in external factors, author used logit and probit regression in analyzing these factors. The result shows that political risk, government fiscal capacity, macroeconomy conditions and regulation play major role in determining the outcome of the PPP projects."

"Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

---

Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty."